DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.02/2006

Nomor: 56/PMK.02/2006
Tahun: 2006
Ditetapkan: 13 Juli 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE DAN OVER/UNDER LIFTING DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.
2.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku di
4.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5.Domestic Market Obligation (DMO) adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur didalam Kontrak Kerja Sama.
6.DMO Fee adalah nilai penyerahan minyak dan gas bumi DMO berdasarkan harga sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama.
7.Over Lifting adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
8.Under Lifting adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.

Pasal 2

(1)Badan Pelaksana berkewajiban membayar DMO Fee kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap terhadap penyerahan DMO.
(2)Pembayaran DMO Fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan melalui Departemen Keuangan.

Pasal 3

(1)Dalam hal terjadi Under Lifting, Badan Pelaksana berkewajiban membayar sejumlah nilai Under Lifting tersebut kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
(2)Pembayaran Under Lifting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan melalui Departemen Keuangan.
(3)Dalam hal terjadi Over Lifting, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berkewajiban membayar sejumlah nilai Over Lifting tersebut kepada Departemen Keuangan.

Pasal 4

(1)Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menyampaikan tagihan DMO Fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Under Lifting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Badan Pelaksana.
(2)Tata cara penagihan kepada Badan Pelaksana, termasuk ketentuan mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penagihan DMO Fee dan Under Lifting, diatur oleh Badan Pelaksana.
(3)Dalam hal penagihan Under Lifting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat memperhitungkannya dengan kewajiban pembayaran Over Lifting (Offsetting).
(4)Tagihan DMO Fee dan Under Lifting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 5

(1)Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Badan Pelaksana melakukan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tagihan di terima secara lengkap.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2), Kepala Badan Pelaksana menyampaikan permintaan pembayaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang dilengkapi dengan kertas kerja verifikasi.
(2)Atas permintaan pembayaran se bagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan melakukan peneli tian.
(3)Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan mengajukan permintaan pembayaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam jangka waktu paling lambat 8 ( delapan) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pembayaran.
(4)Atas permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pembayaran, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(5)Berdasarkan Surat Permintaan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia memindahbukukan dari Rekening Valuta Asing Menteri Keuangan yang digunakan untuk menampung penerimaan minyak dan gas bumi ke rekening Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan copy bukti transfer dari Bank Indonesia kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(2)Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyampaikan copy Surat Permintaan Pemindahbukuan dan copy bukti transfer dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pelaksana.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi Over Lifting, Badan Pelaksana melakukan penagihan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk disetorkan ke Rekening Valuta Asing Menteri Keuangan yang digunakan untuk menampung penerimaan minyak dan gas bumi di Bank Indonesia.
(2)Tata cara penagihan Over Lifting oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), termasuk ketentuan mengenai pihak-pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Over Lifting diatur oleh Badan Pelaksana.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pemantauan penyelesaian DMO Fee dan Over/Under Lifting, Badan Pelaksana menyampaikan laporan DMO dan Over/Under Lifting kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan secara periodik.
(2)Laporan OMO sekurang-kurangnya memuat wilayah kerja, jenis minyak dan atau gas bumi, volume OMO dan nilai OMO Fee.
(3)Laporan Over/Under Lifting sekurang-kurangnya memuat wilayah kerja dannilai Over/Under Lifting.

Pasal 10

Apabila berdasarkan hasil audit yang dilakukan instansi yang berwenang terdapat koreksi terhadap pembayaran OMO Fee dan Over/Under Lifting, akan dilakukan penyesuaian berdasarkan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, penyelesaian pembayaran OMO Fee dan Over/Under Lifting sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) dan diperhitungkan dengan kewajiban PT. Pertamina (Persero) kepada Pemerintah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE DAN OVER/UNDER LIFTING DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1.Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.
2.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku di
4.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
5.Domestic Market Obligation (DMO) adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur didalam Kontrak Kerja Sama.
6.DMO Fee adalah nilai penyerahan minyak dan gas bumi DMO berdasarkan harga sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama.
7.Over Lifting adalah kelebihan pengambilan minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
8.Under Lifting adalah kekurangan pengambilan minyak dan gas bumi oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.

Pasal 2

(1)Badan Pelaksana berkewajiban membayar DMO Fee kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap terhadap penyerahan DMO.
(2)Pembayaran DMO Fee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan melalui Departemen Keuangan.

Pasal 3

(1)Dalam hal terjadi Under Lifting, Badan Pelaksana berkewajiban membayar sejumlah nilai Under Lifting tersebut kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
(2)Pembayaran Under Lifting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan melalui Departemen Keuangan.
(3)Dalam hal terjadi Over Lifting, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berkewajiban membayar sejumlah nilai Over Lifting tersebut kepada Departemen Keuangan.

Pasal 4

(1)Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menyampaikan tagihan DMO Fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Under Lifting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Badan Pelaksana.
(2)Tata cara penagihan kepada Badan Pelaksana, termasuk ketentuan mengenai pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penagihan DMO Fee dan Under Lifting, diatur oleh Badan Pelaksana.
(3)Dalam hal penagihan Under Lifting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana dapat memperhitungkannya dengan kewajiban pembayaran Over Lifting (Offsetting).
(4)Tagihan DMO Fee dan Under Lifting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilengkapi dengan dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.

Pasal 5

(1)Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Badan Pelaksana melakukan verifikasi.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tagihan di terima secara lengkap.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2), Kepala Badan Pelaksana menyampaikan permintaan pembayaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan yang dilengkapi dengan kertas kerja verifikasi.
(2)Atas permintaan pembayaran se bagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan melakukan peneli tian.
(3)Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan mengajukan permintaan pembayaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam jangka waktu paling lambat 8 ( delapan) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pembayaran.
(4)Atas permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Permintaan Pemindahbukuan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pembayaran, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(5)Berdasarkan Surat Permintaan Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia memindahbukukan dari Rekening Valuta Asing Menteri Keuangan yang digunakan untuk menampung penerimaan minyak dan gas bumi ke rekening Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan copy bukti transfer dari Bank Indonesia kepada Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan.
(2)Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan menyampaikan copy Surat Permintaan Pemindahbukuan dan copy bukti transfer dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pelaksana.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi Over Lifting, Badan Pelaksana melakukan penagihan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk disetorkan ke Rekening Valuta Asing Menteri Keuangan yang digunakan untuk menampung penerimaan minyak dan gas bumi di Bank Indonesia.
(2)Tata cara penagihan Over Lifting oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), termasuk ketentuan mengenai pihak-pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran Over Lifting diatur oleh Badan Pelaksana.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pemantauan penyelesaian DMO Fee dan Over/Under Lifting, Badan Pelaksana menyampaikan laporan DMO dan Over/Under Lifting kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan secara periodik.
(2)Laporan OMO sekurang-kurangnya memuat wilayah kerja, jenis minyak dan atau gas bumi, volume OMO dan nilai OMO Fee.
(3)Laporan Over/Under Lifting sekurang-kurangnya memuat wilayah kerja dannilai Over/Under Lifting.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.02/2006

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.02/2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.02/2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2016