Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.02/2015
- Nomor
- 87/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan alokasi dana pengeluaran Bendahara Umum Negara tertentu pada tahun anggaran berjalan terhadap alokasi dana yang belum dapat ditetapkan pada saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 10 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 178); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEl=ll 1\EUANGAN HEPUIJLll\ INDONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08).
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
( 1) Alokasi anggaran BA 999. 08 ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.
BA 999. 08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), menurut jenis belanja terdiri atas:
( 1) BA 999. 08 jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digunakan untuk rnenampung cadangan untuk anggaran gaji dalam rangka tambahan pegawai bani, honorarium, tunjangan khusus, dan belanja 'pegawai transito.
( 1) BA 999. 08 jenis belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk menampung cadangan tambahan dana tanggap darurat/siap pakai clan bantuan penanggulangan pasca bencana di beberapa daerah.
( 1) BA 999. 08 jenis belanja lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan untuk menampung pos cadangan keperluan mendesak dan pos pengeluaran lainnya di luar pos cadangan keperluan mendesak. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN · (2) Penggunaan anggaran BA 999. 08 jenis belanja lain-lain sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1) clilaksanakan berclasarkan usulan menteri/pimpinan lembaga kepacla Menteri Keuangan.
( 1) Penggunaan anggaran BA 999. 08 jenis belanja lain-lain pos caclangan keperluan menclesak sebagaimana climaksucl clalam Pasal 6 ayat ( 1) cligunakan untuk membiayai kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
cl. kegiatan yang cliusulkan ticlak bersifat rutin; clan
( 1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana climaksud clalam Pasal 4, Pasal 5, clan Pasal 6 harus terlebih dahulu clisampaikan kepada APIP K/L untuk clireviu. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEFll 1-\FUi\NGAf\1 r::n::PUBLll\ INDONESI/\
( 1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 harus dilampiri dengan:
Berdasarkan usulan penggunaan anggaran BA 999. 08 dari menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan penelitian terhadap usulan dimaksud. Pasal 1 1 ( 1) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Jenderal Anggaran mengajukan usulan penggunaan anggaran pada BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTETll l\[JJANGAN FH:PUl3Lll\ INDOf\JESIA -: 6 -
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)