Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.07 /2015
- Nomor
- 96/PMK.07 /2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah; 1 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 1 4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik ·Indonesia Nomor 5494); 2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 6 Tahun 1 9 9 4 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 994 Nomor 2 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 20 1 0 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 2 1 ); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN 4 . Keputusan Presiden Nomor 8 7 Tahun 1 99 9 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan P�esiden Nomor 97 Tahun 2 0 1 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 2 3 5); MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIO NAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH .
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat clan Daerah, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD , adalah j abatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, clan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat clan daerah dalam lingkungan instansi Pusat clan Daerah . Jabatan Fungsional AKPD Ahli Pertama yang selanjutnya disebut Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional AKPD Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2 0 1 4 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat clan Daerah . Jabatan Fungsional AKPD Ahli Muda yang selanjutnya disebut Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional AKPD Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2 0 1 4 tentang Jabatan Fungsional AKPD . Jabatan Fungsional AKPD Ahli Madya yang selanjutnya disebut Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional AKPD Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2 0 1 4 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat clan Daerah . Jabatan Fungsional AKPD Ahli Utama yang selanjutnya disebut Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional AKPD. I Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2 0 1 4 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat clan Daerah . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN 6 . Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat AKPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas , tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi PU.sat dan Daerah .
8 . Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh AKPD untuk mendapatkan masukan atas hasil analisis dan rekomendasi. 9 . Penilaian Prestasi Kerj a AKPD adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pej abat penilai terhadap sasaran kerj a pegawai dan perilaku kerj a j abatan fungsional AKPD . 1 0 . Prestasi Kerj a adalah hasil kerj a yang dicapai oleh setiap AKPD pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerj a pegawai dan perilaku kerja. 1 1 . Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut S KP adalah rencana kerj a dan target yang akan dicapai oleh seorang AKPD . 1 2 . Perilaku Kerj a adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh AKPD atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan . 1 3 . Rencana Kerj a Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penj abaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan instansi pemerintah . 1 4 . Target adalah jumlah beban kerj a yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas j abatan . 1 5 . Pej abat Penilai adalah pimpinan tinggi pratama di unit yang bersangkutan . 1 6 . Atasan Pej abat Penilai adalah atasan langsung dari Pej abat Penilai. 1 7. Pej abat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN 1 8 . Kebutuhan Jabatan Fungsional AKPD adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional AKPD dalam j enjang jabatan tertentu yang diperlukan oleh suatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam j angka waktu tertentu. 1 9 . Jam Kerja Efektif adalah jam kerj a yang secara obyektif digunakan untuk menyelesaikan pekerj aan dari kegiatan pokok dan tambahan AKPD. 2 0 . Kompetensi ?-dalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh · seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pendidikan, pengetahuan, keahlian dan sikap profesional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas j abatannya. 2 1 . Pendidikan adalah suatu proses belaj ar-mengajar dalam bidang pengetahuan, keterampilan , dan sikap profesional, yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang telah diakreditasi. oleh lembaga yang berwenang, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal. · 2 2 . Pendidikan Formal adalah j alur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2 3 . Pendidikan Non Formal adalah j alur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur. 2 4 . Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu jenis pendidikan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan , keahlian , dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu. BAB II RINCIAN KEGIATAN TUGAS POKOK DAN TUGAS TAMBAHAN
BAB II
( 1 ) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional AKPD terdiri dari 5 7 (lima puluh tujuh) tugas pokok dan 7 (tujuh) tugas tambahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2 0 1 4 tentang Jabatan Fungsional Anc:tlis Keuangan Pusat dan Daerah .
b . satuan hasil;
Rincian kegiatan tugas pokok dan tugas tambahan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercan tum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . BAB III PENILAIAN PRESTASI KERJA
BAB III
( 1 ) Penilaian Prestasi Kerj a AKPD dilaksanakan oleh Pej abat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun .
Bagian Kesatu Penyusunan SKP
( 1 ) AKPD i:nenyusun SKP sesuai dengan j enj ang j abatan .
b . Ahli Muda, paling sedikit . 3 (tiga) kegiatan tugas pokok meliputi melakukan pengolahan dan analisis data, melakukan monitoring dan evaluasi, dan sosialisasi/bimbingan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN c . Ahli Madya clan Ahli Utama, paling sedikit 3 (tiga) kegiatan tugas pokok atau paling sedikit 2 (dua) kegiatan tugas pokok dengan ketentuan sebagai berikut: 1 . paling sedikit 3 (tiga) kegiatan tugas pokok meliputi: a) melakukan identifikasi dan inventarisasi data, memberikan rekomendasi, clan so sialisasi/ bimbingan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah; b) perigolahan dan analisis data, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi/ bimbingan teknis terkait hubungan keuangan pusat clan daerah; atau c) melakukan monitoring clan evaluasi, memberikan rekomendasi, dan sosialisasi/bimbingan teknis terkait hubungan keuangan pusat dan daerah· . 2 . paling sedikit 2 (dua) kegiatan tugas pokok yaitu memberikan rekomendasi dan sosialisasi/bimbingan teknis dengan menggunakan hasil pengolahan clan analisis data serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh j enj ang dibawahnya pada tahun se belumnya. (3 ) Penentuan jumlah kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan clan beban kerj a efektif satu tahun .
dapat dalam
b . maksimal 1 0% dari hasil capaian tugas tambahan apabila tugas pokok lebih dari 3 (tiga) kegiatan .
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN b . Kualitas (Target kualitas) dengan memprediksi pada mutu hasil kerj a yang terbaik dan diberikan nilai paling tinggi 1 00 (seratus); dan
(7 ) Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5 ) dibiayai/ dianggarkan, maka dapat disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP.
( 1 0) SKP dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan lembar pertama untuk AKPD , lembar kedua untuk Pejabat Penilai, lembar ketiga untuk pimpinan unit kerj a, dan lembar keempat untuk unit yang membidangi urusan kepegawaian .
( 1 ) Dalam hal SKP tidak disetujui, maka SKP dimaksud disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama yang bersangkutan untuk mendapatkan keputusan .
AKPD yang mutasi setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan se suai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki j abatan .
AKPD yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Untuk kepe ntingan dinas , SKP yang telah disetujui dan ditetap kan dapat dilakukan penyesuaian .
Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menter 'i ini . Bagian Ked ua Penilaia n SKP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)