DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2018

Nomor: 71/PMK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diatur Menteri menyusun dan

Menetapkan

menetapkan standar perizinan berusaha pada sektornya masing-masing yang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan, perlu mengatur ketentuan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kepabeanan, cukai, dan perpajakan; di bidang
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
1. 1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Re:r:ublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga � t!www.jdih.kemenkeu.go.id OSS untuk clan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepacla pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2.Pelaku Usaha aclalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha clan/atau kegiatan pacla biclang tertentu.
3.Nomor Incluk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan penclaftaran.
4.Nomor ·Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah 1zm untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
5.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP aclalah nomor yang cliberikan kepacla Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak clalam melaksanakan hak clan kewajiban perpajakannya.
6.Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya clisingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan i.:.ntuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
7.Kemuclahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya clisingkat KITE, aclalah:

a.pembebasan bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak clipungut; atau
b.pengembalian bea masuk yang telah dibayar, atas impor atau pemasukan barang clan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. t www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 8.Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat TPP adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meny1mpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
2. 9.Pengusaha Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, clan paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
3. 10.Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk clan atas kuasa importir atau eksportir.
4. 11.Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat FTZ adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, clan cukai.
5. 12.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha yang akan melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea clan Cukai untuk mendapatkan akses kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Untuk dapat melakukan registrasi kepabeanan sebagailnana dimaksud pada ayat ( 1), Pelaku Usaha harus memiliki NIB.

Pasal 3

( 1) Pelaku Usaha yang telah memiliki :>JIB yang diterbitkan oleh sistem OSS dan berlaku sebag::ti akses kepabeanan diperlakukan sebagai Pelaku Usaha yang telah melakukan registrasi kepabeanan.

(2)Akses kepabeanan sebagailnana dimaksud pada ayat ( 1) hanya berlaku untuk akses kepabeanan sebagai in1portir dan/ atau eksportir.

Pasal 4

( 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pelayanan perizinan melalui sistem OSS yang meliputi:

a.registrasi kepabeanan;
b.perizinan TPB;
c.perizinan KITE; dan
d.perizinan NPPBKC.

(2)Pelayanan perizinan selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dapat dilakukan melalui sistem OSS

BAB III

PENDAITARAN DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

( 1) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB belum memiliki NPWP, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran untuk diberikan NPWP secara elektronik melalui: ·

a.Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, untuk Wajib Pajak Badan; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
b.OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan.

(2)Dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
(3)Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pelaku Usaha harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar.
(4)Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat diproses melalui sistern OSS, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran untuk dapat diberikan NPWP melalui aplikasi yang tersedia untuk administrasi NPWP di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
(5)Pelaku Usaha yang telah mendapatkan penzman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini harus memperoleh keterangan status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.
(6)Dalam hal keterangan status wajib pajak (KSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berstatus valid, Pelaku Usaha ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1)Dalan1 rangka n1endapatkan perizinan sebagaimana dimaksud dala1n Pasal 4 ayat ( 1) Pelaku Usaha harus n1enyan1paikan data secara lengkap dan benar.
(2)Dalam hal . terdapat perubahan data sebagain1ana dimaksucl pada ayat ( 1), Pelaku Usaha harus inenyampaikan perubahan data, yang dapat dilakukan melalui sistem OSS.

BAB IV

REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 7

( 1) Persetujuan registrasi kepabeanan diberikan paling lan1a 3 (tiga) jam terhitung sejak persyaratan dipenuhi.

(2)Persetujuan registrasi kepabeanan sebagailnana din1aksud pada ayat ( 1), disampaikan kepada Pelaku Usaha secara elektronik.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB yang berlaku sebagai akses kepabeanan sebagailnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat
(2).

Pasal 8

Untuk melakukan registrasi kepabeanan, Pelaku Usaha harus mernenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.telah memiliki pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan, bagi pernohon PPJK;
b.telah inemiliki surat izin terkait kegiatan usaha pengangkutan atau jasa pengangkutan laut atau udara, bagi pernohon pengangkut;
c.telah memiliki surat keputusan penetapan sebagai TPS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi pemohon pengusaha TPS; / r,A/ www.jdih.kemenkeu.go.id
d.telah memiliki surat keputusan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan sebagai PJT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea clan Cukai, bagi pe1nohon PJT;
e.telah memiliki surat keputusan penetapan sebagai TPP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi pemohon pengusaha TPP; atau
f.telah memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan bebas, bagi pemohon pengusaha dalam FTZ. BABV FASILITAS TPB

Pasal 9

( 1) Untuk inendapatkan izin penyelenggara/pengusaha TPB, Pelaku Usaha yang bermaksud inenjadi penyelenggara/pengusaha TPB mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

(2)Pelaku Usaha yang bermaksud inenjadi penyelenggara/pengusaha TPB harus:
1. a.telah inendapatkan NIB dan me1niliki izin usaha; clan
2. b.memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan berikat, gudang berikat, toko bebas bea, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan daur ulang berikat, atau pusat logistik berikat.
(3)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
1. a.izin usah.a perdagangan, izin usaha pergudangan� izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industrL atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan, untuk pern1ohonan n1enjadi penyelenggara TPB; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.1zm usaha industri, untuk permohonan menjadi pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat;
3. c.izin usaha perdagangan atau 1zm usaha industri, untuk permohonan menjadi pengusaha gudang berikat atau pengusaha di gudang berikat;
4. d.izin usaha perdagangan, untuk permohonan menjadi penyelenggara toko bebas bea sekaligus pengusaha toko bebas bea;
5. e.izin usaha perdagangan, 1zm usaha pergudangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, izin usaha transportasi, izin usaha fonuarding} atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan, untuk permohonan menjadi pengusaha pusat logistik berikat atau pengusaha di pusat logistik berikat; dan/atau
6. f.izin usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, atau kawasan daur ula'.ng berikat, untuk permohonan menjadi tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, atau kawasan daur ulang berikat.
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Pelaku Usaha atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. ·
(5)Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

( 1) Pelaku · Usaha yang bermaksud n1enjadi penyelenggara/pengusaha TPB sebagaimana dimaksud dalain Pasal 9 ayat ( 1), harus melakukan pemaparan proses bisnis dan pemenuhan kriteria sebagaimana diinaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

(2)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh direksi dan/ atau wakil anggota direksi perusahaan.
(3)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan.
(4)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan:
1. a.persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin penyelenggara/pengusaha TPB; atau
2. b.penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
(5)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
(6)Dalan1 hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dim�ksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
(7)Pelaku Usaha yang telah mendapatkan persetujuan sebagain1ana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai Pelaku Usaha yang telah melakukan registrasi kepabeanan. / t �/www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
(2)Pelaku Usaha yang akan ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE harus:
1. a.telah n1endapatkan NIB dan memiliki izin usaha industri; dan
2. b.me1nenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan inengenai fasilitas KITE.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, diatur Menteri menyusun dan

Menetapkan

menetapkan standar perizinan berusaha pada sektornya masing-masing yang mencakup norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan di bidang kepabeanan, cukai dan perpajakan, perlu mengatur ketentuan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kepabeanan, cukai, dan perpajakan; di bidang
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
1. 1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Re:r:ublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. 2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DI BIDANG KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga � t!www.jdih.kemenkeu.go.id OSS untuk clan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepacla pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
2.Pelaku Usaha aclalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha clan/atau kegiatan pacla biclang tertentu.
3.Nomor Incluk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan penclaftaran.
4.Nomor ·Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah 1zm untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai.
5.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP aclalah nomor yang cliberikan kepacla Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak clalam melaksanakan hak clan kewajiban perpajakannya.
6.Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya clisingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan i.:.ntuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
7.Kemuclahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya clisingkat KITE, aclalah:

a.pembebasan bea masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai clan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak clipungut; atau
b.pengembalian bea masuk yang telah dibayar, atas impor atau pemasukan barang clan bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. t www.jdih.kemenkeu.go.id
1. 8.Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat TPP adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meny1mpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
2. 9.Pengusaha Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah penyelenggara pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, clan paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.
3. 10.Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk clan atas kuasa importir atau eksportir.
4. 11.Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone yang selanjutnya disingkat FTZ adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, clan cukai.
5. 12.Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

PELAYANAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha yang akan melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea clan Cukai untuk mendapatkan akses kepabeanan. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Untuk dapat melakukan registrasi kepabeanan sebagailnana dimaksud pada ayat ( 1), Pelaku Usaha harus memiliki NIB.

Pasal 3

( 1) Pelaku Usaha yang telah memiliki :>JIB yang diterbitkan oleh sistem OSS dan berlaku sebag::ti akses kepabeanan diperlakukan sebagai Pelaku Usaha yang telah melakukan registrasi kepabeanan.

(2)Akses kepabeanan sebagailnana dimaksud pada ayat ( 1) hanya berlaku untuk akses kepabeanan sebagai in1portir dan/ atau eksportir.

Pasal 4

( 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pelayanan perizinan melalui sistem OSS yang meliputi:

a.registrasi kepabeanan;
b.perizinan TPB;
c.perizinan KITE; dan
d.perizinan NPPBKC.

(2)Pelayanan perizinan selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dapat dilakukan melalui sistem OSS

BAB III

PENDAITARAN DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

( 1) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran untuk memperoleh NIB belum memiliki NPWP, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran untuk diberikan NPWP secara elektronik melalui: ·

a.Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, untuk Wajib Pajak Badan; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
b.OSS yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan.

(2)Dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
(3)Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Pelaku Usaha harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terdaftar.
(4)Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat diproses melalui sistern OSS, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran untuk dapat diberikan NPWP melalui aplikasi yang tersedia untuk administrasi NPWP di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
(5)Pelaku Usaha yang telah mendapatkan penzman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini harus memperoleh keterangan status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.
(6)Dalam hal keterangan status wajib pajak (KSWP) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berstatus valid, Pelaku Usaha ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau perpajakan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

(1)Dalan1 rangka n1endapatkan perizinan sebagaimana dimaksud dala1n Pasal 4 ayat ( 1) Pelaku Usaha harus n1enyan1paikan data secara lengkap dan benar.
(2)Dalam hal . terdapat perubahan data sebagain1ana dimaksucl pada ayat ( 1), Pelaku Usaha harus inenyampaikan perubahan data, yang dapat dilakukan melalui sistem OSS.

BAB IV

REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 7

( 1) Persetujuan registrasi kepabeanan diberikan paling lan1a 3 (tiga) jam terhitung sejak persyaratan dipenuhi.

(2)Persetujuan registrasi kepabeanan sebagailnana din1aksud pada ayat ( 1), disampaikan kepada Pelaku Usaha secara elektronik.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB yang berlaku sebagai akses kepabeanan sebagailnana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) dan ayat
(2).

Pasal 8

Untuk melakukan registrasi kepabeanan, Pelaku Usaha harus mernenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.telah memiliki pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanan, bagi pernohon PPJK;
b.telah inemiliki surat izin terkait kegiatan usaha pengangkutan atau jasa pengangkutan laut atau udara, bagi pernohon pengangkut;
c.telah memiliki surat keputusan penetapan sebagai TPS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi pemohon pengusaha TPS; / r,A/ www.jdih.kemenkeu.go.id
d.telah memiliki surat keputusan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan sebagai PJT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea clan Cukai, bagi pe1nohon PJT;
e.telah memiliki surat keputusan penetapan sebagai TPP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bagi pemohon pengusaha TPP; atau
f.telah memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan perdagangan bebas, bagi pemohon pengusaha dalam FTZ. BABV FASILITAS TPB

Pasal 9

(2)Pelaku Usaha yang bermaksud inenjadi penyelenggara/pengusaha TPB harus:
1. a.telah inendapatkan NIB dan me1niliki izin usaha; clan
2. b.memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan berikat, gudang berikat, toko bebas bea, tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, kawasan daur ulang berikat, atau pusat logistik berikat.
(3)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
1. a.izin usah.a perdagangan, izin usaha pergudangan� izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industrL atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan, untuk pern1ohonan n1enjadi penyelenggara TPB; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.1zm usaha industri, untuk permohonan menjadi pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat;
3. c.izin usaha perdagangan atau 1zm usaha industri, untuk permohonan menjadi pengusaha gudang berikat atau pengusaha di gudang berikat;
4. d.izin usaha perdagangan, untuk permohonan menjadi penyelenggara toko bebas bea sekaligus pengusaha toko bebas bea;
5. e.izin usaha perdagangan, 1zm usaha pergudangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, izin usaha transportasi, izin usaha fonuarding} atau izin lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan kawasan, untuk permohonan menjadi pengusaha pusat logistik berikat atau pengusaha di pusat logistik berikat; dan/atau
6. f.izin usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, atau kawasan daur ula'.ng berikat, untuk permohonan menjadi tempat penyelenggaraan pameran berikat, tempat lelang berikat, atau kawasan daur ulang berikat.
(4)Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha Pelaku Usaha atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. ·
(5)Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

(2)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh direksi dan/ atau wakil anggota direksi perusahaan.
(3)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan paling cepat pada hari kerja berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan.
(4)Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan:
1. a.persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin penyelenggara/pengusaha TPB; atau
2. b.penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
(5)Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) jam setelah pemaparan selesai dilakukan.
(6)Dalan1 hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dim�ksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan.
(7)Pelaku Usaha yang telah mendapatkan persetujuan sebagain1ana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai Pelaku Usaha yang telah melakukan registrasi kepabeanan. / t �/www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
(2)Pelaku Usaha yang akan ditetapkan sebagai penerima fasilitas KITE harus:
1. a.telah n1endapatkan NIB dan memiliki izin usaha industri; dan
2. b.me1nenuhi kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan inengenai fasilitas KITE.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018