Dalain Peraturan Menteri ini yang din1aksud dengan:
1.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonon1i www.jdih.kemenkeu.go.id Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2.Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalain wilayah hukun1 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3.Kawasan Ekonon1i Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dala1n wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk 1nenyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4.Te1npat Penin1bunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, ten1pat, atau kawasan, yang n1en1enuhi persyaratan te1i.entu yang digunakan untuk n1enimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk..
5.Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk rnenimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalan1 daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalan1 jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan ke1nbali.
6.Ternpat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
7.hnportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang n1elakukan kegiatan rnen1asukkan barang ke dala1n Daerah Pabean.
8.Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a.penyelenggara kawasan berikat;
b.penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
c.pengusaha di kawasan berikat n1erangkap penyelenggara di kawasan berikat;
www.jdih.kemenkeu.go.id
d.penyelenggara gudang berikat;
e.penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
f.pengusaha di. gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang bertkat.
9.Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a.penyelenggara PLB;
b.penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c.pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
10.Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a.Badan Usaha KEK;
b.Pelaku Usaha di KEK; atau
c.Badan Usaha KEK sekaligus Pelaku Usaha di KEK.
11.Tarif Preferensi adalah tartf bea masuk berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Mentert mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemertntah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.
12.PPITZ dengan Kode O1 yang selanjutnya disebut PPITZ- 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dart Kawasan Bebas dart dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dart Kawasan Bebas ke TLDDP.
13.Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO).
14.Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tartf dan/ atau nilai pabean yang diberttahukan dalam dokumen pemberttahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tartf, harga, jenis, dan/ atau jumlah barang www.jdih.kemenkeu.go.id yang diberitahukan dalam dokumen pe1nbe1itahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.
15.Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
16.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
1 7. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
18.Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan untuk menentukan negara asal barang.
19.Negara Anggota adalah negara yang menandatangani Pe1janjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah · Republik Islan1 Pakistan.
20.Bahan Originating adalah bahan yang me1nenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.
21.Barang Originating adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Perjanjian.
Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan. r} www.jdih.kemenkeu.go.id
22.Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari luar Negara An_ggota atau bahan yang tidak 1nemenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pen1erintah Republik Islam Pakistan.
23.Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan yang 1nerinci 1nengenai:
a.barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced);
b.proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan Non-Originating, dan Bahan Non-Originating tersebut harus 1nengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC);
c.barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating yang 1nemenuhi kriteria kandungan bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
d.barang yang 1nengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau
e.k01nbinasi dari setiap kriteria tersebut.
24.Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pe1nerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA Form IP atas barang yang akan diekspor.
25.Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Penierintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan yang selanjutnya disebut SKA Form IP adalah dokun1en pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pen1berian Tarif Preferensi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
26.Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA Form IP yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA Form IP dan 1nerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA Form IP.
27.Dokun1en Pelengkap Pabean adalah sen1ua dokurnen yang digunakan sebagai pelengkap pen1beritahuan pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/ airway bill, manifest. dan dokun1en lainnya yang dipersyaratkan.
28.Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang disusun sesuai dengan e-ATIGA Fonn D Process Specification and Message Implementation Guideline, dan dikirim secara elektronik antar Negara ~nggota.
29.Invoice dari Negara/Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut Third Country Invoice/Third Party Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain Negara An.ggota) atau yang berlokasi di negara yang san1a dengan negara ten1pat diterbitkannya SKA.
30.Surat Keterangan Asal Back-to-Back yang selanjutnya disebut SKA Back-to-Back adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertan1a.
31.Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal biU of lading untuk n1oda pengangkutan laut, tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk n1oda pengangkutan darat.
32.Pern1intaan RelToactive Check adalah permintaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi n1engenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/atau keabsahan SKA Form IP.
www.jdih.kemenkeu.go.id
33.Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Negara Anggota penerbit SKA untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA.
34.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
35.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
36.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
BAB II TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN) Bagian Kesatu Tarif Preferensi