Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52/PMK.010/2017
- Nomor
- 52/PMK.010/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263} sebagaimana telah beberapa kal� . diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN DAN PEROLEHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA. Pq_sal 1
kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham clan membubarkan badan hukum yang didirikan atau bertempat kedudukan di luar negeri yang mengalihkan harta clan kewajiban tersebut.
sebelum penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan usaha; kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah www.jdih.kemenkeu.go.id tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha; dan
pemekaran, atau pemindahtanganan tujuan peningkatan
. (4) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.
(5), Direktur Jencleral Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak ticlak clipertimbangkan clan ticlak diterbitkan surat keputusan.
) www.jdih.kemenkeu.go.id
jwww.jdih.kemenkeu.go.id
(8), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan. www.jdih.kemenkeu.go.id
) www.jdih.kemenkeu.go.id . - 13 -
www.jdih.kemenkeu.go.id
(6), Direktur Jenderal Pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen