Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.02/2008
- Nomor
- 46/PMK.02/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008.
MENTERI KEUANGAN, Mengingat Menimbang TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2008 TENT ANG NOMOR 4 6 IPMK 02/2008 MENTERIKEUANGAN SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN : A. GrJg . I• :. ;, ,, :··'.'· B ·- .. - i;·ii/';,008 L.... . "" 2
Revisi Rincian ABPP meliputi:
( 1) Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Revisi Rincian ABPP adalah perubahan/pergeseran rincian anggaran menurut alokasi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2007 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008. BAB I KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2008.
MENTER! KEUANGAN Menetapkan 3
MENTERI KEUANGAN
BAB I
4 BABII. .
1) alokasi belanja mengikat (kegiatan 0001 dan 0002) kecuali dalam rangka memenuhi kegiatan operasional; 2) alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan; 3) Rupiah Murni Pendarnpinq PHLN; 4) alokasi dana kegiatan yang bersifat multiyears; dan 5) alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran/ Subkegiatan/Kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
Ketentuan mengenai penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk perguruan tinggi non Sadan Hukum Milik Negara (PT non BHMN) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. MENTi::RI KEUANGAN REPUBUK INOONESIA
5
BAB II TATA CARA REVIS! RINCIAN ABPP MENTER! KEUANGAN RF.PUBLIK INDONESIA 6 BAB IV ..
BAB II
( 1) Setiap Revisi Rincian ABPP yang ditetapkan dalam perubahan SAPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tembusannya dikirimkan kepada DPR-RI oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
BAB Ill PELAPORAN REVIS! RINCIAN ABPP KEPADA DPR-RI
MENTER! KEUANGAI~ 7
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)