Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.04/2014
- Nomor
- 59/PMK.04/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Registrasi Kepabeanan; Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.385 2 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG REGISTRASI KEPABEANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PERMOHONAN REGISTRASI
BAB II
Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, Pengguna Jasa wajib melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.385 4
BAB III PENELITIAN DAN PENILAIAN DATA REGISTRASI
BAB III
BAB IV KEPUTUSAN REGISTRASI
BAB IV
NIK yang diterbitkan untuk Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan sebagai identitas untuk akses kepabeanan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa yang bersangkutan dan bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. BAB V PERUBAHAN DATA REGISTRASI
BAB V
www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.385 6
BAB VI PEMBLOKIRAN DAN PENCABUTAN NIK
Membuka PDF…