DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jenis Jalan dan Fasilitas Umum; Kewenangan Pemberian Nama Jalan Dan Fasilitas Umum; Pemberian Nama; Tiang dan Papan Nama; Larangan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berazaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar mempunyai identitas yang jelas;
b.bahwa seiring dengan perkembangan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Sanggau yang disertai dengan perkembangan sarana dan prasarana umum berupa jalan dan fasilitas umum, maka untuk menciptakan keseimbangan pembangunan sesuai dengan struktur ruang perlu penamaan jalan dan fasilitas umum sehingga lebih tertata dan mempunyai identitas dalam pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Sanggau;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Jalan-Jalan, Taman-Taman dan Tempat-Tempat Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru:
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU dan BUPATI SANGGAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan :: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sanggau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
5.Jalan adalah transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan kelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api, jalan tol dan jalan kabel.
6.Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
7.Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8.Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dalam provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
9.Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten atau antar ibukota Kabupaten dan jalan strategis provinsi.
10.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.
11.Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubung- kan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota
12.Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar- permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
13.Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.
14.Fasilitas umum adalah fasilitas yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB II

JENIS JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 2

Jenis jalan umum terdiri dari:

a.jalan nasional;
b.jalan provinsi;
c.jalan kabupaten;
d.Jalan kota; dan
e.Jalan desa

Pasal 3

Jenis fasilitas umum terdiri dari :

a.tempat olahraga;
b.taman kabupaten; dan
c.fasilitas umum lainnya. 4

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 4

(1)Setiap jalan, baik jalan umum maupun jalan khusus dan fasilitas umum yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah harus mempunyai nama.
(2)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum merupakan kewenangan Bupati dengan mempertimbangkan usulan dari masyarakat setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA

Pasal 5

(1)Nama jalan dan fasilitas umum yang diusulkan diambil dari:
1. a.nama pahlawan baik tingkat nasional, tingkat regional maupun tingkat lokal;
2. b.nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
3. c.nama flora dan fauna;
4. d.nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
5. e.nama legenda setempat; atau
6. f.nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.
(2)Pemberian nama jalan dalam satu kawasan perumahan diarahkan untuk dikelompokkan pada satu kelompok tertentu berdasarkan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kekhasan wilayah setempat.

Pasal 6

(1)Pemberian nama jalan dan fasilitas umum dapat diusulkan oleh:
1. a.organisasi kemasyarakatan;
2. b.tokoh masyarakat, pemuka agama dan adat ;
3. c.keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi daerah dan negara;
4. d.perusahaan pengembang perumahan bagi jalan di kawasan pemukiman yang dibangunnya; atau
5. e.badan usaha swasta lainnya.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan mengajukan paling sedikit 2 (dua) alternatif nama beserta alasan dengan latar belakang usulan dimaksud.
(3)Nama jalan dan fasilitas umum yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami penggantian dan/atau perubahan, kecuali masyarakat menginginkan penggantian dan/atau perubahan nama jalan dan fasilitas umum dapat diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2). 5
(4)Dalam rangka penetapan nama jalan dan fasilitas umum, Bupati dapat membentuk Tim yang bertugas mengkaji dan meneliti usulan pemberian nama jalan.
(5)Nama jalan dan fasilitas umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 7

(1)Penetapan nama jalan dan fasilitas umum harus diikuti dengan pemasangan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum.
(2)Pemasangan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidanginya.

Pasal 8

(1)Penulisan dan pemasangan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penulisan berpedoman pada tata bahasa Indonesia yang baik dan benar;
2. b.pemasangan tiang nama jalan ditempatkan dipangkal dan ujung jalan sedangkan pemasangan papan nama fasilitas umum ditempatkan di depan bangunan fasilitas umum atau akses masuk fasilitas umum tersebut;
3. c.terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan;
4. d.memperhatikan keharmonisan antara etika dan estetika; dan
5. e.pertimbangan teknis lainnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan pemasangan, tiang, papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama yang menjadi kewenangan daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan nama jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas jalan itu diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39.1/PMK.011/2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39.1/PMK.011/2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987