DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.05/2015

Nomor: 30/PMK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah N omor 6 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dan Peraturan Presiden N omor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, dan Uang DukaVeteran Republik Indonesia;
b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang- Undang N omor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan N egara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum N egara berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana KehormatanVeteran, Dan Uang DukaVeteran
1. 1.Undang- Undang N omor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan N egara ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 5, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia N omor 4355) ;
2. 2.Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2012 N omor 18 2, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia N omor 5342) ;
3. 3.Peraturan Pemerintah N omor 6 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2014 N omor 18 8 ) ;
4. 4.Peraturan Presiden N omor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2014 N omor 18 7) ; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN MEN TER! KEUAN GAN TEN TANG TATA CARA PEMBAYARAN TUN JAN GAN VETERAN , DAN A KEHO.RMATAN VETERAN , DAN UAN G DUKAVETERAN REPUBLIK INDON ESIA.

BAB II

DANA KEHORMATAN

Pasal 2

(1 ) Dana Kehormatan diberikan kepada:

a.Veteran PejuangKemerdekaan Republik Indonesia;
b.Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
c.Janda, duda atau yatim- piatu dari Veteran Anuinerta Pejuang Kemerdekaan Republik In-donesia; dan
d.Janda, duda atau yatim- piatu dari Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

(2)Pemberian Dana Kehormatan kepada yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dalam hal yang bersangkutan telah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang dilampiri Keputusan Dana Kehormatan. .. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Pasal 3
(1)Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertahanan.
(2)Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana diniaksud pada ayat (1 ) disampaikan kepada Kantor Cabang PT Taspen ( Persero) setempat disertai spesimen tanda tangan dan paraf pejabat penandatangan keputusan.
(3)Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan alat penguji pada saat pembayaran Dana Kehormatan untuk pertama kali.

Pasal 4

(1)Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
(2)Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 tentangVeteran Republik Indonesia.

Pasal 5

Pembayaran Dana Kehormatan dihentikan apabila:

a.Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Veteran Pembela Kemerd.ekaan Republik Indonesia meninggal dunia;
b.Janda/dudajyatim- piatu dari Veteran J\numerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan· Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia; atau
c.Jandajduda dari Veteran Anumerta Pejuang ·Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia menikah lag i.

BAB III

TUN JAN GAN VETERAN

Pasal 6

(1)TunjanganVeteran diberikan kepada:
1. a.Veteran Pejuang Kemerdekaan RepublikIndonesia;
2. b.Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPLIBLIK INDONESIA
3. c.Janda, duda, atau yatim- piatu dari Veteran·· Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan ··
4. d.Janda, duda, atau yatim- piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia
(2)Pemberian Tunjangan Veteran kepada yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dalam hal yang ber·sangkutan telah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan.yang dilampiri Keputusan TunjanganVeteran RepubliK Indonesia.

Pasal 7

(1)Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 2) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertahanan.
(2)Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Cabang PT Taspen ( Persero) setempat disertai spesimen tanda tangan dan paraf pejabat .penandatangan keputusan.
(3)Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan spesimen tanda tat;1gan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dijadikan alat penguji. pada saat pembayaran TunjanganVeteran untuk pertama kali.

Pasal 8

(1)Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam ' Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang N omor 15 Tahun 2012 tentangVeteran Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Pembayaran Tunjangan Veteran · kepada jandajduda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hunif c dihentikan apabila janda/dudayang betsangkutan:
(2)
1. a.meninggal dunia; atau
2. b.menikah kembali. Pembayaran Tunjangan Veteran kepada yatim-piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 · ayat (1) huruf c dihentikan apabilayatim- piatuyang bersangkutan: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
3. a.bekerja yang terikat pada perjanjian perusahaan/ instansi;
4. b.menikah atau pernah menikah; atau
5. c.berusia 25 ( dua puluh lima) tahun.

Pasal 10

(1)Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan danjatau Veteran Pembela Kemerdekaan meninggal dunia, kepada janda/duda yang sah diberikan penghasilan sebesar· tunjangan terakhir almarhumjalmarhumah Veteran Pejuang Kem�rdekaan atau Veteran Pembela Kemerdekaan selama 6 ( enam) bulan berturut- turut mulai bulan berikutnya - almarhum/ almarhumah meninggal dunia.
(2)Kepada jandajduda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan janda/duda veteran mulai bulan ketujuh setelah almarhumjalmarhumah meninggal dunia dalam hal jandajduda tersebut telah tercantum dalam Keputusan TunjanganVeteran.
(3)Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan danjatau Veteran Pembela Kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan meninggalkan lebih dari 1 ( satu) istri, Tunjangan Veteran kepada janda Veteran Republik Indonesia dibagi rata diantara istriyang sah. '
(4)Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan danjatau Veteran Pembela Kemerdekaan sebagaimana dimaksu:d pada ayat (1) meninggal dunia dan· tidak meninggalkan isteri/suami, kepada anaknya yang sah diberikan tunjangan yatim- piatu veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 11

, Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai N egeri Sipil, Tentara N asional Indonesia, dan Kepolisian N egara Republik Indonesia· yang telah mendapatkan hak pensiun, diberikan Tunjangan Veteran sebesar 5 0% ( lima puluh persen) dari besaran TunjariganVeteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atau Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

BAB IV

UAN G DUKA

Pasal 12

Uang Duka diberikan kepada ahli waris dari Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran atau janda/duda penerima TunjanganVeteranyang meninggal dunia.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah N omor 6 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia dan Peraturan Presiden N omor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan, dan Uang DukaVeteran Republik Indonesia;
b.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang- Undang N omor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan N egara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum N egara berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana KehormatanVeteran, Dan Uang DukaVeteran
1. 1.Undang- Undang N omor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan N egara ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2004 N omor 5, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia N omor 4355) ;
2. 2.Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2012 N omor 18 2, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia N omor 5342) ;
3. 3.Peraturan Pemerintah N omor 6 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2014 N omor 18 8 ) ;
4. 4.Peraturan Presiden N omor 79 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia ( Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2014 N omor 18 7) ; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN MEN TER! KEUAN GAN TEN TANG TATA CARA PEMBAYARAN TUN JAN GAN VETERAN , DAN A KEHO.RMATAN VETERAN , DAN UAN G DUKAVETERAN REPUBLIK INDON ESIA.

BAB II

DANA KEHORMATAN

Pasal 2

(1 ) Dana Kehormatan diberikan kepada:

a.Veteran PejuangKemerdekaan Republik Indonesia;
b.Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia;
c.Janda, duda atau yatim- piatu dari Veteran Anuinerta Pejuang Kemerdekaan Republik In-donesia; dan
d.Janda, duda atau yatim- piatu dari Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.

(2)Pemberian Dana Kehormatan kepada yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dalam hal yang bersangkutan telah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia yang dilampiri Keputusan Dana Kehormatan. .. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Pasal 3
(1)Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertahanan.
(2)Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana diniaksud pada ayat (1 ) disampaikan kepada Kantor Cabang PT Taspen ( Persero) setempat disertai spesimen tanda tangan dan paraf pejabat penandatangan keputusan.
(3)Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan spesimen tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan alat penguji pada saat pembayaran Dana Kehormatan untuk pertama kali.

Pasal 4

(1)Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
(2)Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang- Undang N omor 15 Tahun 2012 tentangVeteran Republik Indonesia.

Pasal 5

Pembayaran Dana Kehormatan dihentikan apabila:

a.Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Veteran Pembela Kemerd.ekaan Republik Indonesia meninggal dunia;
b.Janda/dudajyatim- piatu dari Veteran J\numerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan· Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia; atau
c.Jandajduda dari Veteran Anumerta Pejuang ·Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia menikah lag i.

BAB III

TUN JAN GAN VETERAN

Pasal 6

(1)TunjanganVeteran diberikan kepada:
1. a.Veteran Pejuang Kemerdekaan RepublikIndonesia;
2. b.Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPLIBLIK INDONESIA
3. c.Janda, duda, atau yatim- piatu dari Veteran·· Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia; dan ··
4. d.Janda, duda, atau yatim- piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia
(2)Pemberian Tunjangan Veteran kepada yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dalam hal yang ber·sangkutan telah mendapatkan Keputusan Tanda Kehormatan.yang dilampiri Keputusan TunjanganVeteran RepubliK Indonesia.

Pasal 7

(1)Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 2) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pertahanan.
(2)Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Cabang PT Taspen ( Persero) setempat disertai spesimen tanda tangan dan paraf pejabat .penandatangan keputusan.
(3)Fotokopi Keputusan Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan spesimen tanda tat;1gan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dijadikan alat penguji. pada saat pembayaran TunjanganVeteran untuk pertama kali.

Pasal 8

(1)Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan.
(2)Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam ' Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang N omor 15 Tahun 2012 tentangVeteran Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Pembayaran Tunjangan Veteran · kepada jandajduda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hunif c dihentikan apabila janda/dudayang betsangkutan:
(2)
1. a.meninggal dunia; atau
2. b.menikah kembali. Pembayaran Tunjangan Veteran kepada yatim-piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 · ayat (1) huruf c dihentikan apabilayatim- piatuyang bersangkutan: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
3. a.bekerja yang terikat pada perjanjian perusahaan/ instansi;
4. b.menikah atau pernah menikah; atau
5. c.berusia 25 ( dua puluh lima) tahun.

Pasal 10

(1)Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan danjatau Veteran Pembela Kemerdekaan meninggal dunia, kepada janda/duda yang sah diberikan penghasilan sebesar· tunjangan terakhir almarhumjalmarhumah Veteran Pejuang Kem�rdekaan atau Veteran Pembela Kemerdekaan selama 6 ( enam) bulan berturut- turut mulai bulan berikutnya - almarhum/ almarhumah meninggal dunia.
(2)Kepada jandajduda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan janda/duda veteran mulai bulan ketujuh setelah almarhumjalmarhumah meninggal dunia dalam hal jandajduda tersebut telah tercantum dalam Keputusan TunjanganVeteran.
(3)Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan danjatau Veteran Pembela Kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan meninggalkan lebih dari 1 ( satu) istri, Tunjangan Veteran kepada janda Veteran Republik Indonesia dibagi rata diantara istriyang sah. '
(4)Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan danjatau Veteran Pembela Kemerdekaan sebagaimana dimaksu:d pada ayat (1) meninggal dunia dan· tidak meninggalkan isteri/suami, kepada anaknya yang sah diberikan tunjangan yatim- piatu veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c.

Pasal 11

BAB IV

UAN G DUKA

Pasal 12

Uang Duka diberikan kepada ahli waris dari Veteran Republik Indonesia penerima Tunjangan Veteran atau janda/duda penerima TunjanganVeteranyang meninggal dunia.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.05/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

DANA KEHORMATAN

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

TUN JAN GAN VETERAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

UAN G DUKA

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.05/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

DANA KEHORMATAN

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

TUN JAN GAN VETERAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

UAN G DUKA

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.05/2016