1.menginventarisasi data dan klasifikasi arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional per tema/bidang;
2.menyusun rekomendasi tingkat 1 hasil analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional;
3.menginventarisasi data, bahan,dan parameter penyusunan asumsi dasar ekonomi makro;
4.menyusun rekomendasi tingkat 1 hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro;
5.menginventarisasi data, bahan dan parameter penyusunan usulan kebijakan dan proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;
6.menyusun rekomendasi tingkat 1 hasil pengujian parameter proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakan;
7.menyusun rekomendasi tingkat 1 hasil pengujian parameter penyusunan postur RAPBN;
8.menginventarisasi data dan bahan telaahan kebijakan fiskal dan ekonomi makro;
9.menginventarisasi kebutuhan data, bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKF;
10.menyusun rekomendasi tingkat 1 atas hasil pengujian data, bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKF;
11.menginventarisasi bahan dan data materi pengaturan dalam RUU APBN/APBN-P;
12.menyusun rekomendasi tingkat 1 Laporan hasil analisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis Pemerintah;
13.melakukan inventarisasi kebutuhan bahan dan data penyusunan Model Perencanaan APBN/ Model Fiskal/Model Dampak APBN;
14.menginventarisasi kebutuhan bahan dan data penyusunan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/belanja negara/ pembiayaan anggaran;
15.menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro/ pendapatan negara/belanja negara/pembiayaan anggaran;
16.menginventarisasi kebutuhan bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;
17.menganalisis bahan penyusunan RAPBN/ RAPBN-P;
18.menginventarisasi hasil-hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR-RI;
19.mengidentifikasi dan menginventarisasi data bahan reviu angka dasar dan/atau perkiraan maju;
20.menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan dasar per satker;
21.menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan dasar per program;
22.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait arsitektur dan Informasi kinerja penganggaran;
23.merancang arsitektur dan informasi kinerja penganggaran;
24.menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja penganggaran per program;
25.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penyusunan pagu;
26.menganalisis pagu per program;
27.mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter Inisiatif Baru;
28.mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter konsolidasi dan penajaman pendanaan kegiatan prioritas nasional (pertemuan tiga pihak);
29.mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter penyusunan rencana kerja K/L;
30.menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter rencana kerja dan anggaran;
31.menyiapkan dan mengidentifikasi data dan parameter penelaahan rencana kerja dan anggaran;
32.menyiapkan dan mengidentifikasi bahan dan parameter revisi anggaran;
33.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penganggaran;
34.melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek implementasi;
35.mengumpulkan dan mentabulasi data lapangan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
36.menyiapkan dan mengidentifikasi data dan parameter persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak;
37.menyiapkan dan mengidentifikasi data dan parameter standar biaya;
38.menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
39.menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter penghitungan sanksi/ganjaran bagi K/L;
40.mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan parameter indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN (Renstra, KPJM, hasil Monitoring dan evaluasi);
41.menginventarisasi dan mengidentifikasi data dan parameter penyusunan usul tambahan anggaran;
42.menganalisis kelengkapan materi pengaturan di bidang pengelolaan belanja K/L dan BUN;
43.menyiapkan dan mengidentifikasi parameter dan data pendukung;
44.menginventarisasi pokok-pokok bahasan dalam pembahasan Ijin Pemanfaatan Belanja BUN;
45.menyiapkan data parameter alokasi BUN;
46.menyiapkan data tanggapan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan;
47.menginventarisasi data terkait potensi, jenis, dan tarif PNBP;
48.mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif;
49.menginventarisasi data terkait penggunaan sebagian dana PNBP;
50.mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan sebagian dana PNBP;
51.menginventarisasi data terkait kebijakan pengelolaan PNBP;
52.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP;
53.mengidentifikasi dan menginventarisasi data target dan pagu penggunaan PNBP;
54.memvalidasi data target dan pagu penggunaan PNBP;
55.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
56.memvalidasi data revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
57.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penerimaan dalam RBA BLU;
58.memvalidasi data terkait penerimaan dalam RBA BLU;
59.mengidentifikasi dan menginventarisasi data PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP SDA;
60.memvalidasi data PNBP dan kewajiban pemerintah dari PNBP SDA;
61.menginventarisasi data laporan realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);
62.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait pelaksanaan peraturan di bidang PNBP;
63.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penyelesaian piutang PNBP;
64.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait penyelesaian kewajiban pemerintah;
65.mengidentifikasi dan menginventarisasi data tindak lanjut hasil Pemeriksaan di bidang PNBP;
66.mengidentifikasi dan menginventarisasi data hasil perhitungan PNBP (self assessment);
67.mengidentifikasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;
68.memvalidasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;
69.menginventarisasi bahan terkait tagihan kewajiban pemerintah sektor migas, panas bumi, dan subsidi;
70.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas dan panas bumi;
71.mengolah data perumusan kebijakan sistem penganggaran;
72.mengolah data terkait pelaksanaan Standar Biaya;
73.menyusun kajian usulan Standar Biaya;
74.mengolah data terkait pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Kinerja Penganggaran;
75.mompilasi data tematik penganggaran;
76.mengolah data penerapan sistem penganggaran;
77.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan kebijakan/peraturan penganggaran;
78.mengidenfikasi dan menginventarisasi permasalahan implementasi kebijakan/peraturan penganggaran;
79.mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau permasalahan pada tataran implementasi;
80.mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan/peraturan kepada stakeholders;
81.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan besaran hak keuangan/remunerasi
82.melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak keuangan/remunerasi;
83.melaksanakan assesment terhadap pemangku jabatan yang diusulkan besaran hak keuangan/remunerasi;
84.memberikan pembobotan terhadap hasil assesment bersama instansi/stakeholders terkait;
85.melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan besaran hak keuangan/remunerasi;
86.Menyusun rekomendasi besaran hak keuangan/remunerasi;
87.mengidentifikasi dan menginventarisasi data terkait usulan besaran hak keuangan/ remunerasi;
88.mengkaji dampak fiskal yang mungkin timbul dari kebijakan remunerasi;
89.menyusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi;
90.mengidentifikasi masalah kajian pengembangan/ tematik;
91.menginventarisasi data terkait kajian tematik dan pengembangan;
92.menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan;
93.menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan;
94.menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan;
95.menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;
96.menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran; dan
97.melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.
1.menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional per tema/bidang;
2.menyusun rekomendasi tingkat 2 laporan hasil analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional;
3.menganalisis perkembangan asumsi dasar ekonomi makro;
4.menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro;
5.menganalisis perhitungan dan realisasi APBN;
6.menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter proyeksi perhitungan (exercise) rapbn dan usulan kebijakan;
7.menyusun rekomendasi tingkat 2 hasil pengujian parameter penyusunan postur RAPBN;
8.menyusun dan menganalisis realisasi APBN bulanan;
9.menguji parameter penyusunan KEM & PPKF;
10.menyusun rekomendasi tingkat 2 atas hasil pengujian data, bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKF;
11.menganalisis kelengkapan materi dalam pasal- pasal dan kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis Pemerintah;
12.menyusun rekomendasi tingkat 2 Laporan hasil analisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis Pemerintah;
13.melakukan uji statistik data dan bahan penyusunan Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak APBN;
14.memvalidasi data dan bahan penyusunan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara /belanja negara /pembiayaan anggaran;
15.menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara /belanja negara/ pembiayaan anggaran;
16.mengkaji data dan bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;
17.menganalisis bahan penyusunan RAPBN/ RAPBN-P;
18.menganalisis, mensinkronkan, dan mengoreksi materi dalam Nota Keuangan & RAPBN/RAPBN-P;
19.membahas laporan hasil analisis, sinkronisasi, dan koreksi materi dalam Nota Keuangan & RAPBN/RAPBN-P;
20.menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan dasar per program;
21.menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan dasar per K/L;
22.menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja penganggaran per program;
23.menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja penganggaran per Bagian Anggaran;
24.menganalisis pagu per program;
25.menganalisis pagu per bagian anggaran;
26.menganalisis pagu per sumber dana;
27.menganalisis kebutuhan inisiatif baru;
28.menilai kelayakan proposal inisiatif baru;
29.menganalisis rancangan Rencana Kerja K/L dalam pertemuan tiga pihak;
30.menganalisis usulan perubahan pagu indikatif;
31.menganalisis data terkait penyusunan rencana kerja per program;
32.menyusun RKA satker/RKA BUN;
33.menganalisis usulan RKA BUN;
34.menelaah rencana kerja dan anggaran;
35.menganalisis kebutuhan revisi anggaran;
36.menyusun usul revisi anggaran;
37.menilai usulan revisi rencana kerja dan anggaran;
38.menganalisis evaluasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebelumnya;
39.menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi ;
40.melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek konteks;
41.menganalisis data lapangan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi;
42.menyusun usulan pendanaan pekerjaan tahun jamak;
43.menilai usulan persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak;
44.menyusun usulan standar biaya;
45.menilai usulan standar biaya;
46.menganalisis Rencana Bisnis dan Anggaran;
47.menelaah RBA;
48.menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L;
49.menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per KPA;
50.menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per Bagian Anggaran;
51.mengidentifikasi perubahan-perubahan parameter
52.menganalisis kebutuhan tambahan anggaran (KPA);
53.menilai kebutuhan tambahan anggaran (PPA);
54.menelaah usul tambahan anggaran;
55.membahas laporan hasil analisis kelengkapan materi pengaturan di bidang pengelolaan belanja K/L dan BUN;
56.menyusun Permohonan Pemanfaatan Belanja BUN;
57.menelaah Ijin Pemanfaatan Belanja BUN;
58.menganalisis parameter alokasi BUN;
59.menyusun usulan jenis dan tarif PNBP;
60.mengidentifikasi permasalahan jenis dan tarif PNBP;
61.menganalisis jenis dan tarif PNBP;
62.menyusun usulan penggunaan sebagian dana PNBP;
63.mengidentifikasi permasalahan terkait penggunaan sebagian dana PNBP;
64.menganalisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP;
65.mengidentifikasi permasalahan pengelolaan PNBP;
66.menyusun usulan dispensasi pengelolaan PNBP;
67.menganalisis permasalahan dispensasi pengelolaan PNBP;
68.menyusun usulan target dan pagu penggunaan PNBP;
69.menganalisis dampak asumsi makro terhadap target PNBP;
70.menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP per satker;
71.menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP per K/L dan BUN;
72.menyusun usulan revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
73.menganalisis besaran revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
74.menyusun usulan RBA BLU;
75.menganalisis penerimaan dalam RBA BLU;
76.menganalisis dampak asumsi makro dan kewajiban pemerintah sektor SDA terhadap PNBP SDA;
77.menyusun data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);
78.menguji validitas data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);
79.menganalisis dampak asumsi makro terhadap realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);
80.menganalisis pelaksanaan peraturan di bidang PNBP;
81.menyusun konsep laporan penyelesaian piutang PNBP;
82.menyusun konsep laporan penyelesaian kewajiban pemerintah;
83.menganalisis permasalahan tindak lanjut hasil Pemeriksaan di bidang PNBP;
84.menyusun pelaporan perhitungan PNBP (self assessment);
85.menganalisis permasalahan Laporan hasil analisis perhitungan PNBP (self assessment);
86.menganalisis terhadap hasil validasi data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;
87.menguji validitas tagihan kewajiban pemerintah sektor migas, panas bumi, dan subsidi;
88.menguji validitas data terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas dan panas bumi;
89.menganalisis data hasil olahan kebijakan sistem penganggaran;
90.mengolah data terkait pelaksanaan Standar Biaya
91.menyusun kajian usulan Standar Biaya;
92.menganalisis usulan Standar Biaya;
93.menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi;
94.menganalisis hasil kompilasi data;
95.menyusun konsep laporan Laporan hasil analisis;
96.menganalisis data penerapan sistem penganggaran;
97.menganalisis dan mengharmonisasikan usulan kebijakan/peraturan penganggaran;
98.menganalisis dampak anggaran/fiskal atas usulan kebijakan/peraturan;
99.mengidenfikasi dan menginventarisasi permasalahan implementasi kebijakan/peraturan penganggaran;
100.mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau permasalahan pada tataran implementasi;
101.mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan/peraturan kepada stakeholders;
102.melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak keuangan/remunerasi;
103.melaksanakan assesment terhadap pemangku jabatan yang diusulkan besaran hak keuangan/remunerasi;
104.memberikan pembobotan terhadap hasil assesment bersama instansi/ stakeholders terkait;
105.melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan besaran hak keuangan/remunerasi;
106.menyusun rekomendasi besaran hak keuangan/remunerasi;
107.menyusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi;
108.mengidentifikasi masalah kajian pengembangan/ tematik ;
109.menginventarisasi data terkait kajian tematik dan pengembangan;
110.menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan;
111.menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan;
112.menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan;
113.menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;
114.menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran; dan
115.melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.
1.Menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional lintas tema/bidang;
2.Menyusun rekomendasi tingkat 3 laporan hasil analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional;
3.Menyusun proyeksi (exercise) asumsi dasar ekonomi makro;
4.Menguji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise;
5.Menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro;
6.Menyusun proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;
7.Menguji parameter perhitungan RAPBN hasil exercise;
8.Menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakan;
9.Menyusun rekomendasi tingkat 3 hasil pengujian parameter penyusunan postur RAPBN;
10.Menyusun dan menganalisis realisasi APBN Semester I;
11.Menyusun perkiraan realisasi APBN (prognosis) Semester II;
12.Mengkaji dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro terhadap APBN berdasarkan perkembangan realisasi APBN;
13.Menyusun rekomendasi penyusunan RAPBN-P berdasarkan hasil kajian dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro terhadap APBN;
14.Menguji parameter penyusunan KEM & PPKF;
15.Menyusun rekomendasi tingkat 3 atas hasil pengujian data, bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKF;
16.Menganalisis kelengkapan materi dalam pasal- pasal dan kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis Pemerintah;
17.Menyusun rekomendasi tingkat 3 Laporan hasil analisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis Pemerintah;
18.Melakukan uji statistik data dan bahan penyusunan Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak APBN;
19.Menguji Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak APBN;
20.Menyiapkan proposal pengembangan Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak APBN;
21.Memvalidasi data dan bahan penyusunan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/belanja negara/pembiayaan anggaran;
22.Menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/belanja negara/ pembiayaan anggaran;
23.Mengkaji data dan bahan penyusunan RAPBN/RAPBN-P;
24.Menganalisis bahan penyusunan RAPBN/ RAPBN-P;
25.Menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan dasar per K/L;
26.Menganalisis angka dasar dan/atau perkiraan maju kebutuhan dasar lintas K/L;
27.Menyusun rekomendasi atas Laporan hasil analisis angka dasar dan/atau perkiraan maju;
28.Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja penganggaran per Bagian Anggaran;
29.Menganalisis hasil rancangan arsitektur dan informasi kinerja penganggaran lintasBagian Anggaran;
30.Menyusun rekomendasi laporan hasil analisis rancangan arsitektur dan informasi kinerja penganggaran;
31.Menganalisis pagu per bagian anggaran;
32.Menganalisis pagu per sumber dana;
33.Menganalisis pagu lintas bagian anggaran;
34.Menganalisis pagu berdasarkan postur (belanja dan pembiayaan);
35.Menyusun pagu;
36.Menyusun proposal inisiatif baru;
37.Menyusun rekomendasi atas hasil penilaian kelayakan proposal Inisiatif Baru;
38.Menyusun rekomendasi usul penyempurnaan pagu indikatif dalam pertemuan tiga pihak;
39.Menyusun konsep dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak;
40.Menganalisis data terkait rencana kerja K/L;
41.Menyusun draft Rencana Kerja K/L;
42.Menyusun RKA KL/RDP-BUN;
43.Menganalisis rencana kerja dan anggaran dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
44.Menyusun rekomendasi rencana kerja dan anggaran;
45.Menilai usulan revisi rencana kerja dan anggaran;
46.Menganalisis usulan revisi anggaran;
47.Menyusun rekomendasi revisi anggaran;
48.Melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek manfaat;
49.Menyusun rekomendasi monitoring dan evaluasi;
50.Menilai usulan persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak;
51.Menganalisis kelayakan usulan persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak;
52.Menyusun rekomendasi persetujuan pendanaan pekerjaan tahun jamak;
53.Menilai usulan standar biaya;
54.Menganalisis kelayakan usulan standar biaya;
55.Menyusun rekomendasi usulan standar biaya;
56.Menyusun Rencana Bisnis Anggaran;
57.Menilai Rencana Bisnis Anggaran;
58.Melaksanakan rekomendasi hasil pembahasan;
59.Menilai pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L;
60.Menganalisis pemberian sanksi/ganjaran bagi K/L;
61.Menyusun rekomendasi pemberian sanksi/ ganjaran bagi K/L;
62.Menyusun usulan indikasi kebutuhan dana BUN;
63.Menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN per Bagian Anggaran;
64.Menganalisis indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN seluruh Bagian Anggaran;
65.Menyusun rekomendasi indikasi kebutuhan dana pengeluaran BUN;
66.Menganalisis daftar indikasi dan perubahan parameter;
67.Menyusun dan menyampaikan usulan tambahan anggaran dari KPA ke PPA;
68.Menyusun dan menyampaikan usulan tambahan anggaran dari PPA ke DJA;
69.Menginventarisasi dan mengidentifikasi data materi pengaturan di bidang pengelolaan belanja K/L dan BUN;
70.Menyusun usul kegiatan yang didanai dari Belanja BUN;
71.Menganalisis hasil pembahasan izin pemanfaatan belanja BUN;
72.Menyusun rekomendasi pemanfaatan belanja BUN;
73.Menyusun rekomendasi parameter alokasi BUN;
74.Menganalisis draft tanggapan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan;
75.Menyusun rekomendasi tanggapan atau tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
76.Menganalisis jenis dan tarif PNBP;
77.Menyusun rekomendasi jenis dan tarif PNBP;
78.Menganalisis terkait penggunaan sebagian dana PNBP;
79.Menyusun rekomendasi terkait penggunaan sebagian dana PNBP;
80.Menganalisis dan menilai dampak kebijakan PNBP;
81.Menyusun konsep naskah akademik terkait peraturan perundangan di bidang PNBP;
82.Menganalisis dan melakukan assessment dampak kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP;
83.Menganalisis besaran target dan pagu penggunaan PNBP K/L dan BUN secara nasional
84.Menganalisis besaran revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
85.Menyusun rekomendasi usulan revisi target dan pagu penggunaan PNBP;
86.Menyusun rekomendasi atas hasil asessment penerimaan dalam RBA BLU;
87.Menganalisis besaran PNBP SDA;
88.Menyusun rekomendasi perhitungan PNBP SDA;
89.Menganalisis data realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);
90.Menyusun rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan di bidang PNBP;
91.Menganalisis piutang PNBP yang masih outstanding;
92.Menyusun rekomendasi terkait piutang yang masih outstanding;
93.Menganalisis penyelesaian kewajiban pemerintah yang masih outstanding;
94.Menyusun rekomendasi penyelesaian kewajiban pemerintah yang masih outstanding;
95.Membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang PNBP;
96.Menyusun konsep laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang PNBP;
97.Menyusun rekomendasi laporan hasil analisis perhitungan PNBP (self assessment);
98.Menyusun rekomendasi atas Laporan hasil analisis data terkait pelaksanaan pengelolaan PNBP;
99.Menganalisis tagihan kewajiban pemerintah sektor Migas, panas bumi, dan subsidi;
100.Menganalisis data terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas dan panas bumi;
101.Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/permasalahan kebijakan sistem penganggaran;
102.Menganalisis data hasil olahan kebijakan sistem penganggaran;
103.Menyusun rekomendasi laporan hasil analisis kebijakan sistem penganggaran;
104.Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/masalah terkait pelaksanaan Standar Biaya;
105.Menyusun rekomendasi atas usulan Standar Biaya;
106.Mengidentifikasi dan menginventarisasi data/ masalah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kinerja Penganggaran;
107.Menyusun rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi;
108.Menginventarisasi data/masalah penerapan sistem penganggaran;
109.Menyusun rekomendasi penerapan sistem penganggaran;
110.Menyusun rekomendasi atas kebijakan terkait penganggaran;
111.Mengidenfikasi dan menginventarisasi permasalahan implementasi kebijakan/ peraturan penganggaran;
112.Mengkaji peraturan yang mengalami kendala dan/atau permasalahan pada tataran implementasi;
113.Mendiseminasi laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan/peraturan kepada stakeholders;
114.Melaksanakan kajian awal terkait usulan besaran hak keuangan/remunerasi;
115.Melaksanakan assesmen terhadap pemangku jabatan yang diusulkan besaran hak keuangan/remunerasi;
116.Memberikan pembobotan terhadap hasil assesment bersama instansi/stakeholders terkait;
117.Melaksanakan kajian lanjutan terkait usulan besaran hak keuangan/remunerasi;
118.Menyusun rekomendasi besaran hak keuangan/remunerasi;
119.Menyusun laporan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi;
120.Mengidentifikasi masalah kajian pengembangan/tematik;
121.Menginventarisasi data terkait kajian tematik dan pengembangan;
122.Menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan;
123.Menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan;
124.Menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan;
125.Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran;
126.Menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran; dan
127.Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.
1.Menganalisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional per tema/bidang;
2.Menyusun rekomendasi tingkat 4 Laporan hasil analisis arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional;
3.Menguji parameter asumsi dasar ekonomi makro hasil exercise;
4.Menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter asumsi dasar ekonomi makro;
5.Menyusun proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN;
6.Menguji parameter perhitungan RAPBN hasil exercise;
7.Menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter proyeksi perhitungan (exercise) RAPBN dan usulan kebijakan;
8.Menyusun rekomendasi tingkat 4 hasil pengujian parameter penyusunan postur RAPBN;
9.Mengkaji dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro terhadap APBN berdasarkan perkembangan realisasi APBN;
10.Menyusun rekomendasi penyusunan RAPBN-P berdasarkan hasil kajian dampak kebijakan fiskal dan ekonomi makro terhadap APBN;
11.Menyusun rekomendasi tingkat 4 atas hasil pengujian data, bahan, dan parameter penyusunan KEM & PPKF;
12.Menyusun rekomendasi tingkat 4 Laporan hasil analisis kelengkapan materi dalam pasal-pasal dan kesesuaian dengan angka dalam RAPBN/RAPBN-P serta kebijakan strategis Pemerintah;
13.Menguji Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/ Model Dampak APBN;
14.Menyiapkan proposal pengembangan Model Perencanaan APBN/Model Fiskal/Model Dampak APBN;
15.Menyiapkan policy paper di bidang asumsi makro/pendapatan negara/belanja negara/ pembiayaan anggaran;
16.Menganalisis bahan penyusunan RAPBN/ RAPBN-P;
17.Melaksanakan analisis tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi;
18.Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis di bidang penganggaran;
19.Menyusun rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan PNBP;
20.Menyusun rekomendasi terkait kebijakan dispensasi pengelolaan PNBP;
21.Menyusun rekomendasi usulan target dan pagu Penggunaan PNBP secara nasional;
22.Menyusun rekomendasi perkiraan realisasi dan perkiraan realisasi PNBP (Outlook);
23.Menyusun rekomendasi penyelesaian kewajiban pemerintah sektor migas, panas bumi, dan subsidi;
24.Menyusun rekomendasi terkait pemindahbukuan PNBP sektor migas dan panas bumi;
25.Menganalisis data terkait kajian tematik dan pengembangan;
26.Menyusun rekomendasi kajian tematik dan pengembangan;
27.Menyusun bahan diseminasi kajian tematik dan pengembangan;
28.Menganalisis kebutuhan bimbingan teknis penganggaran; dan
29.Menyiapkan bahan bimbingan teknis penganggaran; dan
30.Melaksanakan bimbingan teknis penganggaran.