DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021

Nomor: 82/PMK.03/2021
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Juli 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 masih diperlukan pemberian insentif perpajakan, sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
b.bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif;
c.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdarripak Pandemi Corona Virus Disease 2019 belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu diubah; I www.jdih.kemenkeu.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); I www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- I www.jdih.kemenkeu.go.id Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
11.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); I www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Jangka waktu pemberian insentif:
1. a.PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2);
1. b.PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3);
1. c.PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3);
1. d.pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
2. e.pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.
(2)Jangka waktu pemberian insentif pembebasan I www.jdih.kemenkeu.go.id dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bedaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
(3)Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
(4)Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
(5)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku untuk Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang:
1. a.memiliki kode Klasifikasi Lapangan U saha sebagaimana tercantum dalam Lampiran:
  1. 1.kode Klasifikasi Lapangan U saha W ajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
  2. 2.kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor; Insentif
  3. 3.kode Klasifikasi Lapangan U saha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; a tau
  4. 4.kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. b.Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; dan/atau
3. c.Wajib Pajak Penerima P3-TGAI. I www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 2.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dengan:
1. a.menyampaikan Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; dan/atau
2. b.mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor; menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
(2)Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) a tau Perno tong dimaksud dalam Pasal Pajak sebagaimana 7 ayat (2) untuk memanfaatkan insentif, harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
(3)Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 atas:
1. a.PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah; dan/atau
2. b.pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak I www.jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
(4)Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3)dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
(5)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19B

(1)Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/ atau insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.
(2)Pemberi Kerja, Wajib Pajak, dan/ atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan / a tau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan in sentif:
1. a.PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2); (www.jdih.kemenkeu.go.id
1. b.PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3); dan/ atau
1. c.PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3); dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021.

3.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 Juli 2021 743 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR _ Salinan sesuai dengan aslinya ala Biro Umum u.b. ~ ministrasi Kementerian ~ ..... YAB()-l 13 -199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN INDONESIA MENTER! NOMOR TENTANG 82/PMK.03/2021 KEUANGAN REPUBLIK PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1 01111 PERTANIAN TANAMAN JAGUNG 2 01112 PERTANIAN TANAMAN GANDUM 3 01113 PERTANIAN TANAMAN KEDELAI 4 01114 PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH 5 01115 PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU 6 01120 PERTANIAN PADI 7 01132 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH 8 01133 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH 9 01134 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI 10 01135 PERTANIAN TANAMAN UMBI-UMBIAN PALAWIJA 11 01136 PERTANIAN TANAMAN JAMUR 12 01139 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA 13 01140 PERKEBUNAN TEBU 14 01150 PERKEBUNANTEMBAKAU 15 01193 PERTANIAN TANAMAN BUNGA 16 01194 PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA 17 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS 18 01230 PERTANIAN BUAH JERUK 19 01261 PERKEBUNAN BUAH KELAPA 20 01262 PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT 21 01269 PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA 22 01270 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN 23 01281 PERKEBUNAN LADA 24 01282 PERKEBUNAN CENGKEH 25 01284 PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR 26 01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG 27 01286 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG 28 01289 PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA 29 01291 PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA 30 01301 PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA 31 01302 PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN HOLTIKULTURA LAINNYA BUKANBUNGA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 32 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG 33 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH 34 01413 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG 35 01461 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING 36 01462 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR 37 01611 JASA PENGOLAHAN LAHAN 38 01612 JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT /BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU 39 01613 JASA PEMANENAN 40 01614 JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA 41 01619 JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA 42 01621 JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK 43 01622 JASA PEMACEKAN TERNAK 44 01623 JASA PENETASAN TELUR 45 01629 JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA 46 01630 JASA PASCA PANEN 47 01702 PENANGKARAN SATWA LIAR 48 02111 PENGUSAHAAN HUTAN JATI 49 02112 PENGUSAHAAN HUTAN PINUS 50 02113 PENGUSAHAAN HUTAN MAHONI 51 02114 PENGUSAHAAN HUTAN SONOKELING 52 02115 PENGUSAHAAN HUTAN ALBASIA/JEUNJING 53 02116 PENGUSAHAAN HUTAN CENDANA 54 02117 PENGUSAHAAN HUTAN AKASIA 55 02118 PENGUSAHAAN HUTAN EKALIPTUS 56 02119 PENGUSAHAAN HUTAN LAINNYA 57 02120 PENGUSAHAAN HUTAN ALAM 58 02131 PENGUSAHAAN ROTAN 59 02132 PENGUSAHAAN GETAH PINUS 60 02133 PENGUSAHAAN DAUN KAYU PUTIH 61 02134 PENGUSAHAAN BAMBU 62 02135 PENGUSAHAAN DAMAR 63 02136 PENGUSAHAAN GAHARU 64 02139 PENGUSAHAAN HUTAN BUKAN KAYU LAINNYA 65 02301 PEMUNGUTAN GETAH KARET 66 02302 PEMUNGUTAN ROTAN 67 02303 PEMUNGUTAN GETAH PINUS 68 02304 PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH 69 02305 PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA 70 02306 PEMUNGUTAN DAMAR 71 02307 PEMUNGUTAN MADU 72 02308 PEMUNGUTAN BAMBU 73 02309 PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA 74 02401 JASA KEHUTANAN BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 75 02402 JASA KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 76 02403 JASA KEHUTANAN BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN KEHUTANAN SOSIAL 77 02409 JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA 78 03111 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT 79 03112 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT 80 03113 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT 81 03114 PENANGKAPAN /PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT 82 03115 PENANGKAPAN /PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT 83 03116 PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT 84 03117 PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT 85 03118 PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT 86 03119 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 87 03121 PENANGKAPAN PISCES /IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM 88 03122 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM 89 03123 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM 90 03124 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM 91 03125 PENANGKAPAN /PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM 92 03129 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM 93 03131 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 94 03132 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 95 03133 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 96 03141 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 97 03142 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 98 03143 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 99 03211 PEMBESARANIKANLAUT 100 03212 PEMBENIHAN IKAN LAUT 101 03213 BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT 102 03214 BUDIDAYA KARANG (CORAL) 103 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM 104 03222 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG 105 03223 PEMBESARAN IKAN AIRTAWAR DI KARAMBA 106 03224 PEMBESARAN IKAN AIRTAWAR DI SAWAH 107 03225 BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR 108 03226 PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR 109 03231 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 110 03232 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 111 03241 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 112 03242 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 113 03243 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 114 03251 PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU 115 03252 PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU 116 03261 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 117 03262 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 118 03263 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 119 05101 PERTAMBANGAN BATU BARA 120 06100 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 121 06201 PERTAMBANGAN GAS ALAM 122 06202 PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI 123 07101 PERTAMBANGAN PASIR BESI 124 07102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI 125 07291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH 126 07292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM 127 07293 PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT 128 07294 PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA 129 07295 PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL 130 07296 PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN 131 07299 PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI 132 07301 PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK 133 07309 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA 134 08999 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 135 09100 JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 136 09900 JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA 137 10110 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS 138 10120 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS 139 10130 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS 140 10211 INDUSTRI PENGGARAMAN /PENGERINGAN IKAN 141 10212 INDUSTRI PENGASAPAN /PEMANGGANGAN IKAN www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 142 10213 INDUSTRIPEMBEKUANIKAN 143 10214 INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN 144 10215 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN 145 10216 INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI 146 10217 INDUSTRI PENDINGINAN /PENGESAN IKAN 147 10219 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN 148 10221 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG 149 10222 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG 150 10291 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA 151 10292 INDUSTRI PENGASAPAN /PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA 152 10293 INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA 153 10294 INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA 154 10295 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA 155 10296 INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA 156 10297 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA 157 10299 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA 158 10311 INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 159 10312 INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 160 10313 INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 161 10314 INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 162 10320 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG 163 10330 INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN 164 10391 INDUSTRI TEMPE KEDELAI 165 10392 INDUSTRI TAHU KEDELAI 166 10399 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 167 10411 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI 168 10412 INDUSTRI MARGARINE 169 10413 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN 170 10414 INDUSTRI MINYAK IKAN 171 10415 INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT 172 10421 INDUSTRI KOPRA 173 10422 INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA 174 10423 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA 175 10424 INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA 176 10431 INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL) 177 10432 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 178 10490 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA 179 10510 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM 180 10520 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL 181 10531 INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM 182 10532 INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) 183 10590 INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA 184 10611 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI- BIJIAN 185 10612 INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI 186 10613 INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO 187 10614 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO 188 10615 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN 189 10616 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA) 190 10617 INDUSTRI TEPUNG TERIGU 191 10618 INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 192 10621 INDUSTRIPATIUBIKAYU 193 10622 INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA 194 10623 INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA 195 10629 INDUSTRI PATI LAINNYA 196 10631 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS 197 10632 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG 198 10633 INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG 199 10634 INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG 200 10710 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE 201 10721 INDUSTRI GULA PASIR 202 10722 INDUSTRI GULA MERAH 203 10723 INDUSTRI SIROP 204 10729 INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP 205 10731 INDUSTRI KAKAO 206 10732 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA 207 10733 INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING 208 10739 INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA 209 10740 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA 210 10750 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN 211 10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH 212 10762 INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) 213 10771 INDUSTRI KECAP 214 10772 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN 215 10773 INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA 216 10774 INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM 217 10779 INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA 218 10791 INDUSTRI MAKANAN BAYI 219 10792 INDUSTRI KUE BASAH 220 10793 INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU 221 10794 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA 222 10799 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA 223 10801 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN 224 10802 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN 225 11010 INDUSTRI MINUMAN KERAS 226 11020 INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE) 227 11030 INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT 228 11040 INDUSTRI MINUMAN RINGAN 229 11050 INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL 230 11090 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA 231 12011 INDUSTRI ROKOK KRETEK 232 12012 INDUSTRI ROKOK PUTIH 233 12019 INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA 234 12091 INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU 235 12099 INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA 236 13111 INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL 237 13112 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG 238 13113 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT 239 13121 INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) 240 13122 INDUSTRI KAIN TENUN IKAT 241 13123 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN 242 13131 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG 243 13132 INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN 244 13133 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN 245 13134 INDUSTRI BATIK 246 13911 INDUSTRI KAIN RAJUTAN www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 247 13912 INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR 248 13913 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN 249 13921 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 250 13922 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN 251 13923 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA 252 13924 INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN 253 13929 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA 254 13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI 255 13941 INDUSTRI TALI 256 13942 INDUSTRI BARANG DARI TALI 257 13991 INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) 258 13992 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI 259 13993 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) 260 13994 INDUSTRI KAIN BAN 261 13995 INDUSTRI KARUNG GONI 262 13996 INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI 263 13997 INDUSTRI KAPUK 264 13999 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL 265 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL 266 14112 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT 267 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN 268 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL 269 14132 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT 270 14200 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU 271 14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN 272 14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR 273 14303 INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA 274 15111 INDUSTRI PENGAWETAN KULIT 275 15112 INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT 276 15113 INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU 277 15114 INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI 278 15121 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 279 15122 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI 280 15123 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN 281 15129 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA 282 15201 INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI 283 15202 INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA 284 15203 INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPAN GAN /KEPERLUAN INDUSTRI 285 15209 INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA 286 16101 INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU 287 16102 INDUSTRI PENGAWETAN KAYU 288 16103 INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA 289 16104 INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN 290 16211 INDUSTRI KAYU LAPIS 291 16212 INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD 292 16213 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA 293 16214 INDUSTRI VENEER 294 16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU 295 16222 INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU 296 16230 INDUSTRI WADAH DARI KAYU 297 16291 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU 298 16292 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU 299 16293 INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER 300 16294 INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 301 16295 INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU 302 16299 INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL 303 17011 INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) 304 17012 INDUSTRI KERTAS BUDAYA 305 17013 INDUSTRI KERTAS BERHARGA 306 17014 INDUSTRI KERTAS KHUSUS 307 17019 INDUSTRI KERTAS LAINNYA 308 17021 INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG 309 17022 INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON 310 17091 INDUSTRI KERTAS TISSUE 311 17099 INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL 312 18111 INDUSTRI PENCETAKAN UMUM 313 18112 INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS 314 18120 JASA PENUNJANG PENCETAKAN 315 18201 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK 316 18202 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO 317 19100 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA 318 19211 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI 319 19212 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM 320 19213 INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS 321 19214 INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS 322 19291 INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI 323 19292 INDUSTRI BRIKET BATU BARA 324 20111 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI 325 20112 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI 326 20113 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN 327 20114 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA 328 20115 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN 329 20116 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN 330 20117 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA 331 20118 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS 332 20119 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA 333 20121 INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER 334 20122 INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER 335 20123 INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER 336 20124 INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER 337 20125 INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER 338 20126 INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO 339 20127 INDUSTRI PUPUK PELENGKAP 340 20129 INDUSTRI PUPUK LAINNYA 341 20131 INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK 342 20132 INDUSTRI KARET BUATAN 343 20211 INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) 344 20212 INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULAS!) 345 20213 INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH 346 20214 INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH) 347 20221 INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK 348 20222 INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK) 349 20223 INDUSTRI LAK 350 20231 INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA 351 20232 INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI 352 20291 INDUSTRI PEREKAT /LEM 353 20292 INDUSTRI BAHAN PELEDAK 354 20293 INDUSTRI TINTA I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 355 20294 INDUSTRI MINYAK ATSIRI 356 20295 INDUSTRI KOREK API 357 20299 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL 358 20301 INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN 359 20302 INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN 360 21011 INDUSTRI BAHAN FARMASI 361 21012 INDUSTRI PRODUK FARMASI 362 21021 INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL) 363 21022 INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL 364 22111 INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM 365 22112 INDUSTRI VULKANISIR BAN 366 22121 INDUSTRI PENGASAPAN KARET 367 22122 INDUSTRI REMILLING KARET 368 22123 INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) 369 22191 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 370 22192 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI 371 22199 INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL 372 22210 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN 373 22220 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN 374 22230 INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA 375 22291 INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN 376 22292 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR) 377 22293 INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK 378 22299 INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL 379 23111 INDUSTRI KACA LEMBARAN 380 23112 INDUSTRI KACA PENGAMAN 381 23119 INDUSTRI KACA LAINNYA 382 23121 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA 383 23122 INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA 384 23123 INDUSTRI KEMASAN DARI KACA 385 23129 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA 386 23911 INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API 387 23919 INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT /KERAMIK LAINNYA 388 23921 INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT /KERAMIK 389 23922 INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT /KERAMIK 390 23923 INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN 391 23929 INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT /KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG 392 23931 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN 393 23932 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT /KERAMIK 394 23933 INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN 395 23939 INDUSTRI BARANG TANAH LIAT /KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN 396 23941 INDUSTRI SEMEN 397 23942 INDUSTRI KAPUR 398 23943 INDUSTRI GIPS 399 23951 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN 400 23952 INDUSTRI BARANG DARI KAPUR 401 23953 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI 402 23954 INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI 403 23955 INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN 404 23956 INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI 405 23957 INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI 406 23959 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA 407 23961 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN /i www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 408 23962 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN 409 23963 INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 410 23969 INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA 411 23990 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL 412 24101 INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) 413 24102 INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) 414 24103 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI 415 24201 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA 416 24202 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI 417 24203 INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI 418 24204 INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI 419 24205 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA 420 24206 INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM 421 24310 INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA 422 24320 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA 423 25111 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN 424 25112 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN 425 25113 INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN 426 25119 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA 427 25120 INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM 428 25130 INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS 429 25200 INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI 430 25910 INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM;METALURGIBUBUK 431 25920 JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM 432 25931 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN 433 25932 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN 434 25933 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA 435 25934 INDUSTRI PERALATAN UMUM 436 25940 INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM 437 25951 INDUSTRI BARANG DARI KAWAT 438 25952 INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT 439 25991 INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA 440 25992 INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM 441 25993 INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA 442 25994 INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL 443 25995 INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM 444 25999 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL 445 26110 INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK 446 26120 INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA 447 26210 INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER 448 26220 INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER 449 26310 INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI 450 26320 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) 451 26390 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA 452 26410 INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI 453 26420 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI 454 26490 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA 455 26511 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL 456 26512 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK i www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 457 26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK 458 26514 INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI 459 26520 INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU 460 26601 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA 461 26602 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI 462 26710 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI 463 26791 INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA 464 26792 INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA 465 26800 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 466 27111 INDUSTRI MOTOR LISTRIK 467 27112 INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK 468 27113 INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN 469 27120 INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK 470 27201 INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER) 471 27202 INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER) 472 27310 INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK 473 27320 INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA 474 27330 INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL 475 27401 INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET 476 27402 INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK) 477 27403 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI 478 27409 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA 479 27510 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA 480 27520 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA 481 27530 INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA 482 27900 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 483 28111 INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR 484 28112 INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM 485 28113 INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN 486 28120 INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS 487 28130 INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP 488 28140 INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN 489 28151 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 490 28152 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 491 28160 INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH 492 28171 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL 493 28172 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK 494 28173 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK 495 28174 INDUSTRI MESIN FOTOCOPI 496 28179 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA 497 28180 INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA 498 28191 INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN 499 28192 INDUSTRI MESIN TIMBANGAN 500 28193 INDUSTRI MESIN PENDINGIN 501 28199 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL 502 28210 INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN 503 28221 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM 504 28222 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN KAYU 505 28223 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU 506 28224 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 507 28230 INDUSTRI MESIN METALURGI 508 28240 INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI 509 28250 INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU 510 28261 INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT 511 28262 INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA 512 28263 INDUSTRI MESIN TEKSTIL 513 28264 INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA 514 28265 INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT 515 28291 INDUSTRI MESIN PERCETAKAN 516 28292 INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS 517 28299 INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL 518 29100 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 519 29200 INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER 520 29300 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 521 30111 INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU 522 30112 INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG 523 30113 INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL 524 30120 INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA 525 30200 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 526 30300 INDUSTRI PESAWATTERBANG DAN PERLENGKAPANNYA 527 30400 INDUSTRI KENDARAAN PERANG 528 30911 INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA 529 30912 INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DANTIGA 530 30921 INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK 531 30922 INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK 532 30990 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL 533 31001 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU 534 31002 INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU 535 31003 INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK 536 31004 INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM 537 31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA 538 32111 INDUSTRI PERMATA 539 32112 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 540 32113 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 541 32114 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM 542 32115 INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA 543 32119 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA 544 32120 INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS 545 32201 INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL 546 32202 INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL 547 32300 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 548 32401 INDUSTRI ALAT PERMAINAN 549 32402 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK 550 32501 INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERAS!, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI 551 32502 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC 552 32503 INDUSTRI KACA MATA 553 32509 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA 554 32901 INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA 555 32902 INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA II 556 32903 INDUSTRI KERAJINAN YTDL 557 32904 INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN 558 32905 INDUSTRI DARI SABUT KELAPA 559 32909 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 560 33111 JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP 561 33112 JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI 562 33119 JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA 563 33121 JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM 564 33122 JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS 565 33131 JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL 566 33132 JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI 567 33133 JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK 568 33141 JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR 569 33142 JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK 570 33149 JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 571 33151 JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG 572 33152 JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 573 33153 JASA REPARASI PESAWATTERBANG 574 33159 JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR 575 33190 JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA 576 33200 JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 577 35101 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 578 35201 PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN 579 35202 DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN 580 36001 PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM 581 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU 582 36003 JASA PENUNJANG PENGADAAN AIR 583 38302 DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM 584 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 585 41012 KONSTRUKSIGEDUNGPERKANTORAN 586 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 587 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 588 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 589 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 590 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 591 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 592 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 593 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSIGEDUNG 594 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 595 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 596 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG 597 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 598 42115 KONSTRUKSI TEROWONGAN 599 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 600 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 601 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 602 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 603 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI 604 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 605 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 606 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 607 42218 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 608 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 609 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 610 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 611 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 612 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 613 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS 614 42915 PENGERUKAN 615 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 616 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 617 43110 PEMBONGKARAN 618 43120 PENYIAPAN LAHAN 619 43211 INSTALASI LISTRIK 620 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 621 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI 622 43214 INSTALASI NAVIGASI UDARA 623 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 624 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 625 43217 INSTALASI ELEKTRONIKA 626 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 627 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 628 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 629 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 630 43291 INSTALASI MEKANIKAL 631 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 632 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 633 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 634 43303 PENGECATAN 635 43304 DEKORASI INTERIOR 636 43305 DEKORASI EKSTERIOR 637 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 638 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 639 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 640 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 641 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 642 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 643 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 644 45301 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL 645 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 646 46201 PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA 647 46202 PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK 648 46203 PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN 649 46204 PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN 650 46205 PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP 651 46206 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN 652 46207 PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 653 46208 PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT 654 46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA 655 46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS 656 46312 PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN 657 46313 PERDAGANGAN BESAR SAYURAN 658 46314 PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO 659 46315 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 660 46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 661 46321 PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN 662 46322 PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN 663 46323 PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA 664 46324 PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN 665 46325 PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR 666 46326 PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU 667 46327 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI 668 46331 PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA 669 46332 PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI 670 46333 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL 671 46334 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU 672 46335 PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU 673 46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA 674 46411 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL 675 46412 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN 676 46413 PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI 677 46414 PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL 678 46419 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA 679 46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR 680 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAIBENTUK 681 46430 PERDAGANGAN BESAR ALAT FOROGRAFI DAN BARANG OPTIK 682 46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 683 46492 PERDAGANGAN BESAR FARMASI 684 46493 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL 685 46494 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK 686 46495 PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA 687 46496 PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK 688 46497 PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM 689 46498 PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK 690 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL 691 46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER 692 46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK 693 46521 PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK 694 46522 PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG 695 46523 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 696 46530 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN 697 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 698 46592 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 699 46593 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 700 46594 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 701 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA 702 46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI 703 46620 PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM 704 46631 PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI 705 46632 PERDAGANGAN BESAR KACA 706 46633 PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 707 46634 PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 708 46635 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN 709 46636 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU 710 46637 PERDAGANGAN BESAR CAT 711 46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 712 46639 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA 713 46691 PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR 714 46692 PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA 715 46693 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN 716 46694 PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR 717 46695 PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON 718 46696 PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON 719 46697 PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP) 720 46699 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 721 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR 722 47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET 723 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET /MINIMARKET (TRADISIONAL) 724 47191 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 725 47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 726 47211 PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA 727 47212 PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN 728 47213 PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN 729 47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN 730 47215 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN 731 47216 PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 732 47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 733 47221 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL 734 47222 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL 735 47230 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO 736 47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS 737 47242 PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA 738 47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH 739 47244 PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 740 47245 PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN 741 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA 742 47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU 743 47302 PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO 744 47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 745 47412 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA 746 47413 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 747 47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI 748 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR 749 47420 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO 750 47511 PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL 751 47512 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL 752 47513 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT 753 47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 754 47522 PERDAGANGAN ECERAN KACA 755 47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 756 47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU 757 47525 PERDAGANGAN ECERAN BARAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN 758 47526 PERDAGANGAN ECERAN BARAN KONSTRUKSI DARI KAYU 759 47527 PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK 760 47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 761 47529 PERDAGANGAN ECERAN BARAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA 762 47530 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO 763 47591 PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR 764 47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA 765 47593 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK 766 47594 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT 767 47595 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 768 47596 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 769 47597 PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK 770 47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759 771 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 772 47612 PERDAGANGAN ECERAN BASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN 773 47620 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO 774 47630 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO 775 47640 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK- ANAKDITOKO 776 47650 PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON 777 47711 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN 778 47712 PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 779 47713 PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN 780 47714 PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA 781 47721 PERDAGANGAN ECERAN BARAN KIMIA 782 47722 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK 783 47723 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK 784 47724 PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL 785 47725 PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK 786 47726 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN 787 47727 PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 788 47729 PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727 789 47731 PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA 790 47732 PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 791 47733 PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA 792 47734 PERDAGANGAN ECERAN JAM 793 47735 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN 794 47736 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR 795 47737 PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK 796 47739 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL 797 47741 PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 798 47742 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS 799 47743 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS 800 47744 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS 801 47745 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS 802 47746 PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK 803 47749 PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA 804 47752 PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK 805 47753 PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS 806 47754 PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN 807 47761 PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST 808 47762 PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT 809 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 810 47764 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS 811 47781 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA 812 47782 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN 813 47783 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM 814 47784 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK 815 47785 PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN 816 47789 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA 817 47791 PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA 818 47792 PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA 819 47793 PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA 820 47794 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA 821 47795 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA 822 47796 PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN 823 47797 PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN 824 47811 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA 825 47812 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH- BUAHAN 826 47813 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR- SAYURAN 827 47814 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERN AKAN 828 47815 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN 829 47816 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 830 47819 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 831 47821 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS 832 47822 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA 833 47823 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA 834 47824 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 835 47825 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN BIOTA AIR OLAHAN 836 47826 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN 837 47827 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU 838 47828 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USABA 839 47829 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL 840 47831 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL 841 47832 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN 842 47833 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 843 47834 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG 844 47841 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BABAN KIMIA 845 47842 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI 846 47843 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL 847 47844 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK 848 47845 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS BAMA 849 47846 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 850 47849 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BABAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL 851 47851 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA 852 47852 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN 853 47853 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM 854 47854 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA 855 47855 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR 856 47859 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA 857 47861 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK 858 47862 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK 859 47863 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAB BELAB DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN 860 47864 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAB BELAB DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAB LIAT 861 47865 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 862 47866 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAB BELAB DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAB LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 863 47867 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN 864 47869 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAB TANGGA LAINNYA 865 47871 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS 866 47872 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 867 47873 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 868 47874 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLABRAGA DAN ALATMUSIK 869 47875 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 870 47876 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR 871 47877 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 872 47879 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, BASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA 873 47881 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN 874 47882 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK 875 47883 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN 876 47891 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BEWAN BIDUP 877 47892 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BABAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BABAN BAKAR LAINNYA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 878 47893 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK 879 47894 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 880 47895 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS 881 47896 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS 882 47897 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN 883 47899 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA 884 47911 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM 885 47912 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI 886 47913 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR 887 47914 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913 888 47919 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA 889 47920 PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 890 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 891 49112 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA 892 49121 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG 893 49129 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA 894 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 895 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 896 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) 897 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 898 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 899 49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS 900 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 901 49300 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 902 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 903 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) BUKAN BUS 904 49413 ANGKUTAN PERKOTAAN 905 49414 ANGKUTANPERDESAAN 906 49421 ANGKUTAN TAKSI 907 49422 ANGKUTAN SEWA 908 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 909 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 910 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 911 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 912 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 913 49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS 914 49433 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 915 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 916 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 917 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 918 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 919 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 920 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 921 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 922 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 923 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 924 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG 925 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 926 50135 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT 927 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG 928 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 929 50143 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG 930 50144 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT 931 50211 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 932 50212 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENJ.JMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 933 50213 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 934 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 935 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 936 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 937 50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 938 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 939 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 940 50222 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 941 50223 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 942 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 943 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 944 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 945 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 946 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 947 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 948 51101 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 949 51102 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 950 51103 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG 951 51104 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 952 51105 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 953 51106 ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA 954 51107 ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA 955 51109 ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA 956 51201 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 957 51202 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 958 51203 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG 959 51204 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 960 51205 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 961 52101 PERGUDANGAN 962 52102 JASA COLD STORAGE 963 52103 JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT 964 52109 JASA PERGUDANGAN LAINNYA 965 52211 JASA TERMINAL DARAT 966 52213 JASA JALAN TOL 967 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 968 52221 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT 969 52222 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGA! DAN DANAU 970 52223 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN 971 52229 JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA 972 52230 JASA KEBANDARUDARAAN 973 52240 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 974 52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) 975 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA&EAD) 976 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 977 53200 KURIR 978 55111 HOTEL BINTANG LIMA 979 55112 HOTEL BINTANG EMPAT 980 55113 HOTEL BINTANG TIGA 981 55114 HOTEL BINTANG DUA 982 55115 HOTEL BINTANG SATU 983 55120 HOTEL MELATI 984 55130 PONDOK WISATA (HOME STAY) 985 55191 PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) 986 55192 BUMI PERKEMAHAN 987 55193 PERSINGGAHAN KARAVAN 988 55194 VILA 989 55195 APARTEMEN HOTEL 990 55199 PENYEDIMN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA 991 55900 PENYEDIMN AKOMODASI LAINNYA 992 56101 RESTORAN 993 56102 WARUNG MAKAN 994 56103 KEDAIMAKANAN 995 56104 PENYEDIMN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 996 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 997 56290 PENYEDIMN MAKANAN LAINNYA 998 56301 BAR 999 56302 KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN 1000 56303 RUMAH MINUM/KAFE 1001 56304 KEDAI MINUMAN 1002 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 1003 56306 PENYEDIMN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 1004 58110 PENERBITAN BUKU 1005 58120 PENERBITAN BUKU DIREKTORI DAN MAILING LIST 1006 58130 PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH 1007 58190 PENERBITAN LAINNYA 1008 58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 1009 59111 PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 1010 59112 PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 1011 59121 PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 1012 59122 PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 1013 59131 DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 1014 59132 DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 1015 59140 KEGIATAN PEMUTARAN FILM 1016 59201 PEREKAMAN SUARA 1017 59202 PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK 1018 60101 PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH 1019 60102 PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA 1020 60201 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH 1021 60202 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA t4 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1022 61100 TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL 1023 61200 TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL 1024 61300 TELEKOMUNIKASI SATELIT 1025 61911 JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL) 1026 61912 JASA RADIO PANGGIL UNTUK UMUM (RPUU) 1027 61913 JASA RADIO TRUNKING 1028 61914 WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) 1029 61919 JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA 1030 61921 INTERNET SERVICE PROVIDER 1031 61922 JASA SISTEM KOMUNIKASI 1032 61923 JASA VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) 1033 61924 WARUNG INTERNET (WARNET) 1034 61929 JASA MULTIMEDIA LAINNYA 1035 61991 TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN 1036 61999 TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL 1037 62010 KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 1038 62090 KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA 1039 63111 KEGIATAN PENGOLAHAN DATA 1040 63120 PORTAL WEB 1041 63911 KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH 1042 63912 KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH SWASTA 1043 64140 KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM 1044 64922 PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS CREDIT) 1045 64999 JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN 1046 65111 ASURANSI JIWA KONVENSIONAL 1047 65112 ASURANSI JIWA SYARIAH 1048 65121 ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL 1049 65122 ASURANSI NON JIWA SYARIAH 1050 66197 JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER) 1051 66199 JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL 1052 66221 JASA AGEN ASURANSI 1053 68110 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA 1054 68120 KAWASAN PARIWISATA 1055 68200 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 1056 69100 JASAHUKUM 1057 69200 JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK 1058 70201 JASA KONSULTAN PARIWISATA 1059 70202 JASA KONSULTAN TRANSPORTASI 1060 70209 KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA 1061 71100 JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI 1062 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM 1063 71203 JASA INSPEKSI 1064 71204 JASAINSPEKSITEKNIKINSTALASI 1065 71205 JASA KALIBRASI/METROLOGI 1066 71209 JASA ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA 1067 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA 1068 72201 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 1069 72202 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA 1070 73100 PERIKLANAN 1071 73200 PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT 1072 74100 JASA PERANCANGAN KHUSUS 1073 74201 JASA FOTOGRAFI 1074 74902 JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS 1075 77100 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1076 77210 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1077 77295 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK 1078 77301 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 1079 77302 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 1080 77303 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR 1081 77304 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASIUDARA 1082 77306 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL 1083 77400 SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA 1084 78101 JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 1085 78102 JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 1086 78103 JASA PENYALURAN TENAGA KERJA 1087 78200 JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU 1088 78300 JASA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA 1089 79111 JASA AGEN PERJALANAN WISATA 1090 79112 JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA 1091 79120 JASA BIRO PERJALANAN WISATA 1092 79910 JASA INFORMASI PARIWISATA 1093 79920 JASA PRAMUWISATA 1094 79990 JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL 1095 82301 JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN 1096 82302 JASA EVENT ORGANIZER 1097 82920 JASA PENGEPAKAN 1098 85111 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH 1099 85112 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH 1100 85121 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 1101 85122 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA 1102 85210 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH 1103 85220 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA 1104 85230 JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH 1105 85240 JASA PENDIDIKAN MENEfWAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA 1106 85311 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH 1107 85312 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH 1108 85321 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA 1109 85322 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA 1110 85410 JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI 1111 85420 JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 1112 85430 JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH 1113 85491 JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN 1114 85492 JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA 1115 85493 JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA 1116 85494 JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA 1117 85495 JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1118 85496 JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT 1119 85497 JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA 1120 85498 JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI 1121 85499 JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA 1122 85500 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 1123 85601 JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH 1124 85602 JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANULATHFAL 1125 85603 JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA 1126 85604 JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK 1127 86101 JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH 1128 86102 JASA PUSKESMAS 1129 86103 JASA RUMAH SAKIT SWASTA 1130 86104 JASA POLIKLINIK SWASTA 1131 86109 JASA RUMAH SAKIT LAINNYA 1132 86201 PRAKTIK DOKTER UMUM 1133 86202 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 1134 86203 PRAKTIK DOKTER GIGI 1135 86901 JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS 1136 86902 JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 1137 86903 JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN 1138 86904 JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION) 1139 90001 KEGIATAN SEN! PERTUNJUKAN 1140 90002 KEGIATAN PEKERJA SEN! 1141 90003 JASA PENUNJANG HIBURAN 1142 90004 JASA IMPRESARIAT BIDANG SEN! 1143 90005 JURNALIS BERITA INDEPENDEN 1144 90009 KEGIATAN HIBURAN, SEN! DAN KREATIVITAS LAINNYA 1145 91021 MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH 1146 91022 MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA 1147 91023 PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH 1148 91024 PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA 1149 91025 TAMAN BUDAYA 1150 91029 WISATA BUDAYA LAINNYA 1151 91031 KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM 1152 91032 TAMAN NASIONAL (TN) 1153 91033 TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) 1154 91034 TAMAN WISATA ALAM (TWA) 1155 91035 HUTAN LINDUNG (HL), SUAKA MARGASATWA (SM), DAN CAGAR ALAM (CA) 1156 91036 TAMAN LAUT 1157 91037 TAMAN BURU DAN KEBUN BURU 1158 91039 KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA 1159 93112 LAPANGAN GOLF 1160 93113 GELANGGANG BOWLING 1161 93114 GELANGGANG RENANG 1162 93115 LAPANGAN SEPAK BOLA 1163 93116 LAPANGAN TENIS LAPANGAN 1164 93117 KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER 1165 93118 SPORT CENTRE 1166 93119 KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA 1167 93191 PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA 1168 93193 KEGIATAN PERBURUAN 1169 93199 KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA 1170 93210 KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN 1171 93221 PEMANDIAN ALAM www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1172 93222 WISATA GUA 1173 93223 WISATA PETUALANGAN ALAM 1174 93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA 1175 93231 WISATAAGRO 1176 93232 TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA 1177 93233 KOLAM PEMANCINGAN 1178 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN /BINAAN MANUSIA LAINNYA 1179 93241 ARUNGJERAM 1180 93242 WISATA SELAM 1181 93243 DERMAGA MARINA 1182 93249 WISATA TIRTA LAINNYA 1183 93292 KARAOKE KELUARGA 1184 93293 USAHA ARENA PERMAINAN 1185 93299 KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL 1186 96111 JASA PANGKAS RAMBUT 1187 96112 JASA SALON KECANTIKAN 1188 96122 SPA (SANTE PAR AQUA) 1189 96129 JASA KEBUGARAN LAINNYA www.jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
1.Tuan A (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rpl6.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

a.Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021: Gaji dan tunjangan Rp 16.500.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan/bulan Rp500.000,00 Iuran Pensiun/bulan Rp330.000,00 (Rp 830.000,00) Penghasilan Neto Sebulan Rp 15.670.000,00 Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp15.670.000,00 PTKP (K/ 1) Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 Terutang Setahun Rp188.040.000,00 (Rp 63.000.000,00) Rp125.040.000,00 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp75.040.000,00 = Rp 11.256.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rp13.756.000,00/ 12 Rp 13.756.000,00 Rp 1.146.333,00
b.Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan Januari 2021: Gaji dan tunjangan Rpl6.500.000,00 Dikurangi iuran pensiun/bulan (Rp 330.000,00) Dikurangi PPh Pasal 21 (Rp 1.146.333,00) Penghasilan setelah pajak Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima Rp 15.023.667,00 Rp 1.146.333,00 Rp16. l 70.000,00
1. 2.Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Februari 2021 menerima gaji dan tunjangan I www.jdih.kemenkeu.go.id sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp2 l.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Februari 2021 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.
2. 3.Tuan C (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Februari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar RplS.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rpl0.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar RplS.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (RplS.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.
a.Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Februari 2021: Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan/bulan Rp500.000,00 Iuran Pensiun/bulan Rp300.000,00 Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 12 x Rpl4.200.000,00 PTKP (K/ 1) Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp57.400.000,00 = Rp 8.610.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rpl 1.110.000,00/ 12 {Rp 800.000,00) Rp 14.200.000,00 Rpl 70.400.000,00 {Rp 63.000.000,00) Rp107.400.000,00 Rp 11.110.000,00 Rp 925.833,00 www.jdih.kemenkeu.go.id Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.
b.Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Februari 2021: Gaji dan tunjangan setahun THR Penghasilan bruto Pengurangan: Biaya Jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00 Iuran Pensiun setahun Rp3.600.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 190.000.000,00 (Rp 9.600.000,00) Penghasilan Neto Rp180.400.000,00 PTKP (K/ 1) Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp67.400.000,00 = Rpl0.110.000,00 PPh Pasal 21 atas THR: PPh 21 atas seluruh penghasilan (Gaji, tunjangan, dan THR) PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap (Gaji dan tunjangan) PPh Pasal 21 atas THR (Rp 63.000.000,00) Rpl 17.400.000,00 Rp 12.610.000,00 Rp 12.610.000,00 (Rp 11.110.000,00) Rp 1.500.000,00 Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rpl.500.000,00.
c.Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Februari 2021: Gaji dan tunjangan THR Dikurangi iuran pensiun/bulan Dikurangi PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan Penghasilan setelah pajak Rp 15.000.000,00 Rp 10.000.000,00 (Rp 300.000,00) (Rp 2.425.833,00) Rp 22.274.167,00 www.jdih.kemenkeu.go.id Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima Rp 925.833,00 Rp 23.200.000,00
1. 4.Tuan D (K/ 1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rpl5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rpl.000.000,00. Penghasilan brute Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rpl.000.000,00) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pas al 21 DTP.
a.Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021: Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00 Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 1.000.000,00 Penghasilan brute Rp 16.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan Rp500.000,00 Iuran Pensiun Rp300.000,00 Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp15.200.000,00 PTKP (K/ 1) {Rp 800.000,00) Rp 15.200.000,00 Rp 182.400.000,00 (Rp 63.000.000,00) Penghasilan Kena Pajak Setahun Rpl 19.400.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp69.400.000,00 = Rp 10.410.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rpl2.910.000,00/ 12 Rp 12.910.000,00 Rp 1.075.833,00
b.Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Januari 2021: Gaji dan tunjangan Rpl5.000.000,00 Tunjangan PPh Rp 1.000.000,00 Dikurangi iuran pensiun/bulan (Rp 300.000,00) Dikurangi PPh Pasal 21 {Rp 1.075.833,00) www.jdih.kemenkeu.go.id Penghasilan setelah pajak Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima Rp14.624.167,00 Rp 1.075.833,00 RplS.700.000,00 www.jdih.kemenkeu.go.id C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFMTAN INSENTIF PPh Pasal 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Nomor Hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......................................... (2) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP Jabatan : ......................................... (3) : ......................................... (4) : ......................................... (5) Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak: Nama : ............................. (6) NPWP : ............................. (7) Kode KLU : ............................. (8) Alamat : ............................. (9) memberitahukan: (10) D Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP D Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50% sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa Pajak ......... 2021 sampai dengan ......... 2021. Demikian disampaikan. . ......... , ................... 20 .... (11)

(12)................................ (13) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak. Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi denganjabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan. Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak. Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). / www.jdih.kemenkeu.go.id D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... ( 1) Nomor : .................................................. (2) Perihal : Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Kepada Yth ............................................... (3) Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor ....................................... (4) tanggal ........................................ (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ... , Saudara berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan: D termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... □ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... ten tang ... Demikian kami sampaikan. . .............. , ..................... 20.... (6) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................ (7) Tanda Tangan ................................................ (8) *) Pilih yang sesuai I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan tanggal surat permohonan. Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. www.jdih.kemenkeu.go.id E. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... { 1) Nomor : .................................................. (2) Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Kepada Yth . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . .. .. ... . .. . . . . . (3) Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor . . . . . . (4) tanggal . . . . . . (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... tentang .... , Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan: D tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor □ ... tentang ... tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... Demikian kami sampaikan. . .............. , ...................... 20 .... (6) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................ (7) Tanda Tangan ................................................ (8) *) pilih yang sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan tanggal surat permohonan. Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. www.jdih.kemenkeu.go.id F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH {DTP) Status Laporan Realisasi: D Normal D Pembetulan *) Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..................................................... (1) NPWP : ..................................................... (2) Kode KLU : ..................................................... (3) Masa Pajak : ..................................................... (4) Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP ...... orang (5) Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak .......... 2021 (6) Rp ......... (7) Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak .......... 2021 (8) Rp ......... (9) Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP: No. Nama Pegawai NPWP Jumlah {Rp) (13)
(10){11) (12) Pengh. Bruto PPh Pasal 21 DTP Jumlah ................. (7) ................. (9) Demikian laporan disampaikan. . ......... , .................. 20 .... (14)
(15)·······································
(16)NPWP: ........................... (17) *) pilih salah satu www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja. Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi denganjumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan NPWP yang lengkap dan valid dari pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 DTP hasil perhitungan yang benar tiap pegawai dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan tanggal lapo ran. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus. Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan). Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan). www.jdih.kemenkeu.go.id G. CONTOH PENGHITUNGAN PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

1.Tuan N memiliki usaha rumah makan. Tuan N terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Desember 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang PPh. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan N memperoleh peredaran bruto dari usaha rumah makan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan N dari usaha rumah makan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan dari usaha rumah makan untuk Tahun Pajak 2021 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha rumah makan sebagai berikut: Masa Pajak Peredaran Bruto PPh Final Terutang Januari 2021 Rp 40.500.000,00 Rp 202.500,00 Atas PPh final Masa Pajak Januari 2021 tersebut Tuan N berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung Pemerintah dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021, sehingga Tuan N tidak menyetor PPh final ke kas negara. Dalam hal Tuan N tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka Tuan N tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya.
2.PT XYZ memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Juli 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum www.jdih.kemenkeu.go.id UU PPh sehingga pada Tahun Pajak 2020 PT XYZ dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada Tahun Pajak 2020, PT XYZ memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Karena peredaran bruto yang diperoleh PT XYZ tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan PT XYZ dari usaha untuk Tahun Pajak 2021 juga dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada bulan J anuari 2021, PT XYZ memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT MPN sebesar Rpl0.000.000,00 dan PT XYZ dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. PT MPN selaku Pemotong kemudian melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga PT MPN tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut. PT MPN memberikan cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2021 dan PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah atas transaksi tersebut. Dalam hal PT XYZ tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka PT XYZ tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya. / www.jdih.kemenkeu.go.id H. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH Status Laporan Realisasi : Wajib Pajak NPWP Masa Pajak D Normal D Pembetulan *) : .................................................. (1) : .................................................. (2) : .................................................. (3)
1.Rekapitulasi Peredaran Brute atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak PPh Lokasi NPWP Lokasi NPWP Pemotong Peredaran Final No. Usaha (4) Usaha (5) atau Pemungut (6) Brute (7) DTP

(8)1. 2. 3. Dst Jumlah

2.Rekapitulasi Peredaran Brute atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak Lokasi NPWP Lokasi Peredaran Brute PPh Final DTP No. Usaha (4) Usaha (5) (9) (10) 1. 2. 3. Dst Jumlah Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya . *) pilih salah satu .......... , ······················· 20 .... (11)

(12)········································· NPWP: ............................ .
(13)
(14)www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12} Nomor (13} Nomor (14} PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan alamat lokasi usaha. Diisi dengan NPWP lokasi usaha. Diisi dengan NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak. Diisi dengan jumlah Rupiah Peredaran Bruto dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang tidak dilakukan pemotongan dan/ atau pemungutan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. Diisi dengan jumlah Rupiah seluruh Peredaran Bruto dari transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan tanggal laporan. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak. Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP Pengurus bagi Wajib Pajak Badan. / www.jdih.kemenkeu.go.id I. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) Wajib Pajak Pemotong Pajak NPWP Masa Pajak : ..................................................... ( 1) : ..................................................... (2) : ..................................................... (3) Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP ....... Wajib Pajak (4) Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak .......... 2021 (5) Rp .................. (6) Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Rp .................. (8) Masa Pajak ................ 2021 (7) Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP: No. Nama Wajib NPWP Penghasilan PPh Final Jasa
(9)Pajak (10) (11) Bruto Konstruksi DTP Jumlah ................. (6) ................. (8) Demikian laporan disampaikan. . ......... , ...................... 20 ... (12)
(13)....................................... (14) NPWP: ........................... (15) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan tanggal laporan. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemotong Pajak. Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak. I www.jdih.kemenkeu.go.id J. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2 41012 KONSTRUKSIGEDUNGPERKANTORAN 3 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 4 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 5 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 6 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 7 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 8 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 9 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 10 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSIGEDUNG 11 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 12 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 13 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWATTERBANG 14 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 15 42115 KONSTRUKSITEROWONGAN 16 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 17 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 18 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 19 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 20 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGA! 21 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 22 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 23 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 24 42218 PEMBUATAN /PEN GEBO RAN SUMUR AIR TANAH 25 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 26 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 27 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 28 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 29 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 30 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS 31 42915 PENGERUKAN 32 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 33 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 34 43110 PEMBONGKARAN 35 43120 PENYIAPAN LAHAN 36 43211 INSTALASI LISTRIK 37 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 38 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGA! 39 43214 INSTALASI NAVIGASI UDARA 40 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 41 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 42 43217 INSTALASIELEKTRONIKA 43 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 44 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 45 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 46 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 47 43291 INSTALASI MEKANIKAL I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 48 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 49 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 50 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 51 43303 PENGECATAN 52 43304 DEKORASI INTERIOR 53 43305 DEKORASI EKSTERIOR 54 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 55 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 56 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 57 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 58 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 59 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 60 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 61 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 62 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 63 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 64 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) 65 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 66 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 67 49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS 68 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 69 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 70 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) BUKAN BUS 71 49413 ANGKUTANPERKOTAAN 72 49414 ANGKUTAN PERDESAAN 73 49421 ANGKUTAN TAKSI 74 49422 ANGKUTAN SEWA 75 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 76 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 77 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 78 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 79 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 80 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 81 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) 82 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 83 56101 RESTORAN 84 56102 WARUNG MAKAN 85 56103 KEDAIMAKANAN 86 56104 PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 87 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 88 56290 PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA 89 56301 BAR 90 56303 RUMAH MINUM/KAFE 91 56304 KEDAI MINUMAN 92 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 93 56306 PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 94 85499 JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA 95 85500 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 96 86201 PRAKTIK DOKTER UMUM 97 86202 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 98 86203 PRAKTIK DOKTER GIGI 99 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 100 50212 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 101 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPAN GAN USAHA 102 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 103 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 104 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 105 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 106 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 107 50217 ANG KUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK PENUMPANG 108 50221 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN 109 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 110 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 111 50223 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 112 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 113 50135 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT 114 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 115 50144 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT 116 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 117 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 118 50143 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG 119 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 120 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK BARANG 121 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 122 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 123 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 124 50213 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 125 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 126 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 127 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 128 50211 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 129 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 130 50222 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 131 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 132 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id K. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nomor Lampiran Perihal Kepada Yth. : ........................................ ( 1) : ........................................ (2) : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Imper Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....................................................................... (3) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................... (4) NPWP : ......................................... (5) Jabatan : ......................................... (6) Bertindak selaku *) : D Wajib Pajak D Pengurus dari Wajib Pajak Nama : ............................. (7) NPWP : ............................. (8) Kode KLU : ............................. (9) Alamat : ............................. (10) BEBAS mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Imper sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... tentang ... , dengan alasan: □ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Imper Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ..... Demikian permohonan ini kami sampaikan . . ............. , .................. 20 .... ( 11) Pemohon, ........................................... (12) I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Diisi dengan nomor surat permohonan. Diisi dengan jumlah lampiran. Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi denganjabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal permohonan. Diisi dengan nama terang pemohon. I www.jdih.kemenkeu.go.id L. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh Pasal 22 IMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... ( 1) SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR NOMOR TANGGAL : ...... ............... (2) : .................. ... (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak. ......................................................... (1) menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini: Nama Wajib Pajak ............................................... ······················(4) NPWP ..................................................................... (5) Kode KLU .................................................................. (6) Alamat ...................................................... ............... (7) dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... tentang ...... , dengan alasan: D termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ... .. Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal ......... 2021. Kode verifikasi: www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nemer (1) Nemer (2) Nemer (3) Nemer (4) Nemer (5) Nemer (6) Nemer (7) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Imper Diisi dengan nemer Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Imper Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Imper Diisi dengan nama Wajib Pajak Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Diisi dengan kede KLU Wajib Pajak Diisi dengan alamat Wajib Pajak I www.jdih.kemenkeu.go.id M. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... (1) Nomor : .................................................. (2) Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Kepada Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ............. (3) Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor ....................................... (4) tanggal ........................................ (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ... , permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan: D tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha {KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ..... Demikian kami sampaikan. Kode verifikasi: I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas Diisi dengan tanggal surat permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id N. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Nama Wajib Pajak NPWP Kode KLU Masa Pajak : .................................................. ( 1) : .................................................. (2) : .................................................. (3) : .................................................. (4) Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor No. Nomor PIB *) Tanggal PIB Nilai Impor **) PPh 22 Impor
(5)(6) (7) (8) (9) Jumlah (8) Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya . .......... , ................... 20 .... (10) ( 11) ........................................ NPWP ........................... .
(12)
(13)*} Nomor PIB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor. **} Nilai impor adalah Cost Insurance, and Freight (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya}. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan. Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak. Diisi dengan sesuai periode pelaporan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor. Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor. Diisi dengan nilai impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan. Diisi dengan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan. Diisi dengan tanggal laporan. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan. Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan. www.jdih.kemenkeu.go.id

0.KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh

Pasal 25

NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2 41012 KONSTRUKSIGEDUNGPERKANTORAN 3 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 4 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 5 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 6 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 7 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 8 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 9 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 10 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSIGEDUNG 11 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 12 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 13 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWATTERBANG 14 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 15 42115 KONSTRUKSI TEROWONGAN 16 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 17 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 18 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 19 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 20 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI 21 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 22 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 23 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 24 42218 PEMBUATAN /PENG EBO RAN SUMUR AIR TANAH 25 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 26 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 27 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 28 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 29 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 30 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS 31 42915 PENGERUKAN 32 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 33 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 34 43110 PEMBONGKARAN 35 43120 PENYIAPAN LAHAN 36 43211 INSTALASI LISTRIK 37 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 38 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI 39 43214 INSTALASI NAVIGASI UDARA 40 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 41 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 42 43217 INSTALASIELEKTRONIKA 43 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 44 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 45 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 46 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 47 43291 INSTALASI MEKANIKAL 48 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 49 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM so 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 51 43303 PENGECATAN 52 43304 DEKORASI INTERIOR 53 43305 DEKORASI EKSTERIOR 54 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 55 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 56 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 57 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 58 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 59 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 60 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 61 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 62 49112 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA 63 49121 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG 64 49129 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA 65 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 66 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 67 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) 68 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 69 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 70 49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS 71 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 72 49300 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 73 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 74 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) BUKAN BUS 75 49413 ANGKUTANPERKOTAAN 76 49414 ANGKUTANPERDESAAN 77 49421 ANGKUTAN TAKSI 78 49422 ANGKUTAN SEWA 79 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 80 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 81 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 82 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 83 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 84 49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS 85 49433 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 86 51101 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 87 51102 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 88 51103 'ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG 89 51104 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 90 51105 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 91 51106 ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA 92 51107 ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA 93 51109 ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA 94 51201 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 95 51202 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 96 51203 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG 97 51204 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 98 51205 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 99 52101 PERGUDANGAN www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 100 52102 JASA COLD STORAGE 101 52103 JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT 102 52109 JASA PERGUDANGAN LAINNYA 103 52211 JASA TERMINAL DARAT 104 52213 JASA JALAN TOL 105 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 106 52221 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT 107 52222 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGA! DAN DANAU 108 52223 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN 109 52229 JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA 110 52230 JASA KEBANDARUDARAAN 111 52240 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 112 52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) 113 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) 114 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 115 53200 KURIR 116 55111 HOTEL BINTANG LIMA 117 55112 HOTEL BINTANG EMPAT 118 55113 HOTEL BINTANG TIGA 119 55114 HOTEL BINTANG DUA 120 55115 HOTEL BINTANG SATU 121 55120 HOTEL MELATI 122 55130 PONDOK WISATA (HOME STAY) 123 55191 PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) 124 55192 BUMI PERKEMAHAN 125 55193 PERSINGGAHAN KARAVAN 126 55194 VILA 127 55195 APARTEMEN HOTEL 128 55199 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA 129 55900 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA 130 56101 RESTORAN 131 56102 WARUNG MAKAN 132 56103 KEDAIMAKANAN 133 56104 PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 134 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 135 56290 PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA 136 56301 BAR 137 56302 KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN 138 56303 RUMAH MINUM/KAFE 139 56304 KEDAI MINUMAN 140 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 141 56306 PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 142 85111 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH 143 85112 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH 144 85121 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 145 85122 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA 146 85210 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH 147 85220 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA 148 85230 JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH 149 85240 JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA 150 85311 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH / www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 151 85312 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH 152 85321 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA 153 85322 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA 154 85410 JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI 155 85420 JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 156 85430 JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH 157 85491 JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN 158 85492 JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA 159 85493 JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA 160 85494 JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA 161 85495 JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA 162 85496 JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT 163 85497 JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA 164 85498 JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI 165 85499 JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA 166 85500 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 167 85601 JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH 168 85602 JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL 169 85603 JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA 170 85604 JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK 171 86101 JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH 172 86102 JASA PUSKESMAS 173 86103 JASA RUMAH SAKIT SWASTA 174 86104 JASA POLIKLINIK SWASTA 175 86109 JASA RUMAH SAKIT LAINNYA 176 86201 PRAKTIK DOKTER UMUM 177 86202 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 178 86203 PRAKTIK DOKTER GIGI 179 86901 JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS 180 86902 JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 181 86903 JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN 182 86904 JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION) 183 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 184 50212 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 185 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG 186 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 187 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 188 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 189 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 190 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 191 50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK PENUMPANG 192 50221 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN 193 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 194 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 195 50223 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 196 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 197 50135 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT 198 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 199 50144 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT / www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 200 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 201 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 202 50143 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG 203 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUKPENYEBERANGAN 204 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 205 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 206 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 207 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 208 50213 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 209 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 210 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 211 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 212 50211 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 213 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 214 50222 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 215 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 216 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG / www.jdih.kemenkeu.go.id P. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh

Pasal 25

1.Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

a.Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. PT A memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK- 110/PMK.03/2020. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Dengan demikian, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT A mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampaian laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT A menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal www.jdih.kemenkeu.go.id 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut: PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 Rp 1.125.000.000,00 Dikurangi Kredit Pajak Rp645.000.000,00 PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) Rp480. 000. 000, 00 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Rp40.000.000,00 Pajak 2021 Rincian Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 (besarnya angsuran PPh Pasal 2 5 Masa Pajak RpS0.000.000,00 Desember 2020 dikurangi 50%) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 (yang seharusnya Rp40.000.000,00 terutang) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 Rp20.000.000,00 (40.000.000 X 50%) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April Rp20.000.000,00 2021 s.d. Juni 2021 Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp40.000.000,00 (yang seharusnya terutang) www.jdih.kemenkeu.go.id Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp20.000.000,00 (40.000.000 X 50%) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp20.000.000,00
b.Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. PT B tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (menggunakan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2020). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan tidak memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 tetap sebesar Rp.40.000.000,-. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT B menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa www.jdih.kemenkeu.go.id Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000.,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut: PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 Rp 1.125.000.000,00 Dikurangi Kredit Pajak Rp645.000.000,00 PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) Rp480.000.000,00 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Rp40.000.000,00 Pajak 2021 Rincian Angsuran PPh Pasal 25 Angsuran Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 RpS0. 000. 000, 00 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2020) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 Rp40. 000. 000, 00 Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp40. 000. 000, 00 (yang seharusnya terutang) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp20.000.000,00 (40.000.000 X 50%) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp20.000.000,00
1. 2.Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa) Pada Tahun Pajak 2021, PT C memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 1 7 ayat (2b) Undang-Undang PPh. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2021 sebagai berikut: Laporan Januari- Maret April- Juni Juli-September Triwulan Penghasilan Rp2.100.000.000,00 Rp4. 700.000.000,00 Rp9.800.000.000,00 Neto PPh Pasal 22 Rp75.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Rp200.000.000,00 dan PPh Pasal 23 PT C menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampailan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT C menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id Masa Pajak April - Juni Juli - September Oktober - Desember Periode yang Triwulan I Triwulan II Triwulan III dilaporkan Penghasilan Rp2.100.000.000,00 Rp4. 700.000.000,00 Rp9. 800. 000. 000, 00 Neto PPh Terutang Rp399.000.000,00 Rp893.000.000,00 Rp 1.862.000.000,00 Dikurangi: - PPh Pasal Rp75.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Rp200.000.000,00 22 dan PPh

Pasal 23

sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan - Angsuran Rp 150.000.000,00 Rp324.000.000,00 Rp768.000.000,00 PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan Angsuran yang masih harus Rpl 74.000.000,00 Rp444. 000. 000, 00 Rp894.000.000,00 dibayar (dalam 3 bulan) Angsuran yang seharusnya Rp58.000.000,00 Rp 148.000.000,00 Rp298.000.000,00 dibayar per bulan Pengurang Rp29.000.000,00 Rp74.000.000,00 Rp 149.000.000,00 angsuran PPh (Rp58.000.000,00 (Rp148.000.000,00 (Rp298.000.000,00 Pasal 25 X 50%) X 50%) X 50%) Angsuran setelah pengurangan Rp29.000.000,00 Rp74.000.000,00 Rp149.000.000,00 PPh

Pasal 25

www.jdih.kemenkeu.go.id Q. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh

Pasal 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 Wajib Pajak NPWP Masa Pajak : .................................................. ( 1) : .................................................. (2) : .................................................. (3) Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25: No. Masa Pajak ...................... 2021 (3)

(4)PPh Terutang (Rp) Pengurang Angsuran (Rp)
(5)(6) Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya . .......... , ······················ 20 .... (7)
(8). .......................... ..... ....... ... (9) NPWP: .............................. (10) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan periode pelaporan (Masa Pajak). Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan jumlah rupiah PPh Pasal 25 Terutang. Diisi dengan jumlah rupiah besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan tanggal laporan. Diisi dengan tanda tangan clan cap Wajib Pajak yang membuat laporan. Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) yang membuat laporan. www.jdih.kemenkeu.go.id R. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENG EMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN 3 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 4 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 5 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 6 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 7 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 8 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 9 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 10 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG 11 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 12 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 13 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG 14 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 15 42115 KONSTRUKSI TEROWONGAN 16 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETAAPI 17 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 18 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 19 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 20 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI 21 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 22 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 23 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 24 42218 PEMBUATAN /PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 25 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 26 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 27 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 28 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 29 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 30 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS 31 42915 PENGERUKAN 32 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 33 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 34 43110 PEMBONGKARAN 35 43120 PENYIAPAN LAHAN 36 43211 INSTALASI LISTRIK 37 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 38 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI 39 43214 INSTALASI NAVIGASI UDARA 40 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 41 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 42 43217 INSTALASIELEKTRONIKA 43 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 44 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 45 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 46 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 47 43291 INSTALASI MEKANIKAL 48 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 49 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 50 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 51 43303 PENGECATAN 52 43304 DEKORASI INTERIOR 53 43305 DEKORASI EKSTERIOR 54 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 55 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 56 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 57 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 58 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 59 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 60 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 61 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 62 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 63 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 64 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) 65 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 66 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 67 49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS 68 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 69 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 70 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) BUKAN BUS 71 49413 ANGKUTANPERKOTAAN 72 49414 ANGKUTANPERDESAAN 73 49421 ANGKUTAN TAKSI 74 49422 ANGKUTAN SEWA 75 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 76 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 77 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 78 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 79 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 80 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 81 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA&EAD) 82 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 83 56101 RESTORAN 84 56102 WARUNG MAKAN 85 56103 KEDAI MAKANAN 86 56104 PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 87 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 88 56290 PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA 89 56301 BAR 90 56303 RUMAH MINUM/KAFE 91 56304 KEDAI MINUMAN 92 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 93 56306 PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 94 85499 JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA 95 85500 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 96 86201 PRAKTIK DOKTER UMUM 97 86202 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 98 86203 PRAKTIK DOKTER GIGI 99 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 100 50212 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 101 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 102 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 103 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 104 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 105 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 106 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 107 50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK PENUMPANG 108 50221 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN 109 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 110 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 111 50223 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 112 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 113 50135 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT 114 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 115 50144 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT 116 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 117 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 118 50143 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG 119 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 120 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK BARANG 121 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 122 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 123 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 124 50213 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 125 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 126 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 127 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 128 50211 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 129 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 130 50222 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 131 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 132 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id S. PETUNJUK PERMOHONAN PENG EMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH

1.Contoh permohonan pengembalian pendahuluan melalui SPT Masa PPN. PT ABC dengan KLU termasuk dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan sesuai dengan Peraturan Menteri ini melalui SPT Masa PPN. Untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tersebut, PT ABC harus mengisi formulir 1111 SPT Masa PPN pada Romawi II huruf H sebagai berikut:

a.Pada butir 2 dipilih: 1) Butir 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang- Undang PPN; atau 2) Butir 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP tidak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN.
b.Pada butir 3 dipilih butir 3.2 Dikembalikan (restitusi) dan memilih Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan.
1. 2.Contoh pengembalian pendahuluan yang diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak hanya disebabkan karena kompensasi Masa Pajak sebelum-sebelumnya. PT BCD dengan KLU termasuk dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, m~nyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2021 dengan ringkasan informasi sebagai berikut:
a.Tidak ada Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri oleh PKP selama Masa Pajak September 2021 karena tidak ada www.jdih.kemenkeu.go.id penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak selama Masa Pajak
b.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.000.000.000,00 yang seluruhnya merupakart kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak Agustus 2021. PT BCD mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 3.000.000.000,00, dengan mencantumkan pilihan restitusi untuk PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN sebagaimana dimaksud pada contoh 1 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2021. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum -- --- u.b. _,,;;..-- . ministrasi Kementerian YAH(M 13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 masih diperlukan pemberian insentif perpajakan, sehingga diperlukan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dengan memperhatikan kapasitas fiskal untuk mendukung program penguatan kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional;
b.bahwa pemberian insentif perpajakan harus diberikan secara selektif dengan prioritas kepada sektor tertentu yang tertahan dan perlu lebih didukung laju pemulihannya, sehingga dilakukan penyesuaian kriteria penerima insentif;
c.bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdarripak Pandemi Corona Virus Disease 2019 belum menampung kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dan penyesuaian kriteria penerima insentif, sehingga perlu diubah; I www.jdih.kemenkeu.go.id
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); I www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- I www.jdih.kemenkeu.go.id Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
11.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); I www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Jangka waktu pemberian insentif:
1. a.PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2);
1. b.PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3);
1. c.PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3);
1. d.pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
2. e.pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), diberikan untuk Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021.
(2)Jangka waktu pemberian insentif pembebasan I www.jdih.kemenkeu.go.id dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bedaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021.
(3)Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.
(4)Jangka waktu pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
(5)Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya berlaku untuk Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang:
1. a.memiliki kode Klasifikasi Lapangan U saha sebagaimana tercantum dalam Lampiran:
  1. 1.kode Klasifikasi Lapangan U saha W ajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah;
  2. 2.kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Pembebasan PPh Pasal 22 Impor; Insentif
  3. 3.kode Klasifikasi Lapangan U saha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; a tau
  4. 4.kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. b.Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018; dan/atau
3. c.Wajib Pajak Penerima P3-TGAI. I www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 2.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 19A dan Pasal 19B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (1) dengan:
1. a.menyampaikan Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25; dan/atau
2. b.mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor; menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
(2)Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) a tau Perno tong dimaksud dalam Pasal Pajak sebagaimana 7 ayat (2) untuk memanfaatkan insentif, harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
(3)Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 atas:
1. a.PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah; dan/atau
2. b.pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25; harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak I www.jdih.kemenkeu.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/atau Pasal 12 ayat (1) dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
(4)Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3)dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id.
(5)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19B

(1)Pemberi Kerja dan/atau Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan/ atau insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sejak Masa Pajak Juli 2021 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.
(2)Pemberi Kerja, Wajib Pajak, dan/ atau Pemotong Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi dan / a tau laporan realisasi pembetulan pemanfaatan in sentif:
1. a.PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2); (www.jdih.kemenkeu.go.id
1. b.PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3); dan/ atau
1. c.PPh final ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3); dapat menyampaikan pembetulan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 paling lambat tanggal 31 Oktober 2021.

3.Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 Juli 2021 743 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal KEPALA BADAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR _ Salinan sesuai dengan aslinya ala Biro Umum u.b. ~ ministrasi Kementerian ~ ..... YAB()-l 13 -199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN INDONESIA MENTER! NOMOR TENTANG 82/PMK.03/2021 KEUANGAN REPUBLIK PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1 01111 PERTANIAN TANAMAN JAGUNG 2 01112 PERTANIAN TANAMAN GANDUM 3 01113 PERTANIAN TANAMAN KEDELAI 4 01114 PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH 5 01115 PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU 6 01120 PERTANIAN PADI 7 01132 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA BUAH 8 01133 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN BUAH 9 01134 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN UMBI 10 01135 PERTANIAN TANAMAN UMBI-UMBIAN PALAWIJA 11 01136 PERTANIAN TANAMAN JAMUR 12 01139 PERTANIAN TANAMAN HORTIKULTURA SAYURAN LAINNYA 13 01140 PERKEBUNAN TEBU 14 01150 PERKEBUNANTEMBAKAU 15 01193 PERTANIAN TANAMAN BUNGA 16 01194 PERTANIAN PEMBIBITAN TANAMAN BUNGA 17 01220 PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS 18 01230 PERTANIAN BUAH JERUK 19 01261 PERKEBUNAN BUAH KELAPA 20 01262 PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT 21 01269 PERKEBUNAN TANAMAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA 22 01270 PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN 23 01281 PERKEBUNAN LADA 24 01282 PERKEBUNAN CENGKEH 25 01284 PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK/PENYEGAR 26 01285 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA RIMPANG 27 01286 PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA NON RIMPANG 28 01289 PERTANIAN TANAMAN REMPAH-REMPAH, AROMATIK/PENYEGAR, NARKOTIK DAN OBAT LAINNYA 29 01291 PERKEBUNAN KARET DAN TANAMAN PENGHASIL GETAH LAINNYA 30 01301 PERTANIAN TANAMAN HIAS BUKAN TANAMAN BUNGA 31 01302 PERTANIAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN HOLTIKULTURA LAINNYA BUKANBUNGA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 32 01411 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG 33 01412 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH 34 01413 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG 35 01461 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING 36 01462 PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR 37 01611 JASA PENGOLAHAN LAHAN 38 01612 JASA PEMUPUKAN, PENANAMAN BIBIT /BENIH DAN PENGENDALIAN JASAD PENGGANGGU 39 01613 JASA PEMANENAN 40 01614 JASA PENYEMPROTAN DAN PENYERBUKAN MELALUI UDARA 41 01619 JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA 42 01621 JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK 43 01622 JASA PEMACEKAN TERNAK 44 01623 JASA PENETASAN TELUR 45 01629 JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA 46 01630 JASA PASCA PANEN 47 01702 PENANGKARAN SATWA LIAR 48 02111 PENGUSAHAAN HUTAN JATI 49 02112 PENGUSAHAAN HUTAN PINUS 50 02113 PENGUSAHAAN HUTAN MAHONI 51 02114 PENGUSAHAAN HUTAN SONOKELING 52 02115 PENGUSAHAAN HUTAN ALBASIA/JEUNJING 53 02116 PENGUSAHAAN HUTAN CENDANA 54 02117 PENGUSAHAAN HUTAN AKASIA 55 02118 PENGUSAHAAN HUTAN EKALIPTUS 56 02119 PENGUSAHAAN HUTAN LAINNYA 57 02120 PENGUSAHAAN HUTAN ALAM 58 02131 PENGUSAHAAN ROTAN 59 02132 PENGUSAHAAN GETAH PINUS 60 02133 PENGUSAHAAN DAUN KAYU PUTIH 61 02134 PENGUSAHAAN BAMBU 62 02135 PENGUSAHAAN DAMAR 63 02136 PENGUSAHAAN GAHARU 64 02139 PENGUSAHAAN HUTAN BUKAN KAYU LAINNYA 65 02301 PEMUNGUTAN GETAH KARET 66 02302 PEMUNGUTAN ROTAN 67 02303 PEMUNGUTAN GETAH PINUS 68 02304 PEMUNGUTAN DAUN KAYU PUTIH 69 02305 PEMUNGUTAN KOKON/KEPOMPONG ULAT SUTERA 70 02306 PEMUNGUTAN DAMAR 71 02307 PEMUNGUTAN MADU 72 02308 PEMUNGUTAN BAMBU 73 02309 PEMUNGUTAN BUKAN KAYU LAINNYA 74 02401 JASA KEHUTANAN BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN 75 02402 JASA KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM 76 02403 JASA KEHUTANAN BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN KEHUTANAN SOSIAL 77 02409 JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA 78 03111 PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP DI LAUT 79 03112 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI LAUT 80 03113 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI LAUT 81 03114 PENANGKAPAN /PENGAMBILAN ALGAE (TUMBUHAN) DI LAUT 82 03115 PENANGKAPAN /PENGAMBILAN BENIH IKAN LAUT 83 03116 PENANGKAPAN ECHINODERMATA DI LAUT 84 03117 PENANGKAPAN COELENTERATA DI LAUT 85 03118 PENANGKAPAN IKAN HIAS LAUT 86 03119 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI LAUT www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 87 03121 PENANGKAPAN PISCES /IKAN BERSIRIP DI PERAIRAN UMUM 88 03122 PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN UMUM 89 03123 PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN UMUM 90 03124 PENANGKAPAN/PENGAMBILAN ALGAE DI PERAIRAN UMUM 91 03125 PENANGKAPAN /PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DI PERAIRAN UMUM 92 03129 PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN UMUM 93 03131 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 94 03132 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 95 03133 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT 96 03141 JASA SARANA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 97 03142 JASA PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 98 03143 JASA PASCA PANEN PENANGKAPAN IKAN DI PERAIRAN UMUM 99 03211 PEMBESARANIKANLAUT 100 03212 PEMBENIHAN IKAN LAUT 101 03213 BUDIDAYA IKAN HIAS LAUT 102 03214 BUDIDAYA KARANG (CORAL) 103 03221 PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KOLAM 104 03222 BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG 105 03223 PEMBESARAN IKAN AIRTAWAR DI KARAMBA 106 03224 PEMBESARAN IKAN AIRTAWAR DI SAWAH 107 03225 BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR 108 03226 PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR 109 03231 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 110 03232 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN LAUT 111 03241 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 112 03242 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 113 03243 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN DI AIR TAWAR 114 03251 PEMBESARAN IKAN AIR PAYAU 115 03252 PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU 116 03261 JASA SARANA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 117 03262 JASA PRODUKSI BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 118 03263 JASA PASCA PANEN BUDIDAYA IKAN AIR PAYAU 119 05101 PERTAMBANGAN BATU BARA 120 06100 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 121 06201 PERTAMBANGAN GAS ALAM 122 06202 PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI 123 07101 PERTAMBANGAN PASIR BESI 124 07102 PERTAMBANGAN BIJIH BESI 125 07291 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH 126 07292 PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH HITAM 127 07293 PERTAMBANGAN BIJIH BAUKSIT 128 07294 PERTAMBANGAN BIJIH TEMBAGA 129 07295 PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL 130 07296 PERTAMBANGAN BIJIH MANGAN 131 07299 PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN LAINNYA YANG TIDAK MENGANDUNG BIJIH BESI 132 07301 PERTAMBANGAN EMAS DAN PERAK 133 07309 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA LAINNYA 134 08999 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 135 09100 JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 136 09900 JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA 137 10110 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS 138 10120 KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS 139 10130 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS 140 10211 INDUSTRI PENGGARAMAN /PENGERINGAN IKAN 141 10212 INDUSTRI PENGASAPAN /PEMANGGANGAN IKAN www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 142 10213 INDUSTRIPEMBEKUANIKAN 143 10214 INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN 144 10215 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN 145 10216 INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI 146 10217 INDUSTRI PENDINGINAN /PENGESAN IKAN 147 10219 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN 148 10221 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG 149 10222 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG 150 10291 INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA 151 10292 INDUSTRI PENGASAPAN /PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA 152 10293 INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA 153 10294 INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA 154 10295 INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA 155 10296 INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA 156 10297 INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA 157 10299 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA 158 10311 INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 159 10312 INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 160 10313 INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 161 10314 INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 162 10320 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG 163 10330 INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN 164 10391 INDUSTRI TEMPE KEDELAI 165 10392 INDUSTRI TAHU KEDELAI 166 10399 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 167 10411 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI 168 10412 INDUSTRI MARGARINE 169 10413 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN 170 10414 INDUSTRI MINYAK IKAN 171 10415 INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT 172 10421 INDUSTRI KOPRA 173 10422 INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA 174 10423 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA 175 10424 INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA 176 10431 INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRIUDE PALM OIL) 177 10432 INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT 178 10490 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA 179 10510 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM 180 10520 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL 181 10531 INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM 182 10532 INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK) 183 10590 INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA 184 10611 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI- BIJIAN 185 10612 INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI 186 10613 INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENGERINGAN KAKAO 187 10614 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO 188 10615 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN 189 10616 INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA) 190 10617 INDUSTRI TEPUNG TERIGU 191 10618 INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN, www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 192 10621 INDUSTRIPATIUBIKAYU 193 10622 INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA 194 10623 INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA 195 10629 INDUSTRI PATI LAINNYA 196 10631 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS 197 10632 INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG 198 10633 INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG 199 10634 INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG 200 10710 INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE 201 10721 INDUSTRI GULA PASIR 202 10722 INDUSTRI GULA MERAH 203 10723 INDUSTRI SIROP 204 10729 INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP 205 10731 INDUSTRI KAKAO 206 10732 INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA 207 10733 INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING 208 10739 INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA 209 10740 INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA 210 10750 INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN 211 10761 INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH 212 10762 INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION) 213 10771 INDUSTRI KECAP 214 10772 INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN 215 10773 INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA 216 10774 INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM 217 10779 INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA 218 10791 INDUSTRI MAKANAN BAYI 219 10792 INDUSTRI KUE BASAH 220 10793 INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU 221 10794 INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA 222 10799 INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA 223 10801 INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN 224 10802 INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN 225 11010 INDUSTRI MINUMAN KERAS 226 11020 INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE) 227 11030 INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT 228 11040 INDUSTRI MINUMAN RINGAN 229 11050 INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL 230 11090 INDUSTRI MINUMAN LAINNYA 231 12011 INDUSTRI ROKOK KRETEK 232 12012 INDUSTRI ROKOK PUTIH 233 12019 INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA 234 12091 INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU 235 12099 INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA 236 13111 INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL 237 13112 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG 238 13113 INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT 239 13121 INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA) 240 13122 INDUSTRI KAIN TENUN IKAT 241 13123 INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN 242 13131 INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG 243 13132 INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN 244 13133 INDUSTRI PENCETAKAN KAIN 245 13134 INDUSTRI BATIK 246 13911 INDUSTRI KAIN RAJUTAN www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 247 13912 INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR 248 13913 INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN 249 13921 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 250 13922 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN 251 13923 INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA 252 13924 INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN 253 13929 INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA 254 13930 INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI 255 13941 INDUSTRI TALI 256 13942 INDUSTRI BARANG DARI TALI 257 13991 INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC) 258 13992 INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI 259 13993 INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN) 260 13994 INDUSTRI KAIN BAN 261 13995 INDUSTRI KARUNG GONI 262 13996 INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI 263 13997 INDUSTRI KAPUK 264 13999 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL 265 14111 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL 266 14112 INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT 267 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN 268 14131 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL 269 14132 INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT 270 14200 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU 271 14301 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN 272 14302 INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR 273 14303 INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA 274 15111 INDUSTRI PENGAWETAN KULIT 275 15112 INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT 276 15113 INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU 277 15114 INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI 278 15121 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 279 15122 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI 280 15123 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN 281 15129 INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA 282 15201 INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI 283 15202 INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA 284 15203 INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPAN GAN /KEPERLUAN INDUSTRI 285 15209 INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA 286 16101 INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU 287 16102 INDUSTRI PENGAWETAN KAYU 288 16103 INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA 289 16104 INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN 290 16211 INDUSTRI KAYU LAPIS 291 16212 INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD 292 16213 INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA 293 16214 INDUSTRI VENEER 294 16221 INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU 295 16222 INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU 296 16230 INDUSTRI WADAH DARI KAYU 297 16291 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU 298 16292 INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU 299 16293 INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER 300 16294 INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 301 16295 INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU 302 16299 INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL 303 17011 INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) 304 17012 INDUSTRI KERTAS BUDAYA 305 17013 INDUSTRI KERTAS BERHARGA 306 17014 INDUSTRI KERTAS KHUSUS 307 17019 INDUSTRI KERTAS LAINNYA 308 17021 INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG 309 17022 INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON 310 17091 INDUSTRI KERTAS TISSUE 311 17099 INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL 312 18111 INDUSTRI PENCETAKAN UMUM 313 18112 INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS 314 18120 JASA PENUNJANG PENCETAKAN 315 18201 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK 316 18202 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO 317 19100 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA 318 19211 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI 319 19212 INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM 320 19213 INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS 321 19214 INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS 322 19291 INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI 323 19292 INDUSTRI BRIKET BATU BARA 324 20111 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI 325 20112 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI 326 20113 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN 327 20114 INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA 328 20115 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN 329 20116 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN 330 20117 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA 331 20118 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS 332 20119 INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA 333 20121 INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER 334 20122 INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER 335 20123 INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER 336 20124 INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER 337 20125 INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER 338 20126 INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO 339 20127 INDUSTRI PUPUK PELENGKAP 340 20129 INDUSTRI PUPUK LAINNYA 341 20131 INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK 342 20132 INDUSTRI KARET BUATAN 343 20211 INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF) 344 20212 INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULAS!) 345 20213 INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH 346 20214 INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH) 347 20221 INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK 348 20222 INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK) 349 20223 INDUSTRI LAK 350 20231 INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA 351 20232 INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI 352 20291 INDUSTRI PEREKAT /LEM 353 20292 INDUSTRI BAHAN PELEDAK 354 20293 INDUSTRI TINTA I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 355 20294 INDUSTRI MINYAK ATSIRI 356 20295 INDUSTRI KOREK API 357 20299 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL 358 20301 INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN 359 20302 INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN 360 21011 INDUSTRI BAHAN FARMASI 361 21012 INDUSTRI PRODUK FARMASI 362 21021 INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL) 363 21022 INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL 364 22111 INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM 365 22112 INDUSTRI VULKANISIR BAN 366 22121 INDUSTRI PENGASAPAN KARET 367 22122 INDUSTRI REMILLING KARET 368 22123 INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER) 369 22191 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA 370 22192 INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI 371 22199 INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL 372 22210 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN 373 22220 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN 374 22230 INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA 375 22291 INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN 376 22292 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR) 377 22293 INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK 378 22299 INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL 379 23111 INDUSTRI KACA LEMBARAN 380 23112 INDUSTRI KACA PENGAMAN 381 23119 INDUSTRI KACA LAINNYA 382 23121 INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA 383 23122 INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA 384 23123 INDUSTRI KEMASAN DARI KACA 385 23129 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA 386 23911 INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API 387 23919 INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT /KERAMIK LAINNYA 388 23921 INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT /KERAMIK 389 23922 INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT /KERAMIK 390 23923 INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN 391 23929 INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT /KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG 392 23931 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN 393 23932 INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT /KERAMIK 394 23933 INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN 395 23939 INDUSTRI BARANG TANAH LIAT /KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN 396 23941 INDUSTRI SEMEN 397 23942 INDUSTRI KAPUR 398 23943 INDUSTRI GIPS 399 23951 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN 400 23952 INDUSTRI BARANG DARI KAPUR 401 23953 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI 402 23954 INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI 403 23955 INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN 404 23956 INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI 405 23957 INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI 406 23959 INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA 407 23961 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN /i www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 408 23962 INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN 409 23963 INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN 410 23969 INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA 411 23990 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL 412 24101 INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING) 413 24102 INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING) 414 24103 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI 415 24201 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA 416 24202 INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI 417 24203 INDUSTRI PENGGILINGAN LOGAM BUKAN BESI 418 24204 INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI 419 24205 INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA 420 24206 INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM 421 24310 INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA 422 24320 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA 423 25111 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN 424 25112 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN 425 25113 INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN 426 25119 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA 427 25120 INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM 428 25130 INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS 429 25200 INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI 430 25910 INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM;METALURGIBUBUK 431 25920 JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM 432 25931 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN 433 25932 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN 434 25933 INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA 435 25934 INDUSTRI PERALATAN UMUM 436 25940 INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM 437 25951 INDUSTRI BARANG DARI KAWAT 438 25952 INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT 439 25991 INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA 440 25992 INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM 441 25993 INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA 442 25994 INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL 443 25995 INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM 444 25999 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL 445 26110 INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK 446 26120 INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA 447 26210 INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER 448 26220 INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER 449 26310 INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI 450 26320 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS) 451 26390 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA 452 26410 INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI 453 26420 INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI 454 26490 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA 455 26511 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL 456 26512 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK i www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 457 26513 INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK 458 26514 INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI 459 26520 INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU 460 26601 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA 461 26602 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI 462 26710 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI 463 26791 INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA 464 26792 INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA 465 26800 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 466 27111 INDUSTRI MOTOR LISTRIK 467 27112 INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK 468 27113 INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN 469 27120 INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK 470 27201 INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER) 471 27202 INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER) 472 27310 INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK 473 27320 INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA 474 27330 INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL 475 27401 INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET 476 27402 INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK) 477 27403 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI 478 27409 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA 479 27510 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA 480 27520 INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA 481 27530 INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA 482 27900 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 483 28111 INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR 484 28112 INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM 485 28113 INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN 486 28120 INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS 487 28130 INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP 488 28140 INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN 489 28151 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 490 28152 INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK 491 28160 INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH 492 28171 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL 493 28172 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK 494 28173 INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK 495 28174 INDUSTRI MESIN FOTOCOPI 496 28179 INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA 497 28180 INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA 498 28191 INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN 499 28192 INDUSTRI MESIN TIMBANGAN 500 28193 INDUSTRI MESIN PENDINGIN 501 28199 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL 502 28210 INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN 503 28221 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN LOGAM 504 28222 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN KAYU 505 28223 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGERJAAN BAHAN BUKAN LOGAM DAN KAYU 506 28224 INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGELASAN YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 507 28230 INDUSTRI MESIN METALURGI 508 28240 INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI 509 28250 INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU 510 28261 INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT 511 28262 INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN PENGERING UNTUK KEPERLUAN NIAGA 512 28263 INDUSTRI MESIN TEKSTIL 513 28264 INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA 514 28265 INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT 515 28291 INDUSTRI MESIN PERCETAKAN 516 28292 INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS 517 28299 INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL 518 29100 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 519 29200 INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER 520 29300 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 521 30111 INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU 522 30112 INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG 523 30113 INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL 524 30120 INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA 525 30200 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 526 30300 INDUSTRI PESAWATTERBANG DAN PERLENGKAPANNYA 527 30400 INDUSTRI KENDARAAN PERANG 528 30911 INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA 529 30912 INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DANTIGA 530 30921 INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK 531 30922 INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK 532 30990 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL 533 31001 INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU 534 31002 INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU 535 31003 INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK 536 31004 INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM 537 31009 INDUSTRI FURNITUR LAINNYA 538 32111 INDUSTRI PERMATA 539 32112 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 540 32113 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI 541 32114 INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM 542 32115 INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA 543 32119 INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA 544 32120 INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS 545 32201 INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL 546 32202 INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL 547 32300 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 548 32401 INDUSTRI ALAT PERMAINAN 549 32402 INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK 550 32501 INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERAS!, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI 551 32502 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC 552 32503 INDUSTRI KACA MATA 553 32509 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA 554 32901 INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA 555 32902 INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA II 556 32903 INDUSTRI KERAJINAN YTDL 557 32904 INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN 558 32905 INDUSTRI DARI SABUT KELAPA 559 32909 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 560 33111 JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP 561 33112 JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI 562 33119 JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA 563 33121 JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM 564 33122 JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS 565 33131 JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL 566 33132 JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI 567 33133 JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK 568 33141 JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR 569 33142 JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK 570 33149 JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 571 33151 JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG 572 33152 JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 573 33153 JASA REPARASI PESAWATTERBANG 574 33159 JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR 575 33190 JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA 576 33200 JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 577 35101 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 578 35201 PENGADAAN GAS ALAM DAN BUATAN 579 35202 DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN 580 36001 PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM 581 36002 PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU 582 36003 JASA PENUNJANG PENGADAAN AIR 583 38302 DAUR ULANG BARANG BUKAN LOGAM 584 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 585 41012 KONSTRUKSIGEDUNGPERKANTORAN 586 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 587 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 588 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 589 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 590 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 591 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 592 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 593 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSIGEDUNG 594 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 595 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 596 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG 597 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 598 42115 KONSTRUKSI TEROWONGAN 599 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 600 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 601 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 602 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 603 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI 604 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 605 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 606 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 607 42218 PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 608 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 609 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 610 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 611 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 612 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 613 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS 614 42915 PENGERUKAN 615 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 616 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 617 43110 PEMBONGKARAN 618 43120 PENYIAPAN LAHAN 619 43211 INSTALASI LISTRIK 620 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 621 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI 622 43214 INSTALASI NAVIGASI UDARA 623 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 624 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 625 43217 INSTALASI ELEKTRONIKA 626 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 627 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 628 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 629 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 630 43291 INSTALASI MEKANIKAL 631 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 632 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 633 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 634 43303 PENGECATAN 635 43304 DEKORASI INTERIOR 636 43305 DEKORASI EKSTERIOR 637 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 638 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 639 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 640 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 641 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 642 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 643 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 644 45301 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL 645 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 646 46201 PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA 647 46202 PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK 648 46203 PERDAGANGAN BESAR BUNGA DAN TUMBUHAN 649 46204 PERDAGANGAN BESAR TEMBAKAU RAJANGAN 650 46205 PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP 651 46206 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN 652 46207 PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 653 46208 PERDAGANGAN BESAR KULIT DAN KULIT JANGAT 654 46209 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP LAINNYA 655 46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS 656 46312 PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN 657 46313 PERDAGANGAN BESAR SAYURAN 658 46314 PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO 659 46315 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 660 46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 661 46321 PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN 662 46322 PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN 663 46323 PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA 664 46324 PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN 665 46325 PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR 666 46326 PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU 667 46327 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI 668 46331 PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA 669 46332 PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI 670 46333 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL 671 46334 PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU 672 46335 PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU 673 46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA 674 46411 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL 675 46412 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN 676 46413 PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI 677 46414 PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL 678 46419 PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA 679 46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR 680 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAIBENTUK 681 46430 PERDAGANGAN BESAR ALAT FOROGRAFI DAN BARANG OPTIK 682 46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 683 46492 PERDAGANGAN BESAR FARMASI 684 46493 PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL 685 46494 PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK 686 46495 PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA 687 46496 PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK 688 46497 PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM 689 46498 PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK 690 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL 691 46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER 692 46512 PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK 693 46521 PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN ELEKTRONIK 694 46522 PERDAGANGAN BESAR DISKET, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG 695 46523 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 696 46530 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN 697 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 698 46592 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 699 46593 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 700 46594 PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA 701 46599 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA 702 46610 PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI 703 46620 PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM 704 46631 PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI 705 46632 PERDAGANGAN BESAR KACA 706 46633 PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 707 46634 PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 708 46635 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN 709 46636 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU 710 46637 PERDAGANGAN BESAR CAT 711 46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 712 46639 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA 713 46691 PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA DASAR 714 46692 PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA 715 46693 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KEDOKTERAN 716 46694 PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR 717 46695 PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON 718 46696 PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON 719 46697 PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP) 720 46699 PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA TERMASUK BARANG SISA DAN POTONGAN YTDL PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 721 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR 722 47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET 723 47112 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET /MINIMARKET (TRADISIONAL) 724 47191 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 725 47192 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE) 726 47211 PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA 727 47212 PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN 728 47213 PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN 729 47214 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN 730 47215 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN 731 47216 PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 732 47219 PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 733 47221 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL 734 47222 PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL 735 47230 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO 736 47241 PERDAGANGAN ECERAN BERAS 737 47242 PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA 738 47243 PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH 739 47244 PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 740 47245 PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN 741 47249 PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA 742 47301 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU 743 47302 PERDAGANGAN ECERAN PREMIUM, PREMIX DAN SOLAR DI TOKO 744 47411 PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 745 47412 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA 746 47413 PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 747 47414 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI 748 47415 PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR 749 47420 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO 750 47511 PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL 751 47512 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL 752 47513 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT 753 47521 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 754 47522 PERDAGANGAN ECERAN KACA 755 47523 PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA 756 47524 PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU 757 47525 PERDAGANGAN ECERAN BARAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN 758 47526 PERDAGANGAN ECERAN BARAN KONSTRUKSI DARI KAYU 759 47527 PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK 760 47528 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN 761 47529 PERDAGANGAN ECERAN BARAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA 762 47530 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO 763 47591 PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR 764 47592 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA 765 47593 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK 766 47594 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT 767 47595 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 768 47596 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 769 47597 PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK 770 47599 PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759 771 47611 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 772 47612 PERDAGANGAN ECERAN BASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN 773 47620 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO 774 47630 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO 775 47640 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK- ANAKDITOKO 776 47650 PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON 777 47711 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN 778 47712 PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 779 47713 PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN 780 47714 PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA 781 47721 PERDAGANGAN ECERAN BARAN KIMIA 782 47722 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI DI APOTIK 783 47723 PERDAGANGAN ECERAN BARANG FARMASI BUKAN DI APOTIK 784 47724 PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL 785 47725 PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK 786 47726 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN 787 47727 PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 788 47729 PERDAGANGAN ECERAN LAINNYA BUKAN YANG TERCAKUP PADA KELOMPOK 47721 S.D. 47727 789 47731 PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA 790 47732 PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 791 47733 PERDAGANGAN ECERAN KACA MATA 792 47734 PERDAGANGAN ECERAN JAM 793 47735 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN 794 47736 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR 795 47737 PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK 796 47739 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL 797 47741 PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 798 47742 PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS 799 47743 PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS 800 47744 PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS 801 47745 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS 802 47746 PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK 803 47749 PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA 804 47752 PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK 805 47753 PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS 806 47754 PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN 807 47761 PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST 808 47762 PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN HIAS, BIBIT BUAH-BUAHAN DAN TANAMAN OBAT 809 47763 PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA 810 47764 PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS 811 47781 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA 812 47782 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN 813 47783 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM 814 47784 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK 815 47785 PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN 816 47789 PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA 817 47791 PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA 818 47792 PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA 819 47793 PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA 820 47794 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA 821 47795 PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA 822 47796 PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN 823 47797 PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN 824 47811 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA 825 47812 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH- BUAHAN 826 47813 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR- SAYURAN 827 47814 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERN AKAN 828 47815 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN 829 47816 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN 830 47819 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA 831 47821 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS 832 47822 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA 833 47823 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA 834 47824 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM 835 47825 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN BIOTA AIR OLAHAN 836 47826 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN 837 47827 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU 838 47828 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USABA 839 47829 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL 840 47831 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL 841 47832 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN 842 47833 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA 843 47834 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG 844 47841 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BABAN KIMIA 845 47842 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI 846 47843 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL 847 47844 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK 848 47845 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS BAMA 849 47846 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 850 47849 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BABAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL 851 47851 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA 852 47852 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN 853 47853 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM 854 47854 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA 855 47855 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR 856 47859 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA 857 47861 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK 858 47862 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK 859 47863 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAB BELAB DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN 860 47864 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAB BELAB DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAB LIAT 861 47865 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 862 47866 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAB BELAB DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAB LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN 863 47867 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN 864 47869 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAB TANGGA LAINNYA 865 47871 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS 866 47872 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 867 47873 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 868 47874 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLABRAGA DAN ALATMUSIK 869 47875 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA 870 47876 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR 871 47877 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI 872 47879 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, BASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA 873 47881 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN 874 47882 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK 875 47883 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN 876 47891 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BEWAN BIDUP 877 47892 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BABAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BABAN BAKAR LAINNYA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 878 47893 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK 879 47894 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 880 47895 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS 881 47896 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS 882 47897 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN 883 47899 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA 884 47911 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM 885 47912 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI 886 47913 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR 887 47914 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 S.D. 47913 888 47919 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA 889 47920 PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 890 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 891 49112 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS WISATA 892 49121 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG 893 49129 ANGKUTAN JALAN REL KHUSUS LAINNYA 894 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 895 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 896 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) 897 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 898 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 899 49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS 900 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 901 49300 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 902 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 903 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) BUKAN BUS 904 49413 ANGKUTAN PERKOTAAN 905 49414 ANGKUTANPERDESAAN 906 49421 ANGKUTAN TAKSI 907 49422 ANGKUTAN SEWA 908 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 909 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 910 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 911 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 912 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 913 49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS 914 49433 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 915 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 916 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 917 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 918 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 919 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 920 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 921 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 922 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 923 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 924 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG 925 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 926 50135 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT 927 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG 928 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 929 50143 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG 930 50144 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT 931 50211 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 932 50212 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENJ.JMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 933 50213 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 934 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 935 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 936 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 937 50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 938 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 939 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 940 50222 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 941 50223 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 942 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 943 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 944 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 945 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 946 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 947 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 948 51101 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 949 51102 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 950 51103 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK PENUMPANG 951 51104 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK PENUMPANG 952 51105 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 953 51106 ANGKUTAN UDARA KHUSUS OLAHRAGA 954 51107 ANGKUTAN UDARA KHUSUS UNTUK WISATA 955 51109 ANGKUTAN UDARA KHUSUS LAINNYA 956 51201 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 957 51202 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 958 51203 ANGKUTAN UDARA BERJADWAL INTERNASIONAL UNTUK BARANG 959 51204 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK UMUM UNTUK BARANG 960 51205 ANGKUTAN UDARA TIDAK BERJADWAL DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 961 52101 PERGUDANGAN 962 52102 JASA COLD STORAGE 963 52103 JASA BOUNDED WAREHOUSING ATAU WILAYAH KAWASAN BERIKAT 964 52109 JASA PERGUDANGAN LAINNYA 965 52211 JASA TERMINAL DARAT 966 52213 JASA JALAN TOL 967 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 968 52221 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT 969 52222 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGA! DAN DANAU 970 52223 JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN 971 52229 JASA PENUNJANG ANGKUTAN AIR LAINNYA 972 52230 JASA KEBANDARUDARAAN 973 52240 PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) 974 52291 JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) 975 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA&EAD) 976 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 977 53200 KURIR 978 55111 HOTEL BINTANG LIMA 979 55112 HOTEL BINTANG EMPAT 980 55113 HOTEL BINTANG TIGA 981 55114 HOTEL BINTANG DUA 982 55115 HOTEL BINTANG SATU 983 55120 HOTEL MELATI 984 55130 PONDOK WISATA (HOME STAY) 985 55191 PENGINAPAN REMAJA (YOUTH HOSTEL) 986 55192 BUMI PERKEMAHAN 987 55193 PERSINGGAHAN KARAVAN 988 55194 VILA 989 55195 APARTEMEN HOTEL 990 55199 PENYEDIMN AKOMODASI JANGKA PENDEK LAINNYA 991 55900 PENYEDIMN AKOMODASI LAINNYA 992 56101 RESTORAN 993 56102 WARUNG MAKAN 994 56103 KEDAIMAKANAN 995 56104 PENYEDIMN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 996 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 997 56290 PENYEDIMN MAKANAN LAINNYA 998 56301 BAR 999 56302 KELAB MALAM ATAU DISKOTIK YANG UTAMANYA MENYEDIAKAN MINUMAN 1000 56303 RUMAH MINUM/KAFE 1001 56304 KEDAI MINUMAN 1002 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 1003 56306 PENYEDIMN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 1004 58110 PENERBITAN BUKU 1005 58120 PENERBITAN BUKU DIREKTORI DAN MAILING LIST 1006 58130 PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL, BULETIN DAN MAJALAH 1007 58190 PENERBITAN LAINNYA 1008 58200 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 1009 59111 PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 1010 59112 PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 1011 59121 PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 1012 59122 PASCA PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 1013 59131 DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH PEMERINTAH 1014 59132 DISTRIBUSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA 1015 59140 KEGIATAN PEMUTARAN FILM 1016 59201 PEREKAMAN SUARA 1017 59202 PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK 1018 60101 PENYIARAN RADIO OLEH PEMERINTAH 1019 60102 PENYIARAN RADIO OLEH SWASTA 1020 60201 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH PEMERINTAH 1021 60202 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI OLEH SWASTA t4 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1022 61100 TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL 1023 61200 TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL 1024 61300 TELEKOMUNIKASI SATELIT 1025 61911 JASA PANGGILAN PREMIUM (PREMIUM CALL) 1026 61912 JASA RADIO PANGGIL UNTUK UMUM (RPUU) 1027 61913 JASA RADIO TRUNKING 1028 61914 WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) 1029 61919 JASA NILAI TAMBAH TELEPONI LAINNYA 1030 61921 INTERNET SERVICE PROVIDER 1031 61922 JASA SISTEM KOMUNIKASI 1032 61923 JASA VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VOIP) 1033 61924 WARUNG INTERNET (WARNET) 1034 61929 JASA MULTIMEDIA LAINNYA 1035 61991 TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK PENYIARAN 1036 61999 TELEKOMUNIKASI LAINNYA YTDL 1037 62010 KEGIATAN PEMROGRAMAN KOMPUTER 1038 62090 KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA 1039 63111 KEGIATAN PENGOLAHAN DATA 1040 63120 PORTAL WEB 1041 63911 KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH PEMERINTAH 1042 63912 KEGIATAN KANTOR BERITA OLEH SWASTA 1043 64140 KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM 1044 64922 PEMBIAYAAN KONSUMEN (CONSUMERS CREDIT) 1045 64999 JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN 1046 65111 ASURANSI JIWA KONVENSIONAL 1047 65112 ASURANSI JIWA SYARIAH 1048 65121 ASURANSI NON JIWA KONVENSIONAL 1049 65122 ASURANSI NON JIWA SYARIAH 1050 66197 JASA PENUKARAN MATA UANG (MONEY CHANGER) 1051 66199 JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN LAINNYA YTDL 1052 66221 JASA AGEN ASURANSI 1053 68110 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA 1054 68120 KAWASAN PARIWISATA 1055 68200 REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 1056 69100 JASAHUKUM 1057 69200 JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK 1058 70201 JASA KONSULTAN PARIWISATA 1059 70202 JASA KONSULTAN TRANSPORTASI 1060 70209 KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA 1061 71100 JASA ARSITEKUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI 1062 71202 JASA PENGUJIAN LABORATORIUM 1063 71203 JASA INSPEKSI 1064 71204 JASAINSPEKSITEKNIKINSTALASI 1065 71205 JASA KALIBRASI/METROLOGI 1066 71209 JASA ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA 1067 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA 1068 72201 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 1069 72202 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA 1070 73100 PERIKLANAN 1071 73200 PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT 1072 74100 JASA PERANCANGAN KHUSUS 1073 74201 JASA FOTOGRAFI 1074 74902 JASA KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS 1075 77100 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1076 77210 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA 1077 77295 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK 1078 77301 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 1079 77302 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 1080 77303 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR 1081 77304 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASIUDARA 1082 77306 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL 1083 77400 SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA 1084 78101 JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 1085 78102 JASA PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI 1086 78103 JASA PENYALURAN TENAGA KERJA 1087 78200 JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU 1088 78300 JASA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA 1089 79111 JASA AGEN PERJALANAN WISATA 1090 79112 JASA AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA 1091 79120 JASA BIRO PERJALANAN WISATA 1092 79910 JASA INFORMASI PARIWISATA 1093 79920 JASA PRAMUWISATA 1094 79990 JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL 1095 82301 JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN 1096 82302 JASA EVENT ORGANIZER 1097 82920 JASA PENGEPAKAN 1098 85111 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH PEMERINTAH 1099 85112 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH PEMERINTAH 1100 85121 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA 1101 85122 JASA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA 1102 85210 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH PEMERINTAH 1103 85220 JASA PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA 1104 85230 JASA PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN PEMERINTAH 1105 85240 JASA PENDIDIKAN MENEfWAH KEJURUAN DAN TEKNIK/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA 1106 85311 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR PEMERINTAH 1107 85312 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR PEMERINTAH 1108 85321 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM GELAR SWASTA 1109 85322 JASA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON GELAR SWASTA 1110 85410 JASA PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN REKREASI 1111 85420 JASA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN 1112 85430 JASA PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH 1113 85491 JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN 1114 85492 JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA 1115 85493 JASA PENDIDIKAN BAHASA SWASTA 1116 85494 JASA PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA 1117 85495 JASA PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1118 85496 JASA PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT 1119 85497 JASA PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA 1120 85498 JASA PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI 1121 85499 JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA 1122 85500 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 1123 85601 JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PEMERINTAH 1124 85602 JASA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANULATHFAL 1125 85603 JASA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN SWASTA 1126 85604 JASA PENDIDIKAN TAMAN PENITIPAN ANAK 1127 86101 JASA RUMAH SAKIT PEMERINTAH 1128 86102 JASA PUSKESMAS 1129 86103 JASA RUMAH SAKIT SWASTA 1130 86104 JASA POLIKLINIK SWASTA 1131 86109 JASA RUMAH SAKIT LAINNYA 1132 86201 PRAKTIK DOKTER UMUM 1133 86202 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 1134 86203 PRAKTIK DOKTER GIGI 1135 86901 JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PARAMEDIS 1136 86902 JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 1137 86903 JASA PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN 1138 86904 JASA ANGKUTAN KHUSUS PENGANGKUTAN ORANG SAKIT (MEDICAL EVACUATION) 1139 90001 KEGIATAN SEN! PERTUNJUKAN 1140 90002 KEGIATAN PEKERJA SEN! 1141 90003 JASA PENUNJANG HIBURAN 1142 90004 JASA IMPRESARIAT BIDANG SEN! 1143 90005 JURNALIS BERITA INDEPENDEN 1144 90009 KEGIATAN HIBURAN, SEN! DAN KREATIVITAS LAINNYA 1145 91021 MUSEUM YANG DIKELOLA PEMERINTAH 1146 91022 MUSEUM YANG DIKELOLA SWASTA 1147 91023 PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA PEMERINTAH 1148 91024 PENINGGALAN SEJARAH YANG DIKELOLA SWASTA 1149 91025 TAMAN BUDAYA 1150 91029 WISATA BUDAYA LAINNYA 1151 91031 KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM 1152 91032 TAMAN NASIONAL (TN) 1153 91033 TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) 1154 91034 TAMAN WISATA ALAM (TWA) 1155 91035 HUTAN LINDUNG (HL), SUAKA MARGASATWA (SM), DAN CAGAR ALAM (CA) 1156 91036 TAMAN LAUT 1157 91037 TAMAN BURU DAN KEBUN BURU 1158 91039 KEGIATAN TAMAN KONSERVASI ALAM LAINNYA 1159 93112 LAPANGAN GOLF 1160 93113 GELANGGANG BOWLING 1161 93114 GELANGGANG RENANG 1162 93115 LAPANGAN SEPAK BOLA 1163 93116 LAPANGAN TENIS LAPANGAN 1164 93117 KEGIATAN PUSAT KEBUGARAN/FITNESS CENTER 1165 93118 SPORT CENTRE 1166 93119 KEGIATAN FASILITAS OLAHRAGA LAINNYA 1167 93191 PROMOTOR KEGIATAN OLAHRAGA 1168 93193 KEGIATAN PERBURUAN 1169 93199 KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN OLAHRAGA 1170 93210 KEGIATAN TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN 1171 93221 PEMANDIAN ALAM www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1172 93222 WISATA GUA 1173 93223 WISATA PETUALANGAN ALAM 1174 93229 DAYA TARIK WISATA ALAM LAINNYA 1175 93231 WISATAAGRO 1176 93232 TAMAN REKREASI/TAMAN WISATA 1177 93233 KOLAM PEMANCINGAN 1178 93239 DAYA TARIK WISATA BUATAN /BINAAN MANUSIA LAINNYA 1179 93241 ARUNGJERAM 1180 93242 WISATA SELAM 1181 93243 DERMAGA MARINA 1182 93249 WISATA TIRTA LAINNYA 1183 93292 KARAOKE KELUARGA 1184 93293 USAHA ARENA PERMAINAN 1185 93299 KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL 1186 96111 JASA PANGKAS RAMBUT 1187 96112 JASA SALON KECANTIKAN 1188 96122 SPA (SANTE PAR AQUA) 1189 96129 JASA KEBUGARAN LAINNYA www.jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
1.Tuan A (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rpl6.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

a.Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021: Gaji dan tunjangan Rp 16.500.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan/bulan Rp500.000,00 Iuran Pensiun/bulan Rp330.000,00 (Rp 830.000,00) Penghasilan Neto Sebulan Rp 15.670.000,00 Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp15.670.000,00 PTKP (K/ 1) Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 Terutang Setahun Rp188.040.000,00 (Rp 63.000.000,00) Rp125.040.000,00 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp75.040.000,00 = Rp 11.256.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rp13.756.000,00/ 12 Rp 13.756.000,00 Rp 1.146.333,00
b.Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan Januari 2021: Gaji dan tunjangan Rpl6.500.000,00 Dikurangi iuran pensiun/bulan (Rp 330.000,00) Dikurangi PPh Pasal 21 (Rp 1.146.333,00) Penghasilan setelah pajak Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima Rp 15.023.667,00 Rp 1.146.333,00 Rp16. l 70.000,00
1. 2.Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Februari 2021 menerima gaji dan tunjangan I www.jdih.kemenkeu.go.id sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp2 l.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Februari 2021 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.
2. 3.Tuan C (K/ 1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Februari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar RplS.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rpl0.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar RplS.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (RplS.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.
a.Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Februari 2021: Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan/bulan Rp500.000,00 Iuran Pensiun/bulan Rp300.000,00 Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 12 x Rpl4.200.000,00 PTKP (K/ 1) Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp57.400.000,00 = Rp 8.610.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rpl 1.110.000,00/ 12 {Rp 800.000,00) Rp 14.200.000,00 Rpl 70.400.000,00 {Rp 63.000.000,00) Rp107.400.000,00 Rp 11.110.000,00 Rp 925.833,00 www.jdih.kemenkeu.go.id Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.
b.Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Februari 2021: Gaji dan tunjangan setahun THR Penghasilan bruto Pengurangan: Biaya Jabatan setahun maksimal Rp6.000.000,00 Iuran Pensiun setahun Rp3.600.000,00 Rp 180.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 190.000.000,00 (Rp 9.600.000,00) Penghasilan Neto Rp180.400.000,00 PTKP (K/ 1) Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp67.400.000,00 = Rpl0.110.000,00 PPh Pasal 21 atas THR: PPh 21 atas seluruh penghasilan (Gaji, tunjangan, dan THR) PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap (Gaji dan tunjangan) PPh Pasal 21 atas THR (Rp 63.000.000,00) Rpl 17.400.000,00 Rp 12.610.000,00 Rp 12.610.000,00 (Rp 11.110.000,00) Rp 1.500.000,00 Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rpl.500.000,00.
c.Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Februari 2021: Gaji dan tunjangan THR Dikurangi iuran pensiun/bulan Dikurangi PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan Penghasilan setelah pajak Rp 15.000.000,00 Rp 10.000.000,00 (Rp 300.000,00) (Rp 2.425.833,00) Rp 22.274.167,00 www.jdih.kemenkeu.go.id Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima Rp 925.833,00 Rp 23.200.000,00
1. 4.Tuan D (K/ 1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Januari 2021 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rpl5.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rpl.000.000,00. Penghasilan brute Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rpl.000.000,00) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pas al 21 DTP.
a.Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Januari 2021: Gaji dan tunjangan Rp 15.000.000,00 Tunjangan PPh Pasal 21 Rp 1.000.000,00 Penghasilan brute Rp 16.000.000,00 Pengurangan: Biaya Jabatan Rp500.000,00 Iuran Pensiun Rp300.000,00 Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp15.200.000,00 PTKP (K/ 1) {Rp 800.000,00) Rp 15.200.000,00 Rp 182.400.000,00 (Rp 63.000.000,00) Penghasilan Kena Pajak Setahun Rpl 19.400.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Setahun 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp69.400.000,00 = Rp 10.410.000,00 PPh Pasal 21 Terutang Sebulan Rpl2.910.000,00/ 12 Rp 12.910.000,00 Rp 1.075.833,00
b.Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Januari 2021: Gaji dan tunjangan Rpl5.000.000,00 Tunjangan PPh Rp 1.000.000,00 Dikurangi iuran pensiun/bulan (Rp 300.000,00) Dikurangi PPh Pasal 21 {Rp 1.075.833,00) www.jdih.kemenkeu.go.id Penghasilan setelah pajak Ditambah PPh Pasal 21 DTP Jumlah yang diterima Rp14.624.167,00 Rp 1.075.833,00 RplS.700.000,00 www.jdih.kemenkeu.go.id C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFMTAN INSENTIF PPh Pasal 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Nomor Hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1) Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ......................................... (2) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NPWP Jabatan : ......................................... (3) : ......................................... (4) : ......................................... (5) Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak: Nama : ............................. (6) NPWP : ............................. (7) Kode KLU : ............................. (8) Alamat : ............................. (9) memberitahukan: (10) D Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP D Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50% sebagaimana diatur dalam PMK Nomor ... /PMK.03/2021 untuk Masa Pajak ......... 2021 sampai dengan ......... 2021. Demikian disampaikan. . ......... , ................... 20 .... (11)

(12)................................ (13) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak. Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi denganjabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan. Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak. Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). / www.jdih.kemenkeu.go.id D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... ( 1) Nomor : .................................................. (2) Perihal : Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Kepada Yth ............................................... (3) Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor ....................................... (4) tanggal ........................................ (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ... , Saudara berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan: D termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... □ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... ten tang ... Demikian kami sampaikan. . .............. , ..................... 20.... (6) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................ (7) Tanda Tangan ................................................ (8) *) Pilih yang sesuai I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan tanggal surat permohonan. Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. www.jdih.kemenkeu.go.id E. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... { 1) Nomor : .................................................. (2) Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Kepada Yth . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . .. .. ... . .. . . . . . (3) Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor . . . . . . (4) tanggal . . . . . . (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... tentang .... , Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan: D tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Peraturan Menteri Keuangan Nomor □ ... tentang ... tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... Demikian kami sampaikan. . .............. , ...................... 20 .... (6) a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................ (7) Tanda Tangan ................................................ (8) *) pilih yang sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan tanggal surat permohonan. Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan nama kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/ atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25. www.jdih.kemenkeu.go.id F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH {DTP) Status Laporan Realisasi: D Normal D Pembetulan *) Wajib Pajak Pemberi Kerja : ..................................................... (1) NPWP : ..................................................... (2) Kode KLU : ..................................................... (3) Masa Pajak : ..................................................... (4) Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP ...... orang (5) Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak .......... 2021 (6) Rp ......... (7) Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak .......... 2021 (8) Rp ......... (9) Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP: No. Nama Pegawai NPWP Jumlah {Rp) (13)
(10){11) (12) Pengh. Bruto PPh Pasal 21 DTP Jumlah ................. (7) ................. (9) Demikian laporan disampaikan. . ......... , .................. 20 .... (14)
(15)·······································
(16)NPWP: ........................... (17) *) pilih salah satu www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja. Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi denganjumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan NPWP yang lengkap dan valid dari pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 DTP hasil perhitungan yang benar tiap pegawai dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan tanggal lapo ran. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus. Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan). Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja atau Pengurus (bagi Wajib Pajak Badan). www.jdih.kemenkeu.go.id G. CONTOH PENGHITUNGAN PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

1.Tuan N memiliki usaha rumah makan. Tuan N terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Desember 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang PPh. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan N memperoleh peredaran bruto dari usaha rumah makan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena peredaran bruto yang diterima oleh Tuan N dari usaha rumah makan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan dari usaha rumah makan untuk Tahun Pajak 2021 dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Tuan N menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha rumah makan sebagai berikut: Masa Pajak Peredaran Bruto PPh Final Terutang Januari 2021 Rp 40.500.000,00 Rp 202.500,00 Atas PPh final Masa Pajak Januari 2021 tersebut Tuan N berhak memperoleh insentif PPh final ditanggung Pemerintah dengan cara menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021, sehingga Tuan N tidak menyetor PPh final ke kas negara. Dalam hal Tuan N tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka Tuan N tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya.
2.PT XYZ memiliki usaha bengkel mobil dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Juli 2020 dan tidak menyampaikan pemberitahuan untuk dikenai PPh berdasarkan Ketentuan Umum www.jdih.kemenkeu.go.id UU PPh sehingga pada Tahun Pajak 2020 PT XYZ dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada Tahun Pajak 2020, PT XYZ memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Karena peredaran bruto yang diperoleh PT XYZ tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, maka penghasilan PT XYZ dari usaha untuk Tahun Pajak 2021 juga dikenai PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pada bulan J anuari 2021, PT XYZ memberikan jasa perbaikan mobil kepada PT MPN sebesar Rpl0.000.000,00 dan PT XYZ dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan. PT MPN selaku Pemotong kemudian melakukan konfirmasi atas kebenaran Surat Keterangan dan diketahui bahwa Surat Keterangan tersebut terkonfirmasi sehingga PT MPN tidak melakukan pemotongan PPh final atas transaksi tersebut. PT MPN memberikan cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2021 dan PT XYZ harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final ditanggung Pemerintah tersebut melalui saluran tertentu paling lambat tanggal 20 Februari 2021 untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah atas transaksi tersebut. Dalam hal PT XYZ tidak menyampaikan laporan realisasi atau menyampaikan laporan realisasi Masa Pajak Januari 2021 melewati batas waktu yang ditetapkan maka PT XYZ tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah untuk Masa Pajak yang bersangkutan dan wajib menyetorkan sendiri PPh final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi kewajibannya. / www.jdih.kemenkeu.go.id H. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH Status Laporan Realisasi : Wajib Pajak NPWP Masa Pajak D Normal D Pembetulan *) : .................................................. (1) : .................................................. (2) : .................................................. (3)
1.Rekapitulasi Peredaran Brute atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak PPh Lokasi NPWP Lokasi NPWP Pemotong Peredaran Final No. Usaha (4) Usaha (5) atau Pemungut (6) Brute (7) DTP

(8)1. 2. 3. Dst Jumlah

2.Rekapitulasi Peredaran Brute atas transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak Lokasi NPWP Lokasi Peredaran Brute PPh Final DTP No. Usaha (4) Usaha (5) (9) (10) 1. 2. 3. Dst Jumlah Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya . *) pilih salah satu .......... , ······················· 20 .... (11)

(12)········································· NPWP: ............................ .
(13)
(14)www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12} Nomor (13} Nomor (14} PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan alamat lokasi usaha. Diisi dengan NPWP lokasi usaha. Diisi dengan NPWP Pemotong atau Pemungut Pajak. Diisi dengan jumlah Rupiah Peredaran Bruto dari transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang tidak dilakukan pemotongan dan/ atau pemungutan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak. Diisi dengan jumlah Rupiah seluruh Peredaran Bruto dari transaksi selain dengan Pemotong atau Pemungut Pajak dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan tanggal laporan. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak. Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau nama Pengurus bagi Wajib Pajak Badan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau NPWP Pengurus bagi Wajib Pajak Badan. / www.jdih.kemenkeu.go.id I. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) Wajib Pajak Pemotong Pajak NPWP Masa Pajak : ..................................................... ( 1) : ..................................................... (2) : ..................................................... (3) Jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh Final Jasa Konstruksi DTP ....... Wajib Pajak (4) Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak .......... 2021 (5) Rp .................. (6) Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Rp .................. (8) Masa Pajak ................ 2021 (7) Daftar Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang telah menerima PPh final jasa konstruksi DTP: No. Nama Wajib NPWP Penghasilan PPh Final Jasa
(9)Pajak (10) (11) Bruto Konstruksi DTP Jumlah ................. (6) ................. (8) Demikian laporan disampaikan. . ......... , ...................... 20 ... (12)
(13)....................................... (14) NPWP: ........................... (15) www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan. Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak menerima PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan. Diisi dengan tanggal laporan. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemotong Pajak. Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemotong Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemotong Pajak. I www.jdih.kemenkeu.go.id J. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2 41012 KONSTRUKSIGEDUNGPERKANTORAN 3 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 4 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 5 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 6 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 7 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 8 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 9 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 10 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSIGEDUNG 11 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 12 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 13 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWATTERBANG 14 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 15 42115 KONSTRUKSITEROWONGAN 16 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 17 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 18 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 19 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 20 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGA! 21 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 22 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 23 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 24 42218 PEMBUATAN /PEN GEBO RAN SUMUR AIR TANAH 25 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 26 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 27 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 28 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 29 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 30 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS 31 42915 PENGERUKAN 32 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 33 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 34 43110 PEMBONGKARAN 35 43120 PENYIAPAN LAHAN 36 43211 INSTALASI LISTRIK 37 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 38 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGA! 39 43214 INSTALASI NAVIGASI UDARA 40 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 41 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 42 43217 INSTALASIELEKTRONIKA 43 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 44 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 45 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 46 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA 47 43291 INSTALASI MEKANIKAL I www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 48 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 49 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 50 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 51 43303 PENGECATAN 52 43304 DEKORASI INTERIOR 53 43305 DEKORASI EKSTERIOR 54 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 55 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 56 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 57 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 58 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 59 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 60 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 61 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 62 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 63 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 64 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) 65 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 66 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 67 49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS 68 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 69 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 70 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) BUKAN BUS 71 49413 ANGKUTANPERKOTAAN 72 49414 ANGKUTAN PERDESAAN 73 49421 ANGKUTAN TAKSI 74 49422 ANGKUTAN SEWA 75 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 76 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 77 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 78 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 79 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 80 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 81 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD) 82 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 83 56101 RESTORAN 84 56102 WARUNG MAKAN 85 56103 KEDAIMAKANAN 86 56104 PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 87 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 88 56290 PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA 89 56301 BAR 90 56303 RUMAH MINUM/KAFE 91 56304 KEDAI MINUMAN 92 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 93 56306 PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 94 85499 JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA 95 85500 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 96 86201 PRAKTIK DOKTER UMUM 97 86202 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 98 86203 PRAKTIK DOKTER GIGI 99 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 100 50212 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 101 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPAN GAN USAHA 102 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 103 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 104 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 105 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 106 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 107 50217 ANG KUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK PENUMPANG 108 50221 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN 109 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 110 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 111 50223 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 112 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 113 50135 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT 114 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 115 50144 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT 116 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 117 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 118 50143 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG 119 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 120 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK BARANG 121 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 122 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 123 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 124 50213 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 125 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 126 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 127 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 128 50211 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 129 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 130 50222 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 131 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 132 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id K. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nomor Lampiran Perihal Kepada Yth. : ........................................ ( 1) : ........................................ (2) : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Imper Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....................................................................... (3) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................... (4) NPWP : ......................................... (5) Jabatan : ......................................... (6) Bertindak selaku *) : D Wajib Pajak D Pengurus dari Wajib Pajak Nama : ............................. (7) NPWP : ............................. (8) Kode KLU : ............................. (9) Alamat : ............................. (10) BEBAS mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Imper sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... tentang ... , dengan alasan: □ termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Imper Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ..... Demikian permohonan ini kami sampaikan . . ............. , .................. 20 .... ( 11) Pemohon, ........................................... (12) I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Diisi dengan nomor surat permohonan. Diisi dengan jumlah lampiran. Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi denganjabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal permohonan. Diisi dengan nama terang pemohon. I www.jdih.kemenkeu.go.id L. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh Pasal 22 IMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... ( 1) SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR NOMOR TANGGAL : ...... ............... (2) : .................. ... (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak. ......................................................... (1) menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini: Nama Wajib Pajak ............................................... ······················(4) NPWP ..................................................................... (5) Kode KLU .................................................................. (6) Alamat ...................................................... ............... (7) dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... tentang ...... , dengan alasan: D termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ... .. Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal ......... 2021. Kode verifikasi: www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nemer (1) Nemer (2) Nemer (3) Nemer (4) Nemer (5) Nemer (6) Nemer (7) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Imper Diisi dengan nemer Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Imper Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Imper Diisi dengan nama Wajib Pajak Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Diisi dengan kede KLU Wajib Pajak Diisi dengan alamat Wajib Pajak I www.jdih.kemenkeu.go.id M. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................... (1) Nomor : .................................................. (2) Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Kepada Yth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ............. (3) Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor ....................................... (4) tanggal ........................................ (5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ... , permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan: D tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha {KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....... tentang ..... Demikian kami sampaikan. Kode verifikasi: I www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas Diisi dengan tanggal surat permohonan www.jdih.kemenkeu.go.id N. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR Nama Wajib Pajak NPWP Kode KLU Masa Pajak : .................................................. ( 1) : .................................................. (2) : .................................................. (3) : .................................................. (4) Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor No. Nomor PIB *) Tanggal PIB Nilai Impor **) PPh 22 Impor
(5)(6) (7) (8) (9) Jumlah (8) Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya . .......... , ................... 20 .... (10) ( 11) ........................................ NPWP ........................... .
(12)
(13)*} Nomor PIB atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor. **} Nilai impor adalah Cost Insurance, and Freight (CIF) ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya}. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan. Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak. Diisi dengan sesuai periode pelaporan. Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor. Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen pabean impor. Diisi dengan nilai impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan. Diisi dengan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan. Diisi dengan tanggal laporan. Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan. Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan. www.jdih.kemenkeu.go.id

0.KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh

Pasal 25

1.Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

a.Bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. PT A memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK- 110/PMK.03/2020. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Dengan demikian, besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT A mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampaian laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT A menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal www.jdih.kemenkeu.go.id 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut: PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 Rp 1.125.000.000,00 Dikurangi Kredit Pajak Rp645.000.000,00 PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) Rp480. 000. 000, 00 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Rp40.000.000,00 Pajak 2021 Rincian Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 (besarnya angsuran PPh Pasal 2 5 Masa Pajak RpS0.000.000,00 Desember 2020 dikurangi 50%) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 (yang seharusnya Rp40.000.000,00 terutang) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 Rp20.000.000,00 (40.000.000 X 50%) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April Rp20.000.000,00 2021 s.d. Juni 2021 Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp40.000.000,00 (yang seharusnya terutang) www.jdih.kemenkeu.go.id Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp20.000.000,00 (40.000.000 X 50%) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp20.000.000,00
b.Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. PT B tidak memanfaatkan insentif pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020 dan PMK-9/PMK.03/2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Desember 2020 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 27 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 adalah sebesar Rp.50.000.000,00 (menggunakan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Desember 2020). Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Pajak 2021 sesuai dengan penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun pajak 2020 adalah sebesar Rp40.000.000,-. Dikarenakan tidak memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-9/PMK.03/2021, maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B mulai Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 tetap sebesar Rp.40.000.000,-. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT B menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Oleh karena itu besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri mulai Masa www.jdih.kemenkeu.go.id Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 menjadi sebesar Rp.20.000.000.,- (hasil pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 50%). Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Tahun Pajak 2021 setiap bulan adalah sebagai berikut: PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 Rp 1.125.000.000,00 Dikurangi Kredit Pajak Rp645.000.000,00 PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29) Rp480.000.000,00 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk Tahun Rp40.000.000,00 Pajak 2021 Rincian Angsuran PPh Pasal 25 Angsuran Masa Pajak Januari 2021 s.d. Maret 2021 RpS0. 000. 000, 00 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2020) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2021 s.d. Juni 2021 Rp40. 000. 000, 00 Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp40. 000. 000, 00 (yang seharusnya terutang) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp20.000.000,00 (40.000.000 X 50%) Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2021 s.d. Desember 2021 Rp20.000.000,00
1. 2.Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa) Pada Tahun Pajak 2021, PT C memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 1 7 ayat (2b) Undang-Undang PPh. Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak www.jdih.kemenkeu.go.id Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2021 sebagai berikut: Laporan Januari- Maret April- Juni Juli-September Triwulan Penghasilan Rp2.100.000.000,00 Rp4. 700.000.000,00 Rp9.800.000.000,00 Neto PPh Pasal 22 Rp75.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Rp200.000.000,00 dan PPh Pasal 23 PT C menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 PMK-9/PMK.03/2021 pada tanggal 3 Februari 2021 dan dinyatakan berhak. Wajib Pajak menyampaikan kewajiban penyampailan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan tepat waktu. Pada tanggal 31 Juli 2021 PT C menyampaikan kembali surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id Masa Pajak April - Juni Juli - September Oktober - Desember Periode yang Triwulan I Triwulan II Triwulan III dilaporkan Penghasilan Rp2.100.000.000,00 Rp4. 700.000.000,00 Rp9. 800. 000. 000, 00 Neto PPh Terutang Rp399.000.000,00 Rp893.000.000,00 Rp 1.862.000.000,00 Dikurangi: - PPh Pasal Rp75.000.000,00 Rp 125.000.000,00 Rp200.000.000,00 22 dan PPh

Pasal 23

Pasal 25

www.jdih.kemenkeu.go.id Q. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh

Pasal 25

(4)PPh Terutang (Rp) Pengurang Angsuran (Rp)
(5)(6) Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya . .......... , ······················ 20 .... (7)
(8). .......................... ..... ....... ... (9) NPWP: .............................. (10) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan periode pelaporan (Masa Pajak). Diisi dengan nomor urut. Diisi dengan jumlah rupiah PPh Pasal 25 Terutang. Diisi dengan jumlah rupiah besarnya pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Diisi dengan tanggal laporan. Diisi dengan tanda tangan clan cap Wajib Pajak yang membuat laporan. Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan). Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan) yang membuat laporan. www.jdih.kemenkeu.go.id R. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENG EMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 1 41011 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2 41012 KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN 3 41013 KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI 4 41014 KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN 5 41015 KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN 6 41016 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN 7 41017 KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN 8 41018 KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN 9 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA 10 41020 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG 11 42111 KONSTRUKSI JALAN RAYA 12 42112 KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG 13 42113 KONSTRUKSI LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG 14 42114 KONSTRUKSI JALAN KERETA API DAN JEMBATAN KERETA API 15 42115 KONSTRUKSI TEROWONGAN 16 42120 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETAAPI 17 42211 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI 18 42212 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE 19 42213 KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 20 42214 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI SARANA BANTU NAVIGASI LAUT DAN RAMBU SUNGAI 21 42215 KONSTRUKSI TELEKOMUNIKASI NAVIGASI UDARA 22 42216 KONSTRUKSI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 23 42217 KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI 24 42218 PEMBUATAN /PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH 25 42219 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 26 42220 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH 27 42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 28 42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN 29 42913 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN 30 42914 KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN DAN PENAMPUNGAN BARANG MINYAK DAN GAS 31 42915 PENGERUKAN 32 42919 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL 33 42920 PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 34 43110 PEMBONGKARAN 35 43120 PENYIAPAN LAHAN 36 43211 INSTALASI LISTRIK 37 43212 INSTALASI TELEKOMUNIKASI 38 43213 INSTALASI NAVIGASI LAUT DAN SUNGAI 39 43214 INSTALASI NAVIGASI UDARA 40 43215 INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API 41 43216 INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA 42 43217 INSTALASIELEKTRONIKA 43 43221 INSTALASI AIR (PIPA) 44 43222 INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL 45 43223 INSTALASI MINYAK DAN GAS 46 43224 INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 47 43291 INSTALASI MEKANIKAL 48 43299 INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL 49 43301 PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM 50 43302 PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON 51 43303 PENGECATAN 52 43304 DEKORASI INTERIOR 53 43305 DEKORASI EKSTERIOR 54 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA 55 43901 PEMASANGAN PONDASI DAN PILAR 56 43902 PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) 57 43903 PEMASANGAN ATAP /ROOF COVERING 58 43904 PEMASANGAN KERANGKA BAJA 59 43905 PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR 60 43909 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL 61 49111 ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG 62 49211 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) 63 49212 ANGKUTAN BUS PERBATASAN 64 49213 ANGKUTAN BUS ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) 65 49214 ANGKUTAN BUS KOTA 66 49215 ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA 67 49221 ANGKUTAN BUS KHUSUS 68 49222 ANGKUTAN BUS PARIWISATA 69 49411 ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS 70 49412 ANGKUTAN ANTARKOTA DALAM PROVINS! (AKDP) BUKAN BUS 71 49413 ANGKUTANPERKOTAAN 72 49414 ANGKUTANPERDESAAN 73 49421 ANGKUTAN TAKSI 74 49422 ANGKUTAN SEWA 75 49423 ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG 76 49424 ANGKUTAN OJEK MOTOR 77 49425 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK WISATA 78 49429 ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG 79 49431 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM 80 52219 JASA PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA 81 52292 JASA EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA&EAD) 82 52299 JASA PENUNJANG ANGKUTAN LAINNYA YTDL 83 56101 RESTORAN 84 56102 WARUNG MAKAN 85 56103 KEDAI MAKANAN 86 56104 PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 87 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) 88 56290 PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA 89 56301 BAR 90 56303 RUMAH MINUM/KAFE 91 56304 KEDAI MINUMAN 92 56305 RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL 93 56306 PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP 94 85499 JASA PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA 95 85500 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 96 86201 PRAKTIK DOKTER UMUM 97 86202 PRAKTIK DOKTER SPESIALIS 98 86203 PRAKTIK DOKTER GIGI 99 50131 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK BARANG 100 50212 ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK 101 50133 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id NO. KODE NAMA KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA 102 50215 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 103 50142 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 104 50121 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 105 50229 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK BARANG TERMASUK PENYEBERANGAN 106 50224 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 107 50217 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK PENUMPANG 108 50221 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN ATAU HEWAN 109 50134 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK BARANG 110 50122 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 111 50223 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA 112 50113 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK KHUSUS UNTUK WISATA 113 50135 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PELAYARAN RAKYAT 114 50214 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG 115 50144 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL PELAYARAN RAKYAT 116 50123 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK WISATA 117 50228 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 118 50143 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL KHUSUS UNTUK BARANG 119 50219 ANGKUTAN PENYEBERANGAN LAINNYA UNTUK PENUMPANG TERMASUK PENYEBERANGAN 120 50227 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN /KOTA UNTUK BARANG 121 50225 ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG 122 50226 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG 123 50218 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 124 50213 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU DENGAN TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR UNTUK 125 50112 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK PENUMPANG 126 50132 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM TRAMPER UNTUK BARANG 127 50216 ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG 128 50211 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK PENUMPANG DENGAN TRAYEK TETAP DAN TERATUR 129 50114 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK PERINTIS UNTUK PENUMPANG 130 50222 ANGKUTAN SUNGA! DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS 131 50111 ANGKUTAN LAUT DOMESTIK UMUM LINER UNTUK PENUMPANG 132 50141 ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL UMUM LINER UNTUK BARANG www.jdih.kemenkeu.go.id S. PETUNJUK PERMOHONAN PENG EMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK SEBAGAI PKP BERISIKO RENDAH

1.Contoh permohonan pengembalian pendahuluan melalui SPT Masa PPN. PT ABC dengan KLU termasuk dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan sesuai dengan Peraturan Menteri ini melalui SPT Masa PPN. Untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tersebut, PT ABC harus mengisi formulir 1111 SPT Masa PPN pada Romawi II huruf H sebagai berikut:

a.Pada butir 2 dipilih: 1) Butir 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang- Undang PPN; atau 2) Butir 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN, dalam hal pada Masa Pajak tersebut PKP tidak melakukan kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN.
b.Pada butir 3 dipilih butir 3.2 Dikembalikan (restitusi) dan memilih Khusus Restitusi untuk PKP: Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan.
1. 2.Contoh pengembalian pendahuluan yang diberikan kepada PKP meskipun kelebihan pajak hanya disebabkan karena kompensasi Masa Pajak sebelum-sebelumnya. PT BCD dengan KLU termasuk dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran PPN, m~nyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak September 2021 dengan ringkasan informasi sebagai berikut:
a.Tidak ada Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri oleh PKP selama Masa Pajak September 2021 karena tidak ada www.jdih.kemenkeu.go.id penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak selama Masa Pajak
b.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp3.000.000.000,00 yang seluruhnya merupakart kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak Agustus 2021. PT BCD mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp 3.000.000.000,00, dengan mencantumkan pilihan restitusi untuk PKP Pasal 9 ayat (4c) PPN sebagaimana dimaksud pada contoh 1 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak September 2021. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum -- --- u.b. _,,;;..-- . ministrasi Kementerian YAH(M 13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 19A

Pasal 19B

Pasal 25

Pasal 25

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 25

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 19A

Pasal 19B

Pasal 25

Pasal 25

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 25

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021