DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020

Nomor: 43/PMK.05/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi corona virus disease (Covid 19); Alokasi dana untuk penanganan pandemi Covid 19 dialokasikan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga; Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi covid 19, alokasi dana penanganan pandemi covid 19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus covid 19; Peraturan Menteri ini berlaku dalam masa penanganan pandemi covid 19.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) danjatau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas be ban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran terse but belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/ jasa serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) danjatau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) danjatau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat {2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 { COVJD- 19) dan/ a tau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, diatur dep.gan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

1.Pasal 17 ayat {3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) dan/ a tau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ a tau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA ATAS BE BAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pasal 4

(1)Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui Pembayaran LS, PPK mencatatkan perjanjianjkontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(2)Pencatatan perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Umum Pasal 5
(1)Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barang/ jasa, pejabat/ pegawai a tau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negarajlembaga, atau penerima pembayaran lainnya dalam penanganan pandemi COVJD- 19 dilakukan setelah barang/ jasa diterima.
(2)Dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia barang/ jasa, pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan sebelum barangjjasa diterima.
(3)Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, berdasarkan komitmen. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pembayaran yang dilakukan sebelum barangjjasa diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah penyedia barangjjasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan.
(5)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
1. a.SPKPBJ, untuk pengadaan barangjjasa secara non elektronik yang nilainya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
2. b.komitmen penyedia barangjjasa, untuk:
  1. 1.pengadaan barang/jasa secara non elektronik dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  2. 2.pengadaan barangjjasa secara elektronik.
(6)Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam perjanjianjkontrak antara PPK dengan penyedia barangjjasa.
(7)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk perjanjian/kontrak yang berupa bukti pembelian dan kuitansi.
(8)SPKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(9)Ketentuan mengenai persyaratan jaminan, pengujian dan penatausahaan kontrakjwanprestasi, jaminan, pemutusan dan klaim jaminan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barangjjasa diterima.

Pasal 6

(1)Pembayaran atas beban APBN kepada penyedia barangjjasa, pejabatjpegawai atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negarajlembaga, atau penerima pembayaran lainnya dalam penanganan pandemi COVID- 19 dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS atau UP. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Dalam hal diperlukan/ disepakati untuk diberikan uang muka, pemberian uang muka berdasarkan peraturan perundang-undangan mengena1 pengadaan barangjjasa pemerintah.
(3)Untuk pelaksanaan pekerjaan, sepanjang tercantum dalam perjanjianjkontrak, penyedia barangjjasa dapat diberikan pembayaran tahap pertama.
(4)Pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penyedia barangjjasa menyampaikan SPKPBJ. Paragraf2 Mekanisme Pembayaran LS

Pasal 7

(1)Pembayaran atas kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SPM-LS sesuai alokasi dana dalam DIPA.
(2)Pembayaran dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembayaran atas barang/ jasa yang telah diterima; a tau
2. b.pembayaran sebelum barangjjasa diterima.
(3)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat pada perjanjianjkontrak.
(4)Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum barangjjasa diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
(5)Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening:
1. a.penyedia barangjjasa, pejabatjpegawai atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negarajlembaga, atau penerima pembayaran lainnya; a tau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
(1)Pembayaran atas kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.alokasi anggaran telah tersedia/ cukup tersedia dalam DIPA;
2. b.alokasi anggaran belum tersediajtidak cukup tersedia dalam DIPA; dan/ a tau
3. c.pembayaran tidak dapat dilaksanakan melalui Pembayaran 18.
(2)Pembayaran melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.pembayaran uang muka;
2. b.pembayaran bertahapjsekaligus sebagaimana diatur dalam perjanjianjkontrak; dan
3. c.pembayaran setelah barangjjasa diterima dalam hal pembayaran didasarkan pada selain perjanjianjkontrak.
(3)Pembayaran melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian TUP tunai.
(4)Pengajuan SPM TUP tunai dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komitmen dan/ atau rencana pembayaran yang akan dilakukan dalam 1 (satu) bulan.
(5)Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP tunai untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.
(6)KPA mengajukan permintaan TUP tunai kepada Kepala KPPN disertai dengan: www.jdih.kemenkeu.go.id
(7)
1. a.rincian rencana penggunaan TUP; dan
2. b.surat pernyataan KPA bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan COVJD-19. Dalam hal TUP tunai sebelumnya dipertanggungj awabkan seluruhnya dan/ atau pandemi belum belum disetor ke kas negara, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya.
(8)Dalam pengajuan TUP tunai, Satker memperhitungkan jumlah realisasi anggaran, jumlah dana yang telah dikontrakkan, UP dan TUP yang dikelola, serta tidak boleh melampaui alokasi anggaran satker dalam DIPA.
(9)Dalam hal pengajuan TUP tunai melampaui alokasi anggaran Satker dalam DIPA, pengajuan TUP tunai setelah mendapatkan persetujuan pengguna anggaranjpejabat eselon I yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.
(10)Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang memerlukan TUP tunai atas alokasi anggaran yang belum tersediajtidak cukup tersedia dalam DIPA, pengajuan permintaan TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilampiri dengan persetujuan pengguna anggaranjpejabat eselon I yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.

Pasal 9

(1)TUP tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan atau sesuai persetujuan Kepala KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
(2)Pertanggungjawaban TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
1. a.barangjjasa diterima atau penyedia menyerahkan jaminan untuk pembayaran uang muka; dan
2. b.alokasi dana tersedia/ cukup tersedia dalam DIPA. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pertanggungjawaban TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
(4)Sisa TUP tunai yang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Dalam hal diperlukan, Kepala Satker dapat mengangkat bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan tugas kebendaharaan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Pasal 11

(1)Besaran pembayaran UP dalam penanganan pandemi COVID-19 kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/ jasa tidak dibatasi nominalnya.
(2)Uang tunai pada setiap akhir hari kerja, yang berasal dari TUP tunai yang ada pada kas bendahara pengeluaranjbendahara pengeluaran pembantu dalam penanganan pandemi COVID-19 mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola APBN.

Pasal 12

(1)Dalam pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19, Satker BNPB dapat:
1. a.melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersediajtidak cukup tersedia dalam DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
2. b.melaksanakan pembayaran atas beban APBN baik sebagian maupun seluruhnya sebelum barang/jasa www.jdih.kemenkeu.go.id diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Pelaksanaan pembayaran atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19, Satker BNPB dapat menggunakan UP yang berasal dari:
1. a.dana siap pakai (on calQ;
2. b.dana rehabilitasi dan rekonstruksi; dan/ a tau
3. c.operasional BNPB.
(3)Pengajuan dan pertanggungjawaban UP yang berasal dari dana siap pakai (on calQ sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana.
(4)Pengajuan dan pertanggungjawaban UP yang berasal dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan operasional BNPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.
(5)Pertanggungjawaban UP yang berasal dari dana siap pakai (on calQ, dana rehabilitasi dan rekonstruksi, dan/ a tau operasional BNPB dilakukan setelah tersedia alokasi dana dalam DIPA.

Pasal 13

(1)Pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada kementerian negarajlembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui bank/pas penyalur kepada penerima bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negarajlembaga. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
1. a.pemindahbukuan dari rekening bank/ pos penyalur ke rekening penerima bantuan sosial;
2. b.pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh bankjpos penyalur; atau
3. c.pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penenma bantuan sosial oleh petugas bank/pos penyalur.
(3)Berdasarkan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, bankjpos penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana belanja bantuan sosial kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana belanja bantuan sosial melalui rekening penerima bantuan sosial atau uang elektronik.
(4)PPK melakukan penelitian laporan penyaluran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan oleh PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima laporan dari bankjpos penyalur.
(6)Berdasarkan penyaluran belanja bantuan sosial dengan pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas bank/pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dalam hal terdapat sisa belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, harus disetor ke kas negara pada hari kerja berikutnya.
(7)Selama peri ode penanganan pandemi COVID-19, batas waktu penyelesaian hasil penelitian oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sisa belanja bantuan sosial yang tidak tersalurkan sebagaimana dimaksud ayat (6), diselesaikan paling lambat pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2020.
(8)PPK menyampaikan surat perintah penyetoran sisa belanja bantuan sosial kepada bank/pos penyalur paling lambat 5 www.jdih.kemenkeu.go.id (lima) hari kalender setelah dilakukan penelitian atau paling lambat pada akhir hari kerja Tahun Anggaran 2020 selama periode penanganan pandemi COVID-19.
(9)Selama periode penanganan pandemi COVID-19, batas waktu penyetoran belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh bank/pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lambat tanggal 15 Januari 2021.
(10)Dalam hal periode penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat (7) melampaui tanggal 31 Desember 2020, ketentuan mengenai batas waktu penyelesaian hasil penelitian oleh PPK dan penyetoran belanja bantuan sosial oleh bank/pos penyalur ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. BABIV AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 14

(1)Akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bagian dari laporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi dan/ a tau entitas pelaporan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan sistem aplikasi pelaporan dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
(3)Pencatatan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 15

(1)Entitas akuntansi danjatau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam www.jdih.kemenkeu.go.id catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa.
(2)Dalam hal diperlukan, entitas akuntansi dan/ atau entitas pelaporan dapat menyusun laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan. BABV PENGENDALIAN INTERNAL Pasal 16 Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran belanja dalam penanganan pandemi COVID-19 sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PELAKSANAAN ANGGARAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020