(1)Pembayaran atas kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SPM-LS sesuai alokasi dana dalam DIPA.
(2)Pembayaran dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.pembayaran atas barang/ jasa yang telah diterima;
a tau
b.pembayaran sebelum barangjjasa diterima.
(3)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat pada perjanjianjkontrak.
(4)Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum barangjjasa diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
(5)Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer dari kas negara ke rekening:
a.penyedia barangjjasa, pejabatjpegawai atau pelaksana kegiatan lainnya pada kementerian negarajlembaga, atau penerima pembayaran lainnya;
a tau www.jdih.kemenkeu.go.id
b.bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.
Paragraf 3 Mekanisme Pembayaran melalui UP Pasal 8
(1)Pembayaran atas kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam hal:
a.alokasi anggaran telah tersedia/ cukup tersedia dalam DIPA;
b.alokasi anggaran belum tersediajtidak cukup tersedia dalam DIPA; dan/ a tau
c.pembayaran tidak dapat dilaksanakan melalui Pembayaran 18.
(2)Pembayaran melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
a.pembayaran uang muka;
b.pembayaran bertahapjsekaligus sebagaimana diatur dalam perjanjianjkontrak; dan
c.pembayaran setelah barangjjasa diterima dalam hal pembayaran didasarkan pada selain perjanjianjkontrak.
(3)Pembayaran melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian TUP tunai.
(4)Pengajuan SPM TUP tunai dapat dilakukan sekaligus untuk beberapa komitmen dan/ atau rencana pembayaran yang akan dilakukan dalam 1 (satu) bulan.
(5)Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP tunai untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.
(6)KPA mengajukan permintaan TUP tunai kepada Kepala KPPN disertai dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id (7)
a.rincian rencana penggunaan TUP; dan
b.surat pernyataan KPA bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan COVJD-19.
Dalam hal TUP tunai sebelumnya dipertanggungj awabkan seluruhnya dan/ atau pandemi belum belum disetor ke kas negara, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya.
(8)Dalam pengajuan TUP tunai, Satker memperhitungkan jumlah realisasi anggaran, jumlah dana yang telah dikontrakkan, UP dan TUP yang dikelola, serta tidak boleh melampaui alokasi anggaran satker dalam DIPA.
(9)Dalam hal pengajuan TUP tunai melampaui alokasi anggaran Satker dalam DIPA, pengajuan TUP tunai setelah mendapatkan persetujuan pengguna anggaranjpejabat eselon I yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.
(10)Dalam hal terdapat kebutuhan mendesak untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang memerlukan TUP tunai atas alokasi anggaran yang belum tersediajtidak cukup tersedia dalam DIPA, pengajuan permintaan TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilampiri dengan persetujuan pengguna anggaranjpejabat eselon I yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.