Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2009
- Nomor
- 47/PMK.04/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 68
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740);
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
4
5
6 BAB II KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT Bagian Pertama Kedatangan Sarana Pengangkut
BAB II
atau
7
1) paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut; atau 2) paling lama 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara.
1) Pemberitahuan Pabean berupa Inward Manifest wajib diserahkan paling lama pada saat sebelum melakukan pemuatan barang; atau 2) dalam hal pemuatan tidak segera dilakukan, Pemberitahuan Pabean berupa Inward Manifest wajib diserahkan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut melalui laut dan paling lama 8 (delapan) jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut melalui udara;
8
9
1) pos Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran yang akan digabungkan berasal dari Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor pendaftaran yang sama; 2) nama dan alamat shipper/supplier, consignee, notify address/notify party, dan pelabuhan pemuatan harus sama untuk masing-masing pos yang akan digabungkan; dan/atau 3) telah diterbitkan revisi Bill of Lading/Airway Bill.
10 Bagian Kedua Keberangkatan Sarana Pengangkut
11
Bagian Ketiga Penyerahan Pemberitahuan Pabean, Penutupan Pos Manifes, dan Pembatalan Pemberitahuan Pabean
Penyerahan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dapat dilakukan :
BAB III PEMBONGKARAN, PEMUATAN, DAN PENIMBUNAN BARANG Bagian Pertama Pembongkaran
BAB III
13
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen