DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.05/2015

Nomor: 51/PMK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Maret 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri I pimpinan lembaga;
b.bahwa Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.OS/2011;
c.bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 17 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 20 14 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembatan Negara Republik In . donesia Tahun 20 14 Nomor 339) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dfm
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Tarif Seleksi Ujian Masuk;
b.Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
c.Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERII<EUANGAN
d.Tarif Program Pascasarjana, Profesi, dan Dokter Spesialis; dan
e.Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Tarif Tes dan Pelatihan;
b.Tarif Penggunaan Wisma dan Rusunawa;
c.Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Ruangan;
d.Tarif Klinik/Rumah Sakit; dan
e.Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, Profesi, dan Dokter Spesialis, Tarif Akademik Lainnya, dan Tarif Tes dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan Pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Tarif Penggunaan Wisma dan Rusunawa, Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Ruangan, · Tarif Klinik/Rumah Sakit, dan Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 8

Tarif Penggunaan Wisma dan Rusunawa dan Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 9

Tarif Klinik/Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/ sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri I pimpinan lembaga;
b.bahwa Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.OS/2011;
c.bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/A.A3/KU/2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12 Nomor 17 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 20 14 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembatan Negara Republik In . donesia Tahun 20 14 Nomor 339) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS UDAYANA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dfm
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Tarif Seleksi Ujian Masuk;
b.Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
c.Tarif Non UKT Program Diploma dan Sarjana; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERII<EUANGAN
d.Tarif Program Pascasarjana, Profesi, dan Dokter Spesialis; dan
e.Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Tarif Tes dan Pelatihan;
b.Tarif Penggunaan Wisma dan Rusunawa;
c.Tarif Penggunaan Gedung, Lahan, dan Ruangan;
d.Tarif Klinik/Rumah Sakit; dan
e.Tarif Laboratorium.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Tarif Klinik/Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 10

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/ sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.05/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.05/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.05/2020