Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46/PMK.06/2017
- Nomor
- 46/PMK.06/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 35
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang; · 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 194 1: 3) ; www.jdih.kemenkeu.go.id
4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/20 10 tentang Balai Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 476) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK. 06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK. 06/20 10 tentang Balai Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1339) ; 5 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK. 0 1/20 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 1095 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK. 0 1/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK. 0 1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 33) ;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BALAI LELANG. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
4 . Direktur Lelang, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah salah satu pejabat unit Eselon II di lingkungan DJKN yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan clan standardisasi teknis di bidang lelang.
6 . Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti terkait kegiatan jasa lelang secara objektif dan profesional sesuai tujuan pemeriksaan.
www.jdih.kemenkeu.go.id 8 . Objek Pemeriksaan adalah Balai Lelang atau kantor perwakilan Balai Lelang yang terperiksa. BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMERIKSAAN
BAB II
( 1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah terhadap seluruh Objek Pemeriksaan yang berkedudukan di wilayah kerjanya.
Pemeriksaan bertujuan untuk:
BAB III ASPEK DAN JENIS PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Aspek Pemeriksaan
BAB III
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
4 . papan nama Balai Lelang atau kantor perwakilan Balai Lelang; 5 . fasilitas kantor Balai Lelang;
4 . administrasi pelaporan Balai Lelang;
4 . pembayaran imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II;
Bagian Kedua Jenis Pemeriksaan
Jenis Pemeriksaan terdiri atas:
( 1) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam rangka: www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pemeriksaan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan atas dasar:
perlu
BAB IV KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PEMERIKSA Bagian Kesatu Kewenangan Pemeriksa
BAB IV
Pemeriksa berwenang:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pemeriksa wajib: Bagian Kedua Kewajiban Pemeriksa
Pemeriksa dilarang: Bagian Ketiga Larangan Pemeriksa
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN OBJEK PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Hak Objek Pemeriksaan Pasal 1 1 Objek Pemeriksaan berhak:
Bagian Kedua Kewajiban Objek Pemeriksaan
Membuka PDF…