DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2020

Nomor: 76/PMK.07/2020
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pengalokasian Cadangan DAK Fisik pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus. Diatur pula ketentuan mengenai Penyaluran Cadangan DAK Fisik dilakukan per jenis dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan per bidang untuk bidang Cadangan DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang atau per subbidang untuk bidang Cadangan DAK Fisik yang memiliki subbidang, dan ketentuan mengenai pelaporan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019 ( COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) dan/ atau penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan cadangan Dana Alokasi www.jdih.kemenkeu.go.id Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 · yang merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor www.jdih.kemenkeu.go.id 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 155);
5.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asp1ras1 masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah se bagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut Cadangan DAK Fisik adalah Dana Alokasi Khusus Fisik yang dialokasikan sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
4.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
5.Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Aplikasi KRISNA adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka perencanaan dan penganggaran DAK Fisik mulai dari pengusulan, penilaian, sinkornisasi dan harmonisasi dan penyusunan dokumen rencana kegiatan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
6.Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1)Cadangan DAK Fisik dialokasikan pada bidang tertentu berdasarkan kriteria umum dan kriteria khusus.
(2)Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah;
2. b.memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian Daerah;
3. c.mendukung ketahanan pangan; dan/ atau
4. d.mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional.
(3)Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan yang akan didanai dari Cadangan DAK Fisik bukan merupakan usulan kegiatan baru;
2. b.pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal; dan
3. c.dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2020.
(4)Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian negara/lembaga teknis terkait menyepakati bidang, menu kegiatan, dan rincian kegiatan masing-masing bidang, yang akan didanai dari Cadangan DAK Fisik.
(5)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
(6)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.perumahan dan pemukiman;
2. b.industri kecil dan menengah; C. pertanian;
3. d.kelautan dan perikanan;
4. e.pariwisata;
5. f.jalan;
6. g.air minum;
7. h.sanitasi; f www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 1.irigasi; dan J. transportasi perdesaan.

Pasal 3

(1)Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
(2)perhitungan alokasi Cadangan DAK Fisik per jenis/bidang/ subbidang per Daerah. Perhitungan alokasi Cadangan DAK Fisik per j enis / bidang/ subbidang per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
1. a.detail rincian kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan kementerian negara/lembaga teknis terkait dalam Aplikasi KRISNA; dan
2. b.detail rincian kegiatan yang belum terdapat dokumen pengadaan barang/jasa yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi OMSPAN sampai dengan tanggal 28 Maret 2020.
(3)Alokasi Cadangan DAK Fisik per jenis/bidang/ subbidang per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai perubahan postur dan nnc1an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1)Berdasarkan perhitungan alokasi Cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (2) dan alokasi Cadangan DAK Fisik se bagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (3), Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian rencana kegiatan yang didanai dari Cadangan DAK Fisik dalam Aplikasi KRISNA. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penyesuaian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kegiatan fisik dan rencana kegiatan penunjang.
(3)Hasil penyesuaian rencana kegiatan yang didanai dari Cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dalam Aplikasi OMSPAN.
(4)Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(1)Penyaluran Cadangan DAK Fisik dilakukan per jenis dalam 2 (dua) tahap.
(2)Penyaluran Cadangan DAK Fisik per jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.per bidang untuk bidang Cadangan DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
2. b.per subbidang untuk bidang Cadangan DAK Fisik yang memiliki subbidang.

BAB III

PENYALURAN CADANGAN DAK FISIK Pasa15

Pasal 6

( 1) Penyaluran Cadangan DAK Fisik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan:

a.tahap I paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu kedua bulan September sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
b.tahap II paling cepat minggu ketiga bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap I dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.

(2)Nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan total nilai kontrak, nilai r www.jdih.kemenkeu.go.id pemesanan barang, dan/ a.tau nilai kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola, di tambah nilai dana yang digunakan untuk kegiatan penunjang yang didanai dari Cadangan DAK Fisik.
(3)Dalam hal nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi, Cadangan DAK Fisik tahap II tidak disalurkan.

Pasal 7

(1)Penyaluran Cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Kepala KPPN menenma dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dengan ketentuan:
1. a.tahap I berupa:
  1. 1.rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis terkait;
  2. 2.daftar kontrak kegiatan yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/ atau data kegiatan dana penunjang; dan
  3. 3.surat pernyataan kesanggupan Daerah untuk menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020; dan
2. b.tahap II berupa:
  1. 1.laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan capaian keluaran (output) kegiatan per Jen1s per bidang/ subbidang yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) sampai dengan tahap I;
  2. 2.laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan www.jdih.kemenkeu.go.id capaian keluaran (output) 100% (seratus persen) kegiatan Cadangan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang; dan
  3. 3.foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan Cadangan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang.
(2)Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.tahap I paling lambat tanggal 31 Agustus 2020; dan
2. b.tahap II paling lambat tanggal 7 Desember 2020.
(3)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAN.
(4)Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 disampaikan setelah ditandatangani oleh Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.
(5)Dalam hal Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala Daerah.
(6)Daftar kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 paling sedikit memuat informasi tanggal dan nomor kontrak, nama/unit pelaksana kegiatan, nilai kegiatan, volume dan satuan keluaran (output), serta data perkiraan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan.
(7)Daftar kontrak kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai pemenuhan salah satu persyaratan penyaluran tahap I, dapat berupa satu kontrak kegiatan fisik selain kegiatan penunjang.
(8)Dalam hal penyaluran tahap I dilakukan sebelum seluruh kontrak tercantum dalam daftar kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutakhiran data daftar kontrak sampai dengan batas waktu penenmaan f www.jdih.kemenkeu.go.id dokumen persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(9)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan Cadangan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 telah direviu oleh Inspektorat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan disertai dengan rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana atas penggunaan Cadangan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang.
(10)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memuat informasi tambahan berupa pemutakhiran jumlah tenaga kerja yang digunakan sampai dengan penyelesaian kegiatan.
(11)Dalam hal tidak terdapat foto dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, informasi titik koordinat dilakukan secara terpisah dari foto realisasi fisik.
(12)Format surat pernyataan kesanggupan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai penyaluran Cadangan OAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan www.jdih.kemenkeu.go.id penggunaan Cadangan DAK Fisik kepada Kepala KPPN setempat.
(2)Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan penggunaan Cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang tahun anggaran sebelumnya yang merupakan persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. BABV

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 678 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagit;U,.Y'H'M www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/PMK. 07 /2020 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020 Format Surat Pernyataan Kesanggupan Daerah Penyelesaian Kegiatan Cadangan DAK Fisik KOP PEMERINTAH DAERAH SURAT PERNYATMN KESANGGUPAN PENYELESAIAN KEGIATAN CADANGAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020 Yang bertandatangan di bawah ini: Narna : ... 1J J abatan : ... 2J Menyatakan bahwa Pernerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .... 3l bersedia dan sanggup untuk rnenyelesaikan kegiatan di Tahun Anggaran 2020 atas kegiatan yang didanai dari Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut: No. Jenis 4l Bidang/Subbidang si Pagu (Rp) 6) 1 2 Jumlah ... 7) Dernikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab dan untuk dipergunakan sebagairnana rnestinya . Ternbusan Yth.: • •• • , ••••••••••• 8) ' •• 2) 9) • • • 1) NIP .... 10l L Kepala [sebutkan Organisasi Perangkat Daerah yang rnelaksanakan urusan pengelolaan keuangan daerah]; dan f

2.Kepala [sebutkan Organisasi Perangkat Daerah pelaksana DAK Fisik]. www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN Diisi nama lengkap penandatangan Surat Pernyataan yaitu kepala daerah yang bersangkutan, yakni: a . Gubernur bagi daerah provinsi;

b.Bupati bagi daerah kabupaten; atau C. W ali kota bagi daerah kota. Diisi jabatan penandatangan Surat Pernyataan. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota. Diisi jenis Cadangan DAK Fisik. Diisi bidang/subbidang Cadangan DAK Fisik. Diisi pagu Cadangan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang. Diisi total Cadangan DAK Fisik. Diisi tanggal clan tempat dibuatnya Surat Pernyataan. Diisi tanda tangan asli dan stempel basah. Diisi NIP penandatangan Surat Pernyataan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u .b. Kepala · JfiJh~ ementerian "'' www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2020