DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.010/2022

Nomor: 39/PMK.010/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar terdiri dari kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, produk mineral logam dengan kriteria tertentu, dengan besaran tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Perhitungan Bea Keluar yaitu dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang, dan dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang. Harga Ekspor ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa jenis barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
b.bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan Hannonized System 2022 dan ASEAN Hannonised Tariff Nomenclature 2022, perlu melakukan penyesua1an terhadap klasifikasi barang ekspor yang dikenakan bea keluar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor Kepabeanan (Lembaran 10 Tahun 1995 tentang Negara Repu blik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
2.Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
3.Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
4.Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
5.Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/ kepala badan teknis terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 2

(1)Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.
(2)Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kulit dan kayu;
2. b.biji kakao;
3. c.kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya;
4. d.produk hasil pengolahan mineral logam; dan
5. e.produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

Pasal 3

Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kulit dan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri lnl.

Pasal 4

(1)Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Harga Referensi sampai dengan USD2,000.00 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf B;
2. b.untuk Harga Referensi lebih dari USD2,000.00 (dua ribu Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD2,750 .00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaim a n a tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf B; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.untuk Barga Referensi lebih dari USD2,750.00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf B; dan
4. d.untuk Barga Referensi lebih dari USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf B.

Pasal 5

(1)Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a . untuk Barga Referensi sampai dengan USD750.00 (tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 1 pada Lampiran huruf C;
1. b.untuk Barga Referensi lebih dari USD750.00 (tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD800.00 (delapan ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 2 pada Lampiran huruf C;
2. c.untuk Barga Referensi lebih dari USD800 .00 (delapan ratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD850.00 (delapan ratus lima www.jdih.kemenkeu.go.id puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 3 pada Lampiran huruf C;
3. d.untuk Harga Referensi lebih dari USD850.00 (delapan ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD900.00 (sembilan ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 4 pada Lampiran huruf C;
4. e.untuk Harga Referensi lebih dari USD900.00 (sembilan ratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD950.00 (sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 5 pada Lampiran huruf C;
5. f.untuk Harga Referensi lebih dari USD950.00 (sembilan ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,000.00 (seribu Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 6 pada Lampiran huruf C;
6. g.untuk Harga Referensi lebih dari USDl,000.00 (seribu Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,050.00 (seribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 7 pada Lampiran huruf C;
7. h.untuk Harga Referensi lebih dari USDl,050.00 (seribu lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl, 100.00 (seribu seratus Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 8 pada Lampiran huruf C;
8. i.untuk Harga Referensi lebih dari USDl,100.00 (seribu seratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,150.00 (seribu seratus lima f ; www.jdih.kemenkeu.go.id puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 9 pada Lampiran huruf C;
9. j.untuk Harga Referensi lebih dari USDl,150.00 (seribu seratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,200.00 (seribu dua ratus Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 10 pada Lampiran huruf C;
10. k.untuk Harga Referensi lebih dari USDl,200.00 (seribu dua ratus Dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USDl,250.00 (seribu dua ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 11 pada Lampiran huruf C; dan
  1. 1.untuk Harga Referensi lebih dari USDl,250.00 (seribu dua ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam kolom angka 12 pada Lampiran huruf C.

Pasal 6

( 1) Terhadap produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar.

(2)Jenis barang dan pos tarif atas produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.campuran dari 2 (dua) atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C dengan jenis barang yang tidak dikenai Bea Keluar, dengan volume dan/ a tau berat komponen barang yang dikenai Bea Keluar lebih besar.

Pasal 7

(1)Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, yaitu sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
(2)Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, yaitu sebesar:
1. a.tarif Bea Keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, dalam hal terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
2. b.tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 8

Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu volume dan/ a tau berat total produk campuran.

Pasal 9

Daftar merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Kelompok V Nomor 23 pada Lampiran huruf C, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(1)Harga Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan berpedoman pada:
1. a.untuk biji kakao, yaitu harga rata-rata Cost Insurance Freight (CIF) kakao Intercontinental Exchange (ICE), New York; dan
2. b.untuk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, yaitu harga rata-rata tertimbang Cost Insurance Freight (CIF) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia, dengan pembobotan Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen).
(2)Dalam hal terjadi perbedaan harga rata-rata yang akan digunakan dalam pembobotan lebih dari USD20.00 (dua puluh Dollar Amerika Serikat) di antara ketiga sumber harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, per hitungan Harga Referensi diperoleh dengan menggunakan harga rata-rata dari 2 (dua) sumber harga tertinggi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.010/2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.010/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.010/2022