Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2010
- Nomor
- 65/PMK.03/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.141 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1413
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1415
(3); atau
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.141 6
www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1417
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Barang Kena Pajak yang Dikembalikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.141 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2010 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.1419 NOTA RETUR Nomor: .... (Atas Faktur Pajak Nomor: ....... Tanggal ........ ) Pembeli BKP Nama : Alamat : NPWP : Kepada Penjual Nama : Alamat : NPWP : No Urut Macam dan Jenis BKP Kuantum * Harga satuan menurut Faktur Pajak (Rp) Harga Jual BKP (Rp) Jumlah Harga Jual BKP yang dikembalikan PPN yang diminta kembali PPnBM yang diminta kembali ............................20.. (...................................) Lembar ke-1: untuk PKP Penjual Lembar ke-2: untuk Pembeli Lembar ke-3: untuk KPP tempat Pembeli terdaftar (dalam hal Pembeli bukan PKP) *) khusus untuk retur BKP tidak berwujud, kolom ini tidak perlu diisi. MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK. 03/2010 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN www.djpp.depkumham.go.id 2010, No.141 10 NOTA PEMBATALAN Nomor: .... (Atas Faktur Pajak Nomor: ....... Tanggal ........ ) Penerima JKP Nama : Alamat : NPWP : Kepada Pemberi JKP Nama : Alamat : NPWP : No Urut JKP yang dibatalkan Penggantian JKP (Rp) Jumlah Penggantian JKP yang dibatalkan PPN yang diminta kembali ............................20.. (...................................) Lembar ke-1: untuk PKP Pemberi JKP Lembar ke-2: untuk Penerima JKP Lembar ke-3: untuk KPP tempat Penerima JKP terdaftar (dalam hal Penerima JKP bukan PKP) MENTERI KEUANGAN, SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK. 03/2010 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen