DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Perencanaan; Rencana Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Arahan Zona untuk Kawasan Pemanfaatan Umum; Sistem Jaringan; Mitigasi Bencana; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Pengendalian Pemanfaatan Zona; Penyelesaian Sengketa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memerhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Teluk Wondama; Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 317);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 70 tahun 1996 tentang Pelabuhan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888;
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3
10.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14.Undang-Undang Nomor 27 Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
15.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
17.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 4 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
18.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3341);
22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat DalamPenataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3360);
24.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5 Tahun 2000 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
29.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
30.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 6 Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
37.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
38.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
39.Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budi Daya;
40.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
41.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
42.Permen Menteri PU Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten;
43.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan;
44.Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional;
45.Keputusan Menteri Kehutanan No 8009 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih 7
46.Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Teluk Wondama; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA DAN BUPATI TELUK WONDAMA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TELUK WONDAMA TENTANG KAWASAN MINAPOLITAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2014 - 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
3.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (duaribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.
4.Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, 8 permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
7.Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8.Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
9.Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
10.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11.Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
12.Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
13.Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. 9
14.Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian (perikanan) dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permungkiman dan sistem agribisnis
15.Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
16.Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara berkelanjutan.
17.Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
18.Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
19.Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
20.Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
21.Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
22.Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir. 10
23.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuankepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
24.Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
25.Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
26.Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
27.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
28.Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
29.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
30.Bupati adalah bupati Kabupaten Teluk Wondama.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berasaskan:

a.Keberlanjutan;
b.Konsistensi;
c.Keterpaduan;
d.Kepastian Hukum;
e.Kemitraan;
f.Pemerataan;
g.Peran Serta Masyarakat;
h.Keterbukaan;
i.Desentralisasi; 11
j.Akuntabilitas; Dan
k.Keadilan.

Pasal 3

Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan :

a.Menyusun dokumen Rencana Zonasi Rinci Kawasan Minapolitan sebagai tindak lanjut Program Minapolitan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
b.Memberikan arahan pemanfaatan sumberdayadan pelaksanaan program Minapolitan; dan
c.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Rencana Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dalam lingkup wilayah kewenangan laut Kabupaten Teluk Wondama meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi distrik dan ke arah laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai pasang surut terendah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah distrik-distrik pesisir di wilayah administrasi Kabupaten Teluk Wondama.

Pasal 5

(1)Jangka waktu perencanaan Rencana Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Teluk Wondama selama 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat ditinjau kembali.
(2)Program-program perencanaan disusun dari tahun pertama sampai tahun kelima.

BAB IV

RENCANA ZONASI KAWASAN MINAPOLITAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 6

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, maka ditetapkan Rencana Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas:
1. a.Kawasan Pemanfaatan Umum;
2. b.Kawasan Konservasi;
3. c.Kawasan Alur.
(2)Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1.Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi :

a.Kawasan Minapolitan memiliki: 1) Sentra produksi perikanan budidaya, yaitu ditetapkan Distrik Soug Wepu, Distrik Rumberpon, Distrik Wamesa, Distrik Roswar, Distrik Windesi, Distrik Roon dan perikanan tangkap, yaitu ditetapkan Distrik Wasior dan seluruh wilayah perairan Kabupaten Teluk Wondama. 2) Sentra pengolahan perikanan ditetapkan di Industri pengolahan ikan skala menengah ditetapkan Distrik Windesi sedangkan industri kecil di seluruh distrik; 3) Sentra pemasaran ditetapkan di Kawasan perkotaan Wasior
b.Kawasan Pemanfaatan Wilayah Pesisir terdiri dari: 1) Zona Pertanian  Tanaman Pangan, yaitu Distrik Teluk Duairi, Distrik Rasiei, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere.  Hortikultura, yaitu Distrik Teluk Duairi, Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, Distrik Rasiey, dan Distrik Naikere.  Perkebunan, yaitu di Distrik Teluk Duairi, Distrik Rasiei, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere. 2) Zona Kehutanan  Hutan produksi terbatas Distrik Soug Wepu, Distrik Windesi, Distrik Kuriwamesa, Distrik Naikere, Distrik Rasiei, Distrik Wasior, dan Distrik Teluk Duairi.  Hutan Produksi terbatas, yaitu Distrik Soug Wepu, Distrik Wamesa, Distrik Windesi, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere.  Hutan Produksi yang dapat dikonversi, yaitu Distrik Soug Wepu, Distrik Wamesa, Distrik Windesi, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere. 3) Zona Pariwisata  Pariwisata budaya, yaitu kawasan wisata bersejarah Bukit Aitumeri di Miei, Roon, Roswar, Windesi, Iriati dan Kaibi.  Pariwisata Alam, yaitu Taman Nasional Laut Cenderawasih, Pulau Rumberpon, Pulau Nusrowi, Pulau Nukusa, Pulau Mioswar, Pulau Roon, Pulau Yoop, dan Bukit Aitumeri. 13 5). Zona Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Aisandami di Distrik Teluk Duairi, Pelabuhan Yende di Distrik Roon, Pelabuhan Dusner di Distrik Kuri Wamesa, Pelabuhan Ambuar di Distrik Wamesa, Pelabuhan Waprak di Distrik Roswar, Pelabuhan Kaprus di Distrik Soug Wepu, dan Pelabuhan Yembekiri di Distrik Rumberpon.
c.Kawasan Konservasi meliputi Sepadan Pantai, Cagar alam, dan Laut. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, yaitu Distrik Wasior, Distrik Kuriwamesa, dan Distrik Naikere . Kawasan cagar alam, yaitu Kawasan Cagar Alam Pegunungan Wondiboy dengan luas kurang lebih 74.030 ha meliputi Distrik Teluk Duairi Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, dan Distrik Rasiei. Kawasan taman nasional laut, yaitu Kawasan Taman Nasional Laut Teluk Cenderawasih.
d.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, yaitu Pegunungan Wondiboy dan bukit-bukit di Distrik Teluk Duairi, Rumberpon, Roswar, Roon, Wasior, Wondiboy, Rasiei, Soug Wepu, Wamesa, Nikiwar, Windesi, Kuri Wamesa, dan Naikere.
e.Kawasan Alur Pelayaran meliputi:  Wasior – Windesi – Sabubar – Kaprus – Yembekiri - Kabupaten Manokwari;  Wasior – Kabupaten Manokwari;  Wasior – Roon - Kabupaten Nabire; dan  Wasior – Roon – Kabupaten Manokwari.

(3)Dalam perencanaan Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu dilengkapi dengan sistem jaringan yang meliputi:
1. a.Jaringan Transportasi  Lalu lintas dan angkutan jalan  Rasiei – Tandia – Sendrawoy;  Sendrawoy – Naikere;  Rasiei – Sobey – Aisandami;  Windesi – Werianggi – Werabur; dan  Windesi – Werianggi – Idoor.  Perkeretaapian  Rencana Jalur kereta api yang melewati Distrik Soug Wepu, Distrik Wamesa, Distrik Windesi, Distrik Kuri Wamesa, dan Distrik Naikere.  Rencana Stasiun kereta api terdapat di Kaprus, Sabubar, Windesi, Nanimori, dan Naikere. 14  Sungai, danau dan penyebrangan  Pelabuhan Aisandami di Distrik Teluk Duairi;  Pelabuhan Yende di Distrik Roon;  Pelabuhan Dusner di Distrik Kuri Wamesa;  Pelabuhan Ambuar di Distrik Wamesa;  Pelabuhan Waprak di Distrik Roswar;  Pelabuhan Kaprus di Distrik Soug Wepu; dan  Pelabuhan Yembekiri di Distrik Rumberpon.  Pelabuhan pengumpul di Pelabuhan yaitu Pelabuhan Wasior dan Windesi, Pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Nanimori.  Transportasi Udara yaitu Bandar udara pengumpan di Wasior.
2. b.Jaringan Energi  PLTD, yaitu Wasior dan Windesi  PLTA, yaitu Seluruh Distrik potensial  PLTS terpusat pada Seluruh Distrik potensial.
3. c.Jaringan Telekomunikasi, pengembangan menara telekomunikasi bersama antar berbagai operator telepon genggam di setiap ibukota distrik, dan gelombang radio untuk komunikasi di setiap ibukota distrik.
4. d.Jaringan Sumberdaya Air  Jaringan sungai kamundan-sebyar (DAS Makor, DAS Rumberpon, dan DAS Mioswaar), Sungai Omba (DAS Lenguru)  Jaringan Irigasi, yaitu Distrik Naikere. Jaringan air minum, rencana pengembangan air baku meliputi air sungai dan mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten, dan Pembangunan prasarana distribusi perpipaan air bersih (PAB) yang dikelola secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan air secara lokal maupun komunal menuju pusat-pusat permukiman.
(4)Zonasi Kawasan Minapolitan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini berbasiskan Mitigasi yang meliputi:
1. a.Resiko longsor, yaitu Distrik Windesi, Distrik Rasiei, Distrik Wondiboi, Distrik Wasior dan Distrik Teluk Duairi;
2. b.Resiko Banjir, yaitu wilayah Distrik Teluk Duairi, Distrik Wasior, Distrik Wondiboy, Distrik Rasiei, Distrik Naikere dan Distrik Windesi;
3. c.Gempa Bumi, yaitu Kabupaten Teluk Wondama; dan 15
4. d.Tsunami, yaitu pesisir pantai dan pulau-pulau di Kabupaten Teluk Wondama.

BAB V

Arahan Zona Untuk Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 7

Zona perikanan budidaya disusun dengan memerhatikan pemanfaatan ruang untuk perikanan budidaya sesuai daya dukung lahan dan perairan.

Pasal 8

Zona Perikanan Tangkap disusun dengan memerhatikan:

a.pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap agar tidak melebihi potensi lestari;
b.pengoperasian alat tangkap dan armada penangkapan disesuaikan dengan jalur penangkapan; dan
c.operasi penangkapan ikan dilakukan selaras dengan kearifan lokal setempat dan tidak merusak ekosistem perairan.

Pasal 9

Zona peruntukan pertanian disusun dengan memerhatikan:

a.pemanfaatan ruang untuk pemukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
b.ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1989

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.02/2006

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2009

Keputusan Menteri Kehutanan No 8009 Tahun 2002

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama No. 11 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (26)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1989

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.02/2006

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2009