Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.06/2017
- Nomor
- 38/PMK.06/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang;
4 I-
+-� ,μ..
1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20 1 1 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 1 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 1 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1 999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 20 1 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia TahL:n 20 1 2 Nomor 235); 1 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 15 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 5 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PELELANG.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
I- � 18-
1 5. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
1 7. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
2 1. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
2 8. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas menjamin obyektifitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/ atau Jabatan Fungsional Pelelang. BAB II JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PELELANG
BAB II
( 1) Jabatan Fungsional Pelelang merupakan jabatan fungsional keahlian.
BAB III KATEGORI DAN JENIS LELANG
BAB III
( 1) Pejabat Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melaksanakan Lelang yang meliputi Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
BAB IV TUGAS POKOK DAN TUGAS TAMBAHAN PEJABAT FUNGSIONAL PELELANG
BAB IV
( 1 ) Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
f L... μ
Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) , Pejabat Fungsional Pelelang melakukan hal-hal sebagai berikut:
Selain tugas pokok sebagaimana dioaksud dalam Pasal 4, Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas tambahan sebagai berikut: - 1 0 -
J. melakukan kegiatan pengembangan diri di bidang Lelang; dan
( 1) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan Pej e.bat Fungsional Pelelang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) , Pasal 5 dan Pasal 6 dirinci berdasarkan:
- 1 1 - BAB V SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA Bagian Kesatu Penyusunan SKP
BAB V
( 1) Pejabat Fungsional Pelelang menyusun SKP sesuai dengan jenjang jabatan.
- 1 2 -
suatu kegiatan, misalnya bulanan, triwulanan. kwartal, semester, dan tahunan; dan
pekerjaan dalam 1 (satu) tahun, misalnya jutaan. ratusan juta, miliaran, dan lain-lain, dalam ha: pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan dibiayai/dianggarkan, disertai aspek biaya dalam penyusunan SKP.
( 1) Setiap tugas pokok dan tugas tambahan yang ditetapkan dalam SKP diberikan bobot nilai sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing butir kegiatan. dengan ketentuan sebagai berikut:
nilai sebesar 1 7% (tujuh belas per seratus);
Pasal 1 0 Penghitungan SKP berdasarkan pada tugas pokok dan tugas tambahan dengan pembobotan sebagai berikut:
Pasal 1 1 ( 1 ) SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
Pasal 1 2 Pejabat Fungsional Pelelang yang ticlak menyusun SKP clikenai sanksi sesua1 clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. - 1 4 - Bagian Kedua Penilaian SKP Pasal 1 3 ( 1 ) Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan Lelang yang diukur berdasarkan aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya.
clan
Bagian Ketiga Penilaian Perilaku Kerja Pasal 1 4 ( 1) Aspek penilaian dari Perilaku Kerja meliputi:
kriteria sangat baik;
baik; - 1 5 -
Bagian Keempat Penilaian Prestasi Kerja Pasal 1 5 ( 1 ) Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 1 6 ( 1) Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai SKP dan nilai Perilaku Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dengan pembobotan sebagai berikut:
- 1 6 -
Pasal 1 7 Pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pelelang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan di bidang penilaian prestasi kerja PNS. BAB VI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG Pasal 1 8 Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pelelang digunakan sebagai dasar penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pelelang. Pasal 1 9 ( 1 ) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pelelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 dilakukan dengan membagi estimasi beban kerja unit per tahun dengan rata-rata beban kerja Pelelang per tahun.
- 1 7 - BAB VII MEKANISME PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL P�LELANG Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pelelang
BAB VII
( 1 ) Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pelelang, PNS Kementerian Keuangan harus:
Bagian Kedua Pengangkatan Pertama dan Pengangkatan dari Jabatan Lair: Pasal 2 1 Tata cara Pengangkatan Pertama dan Pengangkatan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional Pelelang mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. I- - 1 8 - Bagian Ketiga Pengangkatan Jabatan Fungsional Pelelang melalui Penyesuaian (Inpassing)
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)