Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.02/2016
- Nomor
- 42/PMK.02/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
�I ,/ www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pelaksanaan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pengesaban rev1s1 anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, Direktur Jenderal www.jdih.kemenkeu.go.id Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan, dan . tembusan kepada:
Direktorat Jenderal Tata cara pelaporan keuangan dan penetapan kode akun atas anggaran belanja pada BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran ke BA-K/L dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang ketentuan mengenai pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
Pada saat Peraturan Menteri m1 mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ·vi·"-8 I www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2016 MENTERI KEUANGAN ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 445 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIR{\N I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 /PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA FORMAT SURAT PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN (SP-SABA) 999.08 KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN SURAT .PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN (SP-SABA) 999.08 TAHUN ANGGARAN: 20XX (1) Nomor: STAP-XX.XX.XX-X/AG/20XX (2) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 20XX, dengan ini ditetapkan pergeseran anggaran: DARI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI PROGRAM KE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI PROGRAM PAGU PROGRAM : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA : (08] PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA : (999.08.12) Program Pengelolaan Belanja Lainnya (3): [XXX) : (XX] V V ,,,_,_,, VVVV ,,_,_,, U HU U ''""'VVVV,,HH>"T
KODE PROVINSI JUMLAH JUMLAH PAGU DANA BLOKIR SATUAN KERJA
..........., ........................... (16) a.n. ................................ (17) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (18) ........................................ (19) \,;-f I www.jdih.kemenkeu.go.id DARI KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER PROVINS! TAHUN ANGGARAN: 20XX (20) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (999] BENDAHARA UMUM NEGARA UNIT ORGANISASI : (08] PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA PROGRAM : (999.08.12] Program Pengelolaan Belanja Lainnya KE KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [XXX] (21) UNIT ORGANISASI : [XX] (22) PROGRAM : [XXX.XX.XX] (23) KODE SATKER JUMLAH PAGU DANA BLOKIR
(2) (34) (36) (37)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)
Diisi dengan nomor SP SABA 999.08. Diisi dengan kode Kementerian/Lembaga diikuti dengan uraian Kementerian /Lem baga. nama Diisi dengan kode unit eselon I diikuti dengan uraian nama unit eselon I. Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian nama program. Diisi dengan jumlah uang untuk program berkenaan (dalam angka). Diisi dengan kode provinsi. Diisi dengan uraian nama provinsi. Diisi dengan jumlah satuan kerja penerima pagu program per provinsi. Diisi dengan jumlah pagu program per provinsi (dalam angka). Diisi dengan jumlah pagu dana per provinsi yang diblokir. Diisi dengan jumlah total satuan kerja penerima pagu program. Diisi dengan jumlah total pagu program. Diisi dengan jumlah total pagu dana seluruh provinsi yang diblokir. Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan SP SABA 999.08. Diisi dengan nama jabatan penanda tangan Lembar SP SABA 999.08. Diisi dengan nama penanda tangan Lembar SP SABA 999.08. Diisi dengan NIP penanda tangan Lembar SP SABA 999.08. Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan. Diisi dengan kode Kementerian/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian/Lem baga. Diisi dengan kode unit eselon I diikuti dengan uraian nama unit eselon I. Diisi dengan kode program diikuti dengan uraian nama program. Diisi dengan kode satuan kerja. Diisi dengan uraian nama satuan kerja. Diisi dengan jumlah pagu dana per satuan kerja. Diisi dengan jumlah pagu dana per satuan kerja yang diblokir. Diisi dengan jumlah total pagu dana seluruh satuan kerja. Diisi dengan jumlah total pagu dana seluruh satuan kerja yang diblokir. Diisi dengan Tahun Anggaran berkenaan. Diisi dengan kode satuan kerja diikuti dengan uraian nama satuan kerja. Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian nama provinsi. www.jdih.kemenkeu.go.id 'NO (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)
Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian nama kegiatan. Diisi dengan jumlah alokasi dana per kegiatan. Diisi dengan kode indikator kinerja kegiatan diikuti dengan nama indikator kinerja kegiatan. Diisi dengan kode indikator kinerja kegiatan diikuti dengan nama indikator kinerja kegiatan. Diisi dengan kode keluaran (output) diikuti dengan uraian nama keluaran (output). Diisi dengan volume keluaran (output) yang akan dicapai beserta satuan volume keluaran (output). Diisi dengan jumlah alokasi dana per keluaran (output). Diisi dengan lokasi satuan kerja pelaksana kegiatan. Diisi dengan kode jenis belanja diikuti dengan nama jenis belanja. Diisi dengan jumlah alokasi per jenis belanja. Diisi dengan jumlah total pagu dana per satuan kerja. MENTERI KEUANGAN ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U�K�,rii�ptBrian ;;��<,. --- -� (/it , . ,\ =======----=;bd/:t�· L:=.-� ............., I . �... h ARIF BINTA , 6 YUWONOJ 1 NIP 197109121�97Q3 J- q9�l www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 /PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA FORMAT SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN DAN MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA MENJADI) A. FORMAT SURAT USULAM REVIS! ANGGARAN UNIT ESELON I ... . . . ........ .. . .. . . . . . ... .. . .... .. . (3) KOP Kementerian/Lembaga LOGO (1) KEMENTERIAN/LEM BAGA ................. (2) } Alamat .... . ... ............ ...... ....... .. . .... . ......... .. (4) Nomor Sifat Lampiran Hal :S- I :Segera :Satu Berkas /20XX : Usulan Revisi Anggaran Yth. Direktur Jenderal Anggaran Di jakarta
(tanggal-bulan) 20XX
b . ........ (5);
Demikian karni sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih. (Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utarna/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Kernenterian/Lembaga) .... .... . ...................... (11) NIP/NRP ................ (12) www.jdih.kemenkeu.go.id ... PETUNJUK PENGISIAN SURAT USULAN REVIS! ANGGARAN NO URAIAN ISIAN
www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA MENJADI) MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) ESELON I ...................................................... (1) No. Uraian Semula Menjadi +/- A. Satker ......... (2) (Kode Digital Stamp) (12)
2. 3. Program ... (3) Kegiatan ... (4) Keluaran {Output) (5) Volume aaa (6) bbb (7) CCC (8) Rupiah Rp.xxx.xxx (9) Rp.yyy.yyy (10) Rp.zzz.zzz (11) PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI) NO URAIAN ISIAN
(11)
Diisi dengan digital stamp semula. MENTERIKEUANGAN ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id No XX(2) Uraian Kegiatan LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 /PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA FORMAT HASIL PENELITIAN USULAN REVIS! ANGGARAN HASIL PENELITIAN USULAN PENGGUNAAN DANA BA BUN BA 999.08 UNTUK KEPERLUAN (1) Usulan Hasil Penelaahan Uraian Perhitungan Jumlah (Rp) Uraian Perhitungan Jumlah (Rp) XX �x_x_x_x_x..J<...._x_x_x_x_x (3) xxxxxxxxx (4) xxxxxxxxx (5) xxxxxxxxx (6) xxxxxxxxx (7) Jumlah xxxxxxxxx (9) xxxxxxxxx (10) Selisih (Rp) xxxxxxxxx (8) xxxxxxxxx (11) ............., ............................(12) KEMENTERIAN/LEMBAGA XXXXXXXXXXX (13) KEMENTERIAN KEUANGAN ,.,�, .,.,., .,,�.,., ., �·., .,. .,.,., .,,�.,.,.,�, .,.,. .,.,.,.,,�.,.,.,�,.,.,.,.,, (14) DITJEN ANGGARAN/DIREKTORAT ANGGARAN III
st. .......... ... .. . . .. .. .. ..::::::::::::::::: \,y-J. I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN HASIL PENELITIAN USULAN REVISI ANGGARAN NO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Diisi dengan nomor urut rincian kegiatan yang diusulkan. Diisi dengan rincian nama kegiatan yang diusulkan. Diisi dengan uraian volume dan harga satuan dari rincian kegiatan yang diusulkan. Diisi dengan jumlah alokasi dana yang diusulkan pada setiap rincian kegiatan (merupakan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan) Diisi dengan uraian volume dan harga satuan dari rincian kegiatan hasil penelaahan. Diisi dengan jumlah alokasi dana pada setiap rincian kegiatan hasil penelaahan (merupakan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan) . Diisi dengan selisih jumlah alokasi dana antara usulan dengan hasil penelaahan. ' Diisi dengan jumlah total alokasi dana yang diusulkan. Diisi dengan jumlah total alokasi dana hasil penelaahan. Diisi dengan jumlah total selisih alokasi dana yang diusulkan dengan hasil penelaahan. Diisi dengan ternpat dan tanggal pelaksanaan penelaahan usulan penggunaan dana BA BUN BA 999.08. Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga pengusul. Diisi dengan uraian nama eselon I pengusul. Diisi dengan nama pejabat/pelaksana dari Kernenterian/Lembaga pengusul yang melaksanakan penelaahan. Diisi dengan tanda tangan pejabat/pelaksana dari Kementerian /Lembaga pengusul yang melaksanakan penelaahan. Diisi dengan nama pejabat/pelaksana dari Direktorat Jenderal Anggaran yang melaksanakan penelaahan. Diisi dengan tanda tangan pejabat/pelaksana dari Direktorat Jenderal Anggaran yang melaksanakan penelaahan. MENTERI KEUANGAN ttd. BAMBANG P.S.BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. .-- ' Kepala Bagian 1 T.U(Kementerian I \ =========�t£U..:-�n=v�="'��)j \ /..�-... I . ,,,,, --- - ��� ARIF BINTAR YtJWd,,·J� NIP 197109121997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)