Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.02/2009
- Nomor
- 6/PMK.02/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009;
Mengingat Menimbang MENTERI KEUANGAN, TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAANANGGARAN TAHUN 2009 TENTANG NOMOR 06 /PMK.02/2009 MENTER! KEUANGAN · SAL.INAN · PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Revisi Rincian ABPP meliputi:
SABI KETENTUAN UMUM
Oalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERUBAHAN RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PERUBAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANMN ANGGARAN TAHUN 2009. Menetapkan
MENTERIKEUANGAN Pasal 5 .....
Pasa! 4
MENTERIKEUANGAN
Ketentuan mengenai perubahan anggaran belanja sebagai akibat penggunaan penerimaan yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendlri.
Ketentuan mengenai perubahan anggaran belanja sebagai akibat penggunaan penerimaan yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Perguruan Tinggi non Sadan Hukum Milik Negara (PT non BHMN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. MENTERIKEUANGAN Pasal 5
BAB II TATA CARA REVISI RINCIAN ABPP MENTERJKEUANGAN ,.AEPUBUK INDONESIA
BAB II
Revisi Rincian ABPP dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan:
1) Alokasi kegiatan 0001 kecuali untuk memenuhi alokasi gajl dan tunjangan pada satker lain. 2) Alokasi kegiatan 0002 kecuali untuk memenuhi alokasi kegiatan 0002 pada satker lain untuk akun yang sama. 3) Alokasi kegiatan 0002 kecuali untuk memenuhi alokasi gaji dan tunjangan pada satker yang bersangkutan. 4) alokasi dana untuk pembayaran berbagai tunggakan; 5) Rupiah Murni Pendamping PHLN; 6) alokasi dana kegiatan yang bersifat multi years; dan 7) alokasi dana pada rincian Kelompok Pengeluaran/Subkegiatan/ Kegiatan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.
BAB 111 PELAPORAN REVISI RINCIAN ABPP KEPADA DPR-RI
(2), Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian Negara/Lembaga selaku kuasa pengguna anggaran menyusun dan menandatangani revisi DIPA untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
MENTER! KEUANGAN
1) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran; 2) antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau 3) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)