DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023

Nomor: 153
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, dokumen dasar pengembalian, permohonan pengembalian, penelitian dan penghitungan pengembalian, keputusan dan pelaksanaan keputusan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan pengembalian penerimaan negara secara elektronik, ketentuan peralihan dan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pengembalian bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga dalam kepabeanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 274/PMK.04/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/ atau Bunga dalam rangka Kepabeanan;
c.bahwa ketentuan mengenai pengembalian bea masuk dalam tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan;
d.bahwa ketentuan mengenai pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2022 ten tang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas lmpor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
e.bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi wajib bayar dalam memberikan kepastian hukum, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu diganti; rr I www.jdih.kemenkeu.go.id Mengingat
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor, dan Pasal 21 ayat (5),

Mengingat

Pasal 29 ayat (4), Pasal 54 ayat (5), Pasal 62 ayat (4), dan Pasal 83 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ten tang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor · 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran· Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); www.jdih.kemenkeu.go.id
7.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA KEPABEANAN DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM TENTANG DI BIDANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukaiyang selanjutnya disebut Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara berupa bea masuk, bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, bea keluar, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
2.Utang di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Utang adalah pajak berupa bea masuk, bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, bea keluar, cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/ atau bunga berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan/ atau Undang-Undang Cukai yang masih harus dibayar. termasuk pajak dalam rangka impor yang penatausahaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3.Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4.Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
5.Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
6.Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dan membayar pengeluaran negara.
7.Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya. disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti www.jdih.kemenkeu.go.id pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan· sistem settlement terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
8.Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh agen penerimaan atas transaksi Penerimaan Negara yang mencantumkan NTPN dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
9.Keputusan Pengembalian Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Keputusan Pengembalian adalah keputusan tentang pengembalian Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai.
10.Surat Perintah Membayar Kembali Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat SPMKBC adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan mengenai pengembalian Penerimaan Negara yang kedudukannya dipersamakan dengan surat perintah membayar.
11.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMKBC.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,
13.Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan Cukai.
14.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

(1)Pengembalian Penerimaan Negara dapat diberikan berdasarkan dokumen dasar pengembalian yang menyebabkan kelebihan Penerimaan Negara sebagai akibat dari:
1. a.penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
2. b.penetapan Direktur Jenderal;
3. c.keputusan Pejabat Bea dan Cukai, keputusan Direktur Jenderal, atau keputusan Menteri;
4. d.kesalahan tata usaha; atau
5. e.putusan badan peradilan pajak.
(2)Kesalahan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kesalahan tulis;
2. b.kesalahan hitung;
3. c.kesalahan pencantuman tarif; dan/ atau
4. d.kesalahan yang mengakibatkan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak seharusnya menjadi hak negara untuk menerimanya. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 3

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal dokumen dasar pengembalian.

BAB II

DOKUMEN DASAR PENGEMBALIAN

Pasal 4

( 1) Dokumen dasar pengembalian berupa penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a meliputi:

a.Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
b.Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
c.Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai (SPKPC);
d.Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP-FPBM); atau
e.dokumen penetapan Pejabat Bea dan Cukai lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Dokumen dasar pengembalian berupa penetapan Direktur· Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP);
2. b.Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); atau
3. c.keputusan keberatan.
(3)Dokumen dasar pengembalian berupa keputusan Pejabat Bea dan Cukai, keputusan Direktur Jenderal, atau keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.keputusan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan;
2. b.keputusan mengenai pemberian pembebasan cukai berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Cukai dan dokumen pengeluaran barang kena cukai;
3. c.persetujuan pembatalan pemberitahuan pabean;
4. d.persetujuan ekspor kembali barang impor yang oleh· sebab tertentu harus diekspor kembali;
5. e.persetujuan pemusnahan barang impor yang oleh sebab tertentu · harus dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
6. f.tanda bukti perusakan pita cukai;
7. g.berita acara pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai;
8. h.tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai;
  1. 1.dokumen yang terkait dengan pemberitahuan pabean ekspor barang kena cukai; atau J. dokumen keputusan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Dokumen dasar pengembalian atas kesalahan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/ atau huruf c meliputi:
1. a.dokumen dasar pengembalian berupa penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
2. b.dokumen dasar pengembalian berupa penetapan· Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Dokumen dasar pengembalian atas kesalahan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan Bukti Penerimaan Negara.

BAB III

PERMOHONAN PENGEMBALIAN

Pasal 5

(1)Permohonan pengembalian Penerimaan Negara diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban kepabeanan dan cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan paling lam bat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) dokumen dasar pengembalian.
(4)Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.diajukan oleh:
  1. 1.orang perseorangan; atau
  2. 2.orang yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau surat pernyataan pendirian/ dokumen pendirian beserta perubahannya, dalam hal diajukan oleh badan hukum; dan
2. b.dilampiri dengan:
  1. 1.dokumen dasar pengembalian;
  2. 2.bukti identitas pemohon;
  3. 3.akta pendirian atau surat pernyataan pendirian/ dokumen pendirian beserta perubahannya, dalam hal diajukan oleh badan hukum; dan
  4. 4.bukti kepemilikan rekening aktif.
(5)Dalam hal permohonan pengembalian diajukan atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), permohonan juga harus dilampiri dengan:
1. a.dokumen pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap kepabeanannya; dan
2. b.surat pernyataan dari penerima pembebasan atau keringanan bea masuk yang menerangkan bahwa yang melakukan importasi yakni importir yang bukan www.jdih.kemenkeu.go.id penerima pembebasan atau keringanan bea masuk dan kontrak kerja antara penerima pembebasan atau keringanan bea masuk dengan importir yang melakukan importasi, dalam hal permohonan pengembalian diajukan oleh importir yang bukan penerima pembebasan atau keringanan bea masuk.
(6)Dalam hal permohonan pengembalian diajukan atas impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), permohonan· juga harus dilampiri dengan pemberitahuan pabean ekspor.
(7)Dalam hal permohonan pengembalian diajukan atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan dokumen dasar pengembalian berupa Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP- FPBM), permohonan juga harus dilampiri dengan pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap kepabeanannya.

BAB IV

PENELITIAN DAN PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN

Pasal 6

(1)Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian· terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian formil; dan
2. b.penelitian materiil.
(3)Penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.kelengkapan pengisian permohonan; dan
2. b.kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
(4)Dalam hal berdasarkan penelitian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dinyatakan:
1. a.lengkap, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan tanda terima permohonan pengembalian menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
2. b.tidak lengkap, permohonan dikembalikan dengan disertai alasan pengembalian permohonan.
(5)Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian· materiil terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, yang meliputi penelitian terhadap:
1. a.bukti identitas pemohon;
2. b.jangka waktu permohonan pengembalian;
3. c.dokumen dasar pengembalian;
4. d.setoran Penerimaan Negara yang dimintakan pengembalian telah dibukukan di Kas Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.setoran Penerimaan Negara yang diajukan pengembalian belum pemah diberikan pengembalian;
6. f.rekening yang ditunjuk untuk menerima pengembalian;
7. g.kesesuaian data antara keputusan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dengan dokumen pemberitahuan pabean impor beserta dokumen pelengkap kepabeanannya, dalam hal pengembalian diajukan atas impor barang yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk;
8. h.kesesuaian data antara persetujuan ekspor kembali dengan pemberitahuan pabean ekspor dan outward manifest, dalam hal pengembalian diajukan atas impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali;
  1. 1.kesesuaian data antara berita acara pemusnahan barang impor dengan persetujuan pemusnahan, dalam hal pengembalian diajukan atas impor barang yang oleh sebab tertentu harus dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai; dan J. pembayaran Penerimaan Negara tidak digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas dokumen dasar pembayaran lain, dalam hal pengembalian diajukan atas kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d.
(6)Dalam hal permohonan pengembalian yang diajukan atas dokumen dasar berupa Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP-FPBM) atau putusan badan peradilan pajak, penelitian terhadap setoran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tidak dilakukan.
(7)Dalam hal berdasarkan penelitian terhadap dokumen dasar pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diperlukan konfirmasi data, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan dokumen dasar pengembalian.
(8)Penelitian terhadap setoran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dilakukan dengan melakukan pengecekan NTPN secara elektronik melalui aplikasi billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat J enderal Perbendaharaan.
(9)Dalam hal pelaksanaan penelitian terhadap setoran Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilakukan atau terdapat ketidaksesuaian, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat meminta konfirmasi kepada Kepala KPPN.
(10)Dalam hal salinan putusan badan peradilan pajak belum diterima, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan· permintaan konfirmasi kepada Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keberatan dan banding. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 7

(1)Pengembalian Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setelah diperhitungkan dengan Utang pemohon.
(2)Utang yang dapat diperhitungkan meliputi:
1. a.Utang yang timbul sebagai akibat adanya penetapan maupun putusan badan peradilan pajak; dan
2. b.Utang yang tidak sedang diajukan keberatan atau banding.
(3)Dalam hal pemohon mendapatkan penundaan atau pengangsuran pembayaran Utang, nilai pengembalian diperhitungkan sebagai pembayaran awal.
(4)Pembayaran awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)· dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai penundaan dan/ atau pengangsuran utang di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 8

(1)Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perhitungan pengembalian dengan Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
(2)Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BABV KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 9

(1)Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan:
1. a.persetujuan pengembalian; atau
2. b.penolakan pengembalian, dalamjangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(2)Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Pengembalian terhadap persetujuan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam:
1. a.Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dalam hal pemohon tidak memiliki Utang; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dalam hal pemohon memiliki Utang dan diperhitungkan dengan pengembalian.
(3)Keputusan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
1. a.pemohon;
2. b.Direktur Jenderal melalui direktur yang mengelola penerimaan;
3. c.Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Bea dan Cukai;
4. d.Kepala Kantor Bea dan Cukai yang piutangnya diperhitungkan dengan nilai pengembalian; dan
5. e.Kepala KPPN mitra kerja Kantor Bea dan Cukai.
(4)Dalam hal pengembalian diberikan atas dokumen dasar pengembalian yang di dalamnya terdapat penerimaan pajak dalam rangka impor, Keputusan Pengembalianjuga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
(5)Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri· menerbitkan surat penolakan terhadap penolakan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 274/PMK.04/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 274/PMK.04/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2022