DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.05/2018

Nomor: 78/PMK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum Politeknik Layanan Umum, Badan Layanan AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian telah mempunya1 tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analis Bogor pada Kementerian Perindustrian;
b.bahwa Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor 17/M-IND/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 hal Usulan Tarif Jasa Layanan Satker BLU Politeknik AKA Bogor, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogar pada f Kementerian Perindustrian; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analis Bogor Pada Kementerian Perindustrian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK AKA BOGOR PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian kepada pengguna Jasa.

Pasal 2

Tarif · layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.tarif pendaftaran;
b.tarif non uang kuliah tunggal program diploma; dan
c.tarif uang kuliah tunggal program diploma.

Pasal 4

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif pelatihan;
b.tarif pengujian;
c.tarif hasil produksi inkubator bisnis;
d.tarif hasil produksi teaching factory;
e.tarif penggunaan lahan, ruangan dan gedung; dan
f.tarif penggunaan peralatan dan mesin.

Pasal 5

Tarif layanan akademik sebagaimana d:.maksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

( 1 ) Tarif pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan sebesar biaya per unit layanan ditambah dengan margin atau biaya pengembangan layanan paling sedikit 5% (lima persen) dari biaya per unit layanan.

(2)Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) paling sedikit memperhitungkan biaya bahan pelatihan, peralatan, sertifikat, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan/ atau instruktur pendamping/ tenaga ahli.

Pasal 8

( 1 ) Tarif pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan sebesar biaya per unit layanan ditambah dengan margin atau biaya pengembangan layanan paling sedikit 5% (lima persen) dari biaya per unit layanan.

(2)Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) paling sedikit memperhitungkan biaya pengambilan sampel, biaya preparasi, bahan pengujian, sertifikat hasil uji, peralatan dan/ atau tenaga ahli.

Pasal 9

( 1 ) Tarif hasil produksi inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan tarif hasil produksi teaching factory sebagaimana dimaksud da- am Pasal 4 huruf d memperhitungkan per unit layanan paling sedikit dari biaya bahan baku, peralatan, transportasi, dan/ ata� instruktur pendamping/ tenaga kerja. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, clan geclung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan clengan memperhatikan fasilitas clan harga pasar setempat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Umum Politeknik Layanan Umum, Badan Layanan AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian telah mempunya1 tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analis Bogor pada Kementerian Perindustrian;
b.bahwa Menteri Perindustrian melalui Surat Nomor 17/M-IND/1/2018 tanggal 11 Januari 2018 hal Usulan Tarif Jasa Layanan Satker BLU Politeknik AKA Bogor, telah menyampaikan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogar pada f Kementerian Perindustrian; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2011 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Akademi Kimia Analis Bogor Pada Kementerian Perindustrian;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK AKA BOGOR PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 1

Pasal 2

Tarif · layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.tarif pendaftaran;
b.tarif non uang kuliah tunggal program diploma; dan
c.tarif uang kuliah tunggal program diploma.

Pasal 4

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif pelatihan;
b.tarif pengujian;
c.tarif hasil produksi inkubator bisnis;
d.tarif hasil produksi teaching factory;
e.tarif penggunaan lahan, ruangan dan gedung; dan
f.tarif penggunaan peralatan dan mesin.

Pasal 5

Tarif layanan akademik sebagaimana d:.maksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik AKA Bogor pada Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

(2)Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) paling sedikit memperhitungkan biaya bahan pelatihan, peralatan, sertifikat, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan/ atau instruktur pendamping/ tenaga ahli.

Pasal 8

(2)Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) paling sedikit memperhitungkan biaya pengambilan sampel, biaya preparasi, bahan pengujian, sertifikat hasil uji, peralatan dan/ atau tenaga ahli.

Pasal 9

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, clan geclung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan clengan memperhatikan fasilitas clan harga pasar setempat.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.05/2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.05/2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.05/2011