DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.01/2008

Nomor: 42/PMK.01/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 5 Maret 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

b.menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab: a menyusun rencana pengadaan barang/ jasa;

b.menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
c.menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/ULP;
d.menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik;
e.menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/ULP, sesuai kewenangannya;
f.menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
g.menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
h.melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
i.mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; J· menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
k.menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik dimulai; dan
l.menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. ·

Pasal 12

(1)Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Tasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik:
2. b.mernenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
3. c.memiliki keahlian, pengalaman, kernampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa:
4. d.tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ a tau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
5. e.secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
6. f.sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan rnelarnpirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
7. g.dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah mernperoleh pekerjaan menyediakan barang/ jasa baik di lingkungan pemerintah rnaupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. h.merniliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
  1. 1.tidak masuk dalarn daftar hitam;
9. j.merniliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
10. k.menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
11. c.rnenyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE;
12. d.mengumurnkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional:
13. e.menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa;
14. f.melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk:
15. g.mengusulkan calon pemenang;
16. h.mernbuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/ a tau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  1. 1.menandatangani pakta integritas sebelmn pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1)Sebelum LPSE Departemen Keuangan ditetapkan, yang bertindak se1aku:
1. a.Pengarah adalah Tim Asistensi Pengadaan Barang/Tasa Departemen Keuangan; dan
2. b.Pelaksana adalah Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
(2)Selain melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang!Jasa Pemerintah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2007, PPK dan Panitia Pengadaan/ULP yang telah ada melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG!JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

(1)Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/jasa yang digunakan adalah:
1. a.metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
2. b.metode e-lelang um urn pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
3. c.metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
4. d.metode e-lelang um um prakualifikasi dengan 2 (dua) file;
(2)Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.
(3)Penyedia Barang/Jasa · yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. MENTER! KEUANGAN ,,~ SRI MUL YANI INDRA WATI ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2008 MENTERI KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. BABV

Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 16

Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan selaku Fem bina pengadaan barang/ jasa di lingkungan Departemen Keuangan bekerjasama dengan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem layanan pengadaan secara elektronik kepada LPSE Nasional. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA BABY · KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1)Pengadaan barang, jasa pemborongan, dan jasa lainnya untuk paket pekerjaan yang dibiayai dari dana rupiah murni dengan nilai di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan secara elektronik.
(2)Untuk tidak menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara manual sampai dengan tersedianya sarana dan prasarana, yang persiapannya dikoordinasikan dengan Biro Perlengkapan dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
(3)Untuk tahun anggaran 2008, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik hanya diberlakukan di tingkat pusat unit Eselon I Departemen Keuangan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

b.menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); MENTER! KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

Pasal 10

PPK mempunyai tugas dan tanggung jawab: a menyusun rencana pengadaan barang/ jasa;

b.menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
c.menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia/pejabat pengadaan/ULP;
d.menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan secara elektronik;
e.menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang dilakukan panitia/pejabat pengadaan/ULP, sesuai kewenangannya;
f.menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
g.menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa;
h.melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya;
i.mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; J· menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN / Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;
k.menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik dimulai; dan
l.menindaklanjuti temuan LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. ·

Pasal 12

(1)Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mendaftarkan diri kepada LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Tasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik:
2. b.mernenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
3. c.memiliki keahlian, pengalaman, kernampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/ jasa:
4. d.tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ a tau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
5. e.secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
6. f.sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan rnelarnpirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
7. g.dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah mernperoleh pekerjaan menyediakan barang/ jasa baik di lingkungan pemerintah rnaupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. h.merniliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
  1. 1.tidak masuk dalarn daftar hitam;
9. j.merniliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
10. k.menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
11. c.rnenyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh LPSE;
12. d.mengumurnkan pengadaan barang/jasa di web-site pengadaan nasional:
13. e.menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa;
14. f.melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk:
15. g.mengusulkan calon pemenang;
16. h.mernbuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/ a tau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  1. 1.menandatangani pakta integritas sebelmn pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dimulai.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1)Sebelum LPSE Departemen Keuangan ditetapkan, yang bertindak se1aku:
1. a.Pengarah adalah Tim Asistensi Pengadaan Barang/Tasa Departemen Keuangan; dan
2. b.Pelaksana adalah Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
(2)Selain melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Pengadaan Barang!Jasa Pemerintah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nornor 95 Tahun 2007, PPK dan Panitia Pengadaan/ULP yang telah ada melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB III

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG!JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

(1)Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik metode pemilihan Penyedia Barang/jasa yang digunakan adalah:
1. a.metode e-lelang umum pascakualifikasi dengan 1 (satu) file;
2. b.metode e-lelang um urn pascakualifikasi dengan 2 (dua) file;
3. c.metode e-lelang umum prakualifikasi dengan 1 (satu) file;
4. d.metode e-lelang um um prakualifikasi dengan 2 (dua) file;
(2)Mekanisme dan prosedur pelaksanaan e-lelang umum dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana ditetapkan dalarn Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf g.
(3)Penyedia Barang/Jasa · yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa. MENTER! KEUANGAN ,,~ SRI MUL YANI INDRA WATI ttd Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2008 MENTERI KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. BABV

Pasal 17

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 16

Pasal 15

(1)Pengadaan barang, jasa pemborongan, dan jasa lainnya untuk paket pekerjaan yang dibiayai dari dana rupiah murni dengan nilai di atas Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan secara elektronik.
(2)Untuk tidak menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara manual sampai dengan tersedianya sarana dan prasarana, yang persiapannya dikoordinasikan dengan Biro Perlengkapan dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan.
(3)Untuk tahun anggaran 2008, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik hanya diberlakukan di tingkat pusat unit Eselon I Departemen Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.01/2008

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG!JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.05/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 10

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG!JASA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.05/2013