Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2018
- Nomor
- 71/PMK.04/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan standar perizinan berusaha pada sektornya masing-masing yang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
di bidang
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
t www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pelaku Usaha yang telah memiliki :>JIB yang diterbitkan oleh sistem OSS dan berlaku sebag::ti akses kepabeanan diperlakukan sebagai Pelaku Usaha yang telah melakukan registrasi kepabeanan.
( 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pelayanan perizinan melalui sistem OSS yang meliputi:
BAB III
( 1) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB belum memiliki NPWP, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran untuk diberikan NPWP secara elektronik melalui: ·
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV REGISTRASI KEPABEANAN
BAB IV
( 1) Persetujuan registrasi kepabeanan diberikan paling lan1a 3 (tiga) jam terhitung sejak persyaratan dipenuhi.
(2).
Untuk melakukan registrasi kepabeanan, Pelaku Usaha harus mernenuhi persyaratan sebagai berikut:
/ r,A/ www.jdih.kemenkeu.go.id
BABV FASILITAS TPB
( 1) Untuk inendapatkan izin penyelenggara/pengusaha TPB, Pelaku Usaha yang bermaksud inenjadi penyelenggara/pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
clan
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Pelaku · Usaha yang bermaksud n1enjadi penyelenggara/pengusaha TPB sebagaimana dimaksud dalain Pasal 9 ayat ( 1), harus melakukan pemaparan proses bisnis dan pemenuhan kriteria sebagaimana diinaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
/ t �/www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - BAB VI FASILITAS KITE Pasal 1 1 ( 1) Untuk dapat ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE, Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayana · n Utama Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)