Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.02/2017
- Nomor
- 9/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Menetapkan anggaran bendahara umum negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 1 / PMK.02 / 20 1 5 tentang Tata. Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara;
1 . Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2 0 1 0 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 78) ; 2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 1 / PMK. 02 / 20 1 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1 909) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 23 1 / PMK. 02 / 20 1 5 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA. AiYv www.jdih.kemenkeu.go.id Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 1 / PMK. 02 / 20 1 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1 909) , diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Dalam melaksanakan fungsi BUN, Menteri Keuangan merupakan Pengguna Anggaran BUN.
e . pengelolaan pemberian pinjaman;
h . pengelolaan belanja lainnya; clan
2 . Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Dalam rangka pengelolaan anggaran yang berasal clari BA BUN, Pengguna Anggaran BUN menetapkan PPA BUN.
Afj1/ www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . PPA BUN Pengelolaan Utang (Bagian Anggaran 999 . 0 1 ) ; 2 . PPA BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999 . 02) ; clan 3 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk pengeluaran keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah clalam bentuk clukungan kelayakan, clan fasilitas penyiapan proyek (project development facility); b . Direktorat Jencleral Perimbangan Keuangan sebagai: 1 . PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber clari Penerimaan Dalam Negeri (Bagian Anggaran 999 . 02) ; clan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah clan Dana Desa (Bagian Anggaran 999 . 0 5) ;
cl. Direktorat Jencleral Perbenclaharaan sebagai: 1 . PPA BUN Pengelolaan Pemberian Pinj aman (Bagian Anggaran 999 . 04) ; clan 2 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk pengelolaan pembayaran, belanj a J amman sosial, belanja selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepacla Bulog, perhitungan fihak ketiga, serta penclapatan clan belanja yang terkait clengan pengelolaan kas negara;
1 . PPA BUN Pengelolaan Belanj a Subsicli (Bagian Anggaran 999 . 07) ; 2 . PPA BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 999 .08) ; clan � www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . PPA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) , antara lain untuk pengelolaan penenmaan negara bukan pajak terkait pendapatan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi; dan
keperluan lain untuk hubungan 3 . Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Direktorat Jenderal Anggaran merupakan koordinator PPA BUN dalam perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN.
4 . Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1) Proses perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan melampaui ketentuan waktu dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. � www.jdih.kemenkeu.go.id /
b . B A BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (Bagian Anggaran 999 . 08) untuk pos cadangan dan kebutuhan dana BUN lainnya; c . B A BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999 . 99) untuk pos kontribusi dukungan kelayakan, dan kontribusi kepada lembaga internasional; dan
5 . Ketentuan Pasal 3 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam hal kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar berdasarkan nomenklatur klasifikasi pembiayaan anggaran dan tran sfer ke daerah dan dana des a yang baru belum dapat dilakukan, penyusunan DIPA BUN menggunakan kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar yang termutakhir. 6 . Mengubah Lampiran I , Lampiran I I , Lampiran III , dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 3 1 / PMK. 02 / 20 1 5 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan AFYV www.jdih.kemenkeu.go.id . - 7 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1 909) , sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II , Lampiran III , dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. � www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 1 Januari 20 1 7 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 20 1 7 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 7 NOMOR 1 9 3 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 23 1 / PMK. 02 / 20 1 5 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PEDOMAN UMUM PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA A. D asar Hukum Pokok-pokok tentang pengelolaan Bendahara Umum Negara atau BA BUN merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 20 1 0 tentang Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; dan 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/ PMK. 0 1 / 2 0 1 5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. B . Dasar Pemikiran 1 . Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan pengelolaan keuangan negara tersebut kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga di tingkat pusat dan diserahkan kepada Gubernur / Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Dibandingkan dengan peran menteri/ pimpinan lembaga lainnya, Menteri Keuangan mempunyai peran berbeda/ ganda dalam hal kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah t{1YV www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - C hief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan setiap menteri/ pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah C hief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai prinsip tersebut, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional (pengelola fiskal) , sedangkan men teri / pimp in an lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang) . Adapun tugas Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal adalah sebagai berikut:
c . mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
e . melaksanakan pemuhgutan pendapatan negara yang telah ditetapkan derigan undang-undang;
Konsekuensi peran masing-masing CFO dan COO tersebut terlihat dalam pelaksanaan anggaran, yaitu terdapat pemisahan antara kewenangan administrasi oleh menteri/ pimpinan lembaga dan kebendaharaan oleh Menteri Keuangan. Kewenangan administrasi antara lain meliputi:
b . melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut; dan c . memerintahkan pembayaran atau menagih penenmaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Ahv' www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - Sementara itu, kewenangan kebendaharaan antara lain meliputi:
b . meny1mpan uang negara; c . menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi; d . melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pej abat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara; e . melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
h . melakukan pengelolaan atas pemberian hibah kepada pemerintah daerah, pemerintah asing, dan lembaga asing; dan
Selain melaksanakan peran-peran tersebut, Menteri Keuangan juga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebij akan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran BA BUN, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, dengan rincian seba_gai berikut:
e . menyampaikan Pagu Anggaran BUN kepada PPA BUN sebagai dasar penyusunan RDP BUN;
MPV www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
h . menyusun D H P RDP BUN berclasarkan RDP BUN yang telah clisesuaikan dengan Alokasi Anggaran BUN yang telah clitetapkan oleh Menteri Keuangan; clan
999.08) yang cliterbitkan pacla tahun anggaran berj alan. Terkait clengan menilai usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, masing-masing PPA BUN juga melakukan hal tersebut terhaclap usulan yang clisampaikan oleh KPA BUN. Dalam hal ini, penilaian dilakukan clengan melihat hubungan logis, yaitu melihat acla atau ticlaknya hubungan atau keterkaitan antara input-output-outcome. Misalnya, apakah terclapat hubungan logis antara aktivitas yang cliusulkan clengan output yang ingin clicapai. Apakah output yang akan clicapai menclukung pencapaian outcome. Secara spesifik, apakah inclikator output clapat mengukur ketercapaian output itu sencliri. Demikian pula, apakah inclikator outcome clapat mengukur ketercapaian outcome. Jika hubungan logis tersebut clinilai ticlak terlalu kuat, PPA BUN clapat meminta KPA BUN untuk memperbaiki, · termasuk memperbaiki besaran nilai yang cliusulkan. Mengingat penyusunan kapasitas fiskal clilakukan oleh Direktorat J encleral Anggaran ( clalam hal ini Direktorat Penyusunan APBN) , terkait clengan penyusunan BA BUN koorclinasinya juga clilakukan oleh Direktorat J encleral Anggaran (clalam hal m1 Direktorat Anggaran Biclang Politik, Hukum, Pertahanan clan Keamanan, clan Bagian Anggaran Benclahara Umum Negara) . Sebagai catatan, hal yang cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan ini fokus pacla tata cara perencanaan, penelahaan, clan penetapan alokasi anggaran BA BUN, clan pengesahan DIPA BA BUN. Oleh karena itu, hal yang terkait clengan pelaksanaan anggaran BA BUN ticlak diatur clalam Peraturan Menteri ini. f)(ffvi/ www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - 2 . Ruang Lingkup Bagian Anggaran BUN Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan yang sekaligus merupakan Pengguna BUN melaksanakan pengelolaan anggaran yang tidak dilakukan oleh K/ L pada umumnya. Anggaran yang termasuk dalam Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:
Jenis BA 999 . 0 1 terdiri atas : 1 ) pembayaran bunga utang dalam negeri; 2) pembayaran bunga utang luar negeri; 3) pembiayaan utang dalam negeri; dan 4) pembiayaan utang luar negeri. b . Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999 . 02) , yang selanjutnya disebut BA 999 .02 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung pemberian hibah kepada pemerintah daerah, biaya hibah terkait dengan pendapatan/ belanj a hibah (antara lain banking commision), dan belanja hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing. Pemberian hibah kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem pendanaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hibah daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Hibah dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah (APBD) dengan sumber pendanaan dari � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - penenmaan dalam negeri (rupiah murni) , hibah luar negen, serta pinj aman luar negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi dan untuk mendanai pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah memberikan sumber-sumber penerimaan kepada pemerintah daerah, yang antara lain terdiri atas Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Hibah Daerah. c . Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999 . 03) , yang selanjutnya disebut BA 999 . 03 adalah subbagian anggaran BUN yang dikhususkan untuk mengelola Investasi Pemerintah . Beberapa jenis BA 999 . 03 antara lain sebagai berikut: 1 ) Penyertaan Modal Negara (PMN) Yang dimaksud dengan PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Termasuk dalam hal ini adalah penyertaan modal organisasi/ lembaga keuangan internasional dan lembaga khusus yang dibentuk dengan U ndang-U ndang. 2) Dana Bergulir Yang dimaksud dengan Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh K/ L atau satker Badan Layanan Umum (BLU) untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan K/ L dalam penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional. 3) Kewajiban Penjaminan Yang dimaksud dengan Kewaj iban Penj aminan adalah alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang- � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - Undang mengenai APBN beserta perubahannya pada tahun anggaran berj alan. 4) Investasi Pemerintah (Reguler) Yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang dalam j angka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Proses pengelolaan investasi pemerintah meliputi seluruh proses perencanaan investasi, proses pelaksanaan investasi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan serta divestasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. 5) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Yang dimaksud dengan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional adalah bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan endowment fund yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya se bagai ben tuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme clana bergulir clan clana caclangan pencliclikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi pendidikan yang rusak akibat bencana alam, dengan sumber dana yang disalurkan bersumber clari PNBP hasil pengelolaan investasi atas endowment fund, yang clilakukan oleh BLU Pengelola Dana di Bidang Penclidikan . cl . Bagian Anggaran Perigelolaan Pemberian Pinjaman (BA 9 99 . 04), yang selanjutnya clisebut BA 999.04 aclalah subbagian anggaran BUN yang mengelola pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/ atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan clan persyaratan tertentu. BA 999. 04 clalam pengalokasiannya dirinci berclasarkan pengguna clana atau penerima atau clebitur pemberian pmJ aman . M:vV www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - e . Bagian Anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan. Dana Desa (BA 999 . 05) , yang selanjutnya disebut BA 999 . 0 5 adalah subbagian anggaran BUN yang melaksanakan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa yang merupakan bagian dari belanj a negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 / PMK. 07 / 20 1 6 tentang Pengelolaaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa: 1) Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa: a) Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas: ( 1 ) Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas :
mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah clan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK N onfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. b) Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan pencapaian kinerja tertentu. penghargaan atas c) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 200 1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menj adi Undang Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh . Dana Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus Papua Barat, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan � www.jdih.kemenkeu.go.id Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan D aerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 3 Tahun 20 1 2 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2) Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Belanja subsidi terdiri atas belanja subsidi energi dan belanj a subsidi nonenergi. 1) Belanja subsidi energi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Tertentu (JBT) , Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk konsumsi rumah tangga dan usaha mikro, serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terj angkau oleh masyarakat yang membutuhkan. 2) Belanja subsidi nonenergi Alokasi Anggaran BUN yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang/ pelayanan publik yang bersifat nonenergi t;ehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - Pada postur APBN, komponen belanja subsidi dirinci sebagai berikut: I . Subsidi Energi 1 . Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg; dan
II . Subsidi Nonenergi
a) PSO Kepada PT. KAI; b) PSO Kepada PT. PELNI ; dan c) PSO Kepada Perum LKBN Antara. 5 . Subsidi Bunga Kredit Program, antara lain : a) Kredit Likuiditas BI (Eks Pola KLBI) ; b) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) ; c) Risk Sharing KKP-E; d) Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) ; e) Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias; f) Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; g) Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) ; h) Skema Subsidi Resi Gudang; i) Subsidi Bunga KUR; j) Subsidi Bunga Kredit Perumahan; k) Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan; dan 1) Subsidi Bunga untuk Air.Bersih, dan 6 . Subsidi Pajak a) Subsidi Pajak Penghasilan; dan b) Fasilitas Bea Masuk. MJ'V www.jdih.kemenkeu.go.id
1 . Belanja Dana Cadangan dan Risiko Fiskal Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan jika tidak dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional.
4. Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian yang belum mempunyai BA sendiri. Belanj a BUN Pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN . Belanja Tanggap Darurat Pengel uaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah yang terkait dengan peristiwa/ kondisi negara yang bersifat darurat dan perlu penanganan segera. 5 . Belanj a Tidak Terduga Pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kri teria angka 1 sampai dengan angka 4 .
Ruang lingkup perencanaan dalam BA 999 .99 yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi pengeluaran negara antara lain dalam rangka: 1 ) Dukungan kelayakan ( Viability Gap Funding) dan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility) Pengeluaran Project Development Facility (PDF) atau fasilitas penyiapan proyek adalah pengeluaran yang dilakukan μIn/ www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - untuk membiayai pelaksanaan fasilitas penyiapan proyek sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) . PDF bertujuan untuk menyelaraskan dan/ atau mengintegrasikan proses penyediaan fasilitas oleh Menteri Keuangan untuk proyek KPBU dan membangun standar kajian dan/ atau dokumen penyiapan proyek dan/ atau pelaksanaan transaksi. PDF melingkupi proyek KPBU prioritas dan proyek KPBU lainnya dengan jenis fasilitas meliputi penyiapan proyek dan/ atau pendampingan transaksi. Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan Negara. Dukungan Kelayakan merupakan upaya untuk mendukung penyediaan infrastruktur dengan skema KPBU. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Secara prinsip, Dukungan Kelayakan bertujuan untuk : a) meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama sehingga menimbulkan minat dan partisipasi Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama; b) meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerj a Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerj a Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan c) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dukungan Kelayakan merupakan belanj a negara yang diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama atas porsi tertentu dari seluruh biaya konstruksi Proyek Kerj a Sama. Biaya konstruksi meliputi biaya konstruksi, biaya peralatan, biaya pemasangan, biaya bunga atas "8W' www.jdih.kemenkeu.go.id pinj aman yang berlaku selama masa konstruksi, dan biaya biaya lain terkait konstruksi namun tidak termasuk biaya 'terkait pengadaan lahan dan insentif perpajakan . Pengertian porsi tertentu sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak mendominasi Biaya Konstruksi Proyek Kerj a Sama. 2) Pengeluaran Kerja sama Internasional Transaksi Pengeluaran Kerja Sama Internasional adalah transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasi internasional. Kerj a sama internasional adalah bentuk hubungan kerj a sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik, dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalam arti khusus, tujuan yang dicapai dari kegiatan kerja sama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, memperlancar lalu lintas ekspor dan impor, dan menambah devisa. Bentuk kerj a sama internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam yaitu: a) dilihat dari letak geografis regional internasional; b) dilihat dari jumlah negara bilateral-multilateral; dan c) dilihat dari bidang kerjasama ekonomi, s·osial, budaya, pertahanan dan keamanan. 3) Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional Transaksi Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional. Pengeluaran m1 terjadi karena dalam prakteknya, hubungan internasional dengan sebagian dari komunitas internasional dalam berbagai bidang tidak selalu berj alan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Pengeluaran Perj anjian Hukum Internasional mencakup : a) transaksi un tuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum yang melibatkan pemerintah Indonesia di dunia internasional; dan l¥!f'1/ www.jdih.kemenkeu.go.id b) transaksi yang timbul sebagai akibat dari penanJ ian perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari dana BA K/ L. 4) Aset Pemerintah yang dalam penguasaan Pengelola Barang Aset tetap yang dikelola oleh Pengelola Barang merupakan seluruh aset tetap yang dalam pengelolaan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang untuk dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran clan Neraca dalam Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus. 5) Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999 . 99) Kontribusi Sosial Bagian Anggaran Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) Kontribusi Sosial yang selanjutnya disebut BA 999.99 Belanja Kontribusi Sosial adalah subbagian anggaran BUN yang di antaranya dikhususkan untuk mendanai Belanj a Kontribusi Sosial antara lain untuk pengelolaan belanja pensiun, belanja tunjangan kesehatan veteran, belanja asuransi kesehatan, clan belanja j aminan kesehatan. BA 999 .99 Belanj a Kontribusi Sosial dalam pengalokasiannya dibagi menjadi sebagai berikut: a) Anggaran Manfaat Pensiun (Belanj a Pensiun) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi pegawai clan pej abat di pemerintahan. b) Jaminan Pelayanan Kesehatan Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan . c) Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi menteri dan pejabat tertentu sebagaimana diatur dalam keten tuan terkait. Af:YV' www.jdih.kemenkeu.go.id d) Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) Dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan asuransi kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota D PR, DPD , B PK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung. 6) Belanja selisih harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perum Bulog Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negen sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik) . Dari transaksi-transaksi BUN yang ada, tidak tertutup kemungkinan terjadinya perubahan transaksi dalam tahun berjalan, misalnya adanya tambahan baru kebutuhan transaksi khusus atau transaksi yang selama ini ada kemudian dihilangkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Transaksi khusus tersebut termasuk transaksi khusus pendapatan, antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok, aset yang berasal dari pengelolaan DJKN, dan penerimaan PNBP yang dikelola DJA. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-BUN, pengalokasian BA BUN dilakukan dengan menggunakan klasifikasi jenis belanja untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanj a. Adapun j enis belanja tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Klasifikasi Anggaran. p.bV www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . Posisi BA BUN dalam Postur APBN Postur APBN dicerminkan oleh I-Account APBN. Secara ringkas, komponen-komponen I-Account APBN meliputi pendapatan negara dan hibah, belanja negara, defisit/ surplus anggaran, dan pembiayaan anggaran. Posisi BA BUN di dalam I-Account APBN tersebar dalam Belanj a Pemerintah Pusat untuk non K/ L, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Pembiayaan Anggaran (lihat Tabel 1 . 1) . Tabel 1. 1 Postur APBN Uraian A. PENDAPATAN NEGARA I. PENERIMAAN DALAM NEG ERI
b . Belanj a Pembayaran Kewajiban Utang; AW www.jdih.kemenkeu.go.id c . Belanja Subsidi;
e . Belanj a Bantuan Sosial (khusus cadangan bencana alam) ; dan
Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa, struktur penyajian dan rincian sesuai Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2 0 1 7 dalam BA BUN meliputi: I . Transfer ke Daerah A. Dana Perimbangan 1) Dana Transfer Umum
2) Dana Transfer Khusus
1) Dana Otonomi Khusus 2) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta II . Dana Desa Perbandingan antara struktur penyajian dan rincian transfer ke daerah dan dana desa dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 20 1 7 dengan struktur penyajian dan rincian transfer ke daerah dan dana desa yang sebelumnya, disajikan dalam Tabel 1 . 2 . � www.jdih.kemenkeu.go.id Tabel 1 . 2 Perbandingan Struktur Penyajian Transfer Ke Daerah dan Dana Desa I. Transfer ke Daerah I. Transfer ke Daerah A Dana Perimbangan A Dana Perimbangan 1 Dana Bagi Hasit--___ 1 Dana Transfer Umurn (General Purpose Grant) 2 Dana Alokasi Umunr- ----.. a Dana Bagi Hasil 3 Dana Alokasi Khusus ...... b Dana Alokasi Umum
b . Pembiayaan Investasi terdiri atas Investasi kepada BUMN, Investasi kepada Lembaga/ Badan Lainnya, Investasi kepada BLU, Investasi kepada Organisasi / Lembaga Keuangan Internasional (LKI) / Badan Usaha Internasional, Penerimaan Kembali Investasi, dan Cadangan Pembiayaan Investasi. Investasi kepada BUMN berupa PMN kepada BUMN, sedangkan investasi kepada BLU antara lain terdiri atas dana bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) , Lembaga A8v www.jdih.kemenkeu.go.id c . d . Manaj emen Aset Negara (LMAN) , dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ; Pinjaman BUMN/ Pemda/ Lembaga/Badan lainnya; Pemberian atasterdiri pmJ aman kepada Kewajiban Penjaminan terdiri atas Penugasan Percepatan NasionalPembangunan Infrastruktur dan Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN; dan e . Pembiayaan Lainnya terdiri atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) dan Sal do Anggaran Lebih (SAL) . Perbandingan antara struktur penyajian dan rincian pembiayaan anggaran dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 20 1 7 dengan struktur penyajian dan rincian pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, disajikan dalam Tabel 1 . 3 . Tabel 1 . 3 Perbandingan Struktur Penyajian Pembiayaan Anggaran KLASIFIKJ\SI LAMA
1.1.2. Penernsan Pinjaman 1.1.3. Pembayaran Cicilan Poko} 1.2. Surat Berharga Negara (neto) 1.3. Pinjaman Dalam Negeri (neto)
2.2.2.2.3. 2.2.2.3. Dana Bergulir 2.2.2.3.1. 2.2.2.4. 2.2.3. Kell'ajiban Penjaminan 2.2.4. Dana Pengembangan Penclidikan Nasional 2.2.5. Carlangan Pembiayaan KLASIFIKJ\SI llARU
2.5. Penctimaan Kembali J 111·cslasi Cadangan Pembia)'aan lnrestasi 2.6.1. lnresLisi kepa(L1 BUMN 2.6.2. InresLisi kepada Lem baga/Badan Lainnra Pinjaman kepada BUMN/Pemcla/Lembaga/ Badan L,iinn)'a Pinjaman kepada BUMN/Pent(fa (Neto) 3.1.1.1. Pinjaman kepacla BUMN/Pemda (llntto) l'enenmaan c1c1lan pengembalmn pmJaman keμ 1) www.jdih.kemenkeu.go.id 1 ) total pagu anggaran; 2) sumber clana; clan 3) sasaran kinerja; e . apabila terclapat ketidaksesuaian RDP BUN, PPA BUN melakukan koordinasi clengan KPA BUN untuk melakukan perbaikan RKA BUN;
1 ) strategi clan kebijakan terkait clengan sasaran strategis; dan 2) uraian deskripsi masmg-masmg program clan unit organisasi penanggung jawab;
2 . Mekanisme Penyesuaian RDP BUN Dalam hal alokasi anggaran BUN mengakibatkan perubahan RDP BUN, PPA BUN menyesuaikan RDP BUN dengan tahapan sebagai berikut:
c . menyusun RDP BUN secara utuh sesuai dengan B A B U N yang dikelolanya; cl . meneliti kesesuaian RDP BUN berdasarkan Alokasi Anggaran BUN yang meliputi: 1 ) total Alokasi Anggaran BUN; 2) sumber dana; dan 3) sasaran kinerj a; e . apabila terdapat ketidaksesuaian RDP BUN dengan Alokasi Anggaran BUN sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PPA BUN melakukan koordinasi dengan KPA BUN untuk melakukan perbaikan; � www.jdih.kemenkeu.go.id
D . H al-hal Khusus Dalam Penyusunan RDP BUN 1 . Masing-masing BA BUN memiliki 1 (satu) program sesuai dengan nomenklatur masing-masing PPA BUN; 2 . Dalam hal terdapat kegiatan/ keluaran (output) baru berdasarkan kebij akan Pemerintah dan/ atau hasil pembahasan dengan Komisi terkait di DPR, PPA BUN melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
b . berdasarkan rumusan nomenklatur kegiatan/ keluaran ( output) yang telah ditetapkan, Satker, KPA BUN, dan PPA BUN menggunakan rumusan tersebut sebagai dasar penyusunan KK Satker, RKA BUN, dan RDP BUN; 3 . Dalam hal KPA BUN belum menyampaikan RKA BUN sampai batas waktu yang ditetapkan, PPA BUN dapat menyusun RDP BUN berdasarkan Pagu Anggaran BUN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya KPA BUN wajib menyampaikan RKA BUN kepada PPA BUN berdasarkan RDP BUN yang telah disusun; 4 . Untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999 . 08) , RDP BUN tertentu yang belum dapat disusun sebelum ditetapkannya Undang-Undang mengenai APBN, dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan dengan mekanisme sebagai berikut:
dahulu b . Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanj a Lainnya (BA 999 . 08) menindaklanjuti usulan menteri/ pimpinan lembaga sesuai disposisi Menteri Keuangan selaku PA BUN;
� www.jdih.kemenkeu.go.id Format Formulir RDP BUN I LAMPIRAN III- 1 I R ENCANA OANA P E N G E LUARAN B E N OAHARA U M U M NEGARA A. B. C . 0 . E . F. FORMULIR 1 : I N D I KAS I KEB UTUHAN DANA PENGELUARAN BENDAHARA U M U M N EGARA TAH U N ANGGARAN 20XX BAGIAN A N GGARAN V I S I M I S I SASARAN STRAT E G I S FU N G S I P R I OR ITAS NAS I O NAL . . . . . -. . . . . . . . . . . . . (Berisikan Nomenklatur BA BUN beserta lwdenya) . . . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan uraian Visi dari dari Kementerian Keuangan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan uraian Misi dari dari Kementerian Keuangan) 1 . 2. 1 . 2. 1 . 2. · · · · · . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dst . . . . . . .. · · · · · · · · . ..... . . . . . . . . . . . , dst . .. . . . . ... .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , dst } (Berisikan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Keuangan) } (Berisikan Fungsi - Fungsi yang dijalanl � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n g ka Oasar 9.999.999 l n isiatif Baru 9.999.999 Ost . . T O T A L 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 Total A n g ka Oasar 9.999.999 Total l nisiatif Baru 9.999.999 � www.jdih.kemenkeu.go.id - 5 1 - H . ALOKA S I AN GGARAN FU N G S I l �!· ! 9.999. 999 TA 20XX- 1 (3} 9.999. 999 9.999. 999 9.999. 999 ALOKASl M,J GGARN� (RI B UAt.'-J RUPIAH ) TA TA TA TA 20YJ Prior i tas . . . . (Berisikan uraian F · okus Prioritas 2) Ost . . . I 2 a Perpajakan 9 . 9 99 999 9.999. 99�J 9 999. 999 9 999. 99 9 9 . 9 99 . 9 9 9 b , PNBP 9.9 99 ,999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999 .. 999 dst . .
. . (Berisikan NomenkJatur BA BUN} N ama Direktu r Jenderal/Kepala Badan N IP tfyi/ www.jdih.kemenkeu.go.id A . B . C. 0. E . F . G . A. RENCANA DANA PENGELUARAN BEN OAHARA l!M U M NEGARA f ORM U UR 3 : RINC IAN B IAYA ALO KAS I AN G G ARAN BEN DAHARA U M U M N EGARA TAll U N AN G GAHAN 2 0XX 8A01AN ANG GARAN U NI T ORGANISASI M!Sf urn OR.GAN ISASI SASARAN STRATEG IS PROGRAM HASI L I MDH ikan uraiatl 1-Ja-silj -l (furis•km fl gram Unit Pemoontu Pengguna Ariggaran , dst J DUN) ALOKASf AN GGARAN (R18UAN RUPIAH } ! an Utang: ·e 8elanja Subsidi:
.3 SUM BER DAf\IA
f.!. 999 999 9.999 "999 9.999.999 9 999.999 9 .999.999 9.999 999 g 999.999 9,999,999 9.. 999 999 9 .999.999 9 999.999 9.999. 999 9,999.999 9.999 999 G.999 999 9.999.999 9,999.999 9 999.999 - ·----
· _oJ�� �����0 _ql_!tpyl) • • • • • • _ • • • • • _ • • • • . • • • • • • • • • • • •(�� :>�!���)jJ . .�� ���':t: J , � ��-�t.u�!1.tlt��-����0 ) ..(���!��� ), Output 3 (8eris1kan Or.1tput Keg.) 9. 999.�99 9 999.999 9.999.99 9 9.999.999 9. 999 999 ( Volume Satua n Output ) ( 99 satuan ) ( 99 satuan ) ( 99 satllan ) ( 9 9 satuan ) ( 99 saluan )' . . . . . . . · - · 1 · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · ·· . ... . . . . . · · · · ·· · - · · · , . . DST I · · · " ·•I · · · ·' · ···f··· · ··""'1· · ·· · ·1---r · ·· ·•-l Kegiatan 2 (Berisikan n ama l iX N.AMA KPA BUN 9 9 599.999.999.999 xxx NAMA KPA BUN 99.999. 999. 999. 999 xxx N.AMA l . UMUM l';EGARA A. D?..S.4.� H Ll KUM:
E . PE�NYAT.�.A.!'�: s·yr.t...R..�.: C.��! K=:7EN:7Ll .l!:..i'l (D.�SCL� :'.�J".tEf:(; : Rp. Rp. R�. R;:;. R;:J;. o�:A:.>:} (3:2 � Rμ . - HtC.a.h D a !an: Ns!:erl H.ibaM Lar: g.s.tH'tg - H�bah L.uar t.i eg:e?"i Langson;: &s-·&.geg..sse.s,:s-s :"22 ;. - H!ban Da�an: !'.( ::f;_erl La.r:gs:.. :: g SSS.S.SS .SS-9.SS-S t:..2.� ;. sasH Pas 9S8. S.S9. 99E.9£-9 (33 / .! , D IP.!... 3 U � i d�ceta·:-:: ·�ecar-a crnf?,atis me-:a:ut sL5-tem y :a f'! g o��er;gKapl Ce!"!gan i C'(X.-' 99.S-S9.&S-"Si &9-%.999'.S-S�.SS--& 9'·S8.99'9 S-85.S:g.S; Sc9'9.9S:S.5'S-S.£9'&· 9'99. :i99.S-S9.99'8 SS-&. S-99.S-SS.S-SS c.x:�:? : (.X> c,:··OC �:.:.�'\:O::x:.··(XXX)()(XX (3":i �- t.;v..:;.'lo;:.�"':.:_.x;:_..'r.:.'C�'('...··(�-'>:...���::.xx.:; ::><>YX..V...X)(V, ...X.X)()() Y->�X..X.XX (5} ;..c,u:�.5 P�r.·�H:;t:.:n-& .-;l_r,gg:;.r:;,r. 2:e:n.oe.h.s r-.s �s.r:.-gielt....�r:.r:: F·�s.t:s1 Per:.ar:c�:an.g.an sr:r;. : 1�.Y-x;�.xx;,,�.Y-.x;:-.,_y,:;'(:;'(xx:(.Y...xx: :.x ,";OGY.:.."' ( 2:2 :1 :t"..:.�¥� .:Y...>:xx;�:x'.:C�:xx�:xx:x:x�'" -:x::t::�x::v.x�'(X:Y..:�--:.;(��..:x:x:x :�:;,.�xx�:xY�;+;.:x>""..:.xx;(:;.::�xx:Kxx:.xxx;�x�r.:xxx�'x"�:xY-.d�:>�x;;;:�xx:(X:l'=:>�x;,..:::i;:x;·r::xx;" '�;+:�xxxx>""...;1;:xx>:..:xx.:;..:.:xx���xx x.:·:xx.:.;.xx::·::x:. io:.>:xKxx�..::>:x: cG•::xx.:..::)"..;�::+::x> :;:x..�.?:.x;(,;:.xx:xx;,_:•;.x; :.:::::.. xx.: ;.x-.�.Y..x>:.:.-":-ic,,,.xx;('.:.--:.x;�.!�.Xx:.-:x.x.;;:xx.:�.xx.:..;.xx.:�.x;:c,:.>.(X.:•:.xx x.:+:.:.,.�x.�.xx.:•..Y,x.:�:xx.�xx.:•:.xx.:�.�:1.:x.:"=.��.X.:1'.�'..X.:,;.XX;r..XXX)'..XXXX;�.Y.:X.:...:.xx;c-Y.:X.;c+;:xxx ;«:X.: ",X.)'.;.X;.· :.x.x.xxx:;-�x.;. ,.X.) :,;.-t:..x:.�xx.x:.� G�;:i-':x::-��xxxx� c;.;:x>o.:>�x�;:�> O';:A:> ���;.�xx;..� "'-- L. :;,:�X>"(�( X X.:�:x';c�:xx.:t>�x>"'....:·� >:X-t"Y�Xx:x:x>{.:• ::x> : x;.'�X>"-:Y:>:x;.v-:>: x>��)�XX,\�x;r�>:x> j::x;w...:.-..::x x..-'>::xx:;·: x)c;-,:�x> ZXX>G° :x;:r::.:.::.x:ozx.:..-::>:x:::.::;.\:XX?�:x:;.�:;..�xx.:.:x>�.:+�.x;c.:x;· �.x.x.:�:xx.:,,.xx.:-i::xx.:�.)V'c�xxxxx ;:;·;.:. £t£:£. � £'9.xxx: ...x.:�xx.:..:.->;.x.:�Y.x;�.>:.x;-t.:.xx.:•..>·.x;�.Y�x;�.?;:x.:,,,xx:.{.)',..,XX.:•:.x;�.:�::-:x.:--:.x;.- GO:X.."- (XXXXX (6} 9�3g99g99s99 9�:i9s (7.1 999999 999998999 (3 ) 99999g99s999999 (Sj 99g999 999999999 (i 0) 99s99g999999999 ( 1 1 ; 999999999999999 (12) 99999999S999999 ( 1 3 } PAGU TAHUN INI Ket : a. P i nj a rnan Luar Negeri b . H i t. ah L u a.r Negeri '- · P i nj a rnan D a ! a rn Negeri '... XX XX xxxx DAFTP•R tSL�N PEL-!\KSAN..�.;N Ai'tG G.a.R;;N B E N DAHAR.�. Ul''l! Utvr N E GARA T•.;HUN ANGGAR.C,,N 20.XX ( '.la) NOM.OR : DIPA- .aaa . b b c dddd dd/2XXX (1 b } I I p., . RIN C !...;N P E l'H3 E L U ..;RAN URA.JAN SATJ ;9 . 9 99 . 999 99£1 . ST>;£1 .999 . 9 9 9 999 :999.999 . 9 9 9 9·9·9 . 99 9 9 9 9 . 999
KO DE X'l'(f./)'...'1.).:X.,'.((((i._'(¥.XXX'(f..X.X.'{((,'(£\ (3} XXX.. 'f.).:. XX xxxx T/\Hrn,J ANGGARAN 2GXX ff a} NOfvlOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX ( 1 b) II 8 . RlNCli\N PENERIM:AAN U RA.IA.N SATKERiP ROl3RAJV1fKE131ATAN! .A.KUN 2 TOTAL (1 0} Halaman : II 6 .xx (2:) J Ulvl U:..H 3 999.999.9-99.999 g99.999 .999.999 999.999 . 999.999 999 .. %9. 999 . 99S g99.999.999 .999 f.:{i)X/):X"i.X:\. ';({ X(Kf:?-J.. XC't:X (7} P ernimpi n P PA 6Ur·l t' j�:- c�::x.v.)(XXX...�({�('.( (9) XXKU"'�'- C�¥J<::<.::< { 1 4 } X.\XX.Y..,\X'-<.XXX.¥..X,0(X.':\.\XXXXXK\XXXY.X.XX\X.X,\ ( 1 5) X:XX.'.<2(\)(\)(}('ZX:XX ( -1 61 XX'{i:JXXXX.'-t::lX:.X:l.. ( 1 7} XYXX XX':(.\XX,l(XXXXXXXX)('.( X/X:{ KXXX/)(K:('.\X:iX':{)))\Y.. ( 1 8 } (1 8i (1 3 ) NOMCR : DIPA- aaa . bb.c .dddd dd/2X.XX (l b) IV. C /•, T A T /•, N K.O DE XXXX . XXX Rp 9 99. 999 . 999 R1� 9 9 9- . 99-9. 9-99 Rp 999. 9%t. 999 Rp 999- 999.999 Rp 999 999. 999 Rp 999. 999 . 9 99 [XX.XX XX'.\.'.(t,X] YX\YX'< x.xx.(�»� X/),)'XX U R A. J A N tJ(:i)'X\i.XX.\X'<X\XXXX (2 1 XXX.V<...'':{X.\XX:Q").X,�(:zx (2-1 XJ)f/X'(':(Y,,X.'lflXX.."(:('(X:,( (2 1 XX.'(:('.('<.\XX, ;<)( X..\,XX.X.XX.X )J(.(X (22} P e m impin PPA BUfJ H I P . Rp Rp Rp
Catatan Halaman IV DIPA BUN disampaikan oleh masing-masing PPA [ l a] I Berisikan Tahun Anggaran. [ 1 b] I Berisikan nomor SP DIPA BUN dengan ketentuan sebagai berikut: aaa bb c dddddd 2XXX Kode Kementerian Negara/ Lembaga Kode Unit Organisasi Kode Kewenangan Kode Satker Tahun Anggaran. [2] I Berisikan kode Kementerian Negara/ Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/ Lembaga. [3] I Berisikan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi. [4] I Berisikan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi. [5] I Berisikan kode Satker diikuti dengan uraian Satker. [6] I Berisikan nomor urut halaman. [7] I Berisikan kode Satker beserta uraian Satker. [8] j Berisikan uraian mengenai jumlah dana yang tidak dapat dicairkan, merupakan akumulasi dana Akun-Akun yang diberi tanda "@" dan terdapat catatan "Tidak Dapat Dicairkan (bila tidak ada, tidak akan muncul di halaman IV) . [9] I Berisikan kode Jenis Belanja dan uraian Jenis Belanj a, yang merupakan Jenis Belanja sesuai dengan Klasifikasi Akun-Akun yang diberi tanda "@" dan terdapat catatan "Tidak Dapat Dicairkan (bila tidak ada, tidak akan muncul di halaman IV) . [ 1 O] I Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait adanya �fyv www.jdih.kemenkeu.go.id - 9 8 - catatan/ tunggakan. [ 1 1 ] I Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait adanya catatan/ tunggakan. [ 1 2] I Berisikan kode Output beserta uraian Output terkait adanya catatan / tunggakan. [ 1 3] / Berisikan kode Akun beserta uraian Akun yang diberi catatan/ tunggakan. [ 1 4] I Berisikan uraian catatan/ tunggakan. [ 1 5] I Berisikan uraian Disposisi sesuai dengan catatan/ tunggakan. [ 1 6] / Berisikan kode Program beserta uraian Program terkait Transfer Dana Bagi Hasil. [ 1 7] / Berisikan kode Kegiatan beserta uraian Kegiatan terkait Transfer Dana Bagi Hasil. [ 1 8] I Berisikan kode 4 (empat) digit Akun dan uraiannya terkait Transfer Dana Bagi Hasil. [ 1 9] / Berisikan kode Output beserta uraian Output terkait Transfer Dana Bagi Hasil. [20] I Berisikan dengan kode provinsi, kabupaten/ kota dan kode khusus kabupaten/ kota. [2 1 ] / Berisikan kode Akun dan uraian Akun terkait Transfer Dana Bagi H asil. [22] I Berisikan DIPA BUN . tern pat clan tanggal penandatanganan [23] I Berisikan nama pej abat penanda tangan DIPA BUN . [24] I Berisikan NIP pejabat penanda tangan DIPA BUN . [25] I Digital Stamp. pfyvl www.jdih.kemenkeu.go.id ·.N · o,� · .i'. . - ..· _ ,.. : . _ · · . ... • , .. . . ..� ·; . � : ; · . ... URAIAN Keterangan : 1 . Nomor (8) sampai dengan nomor ( 1 5) tidak akan muncul apa_bila tidak ada catatan / tunggakan . 2 . Nomor ( 1 6) sampai dengan nomor (2 1 ) merupakan informasi terkait Transfer Dana Bagi Hasil. Apabila tidak ada informasi terkait Transfer Dana Bagi Hasil, maka tidak akan muncul. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum �. b . MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI .A/YV www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)