Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.02/2017
- Nomor
- 61/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1 0. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Anggaran sebagai syarat kenaikan pangkat dan jabatan. 1 1. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 1 2. Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penetapan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengajukan penetapan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 1 3. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Angka Kredit sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 1 4. Penilaian Kinerja/Penilaian Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai/capaian kinerja pegawai dan perilaku kerja. 1 5. Tim Penilai Kinerja JFAA adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan bertugas menilai Angka Kredit Analis Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 1 6. Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Analis Anggaran dan disusun oleh Analis Anggaran yang bersangkutan untuk diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Pejabat yang Berwenang Mengajukan Usulan Penetapan Angka www.jdih.kemenkeu.go.id Kredit dengar: format sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 1 7. Berita Acara Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya disingkat BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian Angka Kredit dan ditandatangani seluruh Tim Penilai Kinerja JFAA yang hadir dalam Sidang pleno penilaian Angka Kredit, untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit. 1 8. Keputusan Pe:J.etapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah surat keputusan yang berisi penetapan jumlah Angka Kredit terhadap kegiatan kegiatan yang dilaksanakan Analis Anggaran dan ditandatangani Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan format sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 1 9. Sidang Pleno adalah rapat Tim Penilai Kinerja JFAA untuk menetapkan Angka Kredit Analis Anggaran. BAB II JENJANG JFAA
BAB II
( 1 ) J FAA termasuk kategori jabatan fungsional keahlian yang terdiri atas 4 (empat) jenjang:
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JUMLAH PEGAWA= DALAM JFAA
BAB III
Kementerian/Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penganggaran dalam pengelolaan APBN dapat menyusun kebutuhan JFAA.
( 1 ) Penghitungan Kebutuhan JFAA pada masing-masing satuan organisasi di li:igkungan Kementerian/Lembaga dilakukan berdasarkan ras10 perkiraan waktu penyelesaian hasil kerja (output) setiap tahun yang disesuaikan dengan rencana strategis unit organisasi dan jam kerja efektif di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
( 1) Pejabat Per:ibina Kepegawaian menyampaikan Kebutuhan JFAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penetapan.
BAB IV PEf\GANGKATAN DALAM JFAA Bagian Kesatu Umum .
BAB IV
Analis Anggaran diangkat oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan PNS sebagai Analis Anggaran dilakukan melalui:
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Pengangkatan Pertama
(81)/Diploma IV (DIV) di bidang ekonomi, administrasi, hukum, dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
Bagian Ketiga Perpindahan dari Jabatan Lain
( 1 ) Pengangkatan dalam JFAA melalui perpindahan dari jabatan lain se:mgaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
sebagaimana
1 ) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Analis Anggaran Pertama/Ahli Pertama dan Analis Anggaran Muda/Ahli Muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis Anggaran Madya/Ahli Madya dan Analis Anggaran Utama/Ahli Utama;
Bagian Keempat Pengangkatan melalui Penyesuaian ( inpassing) Pasal 1 0 ( 1 ) Pengangkatan dalam JFAA melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
Pasal 1 1 ( 1 ) Kernenterian/Lernbaga yang telah rnendapatkan penetapan Kebutuhan JFAA sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 dapat rnelaksanakan penyesuaian (inpassing) JF.A.A selarna periode penyesuaian (inpassing).
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan seleksi penyesuaian (inpassing) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan www.jdih.kemenkeu.go.id Tinggi Madya yang membidangi penganggaran di lingkungan Kementeria:i Keuangan. BAB V SASARA:\ KINERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN KINERJA
Membuka PDF…