DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39.1/PMK.011/2008

Nomor: 39.1/PMK.011/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 28 Februari 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tambahan Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 Memperhatikan: 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/1/2008 tanggal 3 Januari 2008; 9/20/21, 2:18 PM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/39.1~PMK.011~2008Per.HTM 2/3
2.Laporan Akhir Hasil Komite Anti Dumping Indonesia Atas Penyelidikan Anti Dumping Atas Impor Hot Rolled Coil yang berasal dari China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND.

Pasal 1

(1)Terhadap impor hot rolled coil (Pos Tarif 7208.10; 7208.25; 7208.26; 7208.27; 7208.36; 7208.37; 7208.38; 7208.39 dan 7208.90) yang berasal dari negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.
(2)Nama produsen/eksportir barang dan besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut: I. China No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%)

1.Wuhan Iron & Steel (Group) Co. 0
2.Angang Steel Company Ltd. 25,18
3.Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 25,18
4.Perusahaan Lainnya 42,58 II. India No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.Essar Steel Ltd. 12,95
2.JSW Steel Ltd. 22,25
3.Perusahaan Lainnya 56,51 III.Rusia No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.Novolipetsk Steel 8,96
2.Magnitogorsk Iron & Steel Works 30,86
3.JSC Severstal 5,58
4.Perusahaan Lainnya 49,47 IV. Taiwan No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%) 9/20/21, 2:18 PM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/39.1~PMK.011~2008Per.HTM 3/3
1.Chung Hung Steel Company Ltd. 4,24
2.China Steel Corporation 0
3.Shang Shing Steel Industrial 4,70
4.Perusahaan Lainnya 37,02 V. Thailand No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.Sahaviriya Steel Industries Public Co. Ltd. 11,23
2.Nakornthai Strip Mill Public Co. Ltd. 12,78
3.G Steel Ltd. 7,52
4.Perusahaan Lainnya 27,44

Pasal 2

(1)Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(2)Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2008 MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Tambahan Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4.Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 Memperhatikan: 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/1/2008 tanggal 3 Januari 2008; 9/20/21, 2:18 PM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/39.1~PMK.011~2008Per.HTM 2/3
2.Laporan Akhir Hasil Komite Anti Dumping Indonesia Atas Penyelidikan Anti Dumping Atas Impor Hot Rolled Coil yang berasal dari China, India, Rusia, Taiwan, dan Thailand; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND.

Pasal 1

(1)Terhadap impor hot rolled coil (Pos Tarif 7208.10; 7208.25; 7208.26; 7208.27; 7208.36; 7208.37; 7208.38; 7208.39 dan 7208.90) yang berasal dari negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand dikenakan Bea Masuk Anti Dumping.
(2)Nama produsen/eksportir barang dan besarnya Bea Masuk Anti Dumping yang dikenakan terhadap impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut: I. China No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%)

1.Wuhan Iron & Steel (Group) Co. 0
2.Angang Steel Company Ltd. 25,18
3.Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 25,18
4.Perusahaan Lainnya 42,58 II. India No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.Essar Steel Ltd. 12,95
2.JSW Steel Ltd. 22,25
3.Perusahaan Lainnya 56,51 III.Rusia No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.Novolipetsk Steel 8,96
2.Magnitogorsk Iron & Steel Works 30,86
3.JSC Severstal 5,58
4.Perusahaan Lainnya 49,47 IV. Taiwan No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%) 9/20/21, 2:18 PM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/39.1~PMK.011~2008Per.HTM 3/3
1.Chung Hung Steel Company Ltd. 4,24
2.China Steel Corporation 0
3.Shang Shing Steel Industrial 4,70
4.Perusahaan Lainnya 37,02 V. Thailand No. Perusahaan Bea Masuk Anti Dumping (%)
1.Sahaviriya Steel Industries Public Co. Ltd. 11,23
2.Nakornthai Strip Mill Public Co. Ltd. 12,78
3.G Steel Ltd. 7,52
4.Perusahaan Lainnya 27,44

Pasal 2

(1)Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(2)Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39.1/PMK.011/2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 5 Tahun 2015