DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.04/2015

Nomor: 55/PMK.04/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa atas proses pemungutan dan pengembalian bea masuk sebagai akibat tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) , Pasal 21 ayat ( 5) , Pasal 29 ayat ( 4), Pasal 5 3 ayat ( 4) , Pasal 5 4 ayat ( 5) , Pasal 62 ayat ( 4) , dan Pasal 8 3 ayat ( 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, p�rlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk Dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan;

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Neg'ara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ; 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 225) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Kepabeanan yang selanjutnya disebut Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. 2 . Bea Masuk · adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor .

3.Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian . 4 . Bea Masuk Antidumping Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup .
5.Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian . 6 . Bea Masuk Imbalan Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup . 7 . Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan . 8 . Pajak Dalam Rangka Impor adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka impor barang kena pajak yang terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) , Pajak Pertambahan Nilai (PPN), danjatau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
9.Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap barang dumping . 10 . Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung subsidi . www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN 11 . Tindakan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
12.Tindakan Sementara adalah tindakan yang diambil untuk mencegah berlanjutnya kerugian dalam masa penyelidikan berupa penge,naan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara . 13 . Impor Untuk Dipakai adalah: a . memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau

b.memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. 14 . Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang di Impor Untuk Dipakai.
1. 15.Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Ka:t:Itor Pelayanan adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan, yaitu: a . Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; b . Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau c . Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.
2. 16.Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.
3. 17.Nilai Tukar Mata Uang adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk yang ditetapkan oleh Menteri.
4. 18.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 19 . Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang. 20 . Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas pungutan negara dan/ atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pelayanan .
5. 21.Tunggakan Utang adalah utang Bea Masuk, termasuk Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN Imbalan, Tindakan Pengamanan, Tindakan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, danjatau bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, bunga, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan/ atau Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo, tidak mengajukan keberatan, atau banding. · Pasal 2

(1)Terhadap barang impor selain dikenai Bea Masuk dapat dikenai Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan . ( 2) Dalam hal barang impor dikenai .Tindakan Sementara, terhadap barang impor dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
(3)Dalam hal barang impor dikenai Tindakan Pengamanan sementara, terhadap barang impor dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara.
(4)Barang impor yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk . Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi barang impor yang dibebaskan sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan.
(5)Barang impor sementara yang diberikan pembebasan Bea Masuk dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Semen,tara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) .
(6)Barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
(7)Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat ditangguhkan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Be 1 l www.jdih.kemenkeu.go.id M EN TE R I K E UANGAN Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) .

BAB II

PENGHITUNGAN

Pasal 3

(1)Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai pabean ( advolornm) atau secara spesifik .
(2)Dalam hal Tarif Bea Masuk dalam rangka· Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan secara advolornm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Tindakan Pengamanan sementara dihitung dengan rumus: Tarif (%) X nilai pabean X Nilai Tukar Mata Uang.
(3)Dalam hal Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan secara spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan .Pengamanan sementara dihitung dengan rumus: Tarif per satuan barang dalam satuan mata · uang tertentu X jumlah barang X Nilai Tukar Mata Uang.
(4)Pajak Dalam Rangka Impor dihitung dari Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara. \ { www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANG AN Pasa14
(1)Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Tarif yang berlaku pada tanggal PIB didaftarkan ke Kantor Pelayanan.
(2)Nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan Bea Masuk.
(3)Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran atau diserahkannya jaminan.
(4)Terhadap penetapan nilai pabean yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.

BAB III

PELUNASAN

Pasal 5

(1)Dalam. rangka pemenuhan kewajiban pabean berupa pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, importir diwajibkan:
1. a.menyerahkan PIB; atau
2. b.menyerahkan pemberitahuan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, dalam hal di dalam PIB belum tercantum jenis pungutan Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara.
(2)Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir pemberitahuan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan f J www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! K E UANGAN Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan. sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) wajib dibayar secara tunai oleh importir.
(2)Bea Masuk dalam rangka Tindakan Sementara, dapat dibayar secara tunai oleh importir atau importir dapat menyerahkan jaminan.

Pasal 7

(1)Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang wajib dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). dan ayat (2) huruf a, dibayar oleh importir paling lambat padas,aat PIB didaftarkan.
(2)Terhadap pembayaran dan penyetoran penerimaan negara yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan riegara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.

Pasal 8

(1)Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat pemasukan barang impor sementara. www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN
(2)Terhadap barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan . untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), importir wajib menyerahkan jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Pasal 9

· (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a.jaminan tunai;
b.jaminan bank; atau
c.jaminan dari perusahaan asuransi .

(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Terjamin kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan besaran sejumlah Bea Masuk Antidumping Sementara dan Bea Masuk Imbalan Sementara yang terutang paling lambat pada saat PIB didaftarkan .
(3)Jangka waktu jaminan yang diserahkan paling lama 12 (dua belas) bulan, atau sesuai jangka waktu pembebasan atau keringanan bea masuk.
(4)Terhadap tata cara penyerahan jaminan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri m1 berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 10

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal ditemukan kelebihan atau kekurangan penghitungan Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara maka: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN a . Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) dalam hal kewajiban pabean diselesaikan dengan menyerahkan PIB dan dilunasi Bea Masuknya; atau b . diterbitkan surat penyesuaian jaminan dalam hal kewajiban pabean diselesaikan dengan menyerahkan PIB dan jaminan.
(2)Pemeriksaan· pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian dokumen dan/ atau pemeriksaan barang .
(3)Dalam hal Terjamin mendapatkan surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Terjamin wajib menyesuaikan jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penyesuaian jaminan diterbitkan.
(4)Terhadap tata cara penerbitan dan pelunasan surat penetapan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini · berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perbedaan penetapan besaran tarif Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan besaran tarif Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2) maka:

a.selisih lebih pembayaran Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara dapat dimintakan permohonan pengembaliannya oleh importir; atau
b.selisih kurang pembayaran Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara tidak ditagihkan kepada importir . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

(1)Pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
1. a.Menteri telah menetapkan barang impor dikenai Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan; dan
2. b.barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan termasuk dalam jangka waktu yang dikenai Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
(2)Jumlah nilai pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a . dicairkan atau diklaim sebesar Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dalam hal besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan lebih kecil dari besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Se:rpentara; atau
1. b.dicairkan atau diklaim sebesar Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara dalam hal. besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan lebih besar dari besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
(3)Dalam hal terdapat selisih lebih nilai jaminan dengan yang seharusnya dicairkan atau diklaim maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Terjamin.
(4)Terhadap pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 13

(1)Dalam . hal sampai dengan jatuh tempo jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Menteri tidak menetapkan barang impor dikenai Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan maka jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan .
(2)Atas penyesuaiah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat penyesuaian · jaminan dan disampaikan kepada Terjamin.
(3)Dalam hal Terjamin mendapatkan surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terjamin wajib menyesuaikan jangka waktu jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat penyesuaian jaminan diterbitkan .
(4)Dalam hal· Terjamin tidak menyesuaikan jangka waktu jaminan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jaminan tunai dicairkan atau di klaim.
(5)Surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri In! .
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan .

Pasal 14

(1)Jaminan dikembalikan kepada Terjamin dalam hal: a . Menteri menghentikan Tindakan Sementara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengakhiran Tindakan Sementara;
1. b.barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB. dan jaminan tidak termasuk barang dari negara, eksportir, atau pemasok yang dikenai Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan; atau c . barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan tidak termasuk dalam jangka waktu . pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2)Jaminan dikembalikan atas: a . barang impor sementara yang mendapat pembebasan atau keringanan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara; atau
1. b.barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pacta barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, dalam hal barang impor diekspor kembali sesuai ketentuan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan . BABIV PENGEMBALIAN

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Neg'ara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ; 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 225) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA TINDAKAN ANTIDUMPING, TINDAKAN IMBALAN, DAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

3.Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian . 4 . Bea Masuk Antidumping Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup .
5.Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian . 6 . Bea Masuk Imbalan Sementara adalah pungutan negara yang dikenakan pada masa penyelidikan terhadap barang impor mengandung subsidi yang menyebabkan kerugian berdasarkan bukti permulaan yang cukup . 7 . Bea Masuk Tindakan Pengamanan adalah pungutan negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan . 8 . Pajak Dalam Rangka Impor adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka impor barang kena pajak yang terdiri atas Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) , Pajak Pertambahan Nilai (PPN), danjatau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
9.Tindakan Antidumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap barang dumping . 10 . Tindakan Imbalan adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan terhadap barang impor yang mengandung subsidi . www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN 11 . Tindakan Pengamanan Perdagangan yang selanjutnya disebut Tindakan Pengamanan adalah tindakan yang diambil pemerintah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.
12.Tindakan Sementara adalah tindakan yang diambil untuk mencegah berlanjutnya kerugian dalam masa penyelidikan berupa penge,naan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara . 13 . Impor Untuk Dipakai adalah: a . memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau

b.memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. 14 . Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang di Impor Untuk Dipakai.
1. 15.Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Ka:t:Itor Pelayanan adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan, yaitu: a . Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; b . Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau c . Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.
2. 16.Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan Bea Masuk.
3. 17.Nilai Tukar Mata Uang adalah harga mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk yang ditetapkan oleh Menteri.
4. 18.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 19 . Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang. 20 . Terjamin adalah pihak yang bertanggungjawab atas pungutan negara dan/ atau pihak yang dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban menyerahkan jaminan sesuai dengan peraturan kepabeanan kepada Kantor Pelayanan .
5. 21.Tunggakan Utang adalah utang Bea Masuk, termasuk Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN Imbalan, Tindakan Pengamanan, Tindakan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, danjatau bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, bunga, cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan/ atau Pajak Penghasilan (PPh) yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo, tidak mengajukan keberatan, atau banding. · Pasal 2

(1)Terhadap barang impor selain dikenai Bea Masuk dapat dikenai Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan . ( 2) Dalam hal barang impor dikenai .Tindakan Sementara, terhadap barang impor dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
(3)Dalam hal barang impor dikenai Tindakan Pengamanan sementara, terhadap barang impor dikenai Bea Masuk dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara.
(4)Barang impor yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk . Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), meliputi barang impor yang dibebaskan sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan.
(5)Barang impor sementara yang diberikan pembebasan Bea Masuk dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Semen,tara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3) .
(6)Barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk dibebaskan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
(7)Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat ditangguhkan dari pengenaan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Be 1 l www.jdih.kemenkeu.go.id M EN TE R I K E UANGAN Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) .

BAB II

PENGHITUNGAN

Pasal 3

(1)Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan berdasarkan persentase dari nilai pabean ( advolornm) atau secara spesifik .
(2)Dalam hal Tarif Bea Masuk dalam rangka· Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan secara advolornm sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Tindakan Pengamanan sementara dihitung dengan rumus: Tarif (%) X nilai pabean X Nilai Tukar Mata Uang.
(3)Dalam hal Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara ditetapkan secara spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan .Pengamanan sementara dihitung dengan rumus: Tarif per satuan barang dalam satuan mata · uang tertentu X jumlah barang X Nilai Tukar Mata Uang.
(4)Pajak Dalam Rangka Impor dihitung dari Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara. \ { www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANG AN Pasa14
(1)Tarif Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Tarif yang berlaku pada tanggal PIB didaftarkan ke Kantor Pelayanan.
(2)Nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan Bea Masuk.
(3)Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran atau diserahkannya jaminan.
(4)Terhadap penetapan nilai pabean yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.

BAB III

PELUNASAN

Pasal 5

(1)Dalam. rangka pemenuhan kewajiban pabean berupa pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, importir diwajibkan:
1. a.menyerahkan PIB; atau
2. b.menyerahkan pemberitahuan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, dalam hal di dalam PIB belum tercantum jenis pungutan Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara.
(2)Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir pemberitahuan pembayaran Bea Masuk dalam rangka Tindakan f J www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! K E UANGAN Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan. sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) wajib dibayar secara tunai oleh importir.
(2)Bea Masuk dalam rangka Tindakan Sementara, dapat dibayar secara tunai oleh importir atau importir dapat menyerahkan jaminan.

Pasal 7

(1)Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara yang wajib dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). dan ayat (2) huruf a, dibayar oleh importir paling lambat padas,aat PIB didaftarkan.
(2)Terhadap pembayaran dan penyetoran penerimaan negara yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor, penerimaan riegara dalam rangka ekspor, penerimaan negara atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.

Pasal 8

(1)Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan atau keringanan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor Pelayanan tempat pemasukan barang impor sementara. www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANGAN
(2)Terhadap barang dan bahan yang diimpor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan . untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), importir wajib menyerahkan jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor.

Pasal 9

· (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a.jaminan tunai;
b.jaminan bank; atau
c.jaminan dari perusahaan asuransi .

(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Terjamin kepada Kepala Kantor Pelayanan dengan besaran sejumlah Bea Masuk Antidumping Sementara dan Bea Masuk Imbalan Sementara yang terutang paling lambat pada saat PIB didaftarkan .
(3)Jangka waktu jaminan yang diserahkan paling lama 12 (dua belas) bulan, atau sesuai jangka waktu pembebasan atau keringanan bea masuk.
(4)Terhadap tata cara penyerahan jaminan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri m1 berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 10

(1)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Direktur Jenderal ditemukan kelebihan atau kekurangan penghitungan Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan, atau Tindakan Sementara, termasuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara maka: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN a . Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP) dalam hal kewajiban pabean diselesaikan dengan menyerahkan PIB dan dilunasi Bea Masuknya; atau b . diterbitkan surat penyesuaian jaminan dalam hal kewajiban pabean diselesaikan dengan menyerahkan PIB dan jaminan.
(2)Pemeriksaan· pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian dokumen dan/ atau pemeriksaan barang .
(3)Dalam hal Terjamin mendapatkan surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Terjamin wajib menyesuaikan jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penyesuaian jaminan diterbitkan.
(4)Terhadap tata cara penerbitan dan pelunasan surat penetapan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini · berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 11

a.selisih lebih pembayaran Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara dapat dimintakan permohonan pengembaliannya oleh importir; atau
b.selisih kurang pembayaran Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara tidak ditagihkan kepada importir . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

(1)Pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal:
1. a.Menteri telah menetapkan barang impor dikenai Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan; dan
2. b.barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan termasuk dalam jangka waktu yang dikenai Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
(2)Jumlah nilai pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan: a . dicairkan atau diklaim sebesar Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dalam hal besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan lebih kecil dari besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Se:rpentara; atau
1. b.dicairkan atau diklaim sebesar Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara dalam hal. besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan lebih besar dari besaran Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara.
(3)Dalam hal terdapat selisih lebih nilai jaminan dengan yang seharusnya dicairkan atau diklaim maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Terjamin.
(4)Terhadap pencairan jaminan tunai atau klaim jaminan yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 13

(1)Dalam . hal sampai dengan jatuh tempo jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Menteri tidak menetapkan barang impor dikenai Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan maka jangka waktu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan .
(2)Atas penyesuaiah jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Kantor Pelayanan menerbitkan surat penyesuaian · jaminan dan disampaikan kepada Terjamin.
(3)Dalam hal Terjamin mendapatkan surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terjamin wajib menyesuaikan jangka waktu jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat penyesuaian jaminan diterbitkan .
(4)Dalam hal· Terjamin tidak menyesuaikan jangka waktu jaminan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka jaminan tunai dicairkan atau di klaim.
(5)Surat penyesuaian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri In! .
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan .

Pasal 14

(1)Jaminan dikembalikan kepada Terjamin dalam hal: a . Menteri menghentikan Tindakan Sementara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengakhiran Tindakan Sementara;
1. b.barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB. dan jaminan tidak termasuk barang dari negara, eksportir, atau pemasok yang dikenai Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan; atau c . barang impor yang di Impor Untuk Dipakai dengan menyerahkan PIB dan jaminan tidak termasuk dalam jangka waktu . pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2)Jaminan dikembalikan atas: a . barang impor sementara yang mendapat pembebasan atau keringanan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara; atau
1. b.barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pacta barang lain dengan tujuan untuk diekspor yang diberikan pembebasan Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Antidumping Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Imbalan Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sementara, dalam hal barang impor diekspor kembali sesuai ketentuan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian jaminan sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jaminan di bidang kepabeanan . BABIV PENGEMBALIAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.04/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHITUNGAN

Pasal 3

PELUNASAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGHITUNGAN

Pasal 3

PELUNASAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023