(1)Pejabat Fungsional Pelelang mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori A.
b.Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda mempunym tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori B.
www.jdih.kemenkeu.go.id
c.Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Madya mempunyai tugas pokok melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk Lelang Kategori C.
(2)Dalam hal terdapat lebih dari satu objek Lelang dalam satu penetapan jadwal Lelang dengan nilai limit yang bervariasi untuk tiap objek Lelang, berlaku ketentuan berikut:
a.Pejabat Fungsional Pelelang yang berwenang untuk melaksanakan Lelang ditentukan berdasarkan nilai limit tertinggi dari nilai limit objek Lelang bersangkutan; dan/ a tau
b.Pejabat Fungsional Pelelang yang berwenang untuk melaksanakan Lelang dapat ditentukan lebih dari 1 (satu) sepanjang terdapat penugasan dari pimpinan Unit Kerja.
(3)Dalam hal terdapat permohonan Lelang tetapi tidak terdapat Pejabat Fungsional Pelelang yang sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
a.belum terdapat formasi untuk Jabatan Fungsional Pelelang dalam jenjang jabatan yang sesuai dengan permohonan lelang yang berkenaan;
b.belum terdapat pengangkatan untuk formasi Jabatan Fungsional Pelelang dalam jenjang Jabatan yang sesuai dengan permohonan lelang yang berkenaan;
c.belum terpenuhinya pengangkatan untuk formasi Jabatan Fungsional Pelelang dalam jenjang Jabatan yang sesum dengan permohonan lelang yang berkenaan;
d.berhalangan tetap; atau
e.berhalangan sementara, Lelang dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pelelang yang tersedia pada unit kerja bersangkutan, berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan Unit Kerja yang bersangku tan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Dalam hal pada unit kerja pada waktu tertentu terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Pelelang memiliki kelebihan volume beban tugas, maka Jabatan Fungsional Pelelang yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan permohonan lelang berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro U mum ~ --:::::::::--.._ u.b y-~.G"'""·",, Plt. Kepala ~~g i~'" ~1h istrasi Kementerian l!~~-----~ "" www.jdih.kemenkeu.go.id