DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.08/2021

Nomor: 30/PMK.08/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa, dengan Tarif layanan yang terdiri atas tarif layanan berdasarkan kelas, tarif layanan tidak berdasarkan kelas, dan tarif farmasi. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan tarif jasa layanan kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama. Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerjasama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang kesehatan. Terhadap pasien tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat

(7)Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; b . bahwa guna menyempurnakan ketentuan mengenai skema pemberian jaminan pemerintah pusat untuk infrastruktur proyek strategis nasional yang terus berkembang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 . Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara - www.jdih.kemenkeu.go.id Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 / PMK.01 / 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 / PMK.01 / 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor www.jdih.kemenkeu.go.id 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN NASIONAL. PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 2 . Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Badan Usaha Penjaminan selanjutnya disingkat BUPI Infrastruktur adalah badan yang yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan www.jdih.kemenkeu.go.id Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan · Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang Penjaminan lnfrastruktur.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Badan U saha adalah Badan U saha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, atau koperasi.
6.Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PJPSN adalah menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
7.Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban antara PJPSN dan Badan Usaha dalam rangka melaksanakan Proyek Strategis Nasional.
8.Risiko Politik adalah: a . tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Pusat dalam hal yang menurut hukum atau peraturan perundang-undangan atau Pemerintah Pusat memiliki kewenangan atau otoritas untuk melakukan tindakan tersebut, termasuk atas tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa sebab yang sah oleh Pemerintah Daerah; dan/ atau

b.penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan suatu peraturan, kebijakan atau persyaratan hukum kepada Badan U saha a tau Proyek Strategis Nasional oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang belum ada atau berlaku terhadap Badan U saha a tau Proyek Strategis www.jdih.kemenkeu.go.id Nasional pada tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. 9 . Jaminan Pemerintah Pusat adalahjaminan Pemerintah yang diberikan melalui Menteri Keuangan kepada Badan Usaha yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PJPSN atas Risiko Politik yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat member-ikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang tnelakukan Perjanjian Kerja Sama dengan PJPSN.
1. 10.Penjamin adalah Pemerintah dan/atau BUPI.
2. 11.Penerima Jaminan adalah :Sadan Usaha yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
3. 12.Terjamin adalah PJPSN selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang melakukan kerja sama dengan Penerima Jaminan.
4. 13.Perjanjian Penjaminan Pemerintah adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Pemerintah selaku Penjamin dan Badan Usaha dalam rangka penjaminari Proyek Strategis Nasional.
5. 14.Perjanjian Penjaminan BUPI adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara BUPI selaku Penjamin dan Ba.clan Usaha dalam rangka penjaminan Proyek Strategis Nasional.
6. 15.Perjanjian Penjaminan Bersama adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah dan BUPI selaku Penjamin dan Badan Usaha dalam rangka penjaminan Proyek Strategis Nasional.
7. 16.Komitmen Pemerintah baerah adalah jaminan atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang 'diterbitkan dalam bentuk Peratliran Daerah dan/ atau izin yang diterbitkan sesuai kewenangari Pemerintah Daerah untuk mendukung, menJamm dan memastikan pelaks~naan Proyek Strategis Nasional. 1 7. Anggaran Kewaj iban . Penj aminan Pemerin tah adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penJamman yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur www.jdih.kemenkeu.go.id dalam undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan.
8. 18.Dana Cadangan Penjaminan adalah dana hasil akumulasi dari Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dalam tahun anggaran berjalan yang dipindahbukukan ke dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah atau sumber lain berupa imbal jasa penjaminan, penerimaan piutang akibat timbulnya regres, dan dikelola dalam rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah.
9. 19.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kemen terian / lem baga.
10. 20.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang bersangkutan.
11. 21.Daftar Isian Pelaksanaari Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
12. 22.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar.
13. 23.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh PA/KPA/Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. 24.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. ~ www.jdih.kemenkeu.go.id 25 . Perjanjian Penyelesaiari Utang adalah perjanjian antara Penjamin dan PJPSN selaku Terjamin mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran kembali atas realisasi pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat, Jaminan Bersama atau J aminan BUPI.
15. 26.Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang adalah dokumen perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang PJPSN.
16. 27.Menteri Keuangan selanjutnya disebut Menteri adalah men teri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
17. 28.Tingkat Bunga adalah besaran imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang surat perbendaharaan negara (SPN) 12 (dua belas) bulan (new issuance) yang diumumkan secara periodik oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
18. 29.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
19. 30.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pasal 2

Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan · pembangunan proyek infrastruktur nasional. www.jdih.kemenkeu.go.id Jaminan Pemerintah

Pasal 3

Pusat diberikan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut: a . kemampuan keuangan negara;

b.kesinambungan fiskal; dan dengan
c.pengelolaan risiko fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN UMUM

Pasal 4

(1)Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan U saha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan PJPSN.
(2)Risiko Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.risiko mata uang yang tidak dapat dikonversi atau ditransfer yaitu risiko bahwa pendapatan dari proyek tidak bisa dikonversi ke mata uang asing dan/ atau direpatriasi ke negara asal investor; b . risiko pengambilalihan yaitu risiko tindakan pengambilalihan aset proyek dan/ atau nasionalisasi oleh pemerintah, yang dapat memicu pengakhiran kontrak proyek;
2. c.risiko perubahan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang bersifat diskriminatif dan spesifik sehingga secara langsung dapat menghambat konstruksi, operasional proyek dan/ atau menimbulkan kerugian finansial;
3. d.risiko perizinan yaitu risiko dimana perizinan yang diperlukan dari suatu otoritas perizinan tidak dapat diperoleh dan / atau pengesahan pemerintah yang setelah diberikan tidak lagi memiliki ~ www.jdih.kemenkeu.go.id yang setelah diberikan tidak lagi memiliki keberlakuan atau gagal untuk diperbaharui tanpa sebab yang sah; dan/ atau
4. e.Risiko Politik lainnya yang disetujui Menteri berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas usulan penJamman.

Pasal 5

(1)Proyek Strategis Nasional yang dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta perubahannya; b . tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan; c . layak secara teknis dan finansial;
2. d.PJPSN belum mendapat jaminan Pemerintah lainnya atau tidak sedang mengajukan usulan untuk mendapat jaminan Pemerintah lainnya dari program penjaminan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. e.tidak dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah yang tidak mendapat Jamman Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. f.memiliki Perjanjian Kerja Sama yang harus memuat ketentuan paling sedikit:
  1. 1.jenis-jenis Risiko Politik yang dapat menghambat Proyek Strategis Nasional dan menimbulkan dampak finansial kepada Badan U saha;
  2. 2.jumlah kewajiban finansial PJPSN dalam hal Risiko Politik yang menjadi tanggung jawab PJPSN terjadi, atau cara perhitungan untuk menentukan jumlah kewajiban finansial www.jdih.kemenkeu.go.id 3. dapat ditentukan pada saat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani; jangka waktu yang melaksanakan kewajiban dan cukup untuk finansial PJPSN;
  3. 4.prosedur penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara PJPSN dan Badan Usaha sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban finansial PJPSN.
(2)Program penjaminan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.jaminan pemerintah untuk proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.jaminan pemerintah atas penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
3. c.jaminan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN BENTUK JAMINAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 6

(1)PJPSN mengajukan usulan Jaminan Pemerintah Pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
(2)Usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat jenis Risiko Politik yang dimintakan untuk dijamin, periode jaminan, dan pernyataan bahwa proyek infrastruktur yang diusulkan ditujukan untuk kepentingan umum. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan paling sedikit:
1. a.dokumen studi kelayakan proyek;
2. b.finansial model proyek;
3. c.konsep akhir Perjanjian Kerja Sama atau Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani;
4. d.dokumen Komitmen Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya konsep Perjanjian Penyelesaian Utang, dalam hal PJPSN merupakan kepala daerah;
5. e.dokumen rencana mitigasi risiko atas potensi timbulnya Risiko Politik yang diusulkan untuk dijamin;
6. f.surat pernyataan dari PJPSN bahwa pengadaan Badan U saha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.1zm lokasi/ penetapan lokasi, pmJam pakai kawasan hutan, dan/ atau izin lingkungan; h . konsep Perj,anjian Penyelesaian Utang untuk PJPSN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara;
  1. 1.konsep surat persetujuan DPRD atas Perjanjian Penyelesaian Utang dalam hal PJPSN merupakan kepala daerah; J. dokumen komitmen menteri/kepala lembaga dan/ atau konsep Perjanjian Penyelesaian Utang yang memuat upaya maksimal menteri/kepala lembaga untuk melakukan mitigasi risiko termasuk mengupayakan dana untuk melakukan pemenuhan kewajiban finansial yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, dalam hal PJPSN merupakan menteri/kepala lembaga; dan
8. k.surat pernyataan dari PJPSN yang menyatakan bahwa:
  1. 1.dokumen yang dilampirkan dalam surat usulan Jaminan Pemerintah Pusat adalah benar; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.Proyek Strategis Nasional yang diusulkan layak secara teknis dan finansial.

Pasal 7

(1)Berdasarkan usulan Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan evaluasi.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak permohonan Jaminan Pemerintah Pusat dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), telah diterima secara lengkap dan benar oleh Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
(3)Evaluasi dilakukan dengan cara memeriksa:
1. a.persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1);
2. b.kelayakan jenis Risiko Politik yang akan dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
3. c.dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(4)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan mempertimbangkan batas maksimal penJamman.
(5)Dalam melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan.
(6)Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bersama dengan BUPI. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 8

( 1) Dalam nielakukan evaluasi bersama dengan BUPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menugaskan BUPI untuk menyiapkan analisis mengenai:

a.usulan penjaminan dalam memenuhi ketentuan:
1. 1.persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2)~ dan
2. 2.dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
b.profil Risiko Politik, alokasi risiko, dan risiko penjaminan; dan
c.kapasitas penjamirian BUPI.

(2)BUPI menyampaikan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permintaan analisis dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko diterima.
(3)Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/ atau analisis sebagaimana dimaksud . pada ayat (1), Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan/ atau BUPI dapat meminta keterangan a tau penjelasan dari PJPSN, Badan Usaha, dan/ atau pihak terkait lainnya.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1), Direktur J enderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk dapat memberikan:
1. a.persetujuan atau penolakan atas usulan penjaminan dari PJPSN; dan
2. b.usulan pihak yang akan melakukan penjaminan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Dalam hal usulan pihak yang akan melakukan penjaminan sebagairriana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diputuskan untuk dilakukan oleh Pemerintah dalam hal m1 Menteri, Menteri melakukan Jaminan Pemerintah Pusat secara langsung.
(3)Dalam hal usulan pihak yang akan melakukan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diputuskan untuk melibatkan BUPI, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengusulkan konsep keputusan Menteri mengenai penugasan kepada BUPI untuk melakukan Jaminan Pemerintah Pusat atau penugasan kepada BUPI untuk melakukan Jaminan Pemerintah Pusat secara bersama dengan Pemerintah.
(4)Konsep keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.Proyek · Strategis Nasional yang akan dijamin oleh BUPI; b . PJPSN selaku Terjamin;
2. c.porsi risiko penjaminan yang akan ditanggung oleh BUPI; d . hak BUPI untuk mengenakan imbal Jasa penJamman kepada pihak yang paling memiliki kepentingan dan / atau pihak yang paling membutuhkan penJamman Proyek Strategis Nasional; dan e . tugas dan wewenang BUPI dalam melaksanakan penJamman.
(5)Pembagian pors1 risiko penJamman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.berdasarkan Jen1s risiko yang dijamin (risk sharing);
2. b.berdasarkan besaran klaim yang dijamin, dimana BUPI melakukan pembayaran terlebih dahulu sampai batas yang menjadi bagian BUPI/first loss basis (amount sharing); www.jdih.kemenkeu.go.id C. BUPI menanggung j enis / porsi memperhatikan kemampuan keuangan dan/atau dengan BUPI;
3. d.Pemerintah menanggung sisa jen1s/porsi jaminan yang telah ditanggung oleh BUPI sebagaimana dimaksud pada huruf c.
(6)Tugas dan wewenang BUPI dalam melaksanakan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, terdiri atas:
1. a.membuat, membahas, dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Bersama atau Perjanjian Penjaminan BUPI; b . membuat, membahas, dan menandatangani Perjanjian Penyelesaian Utang;
2. c.membuat, membahas, dan menandatangani Perubahan Perjanjian Penyelesaian Utang;
3. d.menenma fisik usulan klaim atas Jaminan Pemerintah Pusat yang dilakukan bersama atau yang dilakukan oleh BUPI; e . melakukan evaluasi atas usulan penjaminan;
4. f.menyampaikan usulan rekomendasi pembagian porsi dan/ atau jenis risiko terhadap pemberian Jaminan Pemerintah Pusat yang dilakukan secara bersama atau yang dilakukan oleh BUPI;
5. g.melakukan verifikasi atas usulan klaim Jaminan Pemerintah Pusat yang dilakukan secara bersama atau yang dilakukan oleh BUPI;
6. h.menyampaikan hasil verifikasi atas usulan klaim Jaminan Pemerintah Pusat yang dilakukan secara bersama kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
  1. 1.menyampaikan surat pemberitahuan bayar atas hasil verifikasi klaim Jaminan Pemerintah Pusat yang dilakukan secara bersama yang menjadi bagian dari Pemerintah kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; www.jdih.kemenkeu.go.id J. menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan penyelesaian utang kepada PJPSN serta meminta pemenuhan atas hak-hak BUPI terhadap PJPSN berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang; dan
7. k.melakukan pemantauan dan pelaporan Jaminan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan secara bersama atau yang dilaksanakan oleh BUPI.

Pasal 10

(1)Jaminan Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan perJanJian penJamman.
(2)Perjanjian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:
1. a.syarat efektif dan jangka waktu penjaminan;
2. b.Risiko Politik yang dijamin;
3. c.syarat pengajuan klaim penjaminan;
4. d.pembayaran klaim;
5. e.pembagian porsi risiko untuk Jaminan Pemerintah Pusat yang dilakukan secara bersama;
6. f.pengenaan imbal jasa penjaminan untuk Jaminan Pemerintah Pusat yang dilakukan secara bersama atau oleh BUPI;
7. g.perubahan Perjanjian Kerja Sama; h . peristiwa cidera janji para _pihak;
  1. 1.pengakhiran perjanjian oleh para pihak; dan J. tata cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perJanJian penJamman melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan/ atau lembaga arbitrase . www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 3 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 3 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 109 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2017