Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.01/2008
- Nomor
- 42/PMK.01/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA Bagian Ketiga PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP Paragraf 1 PPK
PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab: a menyusun rencana pengadaan barang/ jasa;
J· menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
dan
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB IV
BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG!JASA SECARA ELEKTRONIK
BAB III
MENTER! KEUANGAN ,,~ SRI MUL YANI INDRA WATI ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2008 MENTERI KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. BABV KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan selaku Fem bina pengadaan barang/ jasa di lingkungan Departemen Keuangan bekerjasama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem layanan pengadaan secara elektronik kepada LPSE Nasional. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA BABY · KETENTUAN PERALIHAN
Membuka PDF…