Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.03/2016
- Nomor
- 261/PMK.03/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan , dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan , dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 ten tang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanj ian Pengikatan Jual www.jdih.kemenkeu.go.id Beli atas Tanah clan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 1 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA.
( 1 ) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari:
a tau
(3)
Perjanj ian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan kesepakatan jual beli antara para pihak yang dapat berupa surat perjanj ian pengikatan www.jdih.kemenkeu.go.id jual beli, surat pemesanan unit, kuitansi pembayaran uang muka, atau bentuk kesepakatan lainnya antara pihak yang menjual atau bermaksud menjual tanah dan/atau bangunan dan pihak yang membeli atau bermaksud membeli tanah dan/atau bangunan.
a tau
( 1 ) Besarnya Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf a adalah sebesar:
d . nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh, dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa, selain pengalihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; atau
( 1 ) Orang pribadi atau badan yang menenma atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas }{J www.jdih.kemenkeu.go.id tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf a, wajib menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b dan huruf c ke Kas Negara, sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
j www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b wajib dilakukan melalui penyetoran sendiri ke Kas Negara oleh orang pribadi atau badan yang merupakan :
f www.jdih.kemenkeu.go.id
Penyetoran Pajak Penghasilan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (5) , Pasal 4 ayat
,q) J www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam pemenuhan hak dan kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanj ian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali orang pribadi yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan subjek pajak luar negeri tidak termasuk bentuk usaha tetap.
a . Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan, bagi Waj ib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau b . Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dimana Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Waj ib Pajak badan yang bersangkutan diadministrasikan, bagi orang pribadi atau badan selain Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk Subjek Pajak Luar Negeri, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dianggap telah dilakukan apabila Wajib Pajak telah melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) , tanggal ) www.jdih.kemenkeu.go.id penyampa1an Surat Pemberitahuan Masa sesuai tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
c . badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau www.jdih.kemenkeu.go.id ·orang pribacli yang menjalankan usaha mikro clan kecil, yang ketentuannya cliatur lebih lanjut clengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut ticlak acla hubungan clengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; cl. pengalihan harta berupa tanah clan/ atau bangunan karena waris;
atau
Pasal 1 1 ( 1 ) Dalam hal terclapat pengalihan hak atas tanah clan/atau bangunan melalui perjanjian atau kerja sama antara pemilik tanah clan/atau bangunan clan orang pribadi atau badan lain yang secara substansi merupakan pembeli hak atas tanah dan/atau bangunan, serta selanjutnya orang pribadi atau badan /� www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - lain dimaksud mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada pihak ketiga, perJanJ ian atau kerja sama tersebut merupakan perJ anJian pengikatan jual beli yang dikenai Pajak Penghasilan.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau penghasilan dari perJanJian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
2 . bagian atau keseluruhan pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut diterima pada tanggal 7 September 20 1 6 dan/atau setelahnya, atas bagian atau keseluruhan pembayaran tersebut dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan tarif Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 20 1 6 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 1 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 1 6). · . b. penghasilan dari pihak pembeli yang namanya tercantum dalam perjanjian pengikatan jual beli sebelum terjadinya perubahan atau adendum f www.jdih.kemenkeu.go.id perjanj!an pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) huruf b yang:
4893);
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)