Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.02/2017
- Nomor
- 8/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 87/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08). Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 643), diubah sebagai berikut:
Peruntukan penggunaan Cadangan Bantuan Kemasyarakatan Presiden dan Cadangan Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
Dalam hal Cadangan Bantuan Kemasyarakatan Presiden dan Cadangan Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum dialokasikan pada Tahun Anggaran 2017, pengeluaran untuk bantuan kemasyarakatan Presiden dan bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden menggunakan alokasi pada pos cadangan keperluan mendesak. Pasal II Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 181 ARIF BINTA · YUWON� NIP 19710912199703100 1f www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…