Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 258/PMK.02/2015
- Nomor
- 258/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 20 12 tentang Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKS! ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN . BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.
negara/lembaga yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya, dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada tahun anggaran berikutnya, penghargaan. yang selanjutnya disebut dengan
www.jdih.kemenkeu.go.id
K�menterian negara/lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya, dapat dikenakan pemotongan pagu belanja pada tahun anggaran berikutnya, yang selanjutnya disebut dengan sanksi.
( 1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 1 ayat ( 1) diberikan kepada kementerian negara/lembaga dengan kriteria sebagai berikut:
( 1) Penghargaan yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:
( 1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan kepada kementerian negara/lembaga dengan kriteria sebagai berikut: a.· terdapat sisa anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
dan
( 1) Sisa anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b dan Pasal 5 ayat ( 1) merupakan sisa anggaran belanja yang tidak terserap pada tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
kantor, dan pelaksanaan
dilaksanakan secara kontrak tahun jamak dan masih berkelanjutan; pelaksanaan paket-paket kegiatan dilaksanakan secara swakelola yang sasarannya telah tercapai; yang target www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
Menteri/pimpinan lembaga atau Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat Eselon I selaku penanggung jawab program meriyampaikan · kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran:
Laporan realisasi anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)