Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2017
- Nomor
- 68/PMK.03/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pemb::tyaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAI\ TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 91/PMK. 03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Namer 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (Berita Negara RepL:.blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 671), diubah sebagai berikut:
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau www.jdih.kemenkeu.go.id menghapuskan Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:
1) pembetulan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa dimaksud disampaikan pada tahun 2015; dan 2) pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak dalam pembetulan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa dimaksud dilakukan pada tahun 2015 dan. sebelumnya;
1) SPT Tahunan di:naksud disampaikan pada tahun 2015; dan www.jdih.kemenkeu.go.id 2) pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dilakukan pada tahun 2015 dan sebelumnya; dan/atau
1) SPT Masa dimaksud disampaikan pada tahun 2015; dan 2) pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak tersebut dilakukan pada tahun 2015 dan sebelumnya.
atau www.jdih.kemenkeu.go.id
Pengurangan Sanksi Penghapusan Sanksi
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal SB Penandatanganan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusari Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (2) dan Pasal SA ayat (4) dapat dilakukan secara biasa atau tanda tangan elektronik, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Terhadap Surat Tagihan Pajak yang di:erbitkan kepada Wajib Pajak dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan sampai dengan terbit Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. S. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Terhadap Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang:
Indo:q,�sia Tahun 2015 Nomor 671) sehingga menjadi sebagaimaria tercantum dalam Lampiran yang merur:akan bagiap.tidak .. terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlakt.:_ pada tanggal diundangkan. j www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dala:n Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakc.rta pada tanggal 16 Mei 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HCK-JM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA RE?UBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 694 ementerian U\¥0NO � 997031001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 /PMK. 03I201 7 TENTANG PERUB.liliAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 91 /PMK.03 /2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK A. l. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITA:IUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK: Nomor Lampiran Hal ..... ......................................... (1) .............................................. (3) Permohonan Pengurangan atau Peng2:1apusan Sanksi Administrasi Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP .... ...................................... (4) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP Jabatan Alamat Nomor Telepon Bertindak selaku ...................................................... (5) ...................................................... (6) ...................................................... (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·................. (8) ...................................................... (9) Wajib Pajak D wakil dari Wajib Pajak ......................... (2) Nama ...................................................... (10) NPWP Alamat ............................. ......................... (11) ...................................................... (12) bersama ini mengajukan .permohonan pengurangan atau ?enghapusan sanksi administrasi yang -r:ercantum dalam Surat Tagihan ?ajak (STP): Nomor .................................................... (13) Tanggal .................................................... (14), sebagai akibat dar: (15) : D keterlambatar.. penyampaian SPT atas: • SPT : ..................... .............................. (16) • Tahun Pajak/Masa Pajak*) : ..................... .............................. (17) • Tanggal D pembetulan S?T atas: • SPT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (18); : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � .................. (19) • Tahun Pajak/Masa Pajak*) : ................................. .................. (20) ,J www.jdih.kemenkeu.go.id • Tanggal .................................................... (21) • Jumlah pembayaran pajak .................................................... (22) • Tanggal pembayaran pajak .................................................... (23) • Tempat pembayaran pajak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak atas: • SPT • Tahun Pajak/Masa Pajak*) • Jumlah pembayaran pajak • Tanggal pembayaran pajak • Tempat pembayaran pajak • NTPN : .................................................... (26) .................................................... (27) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (28) .................................................... (29) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (30) .................................................... (31) ; D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (32). Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (33) No. Jenis Dokumen Set/Lembar
Wajib Pajak/wakil*) ........................... (35) Keterangan:
I. www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURA.NGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBE:KITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJJl_K Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Diisi sesuai dengan penomoran surat \Vajib Pajak. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelaya:ian Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Diisi dengan nama Wajib Pajak baC.an apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (10) tidak perlu diisi. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (11) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib· Pajak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (12) tidak perlu diisi. 1 www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Nomor (28) Nomor (29) Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohcnan. Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan Dalam hal terdapat 1 (satu) dasar dikenakannya. sanksi administrasi maka 1 (satu) D yang diber: tanda X. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka lebih dari 1 (satu) D yang diberi tanda X. Diisi dengan jenis SPT yang disampaikan. Diisi dengan Tahun Pajak/ Masa Pajak*) dari SPT yang disampaikan. Diisi dengan tanggal penyampaian SPT sebagaioana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Diisi dengan jenis SPT yang dibetulkan. Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak*) dari SPTyang dibetulkan. Diisi dengan tanggal penyampaian SPT pembetulan sebagaimana tercantt:m dalam bukti penerimaan atau bukti pengirioan surat. Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutka:::i masing masing :;_Jembayaran. Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutka..1 masing masing :anggal pembayaran. Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing :empat pembayaran. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang :ercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pe:nbayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing :'..'JTPN. Diisi dengan jenis SPT yang disampaikan. Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak*) dari SPT yang disampaikan. Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing :;_Jembayaran. Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (30) Nomor (31) Nomor (32) Nomor (33) Nomor (34) Nomor (35) Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing mas:ng tanggal pembayaran. Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Pe::-sepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak . Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing mas:ng tempat pembayaran. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari . satu kali, sebutkan masing masing NTPN. Diisi dengan alasan lain yang ingin disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya: untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak dapat mencantumkan nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak yang telal: dikirimkan kepada Wajib Pajak terhadap permohonan yang pertama. Diisi dengan jenis dokumen dengan jumlah lembar masing masmg dokumen sebagai persyaratan yang harus dilampirkan. Surat pernyataan dibuat oleh \Vajib Pajak dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum dalam Nomor (5). www.jdih.kemenkeu.go.id A. 2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH WAJIB PAJAK DAN WA..-IB DILAMPIRKAN DALAM SURAT PERMOHCNAN WAJIB PAJAK: SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan :li bawah ini: Nama . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) NPWP . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (2) Jabatan .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) Alamat . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) Nomor Telepon . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) Bertindak selaku : D Wajib Pajak D wakil dari Wajib Pajak Nama NPWP Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . (8) Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan atau penghap:.J.san sanksi administrasi: Nomor : . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (9) Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10), dengan ini kami menyatakan bahwa (11) : D keterlambatan penyampaian SPT . . . . . . . . . . . . (12) Tahun Pajak/Masa Pajak*) . . . . . . . . . . . . (13) yang i<:ami sampaikan pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . (14); D pembetulan SPT . . . . . . . . . .. (15) Tahun Pajak/Masa Pajak*) . . .. . . . . . . . . (16) yang kami sampaikan tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . (17) dan kami telah melunasi kekurangan pembayaran pajak yang tercantum dalam SPT pembetulan sebesar . . . . . . . . . . . . . . (18) pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . (19) di . . . . . . . . . . . . . . . . .. (20) dengan NTPN . . . . . . .. . . . . .. . .. . (21); dan/atau*) D keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang tercantum dalam SPT . . . . . . . . . . . . (22) Tahun Pajak/Masa Pajak*) . . . . . . . . . . . . (23) sebesar . . . . . . . . . . . . .. (24) yang telah kami laksanakan pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . (25) di ....................... (26) dengan NTPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27), dilakukan karena kekl:ilafan atau bukan karena kesalahan kami. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ............. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . (28) Wajib Pajak/waki:*) Materai Rp6.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (29) Keterangan:
www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATA.L\N Urituk Wajib Pajak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Wajib Pajak badan, diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) \Vajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan jabatan wakil yang menan:latangani surat pernyataan. Dala:n hal surat pernyataan dibuat oleh Wajib Pajak orang pribe_di, Nomor (3) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nama Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (6) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Wajib Pajak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi, Nomor (8) tidak perlu diisi. Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak. Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak. Diisi pada D yang sesuai. Diisi dengan jenis SPT yang disampaikan. Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak*: dari SPT yang disampaikan. Diisi dengan tanggal penyampaian SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Diisi dengan jenis SPT yang dibetulkan. Diisi dengan Tahun Pajak/Masa Pajak*) dari SPTyang dibetulkan. Diisi dengan tanggal penyampaian pembetulan SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Diisi dengan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Dala:n hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing pembayaran. j www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Nomor (28) Nomor (29) Diisi der:gan tanggal dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing tanggal pembayaran. Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing tempat pembayaran. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing NTPN. Diisi der:gan jenis SPT yang disampaikan. Diisi der:gan Tahun Pajak/Masa Pajak*) dari pembayaran pajak. Diisi der:gan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Dalam t.al pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing pembayaran. Diisi der:gan tanggal dilakukannya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam t.al pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing tanggal pembayaran. Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing tempat pembayaran. Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing masing NTPN. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Diisi dengan nama dan tandatangan Wajib Pajak orang pribadi/ wakil Wajib Pajak badan di atas meterai. www.jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGUF.ANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Nomor Sifat Lampiran Hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) S-... .. . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . .... ... ..... .. (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Yth. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) Sehubungan dengan surat Saudara nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (?) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) yang diterima tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (11) yang diterbitkan terkait dengan (12): D keterlambatan penyampaian SPT; D penyam:Paian pembetulan SPT; dan/atau D keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, dengan ini disampaikan bahwa:
D D masih dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK. 03/2015 dan perubahannya. tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK. 03/2015 dan perubahannya. www.jdih.kemenkeu.go.id Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. a.n. DIREKTUR JEKDERAL PAJAK · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . · · · · · · . . . . . . (14) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (15) Tembusan:
www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURA_\JGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETTJLAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBA"!ARAN ATAU Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Keterangan: PENYETORAN PAJAK Diisi dengan nama unit kantor yang bersangk:.itan/menggunakan kepala surat unit kantor yang bersangkutan. Contoh: Kantor Wilayah DJP Bali Diisi dengan nomor surat. Diisi dengan tanggal surat. Diisi dengan sifat surat. Diisi dengan jumlah lampiran. Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajit Pajak. Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak. Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak. Diisi dengan dasar pengenaan sanksi administrasi. Dalam hal terdapat 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi ·administrasi maka 1 (satu) D yang diberi tanda X. Dala:n hal terdapat lebih dari 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka lebih dari 1 (satu) D yang diberi tanda X. Diisi dengan penjelasan singka,t ketentuan ya_---ig tidak terpenuhi. Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat. Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. ConL)h: Kepala KPP Pratama Denpasar Barat Beri tanda X pada D yang sesuai. J www.jdih.kemenkeu.go.id C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, KETERLAMBATANPEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) TENTANG PENGURANGAN/PENGl1APUSAN*) SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Menimbang Mengingat DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PE='JGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. PERTAMA KEDUA
Nama NP\:VP Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20). dengan perincian sebagai berikut: (21) Semula Dikurangkan/ Menjadi Uraian (Rp)/ Dihapuskan*) (Rp)/ (USD)*) (Rp)/ (USD)*) (USD)*) Pajak yang tidak/ kurang dibayar Sanksi Administrasi: 1 . Denda Pasal 7
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wa� ib Pajak. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Pajak. Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen. Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen. Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan. Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan. Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi. Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi. Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat JenC.eral Pajak yang berlaku. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPVvP) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak. Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dalam surat keputusan. j www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Khusus terhadap permohonan yang kedua maka kolom dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak diubah menjadi: Semula Dikurangkan/ Dikurangkan/ Menjadi Uraian (Rp)/ Dihapuskan*) Dihapuskan*) (Rp)/ (USD)*) (Pertama) (Kedua) (USD)*) (Rp)/(USD)*) (Rp)/(USD)*) Pajak yang tidak/ kurang dibayar Sanksi Administrasi:
Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak serta jumlah Sanksi Administrasi yang telah dikurangkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Permohonan Wajib Pajak yang telah diterbitkan terhadap Wajib Pajak sebelumnya. Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan atau dihapuskar:i dalam surat keputusan. Diisi dengan jumlah pajak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi. Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Tagihan Pajak. Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan. Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. j www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (25) Nomor (26) Keterangan : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandata:igani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh Diisi dengan na:na, NIP, dan tanda tangc..n pejabat yang menandatangani surat keputusan.
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak; - lembar ke-2 : untuk Kepala KPP penerbit ketetapan paja_;.c; lembar ke-3: untuk unit kantor penerbit surat keputusan; - lembar ke-4 : untuk Direktur .Jenderal Pajak. ) www.jdih.kemenkeu.go.id D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAH:JAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK SECARA JABATAN": KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTJSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) TENTANG PENGURANGA::J/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATA3 SURAT TAGIHAN PAJAK SECARA JABATAN Menimbang Mengingat DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERTAMA KEDUA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK SECARA JABATAN. Mengurangkan/Menghapus*) jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor . . . .. (12) tanggal . . . . . (13) , atas Wajib Pajak: Nama NPWP Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . (14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (16) dengan perincian sebagai berikut: (17) Uraian Sanksi Administrasi
KVP
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
Diisi dengan nama sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan nomor sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan tanggal sumber data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan nama unit kantor penerima data/informasi/surat usulan yang menjadi dasar pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan tanggal diterimanya sumber data/informasi/surat usulan di unit kantor yang melakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara )abatan. Diisi dengan nomor Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Pajak yang dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secar� jabatan. Diisi dengan nomor laporan penelitian pengurangan, atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secarajabatan. Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diberikan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atas Wajib Pajak yang diberikan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diberikan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi secara jabatan. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Keterangan Diisi dengan perhitungan sesuai dengan laporan hasil penelitian mengenai pengurangan atau penghai;usan Sanksi Administrasi secara jabatan. Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Tagihan PajE.k. Diisi dengan nama kota tempa-'- surat keputcsan diterbitkan. Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan. Diisi dengan jabatan pejabat yang menardatangani surat keputusan. Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh. Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menandatangani surat keputusan. *) Diisi dengan salah satu pilihan yang sesuE.i. U. Kementerian MENTERI KEUANGAN REPTJBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAVvTATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Menteri (Permen)