DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2015

Nomor: 75/PMK.05/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga;
b.bahwa Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/ KMK. 05/ 2012;
c.Bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/ A. A3/ KU/ 2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kernenterian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

1.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; .., t/lC www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataari Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339) ; MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN. . BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK NEGERI MALANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dan
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Tarif Seleksi Ujian Masuk Diploma III dan Diploma IV;
b.Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma;
c.Tarif Program Diploma III;
d.Tarif Program Diploma IV;
e.Tarif Program Alih Jenjang Diploma III;
f.Tarif Program Alih Jenjang Diploma IV;
g.Tarif Program Mahasiswa Asing; dan
h.Tarif Akademik Lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a.Tarif Percetakan;
b.Tarif Penerjemahan;
c.Tarif Job Placement Center,
d.Tarif Penggunaan Kendaraan Bus Kampus;
e.Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Wisma Tamu.

Pasal 5

Tarif Seleksi Ujian Masuk Diploma III dan Diploma IV, Tarif Program Diploma III, Tarif Program Diploma IV, Tarif Program , Alih Jenjang Diploma III, Tarif Program Alih Jenjang Diploma IV, Tarif Program Mahasiswa Asing, Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c sampai dengan huruf h dan Tarif Percetakan,. Tarif Penerjemah, Tarif Job Placement Center, Tarif Penggunaan Kendaraan Bus Kampus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif UKT Program Diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

(1)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/ 2015 .
(2)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/ 2015 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(3)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/ 2015. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Wisma Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Wisma Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

(1)Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
(2)Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga;
b.bahwa Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/ KMK. 05/ 2012;
c.Bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 47339/ A. A3/ KU/ 2014 tanggal 22 April 2014, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
d.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kernenterian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

1.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; .., t/lC www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataari Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339) ; MEMUTUSKAN: : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN. . BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK NEGERI MALANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.Tarif Layanan Akademik; dan
b.Tarif Layanan Penunjang Akademik

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.Tarif Seleksi Ujian Masuk Diploma III dan Diploma IV;
b.Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma;
c.Tarif Program Diploma III;
d.Tarif Program Diploma IV;
e.Tarif Program Alih Jenjang Diploma III;
f.Tarif Program Alih Jenjang Diploma IV;
g.Tarif Program Mahasiswa Asing; dan
h.Tarif Akademik Lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a.Tarif Percetakan;
b.Tarif Penerjemahan;
c.Tarif Job Placement Center,
d.Tarif Penggunaan Kendaraan Bus Kampus;
e.Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Wisma Tamu.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/ 2015 .
(2)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/ 2015 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(3)Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/ 2015. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 8

Pasal 9

Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Wisma Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

(1)Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
(2)Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.05/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012