DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.05/2015

Nomor: 38/PMK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan men teri/ pimpinan lembaga;
b.bahwa Universitas Mataram pada KementeriEm Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/ KMK.05/ 2009;
c.bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/ A.A3/ KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); · www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaq.araan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dan
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Tarif Seleksi Ujian Masuk;
b.Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
c.Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
d.Tarif Program Pascasarjana; dan
e.Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Tarif Penggunaan Asrama dan Rusunawa;
b.Tarif Penggunaan Sarana Olahraga;
c.Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan;
d.Tarif Kursus dan Tes; dan
e.Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Tarif Penggunaan Asrama dan Rusunawa, Tarif Penggunaan Sarana Olahraga, Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan, Tarif Kursus dan Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

(1)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlal}:u untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
(2)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
(3)Tarif Layanan Akadeniik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/ 2015. jA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

Pasal 8

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/ sample pengujian, alat laboratorium, dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga ahli.

Pasal 10

(1)Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui-kontrak kerjasama.
(2)Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kernenterian Riset, Teknologi dan · Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan men teri/ pimpinan lembaga;
b.bahwa Universitas Mataram pada KementeriEm Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/ KMK.05/ 2009;
c.bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/ A.A3/ KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Mataram Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); · www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaq.araan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS MATARAM PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal l, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dan
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Tarif Seleksi Ujian Masuk;
b.Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
c.Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
d.Tarif Program Pascasarjana; dan
e.Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Tarif Penggunaan Asrama dan Rusunawa;
b.Tarif Penggunaan Sarana Olahraga;
c.Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Ruangan;
d.Tarif Kursus dan Tes; dan
e.Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlal}:u untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
(2)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
(3)Tarif Layanan Akadeniik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/ 2015. jA. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

Pasal 8

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/ sample pengujian, alat laboratorium, dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga ahli.

Pasal 10

(1)Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui-kontrak kerjasama.
(2)Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Mataram pada Kernenterian Riset, Teknologi dan · Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.05/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.07/2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.07/2009