Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.04/2017
- Nomor
- 58/PMK.04/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peobayaran Cukai secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Peobayaran; Menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBAYARAN CUKAI SECARA BERKALA _UNTUK PENGUSAHA PABRIK YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PEMBAYARAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
9; Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) yang selanjutnya disebut Surat Tagihan adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan tagihan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.
Pelunasan cukai denga:i Pembayaran secara Berkala dapat diberikan kepada Per:.gusaha Pabrik atas pengeluaran barang kena cukai bagi yang melaksanakan pelunasan dengan cara pembayaran.
Perhitungan besaran nilai cukai atas pengeluaran barang kena cukai yang dilunasi dengan Pembayaran secara Berkala adalah sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari nilai cukai rata-rata perbulan, yang dihitung dari jumlah nilai cukai atas pengeluaran barang kena cukai dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir terhitung sejak pengajuan permohonan Pembayaran secara Berkala.
Pengusaha Pabrik dapat melakukan pengeluaran barang kena cukai dengan Pembayaran secara Berkala, sepanJang Pengusaha Pabrik telah:
BAB II PERMOHONAN DAN JAMINAN
BAB II
Permohonan Pembayaran secara Berkala diajukan kepada:
Jenis jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d yang diserahkan oleh Pengusaha Pabrik berupa:
Ketentuan tentang jenis, besaran, dan jangka waktu jaminan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis dan besaran jaminan dalam rangka Pembayaran Cukai secara Berkala.
(4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
- g -
(4), atau Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Cukai;
Membuka PDF…