DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2016

Nomor: 58/PMK.05/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013;
b.bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.202/154/16 PHB 2015 tanggal 5 November 2015, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan;
c.bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan adalah imbalan atas �- www.jdih.kemenkeu.go.id Jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Program Pembentukan;
b.Tarif Program Pembentukan (Mengulang);
c.Tarif Program Penjenjangan;
d.Tarif Program Pemutakhiran;
e.Tarif Diklat Keahlian dan Keterampilan Pelaut;
f.Tarif Revalidasi Diklat Keterampilan Khusus Pelaut;
g.Tarif Penggantian Sertifikat Diklat Keterampilan;
h.Tarif Ujian Keahlian Pelaut;
1. 1.Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan J. Tarif Poliklinik.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf h, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana dan Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan penggunaan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 7

(1)Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan pelaut berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
(2)Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

(1)Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.
(2)Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 9

(1)Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) dari Tarif Program Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
1. a.Taruna berprestasi;
2. b.Taruna yang berasal dari wilayah Indonesia bagian Timur; dan/atau c.. Taruna yang berasal dari daerah lain di wilayah Indonesia yang tertinggal.
(3)Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kernenterian Perhubungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 10

(1)Terhadap taruna yang melaksanakan pendidikan Program Pembetukan di Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Tarif Diklat Keahlian dan Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Pemberian tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013;
b.bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor: KU.202/154/16 PHB 2015 tanggal 5 November 2015, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan;
c.bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

d.bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2013;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya Pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Program Pembentukan;
b.Tarif Program Pembentukan (Mengulang);
c.Tarif Program Penjenjangan;
d.Tarif Program Pemutakhiran;
e.Tarif Diklat Keahlian dan Keterampilan Pelaut;
f.Tarif Revalidasi Diklat Keterampilan Khusus Pelaut;
g.Tarif Penggantian Sertifikat Diklat Keterampilan;
h.Tarif Ujian Keahlian Pelaut;
1. 1.Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan J. Tarif Poliklinik.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana . sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan penggunaan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 7

(1)Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan pelaut berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
(2)Tarif jasa layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 8

(1)Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan pelaut kepada masyarakat.
(2)Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 9

(1)Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan sebesar 0% (nol persen) dari Tarif Program Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
1. a.Taruna berprestasi;
2. b.Taruna yang berasal dari wilayah Indonesia bagian Timur; dan/atau c.. Taruna yang berasal dari daerah lain di wilayah Indonesia yang tertinggal.
(3)Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kernenterian Perhubungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 10

(1)Terhadap taruna yang melaksanakan pendidikan Program Pembetukan di Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari Tarif Diklat Keahlian dan Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Pemberian tarif layanan sampai dengan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Pelayaran Surabaya pada Kementerian Perhubungan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.05/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2013