Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.03/2009
- Nomor
- 81/PMK.03/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3 Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA.
Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu :
9/21/21, 6:27 AM PERATURAN MENTER https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/81~PMK.03~2009Per.HTM 2/10
a) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; b) bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; c) bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; d) bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
(4), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
9/21/21, 6:27 AM PERATURAN MENTER https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/81~PMK.03~2009Per.HTM 4/10
(4), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
(4), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
(4), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan. 9/21/21, 6:27 AM PERATURAN MENTER https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/81~PMK.03~2009Per.HTM 6/10
(4), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
9/21/21, 6:27 AM PERATURAN MENTER https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/81~PMK.03~2009Per.HTM 7/10
(2), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
(2), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
(2), jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan.
Dalam hal Wajib Pajak secara bersamaan melakukan kegiatan usaha sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, dan/atau anjak piutang, besarnya cadangan piutang tak tertagih yang dapat dibiayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan/atau Pasal 10 dihitung berdasarkan besarnya piutang untuk masing-masing usaha.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen