DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.05/2016

Nomor: 229/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17A dan 22B Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Repub�ik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5892);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, clan Uang Duka Veteran Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 280); MEMUTUSKAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 30/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:
3. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dan dibayarkan setelah persyaratan pembayaran diterima dengan lengkap dan benar.
(2)Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pembayaran Dana Kehormatan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia kecuali Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
(2)Pembayaran Dana Kehormatan kepada janda atau duda dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dihentikan apabila janda atau duda yang bersangkutan:
1. a.menikah lagi; atau
2. b.meninggal dunia. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pembayaran Dana Kehormatan kepada yatim piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dihentikan apabila yatim piatu yang bersangkutan:
1. a.terikat perjanjian kerja dengan suatu perusahaan;
2. b.diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.menikah;
4. d.berusia 25 tahun; atau
5. e.meninggal dunia.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan dan dibayarkan setelah persyaratan pembayaran diterima dengan lengkap dan benar.
(2)Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pembayaran Tunjangan Veteran kepada janda atau duda dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atau Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 www.jdih.kemenkeu.go.id ayat (1) huruf d dihentikan apabila janda atau duda yang bersangkutan:
1. a.menikah lagi; atau
2. b.meninggal dunia.
(2)Pembayaran Tunjangan Veteran kepada yatim piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atau Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf d dihentikan apabila yatim piatu yang bersangkutan:
1. a.terikat perjanjian kerja dengan suatu perusahaan;
2. b.diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.menikah;
4. d.berusia 25 tahun; atau
5. e.meninggal dunia.
  1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia, maka kepada janda, duda, atau yatim piatu yang sah diberikan Tunjangan Veteran sebesar Tunjangan Veteran terakhir, yang diterima selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan berikutnya Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia.
(2)Janda, duda, atau yatim piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia clan Veteran pl>/ www.jdih.kemenkeu.go.id Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terhitung mulai bulan ke7 (ketujuh) setelah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia, dalam hal nama janda/duda/yatim piatu tersebut telah tercantum dalam Keputusan Tunjangan Veteran.
(3)Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia dan meninggalkan lebih dari satu istri yang sah, Tunjangan Veteran bagi janda dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibagi rata antara istri yang sah tersebut.
(4)Dalam hal Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia, istri atau suam1 yang sah dan namanya belum tercantum dalam Keputusan Tunjangan Veteran, dapat mengajukan Tunjangan Veteran kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanJang peristiwa nikahnya sebelum tanggal penerbitan Keputusan Tunjangan Veteran sebelumnya.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah www.jdih.kemenkeu.go.id mendapatkan hak pens1un, diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan
(2)Bagi Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pens1un, diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran Pembela Kemerdekaan
(3)Dalam hal Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun meninggal dunia, kepada janda, duda, atau yatim piatu diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
(4)Dalam hal Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun meninggal dunia, kepada janda, duda, atau yatim piatu diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
(5)Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan yang telah mendapatkan hak pensiun diberikan sebesar 50% dari Tunjangan Veteran bagi www.jdih.kemenkeu.go.id janda, duda, atau yatim piatu Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan
(6)Ketentuan mengenai Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 ) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.
(7)Dalam hal Keputusan Tunjangan Veteran yang telah mencantumkan nama janda, duda, atau yatim piatu veteran ditetapkan pada tanggal 1, kepada janda, duda, atau yatim piatu veteran berhak menerima Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5 ) terhitung mulai bulan berkenaan.
(8)Dalam hal Keputusan Tunjangan Veteran yang telah mencantumkan nama janda, duda, atau yatim piatu veteran ditetapkan setelah tanggal 1, kepada janda, duda, atau yatim piatu veteran berhak menerima Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5 ) terhitung mulai bulan berikutnya.

7.Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 telah sesuai dengan persyaratan pembayaran, PT Taspen (Persero) membayarkan Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, dan/atau Uang Duka kepada yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pencairan dana belanja pensiun.
(2)Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tidak sesuai dengan persyaratan pembayaran, PT Taspen www.jdih.kemenkeu.go.id (Persero) mengembalikan permintaan pembayaran kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi.
(3)Dalam hal hasil pengujian menunjukkan terdapat kesalahan dalam penerbitan Keputusan Tanda Kehormatan/Dana Kehormatan/Tunjangan Veteran, · PT Taspen (Persero) melaporkan kesalahan tersebut kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
(4)Dalam hal Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum dibayarkan lebih dari (2) dua tahun, maka Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran yang dibayarkan hanya untuk 2 (dua) tahun yang terakhir.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Keputusan Tunjangan Veteran yang telah mencantumkan nama janda, duda, atau yatim piatu veteran yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, kepada janda, duda, atau yatim piatu veteran berhak menenma tunjangan veteran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 tanpa harus menerbitkan Keputusan Tunjangan Veteran yang baru.
(2)Pembayaran Tunjangan Veteran dilakukan sesuai dengan mekanisme Pasal 14. sebagaimana diatur dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2148 ementerian ,._I - ... � A�IF BIN,, AR 0 YUWONO NIP1 '1�· '912199703100 '-Y www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17A dan 22B Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Repub�ik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5892);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, clan Uang Duka Veteran Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 280); MEMUTUSKAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 30/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN VETERAN, DANA KEHORMATAN VETERAN, DAN UANG DUKA VETERAN REPUBLIK INDONESIA. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana Kehormatan Veteran, Dan Uang Duka Veteran Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:
3. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan dan dibayarkan setelah persyaratan pembayaran diterima dengan lengkap dan benar.
(2)Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pembayaran Dana Kehormatan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia kecuali Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
(2)Pembayaran Dana Kehormatan kepada janda atau duda dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dihentikan apabila janda atau duda yang bersangkutan:
1. a.menikah lagi; atau
2. b.meninggal dunia. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pembayaran Dana Kehormatan kepada yatim piatu dari Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia dihentikan apabila yatim piatu yang bersangkutan:
1. a.terikat perjanjian kerja dengan suatu perusahaan;
2. b.diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.menikah;
4. d.berusia 25 tahun; atau
5. e.meninggal dunia.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan dan dibayarkan setelah persyaratan pembayaran diterima dengan lengkap dan benar.
(2)Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pembayaran Tunjangan Veteran kepada janda atau duda dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atau Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 www.jdih.kemenkeu.go.id ayat (1) huruf d dihentikan apabila janda atau duda yang bersangkutan:
1. a.menikah lagi; atau
2. b.meninggal dunia.
(2)Pembayaran Tunjangan Veteran kepada yatim piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atau Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf d dihentikan apabila yatim piatu yang bersangkutan:
1. a.terikat perjanjian kerja dengan suatu perusahaan;
2. b.diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. c.menikah;
4. d.berusia 25 tahun; atau
5. e.meninggal dunia.
  1. 5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia, maka kepada janda, duda, atau yatim piatu yang sah diberikan Tunjangan Veteran sebesar Tunjangan Veteran terakhir, yang diterima selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan berikutnya Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia.
(2)Janda, duda, atau yatim piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia clan Veteran pl>/ www.jdih.kemenkeu.go.id Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terhitung mulai bulan ke7 (ketujuh) setelah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia, dalam hal nama janda/duda/yatim piatu tersebut telah tercantum dalam Keputusan Tunjangan Veteran.
(3)Apabila Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia dan meninggalkan lebih dari satu istri yang sah, Tunjangan Veteran bagi janda dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dibagi rata antara istri yang sah tersebut.
(4)Dalam hal Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia meninggal dunia, istri atau suam1 yang sah dan namanya belum tercantum dalam Keputusan Tunjangan Veteran, dapat mengajukan Tunjangan Veteran kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanJang peristiwa nikahnya sebelum tanggal penerbitan Keputusan Tunjangan Veteran sebelumnya.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah www.jdih.kemenkeu.go.id mendapatkan hak pens1un, diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran Pejuang Kemerdekaan
(2)Bagi Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pens1un, diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran Pembela Kemerdekaan
(3)Dalam hal Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun meninggal dunia, kepada janda, duda, atau yatim piatu diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
(4)Dalam hal Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mendapatkan hak pensiun meninggal dunia, kepada janda, duda, atau yatim piatu diberikan Tunjangan Veteran sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
(5)Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan yang telah mendapatkan hak pensiun diberikan sebesar 50% dari Tunjangan Veteran bagi www.jdih.kemenkeu.go.id janda, duda, atau yatim piatu Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Tunjangan Veteran bagi janda, duda, atau yatim piatu Veteran Anumerta Pembela Kemerdekaan
(6)Ketentuan mengenai Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5 ) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016.
(7)Dalam hal Keputusan Tunjangan Veteran yang telah mencantumkan nama janda, duda, atau yatim piatu veteran ditetapkan pada tanggal 1, kepada janda, duda, atau yatim piatu veteran berhak menerima Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5 ) terhitung mulai bulan berkenaan.
(8)Dalam hal Keputusan Tunjangan Veteran yang telah mencantumkan nama janda, duda, atau yatim piatu veteran ditetapkan setelah tanggal 1, kepada janda, duda, atau yatim piatu veteran berhak menerima Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5 ) terhitung mulai bulan berikutnya.

7.Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 telah sesuai dengan persyaratan pembayaran, PT Taspen (Persero) membayarkan Dana Kehormatan, Tunjangan Veteran, dan/atau Uang Duka kepada yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pencairan dana belanja pensiun.
(2)Dalam hal hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 tidak sesuai dengan persyaratan pembayaran, PT Taspen www.jdih.kemenkeu.go.id (Persero) mengembalikan permintaan pembayaran kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi.
(3)Dalam hal hasil pengujian menunjukkan terdapat kesalahan dalam penerbitan Keputusan Tanda Kehormatan/Dana Kehormatan/Tunjangan Veteran, · PT Taspen (Persero) melaporkan kesalahan tersebut kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
(4)Dalam hal Dana Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Tunjangan Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum dibayarkan lebih dari (2) dua tahun, maka Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran yang dibayarkan hanya untuk 2 (dua) tahun yang terakhir.

8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Keputusan Tunjangan Veteran yang telah mencantumkan nama janda, duda, atau yatim piatu veteran yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, kepada janda, duda, atau yatim piatu veteran berhak menenma tunjangan veteran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 tanpa harus menerbitkan Keputusan Tunjangan Veteran yang baru.
(2)Pembayaran Tunjangan Veteran dilakukan sesuai dengan mekanisme Pasal 14. sebagaimana diatur dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2148 ementerian ,._I - ... � A�IF BIN,, AR 0 YUWONO NIP1 '1�· '912199703100 '-Y www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.05/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 19

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.05/2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 19

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.05/2015