Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.06/2016
- Nomor
- 57/PMK.06/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 59
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 2. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. 1 3. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 1 4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 1 5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 1 6. . Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 1 7. Lembaga Sosial adalah orgamsas1 sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. 1 8. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
2 1 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
( 1 ) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penyewaan BMN.
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
( 1 ) Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Sewa atas BMN yang berada pada Pengelola Barang atau pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keempat Prinsip Umum
( 1 ) Penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:
Bagian Kelima Pihak Pelaksana Sewa
( 1 ) Pihak yang dapat menyewakan BMN:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Penyelenggaraan
a. b. c. d. e. f. g. Unit perorangan; Persekutuan Perdata; Persekutuan Firma; Persekutuan Komanditer; Perseroan Terbatas; yayasan; atau Koperasi. Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keenam Objek Sewa
BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Pengelola Barang
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
J. melakukan peny1mpanan dan pemeliharaan dokumen pelaksanaan Sewa;
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Pengguna Barang
( 4) Teknis pelaksanaan fungsional Pengguna Barang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Penyewa/ Calon Penyewa
Penyewa/Calon Penyewa memiliki tanggung jawab:
BAB III SEWA BMN Bagian Kesatu Jangka Waktu Sewa
BAB III
a. b. kerja sama penyediaan infrastruktur; kegiatan dengan karakteristik usaha memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 tahun; atau
yang (lima)
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Perjanjian Sewa
Membuka PDF…