DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015

Nomor: 91/PMK.03/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melakukan pembinaan Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib terhadap Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan;
b.bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan .,./f ..,.,�/-" .r�,,.., .. ,. MEl\rJ Hll l<EUANCiAf\I HH'l.IBLB< lNDONlS!P,

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Admihistrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak;
1. 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTUi! !(LUi\f\lG1-'\N HH-'lJHLll\ INOONtS!f,

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Ketentuan Umum: dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahu:n 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2.Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3.SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
4.SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
5.Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
6.Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), ataU: Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan . Sanksi Administrasi dalam hal Sanksi Administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI f(tU/\N(iAN HEPUBUI< INDONE5!/\

Pasal 3

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Paj ak atau bukan karena ke salahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

a.keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Paj ak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Paj ak Desember 2014 dan sebelumnya; b . keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Paj ak 2014 dan sebelumnya; c . keterlambatan pembayaran atau penyetoran paj ak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Paj ak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau d . pembetulan yang dilakukan oleh Waj ib Paj ak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Paj ak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Paj ak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menj adi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Pasal 4

(1)Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Paj ak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Paj ak.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Paj ak; b . diaj ukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id MLNTFH! KEUANCAN HEPUBLll< !NDONFSI/\
2. c.ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
3. d.disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen berupa:
1. a.surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/ atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;
2. b.fotokopi SPT afau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
3. c.fotokopi bukti penerimaan atau bukti pehgiriman slirat yang dianggap sebagai bukti penetimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
4. d.fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana adtninistrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
5. e.fotokopi Surat Tagihan Pajak.
(4)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sanksi Adminifitrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
2. b.Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHi l<EUANCi/-\f\I HEPUBUK. !NDONESlJ\
(5)Dalam hal Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan SPM dan/ atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada a_yat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
(7)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.
(8)Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
(9)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlak� juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana d:lmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7) dengan meneliti:
1. a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3);
2. b.pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
3. c.pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEnl l<EW\NGAl\I HEPUGL!K lNDONE51/\
(2)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal . 4 ayat (3), · ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), clan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jencleral Pajak menerbitkan:
1. a.Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; atau
2. b.Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
(3)Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana climaksucl pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jencleral Pajak clengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sanksi Adrriinistrasi yang terq:mtum clalam Surat Tagihan Pajak belum clibayar oleh Wajib Pajak; dan
2. b.jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak.
(4)Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jencleral Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sanksi Administrasi yang tercantum Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian Wajib Pajak; clan dalam oleh
2. b.. jumlah Sanksi Aclministrasi yang clikurangkan adalah. sebesar sisa Sanksi Aclministrasi yang belum clibayar oleh Wajib Pajak.
(5)Surat KeputUsan Penghapusan Sanksi Admipistrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Aclministrasi sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) cliterbitkan oleh Direktur Jencleral Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTl:HI l<EU/\NGAN HEPUBL!f\ ll\IDOl\IES!/\
(6)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan/atau ketentuan sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 3, permohonan Wajib Pajak dikembalikan .
(7)Terhadap permohonan Wajib Paj ak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (3), Wajib Paj ak dapat mengaj ukan permohonan kem bali.
(8)Terhadap permohonan Wajib Paj ak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (4), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
(9)Apabila j angka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan · Wajib · Paj ak sebagaimana dirriaksud pada ayat (6), permohona:n tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diaj ukan oleh Wajib Paj ak.

Pasal 6

Terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Waj ib Pajak sehubungah dengan adanya:

a.penyampaian SPT Tahunan Pajak · Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2 014 dan sebelumnya;
b.keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran paj ak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2 014 dan sebelumnya; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EU/\NC:iAN f\EPUB! If< INDONLSl/1 c . keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Paj ak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Paj ak Desember 2 014 dan sebelumnya; dan/atau d . pembetulan yang dilakukan oleh Waj ib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Paj ak 2 014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Paj ak Desember 2 014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang paj ak menj adi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2 015 , tindakan penagihan paj ak atas Surat Tagihan Paj ak tersebut ditangguhkan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (7).

Pasal 7

Dokumen berupa:

a.Permohonan pengurangan afa.u penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pas al 4 ayat (7);
b.Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7); c . Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b , dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan I\:fenteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2015 .. r MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S.BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Mei 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H.LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 671 GIA NIP 1 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 /PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN . SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK MLN I EH! !<[U/\f\IC�AN flEPUHl II\ INPONLS!r'\ A. l. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN , . PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN , DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK: Norn or Lampiran Hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · (3) Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Yth . Direktur Jenderal Paj ak u . b . Kepala KPP . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . (4) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP Jabatan Alam at Nomor Telepon Bertindak selaku . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . � · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) D Waj ib Paj ak D Wakil dari Wajib Paj ak Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) NPWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 ) Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2) bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Paj ak (STP) : Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . ( 1 3) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) , sebagai akibat dari ( 1 5) : D keterlambatan penyampaian SPT atas : • SPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6) • Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 7) • Tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8) ; www.jdih.kemenkeu.go.id D pembetulan SPT atas : MEN!'EHi KEUANGAN lff PUBl.11< lf\JDOf\lE'.)11\ • SPT . ..... . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . ......... . ( 1 9) • Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) • Tanggal • Jumlah pembayaran pajak • Tanggal pem bayaran paj ak • Tempat penibayaran pajak • NTPN D keterlambatan pembayaran paj ak atas : D • SPT • Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) • Jumlah pembayaran paj ak • Tanggal pembayaran paj ak • Tempat pembayaran paj ak • NTPN Sebagai kelengkapan permohonan , terlampir disampaikan : (33) No. Jenis Dokumen Set/Lem bar 1 Surat Pernyataan (34) . .. lembar 2 Fotokopi SPT /print-out SPT berbentuk dokumen 1 (satu) set elektronik 3 Fotokopi bukti penerimaan / bukti pengiriman surat 1 (satu) lembar 4 Fotokopi Surat Seto ran Paj ak atau saran a ... lembar administrasi lain yang disamakan dengan Surat Seto ran Pajak 5 Fotokopi Surat Tagihan Pajak 1 (satu) lembar Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Waj ib Paj ak/wakil*)

(20)(2 1 ) (2 2 )
(23)(2 4) (2 5);
(26)(2 7)
(28)
(29)
(30)(3 1 ) ; (32 ). ..................................... (35) Keterangan : 1 . Beri tanda X pada D yang sesuai.

2.*) Diisi dengan pilihan yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANCiAN HEPUHLll< INDONESIJ\ PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ' PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Nomor ( 1 ) Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak. Nomor (2) Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Paj ak. Nomor (4) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Paj�k tempat Waj ib Paj ak terdaftar dan/atau tern pat Pengusaha Kena Paj ak dikukuhkan. Nomor (5) Un.tuk Wajib Paj ak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Paj ak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Waj ib Pajak badan, diisi dengan nama wakil · yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Nomor (6) Diisi dengan Nomor Pokok Waj ib Paj ak (NPWP) Wajib Paj ak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Nomor (7) Diisi dengan j abatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Paj ak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. Nomor (8) Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak/wakil yang inenandatangani surat permohonan. Nomor (9) Diisi dengan nomor telepon Waj ip Paj ak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Nomor ( 1 0) Diisi dengan nama Wajib Paj ak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Paj ak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi, Nomor ( 1 0) tidak perlu diisi. Nomor ( 1 1 ) Diisi dengan NPWP Waj ib Paj ak badan apabila permohonan disampaikan oleh Waj ib Paj ak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi , Nomor ( 1 1 ) tidak perlu diisi. Nomor ( 1 2) Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Paj ak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi , Nomor ( 1 2) tidak perlu diisi. · Nomor ( 1 3) Diisi dengan nomor Surat Tagihan Paj ak yang diajukan permohonan. Nomor (14) Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Paj ak yang diajukan permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor ( 1 5) Nomor ( 1 6) Nomor ( 1 7) Nomor ( 1 8) Nomor ( 1 9) MEf\lTEH! !<EUJ\NGJ\N HEPUBLll< !NDONt:S!A Dalam hal terfa J at 1 ( satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka 1 (satu) yang diberi tanda X. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka lebih dari 1 (satu) D yang diberi tanda X. Diisi dengan j enis SPT yang disampaikan . Diisi dengan Tahun Paj ak/ Masa Paj ak*) dari SPT yang disampaikan. Diisi dengan tanggal penyampaian SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengirimari surat. Diisi dengan jenis SPT yang dibetulkan . Nomor (20) Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) dari SPT yang dibetulkan. Nomor (2 1 ) Diisi dengan tanggal penyampaian SPT pembetulan sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Nomor (22) Diisi dengan jumlah paj ak yang telah dibayar oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran. Nomor (23) Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran paj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal pembayaran. Nomor (24) Diisi dengan nama Bank Persepsi/Po s Persepsi/Bank D evisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran p aj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran. Nomor (2 5) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Paj ak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Paj ak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN. Nomor (26) Diisi dengan j enis SPT yang disampaikan. Nomor (27) Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Pajak*) dari SPT yang disampaikan. Nomor (28) Diisi dengan jumlah paj ak yang telah dibayar oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran. Nomor (29) Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran p aj ak oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal pembayaran. www.jdih.kemenkeu.go.id i'v'H:NTEH! 1<.bU/\NG/\N HEPUBLlf< lf\JDONLSU:\ Nornor (30) Diisi dengan narna Bank Persepsi/Po s Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing ternpat pernbayaran paj ak oleh Wajib Paj ak . Dalarn hal pernbayaran lebih dari satu kali, sebutkan rnasing-rnasing ternpat pernbayaran . Nornor (3 1 ) Diisi dengan Nornor Transaksi Penerirnaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercanturn dalarn Surat Setoran Paj ak (S SP) atau sarana adrninistrasi lain yang disarnakan dengan Surat Setoran Paj ak sebagai bukti pernbayaran paj ak oleh Waj ib Paj ak.· Dalarn hal pernbayaran lebih dari satu kali, sebutkan rnasing-rnasing NTPN. . Nornor (32) Diisi dengan alasan lain yang ingin disarnpaikan .oleh Wajib Paj ak rnisalnya: untuk perrnohonan yang kedua, Wajib Pajak dapat rnencanturnkan nornor keputusan Direktur Jenderal Paj ak yang telah dikirirnkan kepada Wajib Paj ak terhadap perrnohonan yang pertarna. Nornor (33) Diisi dengan j enis dokurnen dengan jurnlah lernbar rnasing-rnasing dokurnen sebagai persyaratan yang harus dilarnpirkan . Nornor (34) Surat pernyataan dibuat oleh Waj ib Paj ak sesuai dengan contoh format sebagairnana terlarnpir pada larnpiran Peraturan Menteri ini. Nornor (35) Diisi dengan narna dan tanda tangan pernohon sebagaiinana tercanturn dalarn Nornor (5) . www.jdih.kemenkeu.go.id MEN ITFll l\EUANGAN f{EPUBUI<. INDONESIA A.2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH WAJIB PAJAK DAN WAJIB DILAMPIRKAN DALAM SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK: SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NPWP Jabatan Alam at Nom or Telepon Bertindak selaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .• ... ............ .... ........ ....... ( 1) ....................................................... (2) .................. ... ........... .......... .. . ......... (3) . . . . · · · · · · · · · · · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... ...... (4) ............................... ; ...................... (5) D Waj ib Paj ak D Wakil dari Wajib Paj ak Nama ...................................................... (6) NPWP .............. .. ....... ... ... . ............. ... . . ..... . (7) Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (8) Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi : Nomor : ...................................................... (9) Tanggal : ...... .. . . ... . .. ... ... . .............. ....... ....... ... ( 1 0) , dengan ini kami menyatakan bahwa ( 1 1 ) : D keterlambatan penyampaian SPT ............ ( 1 2) Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) ... ......... ( 1 3) yang kami s�m paikan pada tanggal ................. ( 1 4) ; D pembetulan SPT .. . . ..... ... ( 1 5) Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) ............ ( 1 6) yang kami sampaikan tanggal ... . ............. ( 1 7) dan kami telah melunasi kekurangan pembayaran paj ak yang tercantum dalam SPT pembetulan sebesar . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8) pada tanggal ................ ( 1 9) di ................... (20) dengan NTPN .................. (2 1 ); dan/atau*) D keterlambatan pembayaran paj ak yang tercantum dalam SPT ... . ... . .. . . (2 2 ) Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) .. ... . ...... (23) sebesar .............. ( 2 4 ) yang telah kami laksanakan pada tanggal ....... ....... (25) di ....................... (26) dengan NTPN .................. (27) , dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan kami. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (28) Wajib Paj ak/wakil*) Materai Rp6.000,00 ............................... (29) Keterangan : 1 . Beri tanda X pada D yang sesuai.
2.*) Diisi dengan pilihan yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor ( 1 ) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 1 0) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2) Nomor ( 1 3) Nomor ( 1 4) Nomor (15) Nomor ( 1 6) Nomor ( 1 7) Nomor (18) fV1[!\l'rFH! l<EU/\NGf!..1\! HEPUBt I!< !NDONE:�IJ\ PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN Untuk Wajib Paj ak orang pribadi , diisi dengan nama Wajib Paj ak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Waj ib Paj ak badan , diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Diisi dengan Nomor Pokok Waj ib Paj ak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan j abatan wa.kil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal surat pernyataan dibuat oleh Waj ib Paj ak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nomor telepon Wajib Paj ak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nama Waj ib Paj ak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi, Nomor (6) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. . Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Waj ib Pajak orang pribadi, Nomor (8) tidak perlu diisi. Diisi dengan nomor STP. Diisi dengan tanggal STP. Diisi pada D yang sesuai. Diisi dengan j enis SPT yang disampaikan. Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) dari SPT yang disampaikan. Diisi dengan tanggal penyampaian SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Diisi dengan j enis SPT yang dibetulkan. Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) dari SPT yang dibetulkan. Diisi dengan tanggal penyampaian pembetulan SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Diisi dengan jumlah paj ak yang telah dibayar oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran. www.jdih.kemenkeu.go.id fvll:NI f:H! t\EUl\f\!Ci/\N HEPl Jl31 I!< lfiJOONES!A Nomor ( 1 9) Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran paj ak oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali , sebutkan masing-masing tanggal pembayaran . Nomor (20) Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran paj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran. Nomor (2 1 ) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Paj ak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Paj ak sebagai bukti pembayaran paj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN. Nomor (2 2) Diisi dengan j enis SPT yang disampaikan. Nomor (23) Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) dari pembayaran paj ak. Nomor (24) Diisi dengan jumlah paj ak yang telah dibayar oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran. Nomor (25) Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran paj ak oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal pembayaran. Nomor (26) Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran paj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran. Nomor (2 7) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Paj ak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Paj ak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Paj ak. . Nomor (28) Nomor (29) Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Diisi dengan nama dan tandatangan Wajib Paj ak orang pribadi/ wakil Wajib Paj ak badan di atas meterai. www.jdih.kemenkeu.go.id fVlLNi fHI l<EU/\NG/\N HEPUHUK !l\IUOf\l[SIA B . CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Nomor Sifat Lampiran Hal .. . . . . ....... . . . . . . ..... .......... ..... .. ( 1 ) S-...... ..... . .... . . .. ....... ... .. (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . (4) . . . . . • .• . . . . . ......... . ..... . . . .. ... (5) Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Yth ... .......... . ........ ......... . . ....................................... (6) ... . . . .... . ... ... . ...... . ... . . (3) Sehubungan dengan surat Saudara nomor .. . ... . ........ . . . .. . (7) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) yang diterima tanggal . . ... . . . .... ...... . . . (9) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Paj ak nomor ... ................ . ( 1 0) tanggal ....... ..... . ....... ( 1 1 ) yang diterbitkan terkait dengan ( 1 2): D ketelambatan penyampaian SPT; D penyampaian pembetulan SPT; dan/ atau D keterlambatan pembayaran paj ak, dengan ini disampaikan bahwa: 1 . Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3/Pasal 4 ayat (2)/ Pasal 4 ayat (3)/Pasal 4 ayat (4)*) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/20 1 5 , dengan penj elasan sebagai berikut:

a..... ... . ....... ....... ; b . . ........ . . ...... ... . . ; c . .. . ... . ... . . ...... dst. ( 1 3) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI KEU/\f\JGAN HEPUBLlf( lf\JDOl\IE51A 2 . Sehubungan dengan hal tersebut di atas , permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara: D masih dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK. 03/20 1 5 . D tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. /PMK. 03/20 1 5 . Atas perhatian dan kerj asama Saudara diucapkan terima kasih . a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) Tembusan : 1 . Direktur Jenderal Paj ak 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6) Keterangan : 1 . Beri tanda X pada D yang sesuai . 2 . *) Diisi dengan pilihan yang sesuai . www.jdih.kemenkeu.go.id I'v'IEl\!TCHI l<H.l/\NC1AN !ff PUBUI< lf\JDONfSI/\ - 1 1 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Nomor ( 1 ) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 1 0) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2) Nomor ( 1 3) Nomor ( 1 4) Nomor ( 1 5) Nomor ( 1 6) Keterangan: Diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan/menggunakan kepala surat unit kantor yang bersangkutan . Contoh : Kantor Wilayah DJP Bali Diisi dengan nomor surat. Diisi dengan tanggal surat. Diisi dengan sifat surat. Diisi dengan jumlah lampiran . Diisi dengan nama dan alamat Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor surat permohonan Waj ib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Waj ib Paja.k. Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor Surat Tagihan Paj ak. Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Paj ak. Diisi dengan dasar pengenaan sanksi administrasi . Dalam hal terla J at 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka 1 (satu) yang diberi tanda X. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka lebih dari 1 (satu) D yang diberi tanda X. Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi. Diisi dengan j abatan pej abat yang menandatangani surat . Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pej abat yang menandatangani surat. Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Paj ak tempat Waj ib Paj ak terdaftar dan/ atau tern pat Pengusaha Kena Paj ak dikukuhkan . Contoh : Kepala KPP Pratama Denpasar Barat Beri tanda X pada D yang sesuai . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI !<EUJ\NGAN. HEPUBL!I< lf\IDONE:SIA - 1 2 - C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN , PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- .......................... ( 1 ) TENTANG . PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Menimbang Mengingat DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
a.bahwa berdasa:rkan surat permohonan Waj ib Paj ak atas nama ................ (2) nomor.............. (3) tanggal .......... .. (4) yang diterima. oleh ......... � ... (5) tanggal .............. (6) berda.sarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor . .... . . .. ... (7) tanggal ........... (8) tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Paj ak nomor ...........(9) tanggal ................ ( 1 0);
b.bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor ...... ( 1 1 ) tanggal ......... ( 1 2); c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Paj ak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Paj ak karena Permohonan Waj ib Paj ak; 1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
1. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/20 1 5 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian ·Surat Pemberitahuan , Pembetulan Surat Pemberitahuan , Dan Keterlambatan Pembayaran Atau . Penyetoran Paj ak;
2. 3........................................; ( 1 3) www.jdih.kemenkeu.go.id M E NTEH I !<E UJ-\ f\J G A i'J H E P U P. Ll l\ I N DO N E S l A MEMUTUS KAN : Menetapkan : KEPUTlJSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERTAMA KE DUA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 1 . Mengabulkan/Menolak*) permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Paj ak dalam suratnya nomor . : .................. ( 1 4) tanggal . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) .
3. 2.Menghapuskan/Menghapuskan / Mempertahankan *) jumlah Sanksi Administrasi dalain Surat Tagihan Paj ak nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6) tanggal . .. . . . .. . ... . . . . . . . . ( 1 7) , atas Wajib Paj ak: Nama NPWP Alam at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ( 1 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 9) ............ , .............. (20). dengan perincian sebagai berikut: (2 1 ) Uraian Semula . Dikurap.gkan/ Menj adi (Rp) I (USD) *) Dihapuskan*) (Rp) / (USD) *) (Rp) I (USD) *) Pajak yang tidak/ kurang dibavar Sanksi Administrasi:
4. 1.Denda Pasal 7 2 . Bunga Pasal 8 (2) atau Pasal 8 (2a)
5. 3.Bunga Pasal 9(2a) atau 9(2b) 4 . Denda Pasal 1 4 (4) Jumlah yang masih harus dibavar Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dst. (2 2) Ditetapkan di . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . (2 3) . pada tanggal ........................ (24) a . n . DlREKTUR JENDERAL PAJAK . . ·.. . . � . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . (2 5) NIP . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (26) www.jdih.kemenkeu.go.id M E NTrnl l<EUA NGAN HEPU B LI K I N DO N E S l A - 1 4 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN , PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Nomor ( 1 ) Nomor (2) dan ( 1 8) Nomor (3) dan ( 1 4) Nomor (4) dan ( 1 5) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) dan ( 1 6) Nomor 1 0) dan ( 1 7) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2 ) Nomor ( 1 3) Nomor ( 1 9) Nomor (2 0) Nomor (21) Diisi dengan nomor keputusan . Diisi dengan nama Wajib Paj ak yang mengajukan permohonan . Diisi dengan nomor surat permohonan Waj ib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Paj ak yang menerima surat permohonan Waj ib Paj ak. · Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Paj ak. Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen . Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen . Diisi dengan nomor Surat Tagihan Paj ak yang diaj ukan permohonan . Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Paj ak yang diajukan permohonan . Diisi dengan nomor laporan · penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi . Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapu san · sanksi administrasi . Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Paj ak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Paj ak kepada Para Pej abat di Lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak yang berlaku . Diisi dengan Nomor Pokok Waj ib Paj ak (NPWP) Waj ib Paj ak yang mengajukan permohonan . Diisi dengan alamat Wajib Paj ak. Diisi dengan . jumlah paj ak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam STP. Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dihapu skan . dalam Keputusan Direktur Jenderal Paj ak ini . Diisi dengan jumlah paj ak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi , dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (22) Nomor (23} Nomor (24) Nomor (25) f1t1ENT E H I l<EU/\ N G A N R F F' U B Ll l\ l f\J DO N E S ! A - 1 5 - dalam surat keputusan . Khusus terhadap permohonan yang kedua maka kolom dalam keputusan Direktur Jenderal Paj ak diubah menj adi : Uraian Semula Dikurangkan/ Dikurangkan/ Menj adi (Rp) / (USD)*) Dihapuskan*) Dihapuskan*) (Rp) / (USD) *) (Pertama) (Kedua) (Rpl / IUSDl*l (Rp) / (USD) *) Paj ak yang tidak/ kurang dibayar Sanksi Administrasi: 1 . Denda

Pasal 7

2 . Bunga Pas al 8 (2) atau Pasal 8 (2a) 3 . Bunga Pasal 9 (2a) atau 9 (2b) 4 . Denda Pasal 1 4 (4) Jumlah yang masih harus dibayar Kolom tersebut di atas diisi dengan ketentuan sebagai berikut: Diisi dengan jumlah paj ak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi , dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam STP serta j umlah S anksi Administrasi yang telah dikurangkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Paj ak karena Permohonan Waj ib Paj ak yang telah diterbitkan terhadap Waj ib Paj ak sebelumnya. Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dikurangkan atau dihapuskan dalam · surat keputusan . Diisi dengan jumlah paj ak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang . masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi . Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan , termasuk untuk Waj ib Paj ak, Direktur Jenderal Paj ak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan, dan Kepala Kantor Pelayanan Paj ak penerbit surat ketetapan paj ak. Diisi dengan nama kota tempat surat keputu san diterbitkan . Diisi dengan tanggal surat keputu san diterbitkan . Diisi dengan j abatan pej abat yang menandatangani surat keputusan . Contoh: Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 6 - Nomor (26) Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pej abat yang menandat . angani surat keputu san . Keterangan : 1 . *) Diisi dengan pilihan yang sesuai. 2 . Surat keputusan dibuat/dicetak dalam 4 (empat) rangkap , dengan peruntukan sebagai berikut: - lembar ke- 1 : untuk Wajib Paj ak; - lembar ke-2 : untuk Kepala KPP penerbit ketetapan paj ak; - lembar ke-3 : untuk unit kantor penerbit surat keputu san ; - lembar ke-4 : untuk Direktur Jenderal Paj ak. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melakukan pembinaan Wajib Pajak dan untuk mendorong Wajib terhadap Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat, diperlukan adanya instrumen kebijakan di bidang perpajakan;
b.bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan .,./f ..,.,�/-" .r�,,.., .. ,. MEl\rJ Hll l<EUANCiAf\I HH'l.IBLB< lNDONlS!P,

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Admihistrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak;
1. 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. 2.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTUi! !(LUi\f\lG1-'\N HH-'lJHLll\ INOONtS!f,

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Ketentuan Umum: dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahu:n 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2.Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3.SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
4.SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
5.Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
6.Sanksi Administrasi adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), ataU: Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

Pasal 2

Pasal 3

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Paj ak atau bukan karena ke salahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

a.keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Paj ak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Paj ak Desember 2014 dan sebelumnya; b . keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Paj ak 2014 dan sebelumnya; c . keterlambatan pembayaran atau penyetoran paj ak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Paj ak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau d . pembetulan yang dilakukan oleh Waj ib Paj ak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Paj ak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Paj ak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menj adi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Pasal 4

(1)Dalam rangka mendapatkan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wajib Paj ak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Paj ak.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Paj ak; b . diaj ukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id MLNTFH! KEUANCAN HEPUBLll< !NDONFSI/\
2. c.ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
3. d.disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen berupa:
1. a.surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/ atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;
2. b.fotokopi SPT afau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
3. c.fotokopi bukti penerimaan atau bukti pehgiriman slirat yang dianggap sebagai bukti penetimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
4. d.fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana adtninistrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
5. e.fotokopi Surat Tagihan Pajak.
(4)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sanksi Adminifitrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
2. b.Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHi l<EUANCi/-\f\I HEPUBUK. !NDONESlJ\
(5)Dalam hal Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak telah diperhitungkan dengan kelebihan pembayaran pajak, yang dilakukan melalui potongan SPM dan/ atau transfer pembayaran, Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak dianggap belum dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada a_yat (1) dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
(7)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan setelah surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.
(8)Permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.
(9)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlak� juga untuk permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang kedua.

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak sebagaimana d:lmaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7) dengan meneliti:
1. a.pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3);
2. b.pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
3. c.pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEnl l<EW\NGAl\I HEPUGL!K lNDONE51/\
(2)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal . 4 ayat (3), · ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), clan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jencleral Pajak menerbitkan:
1. a.Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; atau
2. b.Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
(3)Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana climaksucl pada ayat (2) huruf a diterbitkan oleh Direktur Jencleral Pajak clengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sanksi Adrriinistrasi yang terq:mtum clalam Surat Tagihan Pajak belum clibayar oleh Wajib Pajak; dan
2. b.jumlah Sanksi Administrasi yang dihapuskan adalah sebesar jumlah Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak.
(4)Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Direktur Jencleral Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sanksi Administrasi yang tercantum Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian Wajib Pajak; clan dalam oleh
2. b.. jumlah Sanksi Aclministrasi yang clikurangkan adalah. sebesar sisa Sanksi Aclministrasi yang belum clibayar oleh Wajib Pajak.
(5)Surat KeputUsan Penghapusan Sanksi Admipistrasi atau Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Aclministrasi sebagaimana dimaksucl pacla ayat (2) cliterbitkan oleh Direktur Jencleral Pajak paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTl:HI l<EU/\NGAN HEPUBL!f\ ll\IDOl\IES!/\
(6)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyimpulkan bahwa permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dan/atau ketentuan sebagaimana . dimaksud dalam Pasal 3, permohonan Wajib Pajak dikembalikan .
(7)Terhadap permohonan Wajib Paj ak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (3), Wajib Paj ak dapat mengaj ukan permohonan kem bali.
(8)Terhadap permohonan Wajib Paj ak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (4), Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
(9)Apabila j angka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan atau tidak mengembalikan permohonan · Wajib · Paj ak sebagaimana dirriaksud pada ayat (6), permohona:n tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diaj ukan oleh Wajib Paj ak.

Pasal 6

Terhadap Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan kepada Waj ib Pajak sehubungah dengan adanya:

a.penyampaian SPT Tahunan Pajak · Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2 014 dan sebelumnya;
b.keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran paj ak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2 014 dan sebelumnya; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EU/\NC:iAN f\EPUB! If< INDONLSl/1 c . keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Paj ak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Paj ak Desember 2 014 dan sebelumnya; dan/atau d . pembetulan yang dilakukan oleh Waj ib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Paj ak Penghasilan untuk Tahun Paj ak 2 014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Paj ak Desember 2 014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang paj ak menj adi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2 015 , tindakan penagihan paj ak atas Surat Tagihan Paj ak tersebut ditangguhkan apabila Wajib Pajak menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (7).

Pasal 7

Dokumen berupa:

a.Permohonan pengurangan afa.u penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pas al 4 ayat (7);
b.Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7); c . Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b , dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(20)(2 1 ) (2 2 )
(23)(2 4) (2 5);
(26)(2 7)
(28)
(29)
(30)(3 1 ) ; (32 ). ..................................... (35) Keterangan : 1 . Beri tanda X pada D yang sesuai.

2.*) Diisi dengan pilihan yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANCiAN HEPUHLll< INDONESIJ\ PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ' PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Nomor ( 1 ) Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak. Nomor (2) Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan Wajib Paj ak. Nomor (4) Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Paj�k tempat Waj ib Paj ak terdaftar dan/atau tern pat Pengusaha Kena Paj ak dikukuhkan. Nomor (5) Un.tuk Wajib Paj ak orang pribadi, diisi dengan nama Wajib Paj ak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Waj ib Pajak badan, diisi dengan nama wakil · yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Nomor (6) Diisi dengan Nomor Pokok Waj ib Paj ak (NPWP) Wajib Paj ak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Nomor (7) Diisi dengan j abatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Paj ak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. Nomor (8) Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak/wakil yang inenandatangani surat permohonan. Nomor (9) Diisi dengan nomor telepon Waj ip Paj ak/wakil yang menandatangani surat permohonan. Nomor ( 1 0) Diisi dengan nama Wajib Paj ak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Paj ak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi, Nomor ( 1 0) tidak perlu diisi. Nomor ( 1 1 ) Diisi dengan NPWP Waj ib Paj ak badan apabila permohonan disampaikan oleh Waj ib Paj ak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi , Nomor ( 1 1 ) tidak perlu diisi. Nomor ( 1 2) Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak badan apabila permohonan disampaikan oleh Wajib Paj ak badan. Dalam hal permohonan disampaikan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi , Nomor ( 1 2) tidak perlu diisi. · Nomor ( 1 3) Diisi dengan nomor Surat Tagihan Paj ak yang diajukan permohonan. Nomor (14) Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Paj ak yang diajukan permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor ( 1 5) Nomor ( 1 6) Nomor ( 1 7) Nomor ( 1 8) Nomor ( 1 9) MEf\lTEH! !<EUJ\NGJ\N HEPUBLll< !NDONt:S!A Dalam hal terfa J at 1 ( satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka 1 (satu) yang diberi tanda X. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka lebih dari 1 (satu) D yang diberi tanda X. Diisi dengan j enis SPT yang disampaikan . Diisi dengan Tahun Paj ak/ Masa Paj ak*) dari SPT yang disampaikan. Diisi dengan tanggal penyampaian SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengirimari surat. Diisi dengan jenis SPT yang dibetulkan . Nomor (20) Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) dari SPT yang dibetulkan. Nomor (2 1 ) Diisi dengan tanggal penyampaian SPT pembetulan sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Nomor (22) Diisi dengan jumlah paj ak yang telah dibayar oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran. Nomor (23) Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran paj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal pembayaran. Nomor (24) Diisi dengan nama Bank Persepsi/Po s Persepsi/Bank D evisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran p aj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran. Nomor (2 5) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Paj ak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Paj ak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN. Nomor (26) Diisi dengan j enis SPT yang disampaikan. Nomor (27) Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Pajak*) dari SPT yang disampaikan. Nomor (28) Diisi dengan jumlah paj ak yang telah dibayar oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran. Nomor (29) Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran p aj ak oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal pembayaran. www.jdih.kemenkeu.go.id i'v'H:NTEH! 1<.bU/\NG/\N HEPUBLlf< lf\JDONLSU:\ Nornor (30) Diisi dengan narna Bank Persepsi/Po s Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing ternpat pernbayaran paj ak oleh Wajib Paj ak . Dalarn hal pernbayaran lebih dari satu kali, sebutkan rnasing-rnasing ternpat pernbayaran . Nornor (3 1 ) Diisi dengan Nornor Transaksi Penerirnaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercanturn dalarn Surat Setoran Paj ak (S SP) atau sarana adrninistrasi lain yang disarnakan dengan Surat Setoran Paj ak sebagai bukti pernbayaran paj ak oleh Waj ib Paj ak.· Dalarn hal pernbayaran lebih dari satu kali, sebutkan rnasing-rnasing NTPN. . Nornor (32) Diisi dengan alasan lain yang ingin disarnpaikan .oleh Wajib Paj ak rnisalnya: untuk perrnohonan yang kedua, Wajib Pajak dapat rnencanturnkan nornor keputusan Direktur Jenderal Paj ak yang telah dikirirnkan kepada Wajib Paj ak terhadap perrnohonan yang pertarna. Nornor (33) Diisi dengan j enis dokurnen dengan jurnlah lernbar rnasing-rnasing dokurnen sebagai persyaratan yang harus dilarnpirkan . Nornor (34) Surat pernyataan dibuat oleh Waj ib Paj ak sesuai dengan contoh format sebagairnana terlarnpir pada larnpiran Peraturan Menteri ini. Nornor (35) Diisi dengan narna dan tanda tangan pernohon sebagaiinana tercanturn dalarn Nornor (5) . www.jdih.kemenkeu.go.id MEN ITFll l\EUANGAN f{EPUBUI<. INDONESIA A.2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH WAJIB PAJAK DAN WAJIB DILAMPIRKAN DALAM SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK: SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NPWP Jabatan Alam at Nom or Telepon Bertindak selaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .• ... ............ .... ........ ....... ( 1) ....................................................... (2) .................. ... ........... .......... .. . ......... (3) . . . . · · · · · · · · · · · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... ...... (4) ............................... ; ...................... (5) D Waj ib Paj ak D Wakil dari Wajib Paj ak Nama ...................................................... (6) NPWP .............. .. ....... ... ... . ............. ... . . ..... . (7) Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (8) Sehubungan dengan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi : Nomor : ...................................................... (9) Tanggal : ...... .. . . ... . .. ... ... . .............. ....... ....... ... ( 1 0) , dengan ini kami menyatakan bahwa ( 1 1 ) : D keterlambatan penyampaian SPT ............ ( 1 2) Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) ... ......... ( 1 3) yang kami s�m paikan pada tanggal ................. ( 1 4) ; D pembetulan SPT .. . . ..... ... ( 1 5) Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) ............ ( 1 6) yang kami sampaikan tanggal ... . ............. ( 1 7) dan kami telah melunasi kekurangan pembayaran paj ak yang tercantum dalam SPT pembetulan sebesar . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8) pada tanggal ................ ( 1 9) di ................... (20) dengan NTPN .................. (2 1 ); dan/atau*) D keterlambatan pembayaran paj ak yang tercantum dalam SPT ... . ... . .. . . (2 2 ) Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) .. ... . ...... (23) sebesar .............. ( 2 4 ) yang telah kami laksanakan pada tanggal ....... ....... (25) di ....................... (26) dengan NTPN .................. (27) , dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan kami. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . (28) Wajib Paj ak/wakil*) Materai Rp6.000,00 ............................... (29) Keterangan : 1 . Beri tanda X pada D yang sesuai.
2.*) Diisi dengan pilihan yang sesuai. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor ( 1 ) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 1 0) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2) Nomor ( 1 3) Nomor ( 1 4) Nomor (15) Nomor ( 1 6) Nomor ( 1 7) Nomor (18) fV1[!\l'rFH! l<EU/\NGf!..1\! HEPUBt I!< !NDONE:�IJ\ PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN Untuk Wajib Paj ak orang pribadi , diisi dengan nama Wajib Paj ak yang menandatangani surat permohonan. Untuk Waj ib Paj ak badan , diisi dengan nama wakil yang menandatangani surat permohonan. Pengertian wakil adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP. Diisi dengan Nomor Pokok Waj ib Paj ak (NPWP) Wajib Pajak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan j abatan wa.kil yang menandatangani surat pernyataan. Dalam hal surat pernyataan dibuat oleh Waj ib Paj ak orang pribadi, Nomor (3) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nomor telepon Wajib Paj ak/wakil yang menandatangani surat pernyataan. Diisi dengan nama Waj ib Paj ak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi, Nomor (6) tidak perlu diisi. Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Waj ib Paj ak orang pribadi, Nomor (7) tidak perlu diisi. . Diisi dengan alamat Waj ib Paj ak badan. Dalam hal permohonan diajukan oleh Waj ib Pajak orang pribadi, Nomor (8) tidak perlu diisi. Diisi dengan nomor STP. Diisi dengan tanggal STP. Diisi pada D yang sesuai. Diisi dengan j enis SPT yang disampaikan. Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) dari SPT yang disampaikan. Diisi dengan tanggal penyampaian SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Diisi dengan j enis SPT yang dibetulkan. Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) dari SPT yang dibetulkan. Diisi dengan tanggal penyampaian pembetulan SPT sebagaimana tercantum dalam bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat. Diisi dengan jumlah paj ak yang telah dibayar oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran. www.jdih.kemenkeu.go.id fvll:NI f:H! t\EUl\f\!Ci/\N HEPl Jl31 I!< lfiJOONES!A Nomor ( 1 9) Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran paj ak oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali , sebutkan masing-masing tanggal pembayaran . Nomor (20) Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran paj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran. Nomor (2 1 ) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Paj ak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Paj ak sebagai bukti pembayaran paj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN. Nomor (2 2) Diisi dengan j enis SPT yang disampaikan. Nomor (23) Diisi dengan Tahun Paj ak/Masa Paj ak*) dari pembayaran paj ak. Nomor (24) Diisi dengan jumlah paj ak yang telah dibayar oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing pembayaran. Nomor (25) Diisi dengan tanggal dilakukannya pembayaran paj ak oleh Waj ib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tanggal pembayaran. Nomor (26) Diisi dengan nama Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing tempat pembayaran paj ak oleh Wajib Paj ak. Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing tempat pembayaran. Nomor (2 7) Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Paj ak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Paj ak sebagai bukti pembayaran pajak oleh Wajib Paj ak. . Nomor (28) Nomor (29) Dalam hal pembayaran lebih dari satu kali, sebutkan masing-masing NTPN. Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani. Diisi dengan nama dan tandatangan Wajib Paj ak orang pribadi/ wakil Wajib Paj ak badan di atas meterai. www.jdih.kemenkeu.go.id fVlLNi fHI l<EU/\NG/\N HEPUHUK !l\IUOf\l[SIA B . CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Nomor Sifat Lampiran Hal .. . . . . ....... . . . . . . ..... .......... ..... .. ( 1 ) S-...... ..... . .... . . .. ....... ... .. (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . . . . . (4) . . . . . • .• . . . . . ......... . ..... . . . .. ... (5) Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Yth ... .......... . ........ ......... . . ....................................... (6) ... . . . .... . ... ... . ...... . ... . . (3) Sehubungan dengan surat Saudara nomor .. . ... . ........ . . . .. . (7) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) yang diterima tanggal . . ... . . . .... ...... . . . (9) hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Paj ak nomor ... ................ . ( 1 0) tanggal ....... ..... . ....... ( 1 1 ) yang diterbitkan terkait dengan ( 1 2): D ketelambatan penyampaian SPT; D penyampaian pembetulan SPT; dan/ atau D keterlambatan pembayaran paj ak, dengan ini disampaikan bahwa: 1 . Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3/Pasal 4 ayat (2)/ Pasal 4 ayat (3)/Pasal 4 ayat (4)*) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/20 1 5 , dengan penj elasan sebagai berikut:

a..... ... . ....... ....... ; b . . ........ . . ...... ... . . ; c . .. . ... . ... . . ...... dst. ( 1 3) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI KEU/\f\JGAN HEPUBLlf( lf\JDOl\IE51A 2 . Sehubungan dengan hal tersebut di atas , permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara: D masih dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK. 03/20 1 5 . D tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. /PMK. 03/20 1 5 . Atas perhatian dan kerj asama Saudara diucapkan terima kasih . a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) Tembusan : 1 . Direktur Jenderal Paj ak 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6) Keterangan : 1 . Beri tanda X pada D yang sesuai . 2 . *) Diisi dengan pilihan yang sesuai . www.jdih.kemenkeu.go.id I'v'IEl\!TCHI l<H.l/\NC1AN !ff PUBUI< lf\JDONfSI/\ - 1 1 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Nomor ( 1 ) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor ( 1 0) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2) Nomor ( 1 3) Nomor ( 1 4) Nomor ( 1 5) Nomor ( 1 6) Keterangan: Diisi dengan nama unit kantor yang bersangkutan/menggunakan kepala surat unit kantor yang bersangkutan . Contoh : Kantor Wilayah DJP Bali Diisi dengan nomor surat. Diisi dengan tanggal surat. Diisi dengan sifat surat. Diisi dengan jumlah lampiran . Diisi dengan nama dan alamat Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor surat permohonan Waj ib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Waj ib Paja.k. Diisi dengan tanggal diterima surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor Surat Tagihan Paj ak. Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Paj ak. Diisi dengan dasar pengenaan sanksi administrasi . Dalam hal terla J at 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka 1 (satu) yang diberi tanda X. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) dasar dikenakannya sanksi administrasi maka lebih dari 1 (satu) D yang diberi tanda X. Diisi dengan penjelasan singkat ketentuan yang tidak terpenuhi. Diisi dengan j abatan pej abat yang menandatangani surat . Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pej abat yang menandatangani surat. Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Paj ak tempat Waj ib Paj ak terdaftar dan/ atau tern pat Pengusaha Kena Paj ak dikukuhkan . Contoh : Kepala KPP Pratama Denpasar Barat Beri tanda X pada D yang sesuai . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI !<EUJ\NGAN. HEPUBL!I< lf\IDONE:SIA - 1 2 - C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN , PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK: KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- .......................... ( 1 ) TENTANG . PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Menimbang Mengingat DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
a.bahwa berdasa:rkan surat permohonan Waj ib Paj ak atas nama ................ (2) nomor.............. (3) tanggal .......... .. (4) yang diterima. oleh ......... � ... (5) tanggal .............. (6) berda.sarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor . .... . . .. ... (7) tanggal ........... (8) tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Paj ak nomor ...........(9) tanggal ................ ( 1 0);
b.bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor ...... ( 1 1 ) tanggal ......... ( 1 2); c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Paj ak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Paj ak karena Permohonan Waj ib Paj ak; 1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
1. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/20 1 5 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian ·Surat Pemberitahuan , Pembetulan Surat Pemberitahuan , Dan Keterlambatan Pembayaran Atau . Penyetoran Paj ak;
2. 3........................................; ( 1 3) www.jdih.kemenkeu.go.id M E NTEH I !<E UJ-\ f\J G A i'J H E P U P. Ll l\ I N DO N E S l A MEMUTUS KAN : Menetapkan : KEPUTlJSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERTAMA KE DUA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKS! ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK. 1 . Mengabulkan/Menolak*) permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Paj ak dalam suratnya nomor . : .................. ( 1 4) tanggal . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) .
3. 2.Menghapuskan/Menghapuskan / Mempertahankan *) jumlah Sanksi Administrasi dalain Surat Tagihan Paj ak nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6) tanggal . .. . . . .. . ... . . . . . . . . ( 1 7) , atas Wajib Paj ak: Nama NPWP Alam at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ( 1 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 9) ............ , .............. (20). dengan perincian sebagai berikut: (2 1 ) Uraian Semula . Dikurap.gkan/ Menj adi (Rp) I (USD) *) Dihapuskan*) (Rp) / (USD) *) (Rp) I (USD) *) Pajak yang tidak/ kurang dibavar Sanksi Administrasi:
4. 1.Denda Pasal 7 2 . Bunga Pasal 8 (2) atau Pasal 8 (2a)
5. 3.Bunga Pasal 9(2a) atau 9(2b) 4 . Denda Pasal 1 4 (4) Jumlah yang masih harus dibavar Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada: 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 3. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dst. (2 2) Ditetapkan di . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . (2 3) . pada tanggal ........................ (24) a . n . DlREKTUR JENDERAL PAJAK . . ·.. . . � . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . (2 5) NIP . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (26) www.jdih.kemenkeu.go.id M E NTrnl l<EUA NGAN HEPU B LI K I N DO N E S l A - 1 4 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN , PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK Nomor ( 1 ) Nomor (2) dan ( 1 8) Nomor (3) dan ( 1 4) Nomor (4) dan ( 1 5) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) dan ( 1 6) Nomor 1 0) dan ( 1 7) Nomor ( 1 1 ) Nomor ( 1 2 ) Nomor ( 1 3) Nomor ( 1 9) Nomor (2 0) Nomor (21) Diisi dengan nomor keputusan . Diisi dengan nama Wajib Paj ak yang mengajukan permohonan . Diisi dengan nomor surat permohonan Waj ib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Paj ak yang menerima surat permohonan Waj ib Paj ak. · Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak diterima di Kantor Pelayanan Paj ak. Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Arus Dokumen . Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Arus Dokumen . Diisi dengan nomor Surat Tagihan Paj ak yang diaj ukan permohonan . Diisi dengan tanggal Surat Tagihan Paj ak yang diajukan permohonan . Diisi dengan nomor laporan · penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi . Diisi tanggal laporan penelitian pengurangan atau penghapu san · sanksi administrasi . Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Paj ak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Paj ak kepada Para Pej abat di Lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak yang berlaku . Diisi dengan Nomor Pokok Waj ib Paj ak (NPWP) Waj ib Paj ak yang mengajukan permohonan . Diisi dengan alamat Wajib Paj ak. Diisi dengan . jumlah paj ak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum dalam STP. Diisi dengan jumlah Sanksi Administrasi yang dihapu skan . dalam Keputusan Direktur Jenderal Paj ak ini . Diisi dengan jumlah paj ak yang kurang dibayar, Sanksi Administrasi , dan jumlah yang masih harus dibayar setelah dilakukan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (22) Nomor (23} Nomor (24) Nomor (25) f1t1ENT E H I l<EU/\ N G A N R F F' U B Ll l\ l f\J DO N E S ! A - 1 5 - dalam surat keputusan . Khusus terhadap permohonan yang kedua maka kolom dalam keputusan Direktur Jenderal Paj ak diubah menj adi : Uraian Semula Dikurangkan/ Dikurangkan/ Menj adi (Rp) / (USD)*) Dihapuskan*) Dihapuskan*) (Rp) / (USD) *) (Pertama) (Kedua) (Rpl / IUSDl*l (Rp) / (USD) *) Paj ak yang tidak/ kurang dibayar Sanksi Administrasi: 1 . Denda

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2017