Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.07/2019
- Nomor
- 37/PMK.07/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
www.jdih.kemenkeu.go.id
5258);
8 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 9 . Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
3 . Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6 . Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adq.lah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 . lnstansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 8 . Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rak:yat daerah, dinas/badan daerah, dan lembaga teknis daerah. 9 . Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
14 . Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22 . Tim Uji Kompetensi adalah tim yang ditunjuk untuk melakukan tugas sebagai penguji dalam proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD. 23 . Pendidikan adalah suatu proses belajar mengajar dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap // www.jdih.kemenkeu.go.id profesional, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
25 . Desain Pembelajaran adalah seperangkat rencana dan pengaturan Pembelajaran yang berisi tujuan, sasaran, deskripsi, silabi mata pelajaran dan metode Pem belaj aran. 26 . Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi dalam jangka waktu tertentu.
BAB II JENJANG JABATAN
BAB II
( 1) J abatan Fungsional AKPD Fungsional kategori keahlian. merupakan Jabatan
a . AKPD Ahli Pertama;
II www.jdih.kemenkeu.go.id
Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Jabatan Fungsional AKPD se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 mengacu pada ketentuan Kepala Badan Kepegawaian Negara. BAB III TUGAS DAN LINGKUP KEGIATAN
BAB III
b . manajemen pengeluaran;
d . manajemen aset; dan e . desentralisasi fiskal.
a . melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemutakhiran data; /-/ www.jdih.kemenkeu.go.id
e . melakukan persuasi kebijakan;
a . membuat modul bahan ajar pelatihan analisis keuangan pusat dan daerah; b . membuat karya tulis ilmiah di bidang keuangan pusat dan daerah;
e . mengembangkan buku pedoman tentang analisis keuangan pusat dan daerah;
BAB IV
Instansi Pusat dan Instansi mengangkat AKPD menyusun Fungsional AKPD . Daerah yang akan Kebutuhan Jabatan www.jdih.kemenkeu.go.id
a . pengangkatan pertama; b . perpindahan dari jabatan lain; atau
b . Presiden untuk Ahli Utama.
www.jdih.kemenkeu.go.id
I www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 9
1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk AKPD Ahli Pertama dan Ahli Muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk AKPD Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun untuk AKPD Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi. www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pengangkatan dalam J abatan Fungsional AKPD melalui Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan pengangkatan PNS yang memiliki pengalaman dan telah atau sedang melaksanakan tugas di bidang analisis keuangan pusat dan daerah ke dalam Jabatan Fungsional AKPD guna memenuhi kebutuhan orgamsas1 sesua1 dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu .
1) 56 (lima puluh enam) tahun untuk AKPD Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan www.jdih.kemenkeu.go.id 2) 58 (lima puluh delapan) tahun untuk AKPD Ahli Madya. L Tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa Penyesuaian (Inpassing) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS; J. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada mas a Penyesuaian (In passing); dan
BABV MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)