Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.04/2015
- Nomor
- 55/PMK.04/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
Menetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa atas proses pemungutan dan pengembalian bea masuk sebagai akibat tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) , Pasal 21 ayat ( 5) , Pasal 29 ayat ( 4), Pasal 5 3 ayat ( 4) , Pasal 5 4 ayat ( 5) , Pasal 62 ayat ( 4) , dan Pasal 8 3 ayat ( 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, p�rlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan;
2 . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 225) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Kepabeanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2 . Bea Masuk · adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor .
4 . Bea Masuk Antidumping Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup .
6 . Bea Masuk Imbalan Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup . 7 . Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan . 8 . Pajak Dalam Rangka Impor adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka impor barang kena pajak yang terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) , Pajak Pertambahan Nilai (PPN), danjatau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
10 . Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung subsidi . www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN 11 . Tindakan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
13 . Impor Untuk Dipakai adalah: a . memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
14 . Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang di Impor Untuk Dipakai.
a . Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; b . Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau c . Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.
19 . Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang. 20 . Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas pungutan negara dan/ atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pelayanan .
· Pasal 2
( 2) Dalam hal barang impor dikenai .Tindakan Sementara, terhadap barang impor dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
(1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi barang impor yang dibebaskan sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan.
(1), ayat (2), dan ayat (3) . BAB II PENGHITUNGAN
BAB II
Tarif (%) X nilai pabean X Nilai Tukar Mata Uang.
Tarif per satuan barang dalam satuan mata · uang tertentu X jumlah barang X Nilai Tukar Mata Uang.
\ { www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANG AN Pasa14
BAB III PELUNASAN Bagian Kesatu Pemberitahuan Pembayaran
BAB III
Bagian Kedua Bentuk Pembayaran
www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN
· (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
Bagian Ketiga Kelebihan atau Kekurangan Penghitungan
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN a . Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) dalam hal kewajiban pabean diselesaikan dengan menyerahkan PIB dan dilunasi Bea Masuknya; atau b . diterbitkan surat penyesuaian jaminan dalam hal kewajiban pabean diselesaikan dengan menyerahkan PIB dan jaminan.
Dalam hal terdapat perbedaan penetapan besaran tarif Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan besaran tarif Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2) maka:
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN Bagian Keempat Pencairan Jaminan Tunai, Klaim Jaminan, Perpanjangan Jaminan, dan Pengembalian Jaminan Pasa112
a . dicairkan atau diklaim sebesar Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dalam hal besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan lebih kecil dari besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Se:rpentara; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(1), Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat penyesuaian · jaminan dan disampaikan kepada Terjamin.
a . Menteri menghentikan Tindakan Sementara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengakhiran Tindakan Sementara;
pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
a . barang impor sementara yang mendapat pembebasan atau keringanan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara; atau
BABIV PENGEMBALIAN Bagian Kesatu Syarat Umum
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)