DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.04/2019

Nomor: 80/PMK.04/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan, perlu melaksanakan modemisasi pengawasan terhadap lalu lintas barang di perbatasan dan peningkatan pelayanan kepabeanan di perbatasan melalui penyempurnaan ketentuan mengenai impor barang yang dibawa oleh pelintas batas;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal lOB ayat (3) dan Pasal l lA ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, antara lain diatur bahwa barang impor yang dibawa oleh pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dan terhadap barang pelintas batas sampai dengan batas nilai pabean dan/ atau jumlah tertentu tidak wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertilnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1OB ayat (5), Pasal l lA ayat (7), clan Pasal 25 ayat (3) Unclang-Unclang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Unclang-Unclang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas clan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah clengan Unclang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubali.an atas Urtdang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG IMPOR DAN EKSPOR BARANG . YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. \I www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai ternpat dipenuhinya kewajiban. pabean.
3.Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah te1npat yang ditunjuk dalam Kawasan Pabean pad a Kawasan Perbatasan untuk memberital-iukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap ba.rang yang dibawa melalui lintas batas ·negara. 4 . Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam Kawasan Perbatasan negara serta me1niliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB.
5.Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai dokumen perjalanan pengganti paspor dan visa untuk melakukan lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga.
6.Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah suatu penanda bagi Pelintas Batas untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas barang yang dibawa oleh Pelintas Batas. 7 . Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
8.Virtual Account adalah akses yang diberikan kepada Pelintas Batas untuk dapat berhubungan clengan SKP melalui verifikasi biometri terhadap bagian tubuh tertentu Pelintas Batas, seperti wajah, mata, atau sidik jari.
9.Menteri aclalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dal~m jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. \I www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dilakukan melalui PPLB.
(2)Barang yang dibawa oleh Pelintas Batas yang diimpor melalui PPLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.barang yang diperoleh dari dalam daerah pabean yang dibawa ke luar daerah pabean dan untuk dibawa kembali ke dalam daerah pabean; dan
2. b.barang yang diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean.
(3)Terhadap barang impor yang dibawa oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan ketentuan mengenai barang yang dibatasi untuk diimpor, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

BAB III

IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS Bagian Kesatl) Pemberitahuan Pabean

Pasal 3

(1)Pelintas Batas yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan. t I www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pelintas Batas dapat mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean di PPLB setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Pasal 4

(1)Terhadap barang yang dibawa oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea n1asuk dan/ atau cukai atas impor kembali barang yang tela11 diekspor.
(2)Terhadap ba.rang yang dibawa oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibebaskan dari pemungutan bea masuk sa1npai dengan batas nilai pabean tertentu.
(3)Batas nilai pabean atas barang impor sebagain1ana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Batas nilai pabean barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar pemberian pe1nbebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mente1i ini.

Pasal 5

(1)Setiap Pelintas Batas yang membawa barang impor melalui PPLB harus memiliki KILB. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Untuk dapat memiliki KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelintas Batas mengajukan pen:nohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang membawahi PPLB dengan dilampiri dokumen berupa:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
2. b.fotokopi Pas Lintas Batas, yang telal1 ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Permohonan untuk mendapatkan KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SKP.

Pasal 6

( 1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2)Penelitian sebagai1nana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wawancara dengan Pelintas Batas dan / a tau me1ninta Pelintas Batas memperlihatkan dokumen pendukung.
(3)Dalam hal permohonan untuk dapat memiliki KILB: a . disetujui, Kepala Kantor Pabean memberikan ViTtual Account KILB paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap; atau
1. b.ditolak, Kepala Kantor Pabean memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokun1en diterima secara lengkap.
(4)Dalam hal Virtual Account KILB sebagaimana di1naksud pada ayat (3) huruf a belum diterapkan atau inengalami gangguan, Kepala Kantor Pabean memberikan hard copy KILB kepada Pelintas Batas.
(5)Virtual Account KILB atau hard copy KILB berlaku untuk jangka waktu:
1. a.sesuai dengan masa berlaku Pas Lintas Batas, dalam hal masa berlaku Pas Lintas Batas kurang dart 1 (satu) tahun; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dalam hal masa berlaku Pas Lintas Batas lebih dari 1 (satu) tahun.
(6)Perpanjangar1 Virtual Account KILB dan hard copy KILB dapat diberikan dengan mempertimbangkan masa berlaku Pas Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Format hard copy KILB sebagai1nana climaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Dalam hal SKP belum diterapkan atau inengalami gangguan, penyampaian permohonan untuk mendapatkan KILB dan lampiran dokun1en sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat disan1paikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas forn1ulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 7

(1)Pelintas Batas yang tiba clari luar daeral1 pabean harus menyampaikan Virtual Account KILB sebagaimana dimaksud clalam Pasal 6 ayat (3) huruf a atau hard copy KILB sebagai1nana climaksucl dalain Pasal 6 ayat (4).
(2)Setelah menerima pemberitahuan sebagain1ana climaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Virtual Account KILB atau hard copy KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB: a . melakukan pemeriksaai1 pabean; dan
1. b.menetapkan tai·if dan nilai pa.bean, sesuai dengai1 ketentuan peraturan . perundang- undangan di bidang kepabeanan. t/ www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pemeriksaan pabean sebagain1ana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
(4)Penelitian dokumen sebagaimana climaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui wawancara dengan Pelintas Batas dan / atau meminta Pelintas Batas memperlihatkan dokumen pendukung.
(5)Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(6)Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam SKP.
(7)Dalam hal SKP belum diterapkan atau inengalami gangguan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik dalam nota pemeriksaan.
(8)Contoh format nota pen1eriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidal\: terpisahkan daii Peraturan Menteri ini. Bagiai1 Kelima Pengeluarail

Pasal 8

(1)Dalain hal hasil pemeriksaail pabean sebagaimai1a din1aksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menunjukkai1 bahwa nilai pabeai1 tidak melebihi batas nilai pabeail sebagaimaila dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala KaI1tor Pabeail atau Pejabat Bea dail Cukai yailg ditunjuk memberikaI1 persetujuail pengeluarail barang impor dai-i Kawasail Pabeail dengan mendapat pembebasail bea masuk.
(2)Terhadap bai-ailg impor yang dibawa oleh Pelintas Batas yailg telah diberikaI1 persetujuan sebagaimai1a dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dail Cukai melakukan pencatatan jumlah, jenis, dail nilai pabeail dalam SKP atas barailg yailg dibawa oleh Pelintas Batas. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Dalam hal SKP belum . diterapkan atau mengalami gangguan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan jumlah, jenis, dan nilai pabean dalam buku pas barang lintas batas.
(4)Contoh format . buku pas barang lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalan1 Lampiran huruf D yang inerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagailnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menunjukkan bahwa:
1. a.nilai pabean barang impor Pelintas Batas melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud dalain Pasal 4 ayat (4), Pelintas Batas mengekspor ken1bali barangilnpor; atau b . terdapat uang tunai dan/ atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rpl00.000 .000,00 (seratus juta rupial1) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, penyelesaian kewajiban pabean atas uang tunai dan / atau instrumen pembayaran lain terse but dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pen1beritahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakai1, pembawaan uang tunai dan/ a tau instrumen pembayaran lain serta pengenaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara.
(6)Direktur Jenderal menetapkan tata cara pengeluaran barang impor Pelintas Batas dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

(1)Pencabutan KILB dapat dilakukan dalam hal:
1. a.Pelintas Batas melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan / atau
2. b.Pas Lintas Batas tidak berlaku.
(2)Pencabutan KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan KILB dengan tidak memberlakukan KILB .

BAB IV

IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS MELALUI PUSAT LOGISTIK BERIKAT BAHAN POKOK

Pasal 10

(1)Dalam hal di Kawasan Perbatasan terdapat pusat logistik berikat bahan pokok, Pelintas Batas yang telali. memiliki KILB dapat mengimpor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui pusat logistik berikat bahan pokok di Kawasan Perbatasan.
(2)Pelintas Batas yang melakukan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan menyampaikan KILB kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(3)Pembebasan bea masuk yang diberikan merupakan akumulasi atas impor barang yang dibawa Pelintas Batas melalui:
1. a.PPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
2. b.pusat logistik berikat bahan pokok di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak melebihi batas nilai pabean dan / atau jumlali. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) .
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara: a . pendirian pusat logistik berikat bahan pokok di Kawasan Perbatasan; dan tj www.jdih.kemenkeu.go.id
1. b.pemasukan dan pengeluaran ba.rang melalui pusat logistik berikat bali.an pokok di Kawasan Perbatasan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pusat logistik berikat ball.an pokok di Kawasan Perbatasan. BABV EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan, perlu melaksanakan modemisasi pengawasan terhadap lalu lintas barang di perbatasan dan peningkatan pelayanan kepabeanan di perbatasan melalui penyempurnaan ketentuan mengenai impor barang yang dibawa oleh pelintas batas;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal lOB ayat (3) dan Pasal l lA ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, antara lain diatur bahwa barang impor yang dibawa oleh pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai dan terhadap barang pelintas batas sampai dengan batas nilai pabean dan/ atau jumlah tertentu tidak wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean ekspor; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertilnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1OB ayat (5), Pasal l lA ayat (7), clan Pasal 25 ayat (3) Unclang-Unclang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Unclang-Unclang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas clan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah clengan Unclang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubali.an atas Urtdang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Le1nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG IMPOR DAN EKSPOR BARANG . YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS DAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. \I www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai ternpat dipenuhinya kewajiban. pabean.
3.Pos Pengawas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat PPLB adalah te1npat yang ditunjuk dalam Kawasan Pabean pad a Kawasan Perbatasan untuk memberital-iukan dan menyelesaikan kewajiban pabean terhadap ba.rang yang dibawa melalui lintas batas ·negara. 4 . Pelintas Batas adalah penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam Kawasan Perbatasan negara serta me1niliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui PPLB.
5.Pas Lintas Batas adalah berupa kartu atau buku yang berfungsi sebagai bukti identitas diri penduduk daerah perbatasan sebagai dokumen perjalanan pengganti paspor dan visa untuk melakukan lintas batas tradisional pada daerah perbatasan antara Negara Republik Indonesia dengan negara tetangga.
6.Kartu Identitas Lintas Batas yang selanjutnya disingkat KILB adalah suatu penanda bagi Pelintas Batas untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas barang yang dibawa oleh Pelintas Batas. 7 . Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
8.Virtual Account adalah akses yang diberikan kepada Pelintas Batas untuk dapat berhubungan clengan SKP melalui verifikasi biometri terhadap bagian tubuh tertentu Pelintas Batas, seperti wajah, mata, atau sidik jari.
9.Menteri aclalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dal~m jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. \I www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dilakukan melalui PPLB.
(2)Barang yang dibawa oleh Pelintas Batas yang diimpor melalui PPLB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.barang yang diperoleh dari dalam daerah pabean yang dibawa ke luar daerah pabean dan untuk dibawa kembali ke dalam daerah pabean; dan
2. b.barang yang diperoleh dari luar daerah pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar daerah pabean.
(3)Terhadap barang impor yang dibawa oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan ketentuan mengenai barang yang dibatasi untuk diimpor, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

BAB III

IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS Bagian Kesatl) Pemberitahuan Pabean

Pasal 3

(1)Pelintas Batas yang tiba dari luar daerah pabean wajib memberitahukan barang impor yang dibawanya kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan. t I www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pelintas Batas dapat mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean di PPLB setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Pasal 4

(1)Terhadap barang yang dibawa oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pembebasan bea n1asuk dan/ atau cukai atas impor kembali barang yang tela11 diekspor.
(2)Terhadap ba.rang yang dibawa oleh Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibebaskan dari pemungutan bea masuk sa1npai dengan batas nilai pabean tertentu.
(3)Batas nilai pabean atas barang impor sebagain1ana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Batas nilai pabean barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan sebagai dasar pemberian pe1nbebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mente1i ini.

Pasal 5

(1)Setiap Pelintas Batas yang membawa barang impor melalui PPLB harus memiliki KILB. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Untuk dapat memiliki KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelintas Batas mengajukan pen:nohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang membawahi PPLB dengan dilampiri dokumen berupa:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
2. b.fotokopi Pas Lintas Batas, yang telal1 ditandasahkan oleh pejabat yang berwenang.
(3)Permohonan untuk mendapatkan KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SKP.

Pasal 6

( 1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap permohonan sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2)Penelitian sebagai1nana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui wawancara dengan Pelintas Batas dan / a tau me1ninta Pelintas Batas memperlihatkan dokumen pendukung.
(3)Dalam hal permohonan untuk dapat memiliki KILB: a . disetujui, Kepala Kantor Pabean memberikan ViTtual Account KILB paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap; atau
1. b.ditolak, Kepala Kantor Pabean memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokun1en diterima secara lengkap.
(4)Dalam hal Virtual Account KILB sebagaimana di1naksud pada ayat (3) huruf a belum diterapkan atau inengalami gangguan, Kepala Kantor Pabean memberikan hard copy KILB kepada Pelintas Batas.
(5)Virtual Account KILB atau hard copy KILB berlaku untuk jangka waktu:
1. a.sesuai dengan masa berlaku Pas Lintas Batas, dalam hal masa berlaku Pas Lintas Batas kurang dart 1 (satu) tahun; atau www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, dalam hal masa berlaku Pas Lintas Batas lebih dari 1 (satu) tahun.
(6)Perpanjangar1 Virtual Account KILB dan hard copy KILB dapat diberikan dengan mempertimbangkan masa berlaku Pas Lintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Format hard copy KILB sebagai1nana climaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(8)Dalam hal SKP belum diterapkan atau inengalami gangguan, penyampaian permohonan untuk mendapatkan KILB dan lampiran dokun1en sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat disan1paikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas forn1ulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 7

(1)Pelintas Batas yang tiba clari luar daeral1 pabean harus menyampaikan Virtual Account KILB sebagaimana dimaksud clalam Pasal 6 ayat (3) huruf a atau hard copy KILB sebagai1nana climaksucl dalain Pasal 6 ayat (4).
(2)Setelah menerima pemberitahuan sebagain1ana climaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Virtual Account KILB atau hard copy KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di PPLB: a . melakukan pemeriksaai1 pabean; dan
1. b.menetapkan tai·if dan nilai pa.bean, sesuai dengai1 ketentuan peraturan . perundang- undangan di bidang kepabeanan. t/ www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Pemeriksaan pabean sebagain1ana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik.
(4)Penelitian dokumen sebagaimana climaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui wawancara dengan Pelintas Batas dan / atau meminta Pelintas Batas memperlihatkan dokumen pendukung.
(5)Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(6)Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam SKP.
(7)Dalam hal SKP belum diterapkan atau inengalami gangguan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik dalam nota pemeriksaan.
(8)Contoh format nota pen1eriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidal\: terpisahkan daii Peraturan Menteri ini. Bagiai1 Kelima Pengeluarail

Pasal 8

(1)Dalain hal hasil pemeriksaail pabean sebagaimai1a din1aksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menunjukkai1 bahwa nilai pabeai1 tidak melebihi batas nilai pabeail sebagaimaila dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Kepala KaI1tor Pabeail atau Pejabat Bea dail Cukai yailg ditunjuk memberikaI1 persetujuail pengeluarail barang impor dai-i Kawasail Pabeail dengan mendapat pembebasail bea masuk.
(2)Terhadap bai-ailg impor yang dibawa oleh Pelintas Batas yailg telah diberikaI1 persetujuan sebagaimai1a dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dail Cukai melakukan pencatatan jumlah, jenis, dail nilai pabeail dalam SKP atas barailg yailg dibawa oleh Pelintas Batas. www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Dalam hal SKP belum . diterapkan atau mengalami gangguan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan jumlah, jenis, dan nilai pabean dalam buku pas barang lintas batas.
(4)Contoh format . buku pas barang lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalan1 Lampiran huruf D yang inerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Dalam hal hasil pemeriksaan pabean sebagailnana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a menunjukkan bahwa:
1. a.nilai pabean barang impor Pelintas Batas melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud dalain Pasal 4 ayat (4), Pelintas Batas mengekspor ken1bali barangilnpor; atau b . terdapat uang tunai dan/ atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rpl00.000 .000,00 (seratus juta rupial1) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, penyelesaian kewajiban pabean atas uang tunai dan / atau instrumen pembayaran lain terse but dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pen1beritahuan dan pengawasan, indikator yang mencurigakai1, pembawaan uang tunai dan/ a tau instrumen pembayaran lain serta pengenaan sanksi administratif dan penyetoran ke kas negara.
(6)Direktur Jenderal menetapkan tata cara pengeluaran barang impor Pelintas Batas dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1). www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 9

(1)Pencabutan KILB dapat dilakukan dalam hal:
1. a.Pelintas Batas melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan; dan / atau
2. b.Pas Lintas Batas tidak berlaku.
(2)Pencabutan KILB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan KILB dengan tidak memberlakukan KILB .

BAB IV

IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS MELALUI PUSAT LOGISTIK BERIKAT BAHAN POKOK

Pasal 10

(1)Dalam hal di Kawasan Perbatasan terdapat pusat logistik berikat bahan pokok, Pelintas Batas yang telali. memiliki KILB dapat mengimpor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui pusat logistik berikat bahan pokok di Kawasan Perbatasan.
(2)Pelintas Batas yang melakukan impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan menyampaikan KILB kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(3)Pembebasan bea masuk yang diberikan merupakan akumulasi atas impor barang yang dibawa Pelintas Batas melalui:
1. a.PPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
2. b.pusat logistik berikat bahan pokok di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak melebihi batas nilai pabean dan / atau jumlali. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) .
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara: a . pendirian pusat logistik berikat bahan pokok di Kawasan Perbatasan; dan tj www.jdih.kemenkeu.go.id
1. b.pemasukan dan pengeluaran ba.rang melalui pusat logistik berikat bali.an pokok di Kawasan Perbatasan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pusat logistik berikat ball.an pokok di Kawasan Perbatasan. BABV EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PELINTAS BATAS

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006