Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2017
- Nomor
- 60/PMK.08/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
www.jdih.kemenkeu.go.id
5679);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL. f'- - www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
dan pada
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Tujuan
BAB II
Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional. Jaminan Bagian Kedua Prinsip Pemerintah
Pusat diberikan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
BAB III RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN UMUM Bagian Kesatu Program Penjaminan Pemerintah
BAB III
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional, Menteri menerbitkan jaminan Pemerintah yang terdiri atas :
Bagian Kedua Ruang Lingkup
Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan dan/ atau dokumen lain yang Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama dipersamakan dengan Bagian Ketiga Persyaratan Umum
Proyek Strategis Nasional yang dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
BAB IV BENTUK DAN MASA BERLAKU JAMINAN PEMERINTAH PUSAT
BAB IV
( 1) Surat Jaminan Pemerintah Pusat berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB V TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT Bagian Kesatu Pengajuan Usulan Jaminan Pemerintah Pusat
BAB V
www.jdih.kemenkeu.go.id
jL. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Evaluasi Usulan Jaminan Pemerintah Pusat
·'= www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VI PENERBITAN SURAT JAMINAN PEMERINTAH PUSAT
BAB VI
BAB VII TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH Bagian Kesatu Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)