DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2017

Nomor: 60/PMK.08/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. f'- - www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenan:gan daerah otonom.
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi.
5.Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PJPSN adalah menteri/kepala lembaga/ kepala daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
6.Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara PJPSN dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
7.Risiko Politik adalah :

a.tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Pusat dalam hal hal yang menurut hukum atau peraturan www.jdih.kemenkeu.go.id perundang-undangan atau Pemerintah Pusat memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, termasuk atas tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Daerah; dan/ atau
b.penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan suatu peraturan, kebijakan atau persyaratan hukum kepada Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah yang belum ada atau berlaku terhadap Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
1. 8.Jaminan Pemerintah Pusat adalah jaminan Pemerintah yang diberikan melalui Menteri Keuangan kepada Badan Usaha atas Risiko Politik yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
2. 9.Komitmen Pemerintah Daerah adalah jaminan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/ atau izin yang diterbitkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendukung, menJam1n dan memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
3. 10.Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penJamman yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
4. 11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian/ Lembaga.
5. 12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA www.jdih.kemenkeu.go.id untuk melaksanakan sebagian kewenangan tanggung jawab penggunaan anggaran Xementerian/Lembaga yang bersangkutan. dan pada
6. 13.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/ kepala lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
7. 14.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/ KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.
8. 15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/ KPA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. 16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
10. 17.Perjanjian Penyelesaian Utang adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dan PJPSN mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat.
11. 18.Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang adalah dokumen perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang PJPSN.
12. 19.Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional. Jaminan

Pasal 3

Pusat diberikan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:

a.kemampuan keuangan negara;
b.kesinambungan fiskal; dan dengan
c.pengelolaan risiko fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 4

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, Menteri menerbitkan jaminan Pemerintah yang terdiri atas :

a.Jaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/ PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha sebagaimana telah www.jdih.kemenkeu.go.id diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/ PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 260/ PMK.011/2010 tentang Petunjuk Nomor Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
b.Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/ PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
c.Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/ PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
d.Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
e.Jaminan Pinjaman untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
f.Jaminan Kelayakan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah -� www.jdih.kemenkeu.go.id untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; atau
g.Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan dan/ atau dokumen lain yang Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama dipersamakan dengan

Pasal 6

Proyek Strategis Nasional yang dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
b.tercantum dalam penambahan Proyek Strategis Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.PJPSN belum mendapat jaminan Pemerintah atau tidak mengajukan usulan untuk mendapat Jam1nan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan/ atau penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.tidak dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah yang tidak mendapat jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; clan www.jdih.kemenkeu.go.id
e.memiliki Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang harus memuat ketentuan paling sedikit:
1. 1.jenis-jenis risiko politik yang dapat menghambat Proyek Strategis Nasional dan menimbulkan dampak finansial kepada Badan Usaha;
2. 2.jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal Risiko Politik yang menjadi tanggung jawab PJPSN terjadi, atau cara perhitungan untuk menentukan jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal jumlah tersebut belum dapat ditentukan pada saat Perjanjian Kerjasama ditandatangani;
3. 3.jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajiban finansial PJPSN; dan
4. 4.prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara PJPSN dan Badan Usaha sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial Badan Usaha yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/ atau lembaga arbitrase.

BAB IV

BENTUK DAN MASA BERLAKU JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 7

(1)Jaminan Pemerintah Pusat dinyatakan dalam bentuk surat Jaminan Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada PJPSN.
(2)Menteri mendelegasikan penandatanganan surat Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 8

( 1) Surat Jaminan Pemerintah Pusat berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama. www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Surat Jaminan Pemerintah Pusat menjadi tidak berlaku apabila Badan Usaha gagal memulai konstruksi utama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak surat Jaminan Pemerintah Pusat diterbitkan.
(3)Surat Jaminan Pemerintah Pusat yang sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki akibat hukum apapun.
(4)Surat Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dalam hal terjadi kegagalan dalam memulai konstruksi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Badan Usaha.
(5)Usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pacla ayat (4) clisampaikan oleh PJPSN paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) dan clisertai clengan pernyataan kegagalan dalam memulai konstruksi bukan clisebabkan oleh kesalahan Badan Usaha.
(6)Setiap perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksucl ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 9

(1)PJPSN mengajukan usulan Jaminan Pemerintah Pusat kepacla Menteri melalui Direktur Jencleral Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko setelah clilakukan proses pengadaan Badan Usaha.
(2)Usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clisertai clengan jenis Risiko Politik yang climintakan untuk clijamin, clan pernyataan bahwa proyek infrastruktur yang cliusulkan aclalah untuk kepentingan umum. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Usulan Jaminan dimaksud pada Pemerintah Pusat sebagaimana ayat (1) disampaikan dengan melampirkan paling sedikit:
1. a.dokumen studi kelayakan proyek;
2. b.financial model proyek;
3. c.konsep akhir Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerja sama clan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatanga,ni;
4. d.dokumen Komitmen Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya konsep Perjanjian Penyelesaian Utang, dalam hal PJPSN adalah kepala daerah;
5. e.dokumen rencana mitigasi risiko atas potensi timbulnya risiko politik yang diusulkan untuk dijamin;
6. f.surat pernyataan dari PJPS� bahwa pengadaan Badan Usaha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.izin lokasi/ penetapan lokasi, dan/ atau izin pinjam pakai kawasan hutan, clan/ atau izin lingkungan;
8. h.konsep Perjanjian Penyelesaian Utang untuk PJPSN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara; clan
9. i.konsep surat persetujuan DPRD atas Perjanjian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN adalah kepala daerah.
(4)Dalam hal izin lokasi/ penetapan lokasi, clan/ atau izin pinjam pakai kawasan hutan, clan/ atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g belum terpenuhi seluruhnya, PJPSN menyampaikan surat komitmen clan target penyelesaian izin dari lembaga yang berwenang dalam pemberian izin kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. jL. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(1)Berdasarkan usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan evaluasi atas usulan Jaminan Pemerintah Pusat.
(2)Dalam melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Biro H ukum Sekretariat Jenderal.
(3)Evaluasi usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan jenis Risiko Politik yang akan dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/ atau ayat (4).
(4)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat meminta PJPSN untuk melakukan perubahan atas konsep Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, serta meminta PJPSN untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/ atau ayat (4). ·'= www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB VI

PENERBITAN SURAT JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 11

(1)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan menyampaikan rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(2)Rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah konsep perjanjian kerja sama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dan konsep surat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i telah ditandatangani.
(3)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri untuk dapat menerbitkan surat Jaminan Pemerintah Pusat.
(4)Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat Jaminan Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Sebagai Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 100);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. f'- - www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenan:gan daerah otonom.
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi.
5.Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PJPSN adalah menteri/kepala lembaga/ kepala daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
6.Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara PJPSN dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
7.Risiko Politik adalah :

a.tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Pusat dalam hal hal yang menurut hukum atau peraturan www.jdih.kemenkeu.go.id perundang-undangan atau Pemerintah Pusat memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, termasuk atas tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Daerah; dan/ atau
b.penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan suatu peraturan, kebijakan atau persyaratan hukum kepada Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah yang belum ada atau berlaku terhadap Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama.
1. 8.Jaminan Pemerintah Pusat adalah jaminan Pemerintah yang diberikan melalui Menteri Keuangan kepada Badan Usaha atas Risiko Politik yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
2. 9.Komitmen Pemerintah Daerah adalah jaminan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan/ atau izin yang diterbitkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendukung, menJam1n dan memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
3. 10.Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penJamman yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
4. 11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernenterian/ Lembaga.
5. 12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA www.jdih.kemenkeu.go.id untuk melaksanakan sebagian kewenangan tanggung jawab penggunaan anggaran Xementerian/Lembaga yang bersangkutan. dan pada
6. 13.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/ kepala lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
7. 14.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/ KPA/ Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.
8. 15.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/ KPA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. 16.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
10. 17.Perjanjian Penyelesaian Utang adalah perjanjian antara Menteri Keuangan dan PJPSN mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat.
11. 18.Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang adalah dokumen perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang PJPSN.
12. 19.Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional. Jaminan

Pasal 3

Pusat diberikan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:

a.kemampuan keuangan negara;
b.kesinambungan fiskal; dan dengan
c.pengelolaan risiko fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 4

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, Menteri menerbitkan jaminan Pemerintah yang terdiri atas :

a.Jaminan Pemerintah untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/ PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha sebagaimana telah www.jdih.kemenkeu.go.id diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/ PMK.08/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 260/ PMK.011/2010 tentang Petunjuk Nomor Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
b.Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/ PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara;
c.Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/ PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
d.Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
e.Jaminan Pinjaman untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
f.Jaminan Kelayakan Usaha untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/ PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah -� www.jdih.kemenkeu.go.id untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; atau
g.Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pasal 6

Proyek Strategis Nasional yang dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
b.tercantum dalam penambahan Proyek Strategis Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.PJPSN belum mendapat jaminan Pemerintah atau tidak mengajukan usulan untuk mendapat Jam1nan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan/ atau penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.tidak dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah yang tidak mendapat jaminan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; clan www.jdih.kemenkeu.go.id
e.memiliki Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang harus memuat ketentuan paling sedikit:
1. 1.jenis-jenis risiko politik yang dapat menghambat Proyek Strategis Nasional dan menimbulkan dampak finansial kepada Badan Usaha;
2. 2.jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal Risiko Politik yang menjadi tanggung jawab PJPSN terjadi, atau cara perhitungan untuk menentukan jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal jumlah tersebut belum dapat ditentukan pada saat Perjanjian Kerjasama ditandatangani;
3. 3.jangka waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajiban finansial PJPSN; dan
4. 4.prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara PJPSN dan Badan Usaha sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial Badan Usaha yang diprioritaskan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/ atau lembaga arbitrase.

BAB IV

BENTUK DAN MASA BERLAKU JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 7

(1)Jaminan Pemerintah Pusat dinyatakan dalam bentuk surat Jaminan Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada PJPSN.
(2)Menteri mendelegasikan penandatanganan surat Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Pasal 8

( 1) Surat Jaminan Pemerintah Pusat berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama. www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Surat Jaminan Pemerintah Pusat menjadi tidak berlaku apabila Badan Usaha gagal memulai konstruksi utama dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak surat Jaminan Pemerintah Pusat diterbitkan.
(3)Surat Jaminan Pemerintah Pusat yang sudah tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki akibat hukum apapun.
(4)Surat Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dalam hal terjadi kegagalan dalam memulai konstruksi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Badan Usaha.
(5)Usulan perpanjangan sebagaimana dimaksud pacla ayat (4) clisampaikan oleh PJPSN paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) dan clisertai clengan pernyataan kegagalan dalam memulai konstruksi bukan clisebabkan oleh kesalahan Badan Usaha.
(6)Setiap perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksucl ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 9

(1)PJPSN mengajukan usulan Jaminan Pemerintah Pusat kepacla Menteri melalui Direktur Jencleral Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko setelah clilakukan proses pengadaan Badan Usaha.
(2)Usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clisertai clengan jenis Risiko Politik yang climintakan untuk clijamin, clan pernyataan bahwa proyek infrastruktur yang cliusulkan aclalah untuk kepentingan umum. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Usulan Jaminan dimaksud pada Pemerintah Pusat sebagaimana ayat (1) disampaikan dengan melampirkan paling sedikit:
1. a.dokumen studi kelayakan proyek;
2. b.financial model proyek;
3. c.konsep akhir Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama atau perjanjian kerja sama clan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatanga,ni;
4. d.dokumen Komitmen Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya konsep Perjanjian Penyelesaian Utang, dalam hal PJPSN adalah kepala daerah;
5. e.dokumen rencana mitigasi risiko atas potensi timbulnya risiko politik yang diusulkan untuk dijamin;
6. f.surat pernyataan dari PJPS� bahwa pengadaan Badan Usaha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.izin lokasi/ penetapan lokasi, dan/ atau izin pinjam pakai kawasan hutan, clan/ atau izin lingkungan;
8. h.konsep Perjanjian Penyelesaian Utang untuk PJPSN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara; clan
9. i.konsep surat persetujuan DPRD atas Perjanjian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN adalah kepala daerah.
(4)Dalam hal izin lokasi/ penetapan lokasi, clan/ atau izin pinjam pakai kawasan hutan, clan/ atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g belum terpenuhi seluruhnya, PJPSN menyampaikan surat komitmen clan target penyelesaian izin dari lembaga yang berwenang dalam pemberian izin kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. jL. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(1)Berdasarkan usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan evaluasi atas usulan Jaminan Pemerintah Pusat.
(2)Dalam melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Biro H ukum Sekretariat Jenderal.
(3)Evaluasi usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kelayakan jenis Risiko Politik yang akan dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/ atau ayat (4).
(4)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat meminta PJPSN untuk melakukan perubahan atas konsep Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama atau Perjanjian Kerjasama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, serta meminta PJPSN untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/ atau ayat (4). ·'= www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB VI

PENERBITAN SURAT JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 11

(1)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan menyampaikan rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(2)Rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah konsep perjanjian kerja sama dan/ atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dan konsep surat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i telah ditandatangani.
(3)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permohonan persetujuan kepada Menteri untuk dapat menerbitkan surat Jaminan Pemerintah Pusat.
(4)Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat Jaminan Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021