Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.07/2013
- Nomor
- 81/PMK.07/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 34
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat; Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA DARURAT.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/81~PMK.07~2013Per.HTM 1 of 8 22/12/2015 10:05
Dana Darurat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan. BAB II PENGANGGARAN Bagian Kesatu Pengajuan Dana Darurat
BAB II
Menteri menyampaikan salinan permintaan Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Kepala BNPB. Bagian Kedua Penilaian Usulan Dana Darurat PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/81~PMK.07~2013Per.HTM 2 of 8 22/12/2015 10:05 Paragraf 1 Kerangka Acuan Kegiatan
Paragraf 2 Penilaian Kerangka Acuan Kegiatan
Paragraf 3 Penilaian atas Kelayakan dan Kecukupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Penilaian atas kelayakan dan kecukupan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menghitung selisih antara penerimaan umum APBD dengan pengeluaran umum APBD.
Paragraf 4 Besaran Dana Darurat
Bagian ketiga Penetapan Alokasi
Bagian keempat Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/81~PMK.07~2013Per.HTM 3 of 8 22/12/2015 10:05
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)