Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.07/2015
- Nomor
- 92/PMK.07/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
c . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 , ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 20 1 5 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan ; d . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4 ) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 , perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; e . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c , dan huruf d tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 ; 1 . Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a ,Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 5 9 , Tambapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 3 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik I ndone sia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669 ) ; 2 . Peraturan Pre siden Nomor 3 6 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 56) ; www.jdih.kemenkeu.go.id Mempe rhatikan Menetapkan MENTERI KEUANGAN Laporan Panitia Kerj a Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo r 27 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKAS I KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5.
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1 . Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya ·disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah te rtentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang me rupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3 . Dana Alokasi Khusus Tambahan U sulan Daerah yang Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanj utnya disebut DAK Tambahan Usulan Daerah adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan untuk mengakomodasi program / kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang me rupakan usulan Peme rintah Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
/ www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
DAK Tambahan yang diatur dalam Pe raturan Mente ri ini meliputi DAK Tambahan P3K2 dan DAK Tambahan Usulan Dae rah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pe ndapatan dan B elanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 j o . Pe raturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara TahunAnggaran 2 0 1 5 . . Pasal 3 ( 1 ) DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp2 3 . 000 . 00 0 . 000 . 00 0 , 0 0 (dua puluh tiga triliun rupiah) terdiri atas:
( 3 ) Rincian DAK Tambahan Usulan D ae rah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h uruf b menurut p rovinsi/ kabupaten / kota te rcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu.ran Mente ri ini .
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
( 1 ) Penganggaran DAK Tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mente ri Dalam Nege ri mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 .
Pasa15 ( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran DAK Tambahan , Mente ri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfe r ke Dae rah dan Dana Desa menetapkan:
Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Dae rah . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
( 1 ) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan P3 K2 dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan se bagai berikut:
c . triwulan III , paling cepat pada bulan Agustus 20 1 5 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
( 1 ) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan I , triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) disampaikan oleh kepala dae rah penenma DAK Tambahan P3K2 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
( 1 ) Kepala daerah waj ib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 Tahun Anggaran 2 0 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimban gan · Keuangan paling lam bat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6.
Pasal 1 0 ( 1 ) Dalam hal DAK Tambahan P3K2 tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) , maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan / atau kewaj iban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan D AK Tambahan P3 K2 menj adi tanggung j awab pemerintah daerah .
Pasal 1 1 ( 1 ) Penyaluran DAK Tarribahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan U sulan Daerah dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan sebagai berikut:
b . triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2 0 1 5 sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN c . triwulan III , paling cepat pada bulan Agustus 20 1 5 sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen) ; dan
b . Surat hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
c . kesesuaian bidang/ subbidang kegiatan DAK yang diusulkan; dan
·
Pasal 1 3 ( 1 ) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I , triwulan I I , dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah kepada birektur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 0 -
Pasal 1 4 ( 1 ) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 1 - Pasal 1 5 ( 1 ) Dalam hal DAK Tambahan U sulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (5) , maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan / atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan Usulan D aerah menj adi tanggung j awab pemerintah daerah .
Pasal 1 6 ( 1 ) Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK Tambahan untuk belanj a penunj ang pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian paling tinggi 5 % (lima persen) dari pagu alokasi masing-masing bidang yang diterima oleh daerah.
Pasal 1 7 Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai dengan bidang dan / atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (4) . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 2 - Pasal 1 8 Penggunaan DAK Tambahan per bidartg dan / atau subbidang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis . Pasal 1 9 ( 1 ) Dalam hal akumulasi nilai kontrak. pada suatu bidang/ sub bidang DAK Tambahan P3 K2 lebih kecil dari pagu alokasi bidang/ sub bidang, dae rah penerima DAK Tambahan P3 K2 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Perubahan Tahun Anggaran 20 1 5 .
Pasal 2 0 ( 1 ) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2 0 1 5 te rdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/ sub bidang yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK Tambahan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Tahun Anggaran 2 0 1 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 3 -
Pasal 2 1 ( 1 ) Kepala daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 dan rekapitulasi S P2 D penggunaan sisa DAK Tambahan beserta softcopy kepada Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2 0 1 6. (2 ) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
Pasal 2 3 ( 1 ) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan DAK Tambahan, Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfe r ke D aerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan DAK Tambahan . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 4 -
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang menge tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1m dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. D iundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Mei 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLI K IND ONESIA TAHUN 2 0 1 5 NOMOR 673 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL�JR)_>, , �l!M u.E. · , " KEPALA BA GIAN T.U.� KEMENTERIAN --, ,, �. � )�--/I GIARTO / 1 NIP 19590'.jl20198�EJ 1001 ... ,�.�:t'�\ �.:.��,,,. www.jdih.kemenkeu.go.id NO DAERAH {1J 12) 1 Kab. Aceh Bcsar 2 Kab. Acch Selatan 3 Kab. Aceh Sin•kil 4 Kab. Acch Ten•ah 5 Kab. Aceh Tenl!l!ara 6 Kab. Aceh Timur 7 Kab. Aceh Utara 8 Kab. Bircuen 9 Kab. Pidic 1 0 Kota Lhokseumawe 1 1 Kab. Na�an Rava 1 2 Kab. Aceh Java 1 3 Kab. Aceh Barat Dava 1 4 Kab. Gavo Lues 1 5 Kab. Aceh Tamianl! 1 6 Kab. Bener Meriah 1 7 Kah. Pidie Java 1 8 Kab. Asahan 1 9 Kab. Deli Scrdan• 20 Kab. Karo 2 1 Kab. Lan�kat 22 Kab. Nias 23 Kah. Simalune:un 24 Kab. Taoanuli Sclatan 25 Kab. Taoanuli Tcn�ah 26 Kab. Taoanuli Utara 27 Kab. Toba Samosir 28 Kota Pematane: Siantar 29 Kota Tebim! Tinui 30 Kab. Pakoak Bharat 3 1 Kab. Nias Selatan 32 Kah. H umbanl! Hasundutan 3 3 Kab. Serdane: Bedae:ai 34 Kab. Nias Barat 3 5 Kah. Limaouluh Kata 36 Kab. A•am 37 Kab. Kepulauan Mentawai 38 Kab. Padan2 Pariaman 3 9 Kab. Pasaman 40 Kab. Pcsisir Sclatan 4 1 Kab. Siiuniun2 42 Kab. Solak 43 Kab. Tanah Datar 44 Kata Padan• 45 Kata Pavakumbuh 46 Kota Sawahlunto 47 Kota Solak 48 Kata Pariaman 49 Kab. Pasaman Barat so Kab. Dharmasrava 5 1 Kab. Solak Sclatan 52 Kab. Indra2iri Hulu 53 Kab. Kamoar 54 Kab. Kuantan Sint!irnzi 55 Kab. Rokan Hilir 56 Kab. Rokan Hulu 57 Kab. Siak 58 Kata Dumai 59 K a t a Pckanbaru 60 Kab. Batan� Hari 6 1 Kab. Mcramdn 62 Kab. Sarolangun 63 Kab. Taniung JabunJ?; Barat 64 Kab. Taniune: Jabung Timur 65 Kata Jamhi 66 Kab. Lahat 67 Kab. Musi Banvuasin 68 Kah. Musi Rawas 69 Kab. M u ara Enim 70 Kab. Ot!an Komcrine: Bir 7 1 Kah. 02an Kamerine: Ulu 72 Kata Luhuk LinS!J!au 73 Kab. Banvuasin 74 Kah. Musi Rawas Utara MENTERI KEUANGAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ��i:r�� G 92 / PMK .0 7 /20 15 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCJAN DANA ALOJ(ASJ KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KESEHATAN PERDAGANGAN TRANSPORTASI � (ii z ::> .!;; !;; �g 5l § 5l In � � In iii �,_,..., μ. rn w::i � w � �o..O:: 0..
rzi::> o..<>: Ill 121 (3) 75 Kab. BenPkulu Utara 76 Kab. ReianP LebonP 77 Kab. Kaur - 78 Kab. Seluma 1 0.78 5 . 100 79 Kab. M ukomuko - 80 Kab. Lebon• 8 1 Kab. Ben•kulu Ten2ah - 82 Kah. LamounP Barat 1 4 . 1 6 8 . 800 83 Kab. LamounP Selatan 1 0 . 940.300 84 Kab. LamounP Tem!ah 1 1 .327.400 85 Kah. LamounP Utara 1 2 . 1 68 .700 86 Kah. LamnunP Timur 1 1 . 8 9 5 .600 87 Kab. Tanvvamua - 88 Kab. Wav Kanan - 89 Kota Bandar Lamnunv - 90 Kota Metro 9 1 Kab. Prine:sewu - 92 Kab. Tulane: Bawarnz Barat 93 Kab. Pesisir Baral 94 Kab. Bandune: 1 7 . 2 9 2 . 400 95 Kab. Bekasi 96 Kah. 805!'.ar 1 3 . 9 5 1 .200 97 Kab. Ciamis 98 Kah. Cianiur 1 1 . 3 5 6 . 600 99 Kab. Cirebon 1 2 . 575. 900 100 Kah. Garut 1 4 . 2 1 9 .900 1 0 1 Kab. Indramavu 1 2 .452 .600 102 Kah. Karawarnz 103 K a h . Kunirnzan - 1 0 4 Kab. Maialcne:ka 1 3 . 858.600 1 0 5 Kah. Purwakarta 106 Kab. Suban2 - 107 Kab. Sukabumi 1 1 .334.800 108 Kab. Sumedan• 109 K a h . Tasikmalava 1 1 . 1 5 3 . 100 1 1 0 Kota BandunP- - I l l Kota Bovor - 1 1 2 Kota Cirebon - 1 1 3 Kota Tasikmalava - 1 1 4 Kab. Bandunu Barat 1 1 5 Kab. Panuandaran - 1 1 6 Kab. 8aniamc2ara 1 1 .948.800 1 1 7 Kab. Banvumas 1 6 . 1 62 .000 1 1 8 Kab, Satan• 1 3 .064.200 1 1 9 Kab. Blora 120 Kab. Bovolali - 121 Kah. Brehes 12.768.000 122 K a b . Cilacaa 1 1 .897 .600 123 Kab. Demak 1 2 4 K a b . Grobouan 1 4 . 3 1 0 .200 1 2 5 Kab. Jenara - 1 2 6 K a b . Karane-anvar 1 2 7 Kab. Kebumen 128 Kab. Kendal 1 1 .048 . 100 1 2 9 Kab. Klaten 1 3 0 Kab. Kudus 1 3 1 Kab. Mavelanv - 1 3 2 Kab. Pati 1 3 . 464. 1 00 1 3 3 Kab. Pekalon2an 1 2 .593 .600 1 3 4 Kab. Pemalane: 1 2 . 1 99 . 800 1 3 5 Kab. Purbalin22a - 1 3 6 Kab. Purworeio 1 3 7 Kab. Remban• - 1 3 8 Kab. Semaran2 1 3 9 Kab. Sra2en 140 Kab. Sukphario - 1 4 1 Kab. Te2al 1 3 . 526.600 142 Kab. Temane:e:une: 1 43 Kab. Wono2iri - 144 Kata Pekalon2an - 145 Kata SemaranP 1 2 .408.300 146 Kab. Bantu! 147 Kab. GunuM Kidul 148 Kab. Sleman - 149 Kata YollYakarta - 1 5 0 Kab. Banukalan 1 3 .936.200 1 5 1 Kab. Banvuwam!i 1 5 2 Kab. Blitar - MENTERI KEUANGAN Ui ;§ el <>: :::> .i;; 5l 3 !ii � � [;: � Czl 0..
2.035 .400 1 8 .3 17.300 5 . 1 88.700 . 22 ."112. 100 4.483.400 . - - - · -· - 5 . 7 4 1 .400 1 . 1 72 .200 14.082.800 1 3 .952 .400 - 1 3 .337.200 2 .909.400 1 7.905.700 .. - 3 . 59 5 . 900 23 .450.300 1 . 309.800 1 9.327.000 3 . 9 5 5 .700 · .·· 27.748.900 3 .414":500 29-.639.900 . 907.700 28. 087. 100 3 .046.300 3 5 . 9 3 6 . 500 1 7 .823. 900 · 2 . 5 3 3 . 800 1 6 . 3 3 6 .400 ' · 1 .698.800 20.60 1 .700 - 3 . 942.600 1 9 . 1 72 . 600 1 5 .479.500 4.429.400 1 6.969.600 3 .349.900 2 9.480 .300 1 5 . 924.700 1 . 502.000 20.458 . 1 00 14.657.700 2.969 .400 1 8 .044.500 1 9 . 3 99 . 800 1 4.720.200 2 .267.600 24.944.800 1 . 1 97.300· 1 7.42 6 . 900 1 9 .946.200 - 1 4 . 1 7 1 .400 2 .963.300 4.244.600 - 4.787.600 1 4 . 070 . 100 - 1 5 . 247.400 3 .099.900 1 5 .635 .200 - 1 8 .674.800 - 2 3 . 469 . 100 17.232 .000 PERDAGANGAN �(/) ii:
l . 80"5.300 1 . 815 . 1 00 1 . 8 3 5 . 000 1 . 82 5 . 800 1 . 809.400 1 . 9 1 9.800 1 . 844.000 l.863.000 1 . 8 1 7 .000 - 1 . 850.500 1 . 88 1 .700 1 . 9 1 5.200 - - 1 .8 5 3 . 500 - - - - - - 1 . 9 3 4 . 500 - - 1 . 9 1 2 .000 - 1 . 833 .400 - - 1 . 826.800 - - 1 .7 8 1 .600 - 1 . 800 . 1 00 - TRANSPORTASI ,� � :;J. .., !f !;; Si !ii �- �
•.• r ' - - - � - - - - - . .. - ' - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - · - - - ,·.. .. : ::> !;; ::> I>: !ii ;:? "' 1'i
5 . 2 7 1 .500 4.32.4.700 - 5 . 074:200 - - 3 . 327.000 2 . 277.600 . 3 . 3 7 1 . 100 - 1 . 3 95.900 1 . 99 1 . 100 - - . - - - - - - - 3 . 854.700 - - - - 2 . 2 8 5 .900 - - - - - 3 . 868.900 2 . 8 1 4.000 - - - - - - - - - - - - - - - § � w 0.. (SJ 30.040.900 20.352.300 22.073.000 2 9 . 3 1 1 . 1 00 23 .732.600 2 1 .520.800 3 5 . 1 80.300 1 9 , 1 97.300 2 0 . 4 1 8.600 1 7 . 7 1 3 .800 23.88 1 .400 1 8 . 8 9 1 .900 22 .240.900 27.045.200 1 3 . 5 1 8 .400 1 4 . 503 .400 2 1 .379.200 20.8 1 6 . 600 .
.. 2 . 8 1 4 . 000 - - '1 6 . 3 9 8 .200 1 . 947.400 : . . 1 . 947.400 2 . 0 1 5 . 500 , 2 . 0 1 5 . 500 1 . 89 3 .300 � 1 . 89 3 . 300 1 . 873 . 1 00 - ' 1 . 873. 1 0 0 - ' 1 4 . 6 1 7 .300 1 . 9 5 0 . 700 - 1 . 950.700 1 . 924.700 1 .924.700 1 . 9 1 1 . 000 - 1 . 9 1 1 . 000 1 . 96 8 . 900 1 . 968 . 900 1 . 8 5 1 .700 1 .85 1 .700 1 .9 2 8 .700 - 1 . 9 2 8 . 700 1 . 946.900 - 1 . 946.900 9.852 .900 9 . 852.900 - - 1 7 . 442.000 - - 1 2 . 6 5 3 . 500 1 . 8 6 6 . 700 1 . 866.700 1 .870.400 - 1 . 870. 400 - .• 1 2 . 227.600 1 . 824.400 ·- 1 . 824.400 - 1 1 . 103 .700 1 . 882 .200 - 1 . 882.200 - - 1 1 .667.800 . _·.:.. --·-- www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN � NO DAERAH w rn f:l � · � � :;: ;J --' 3 � � Ill 121 (3) 23 1 Kab. Minahasa Tenuara - 232 K a b . Bolaang Mone:ondow Timur 233 Kah. Bolaang Mone:ondow Selatan - 234 K a b . Ban••ai 2 3 5 Kab. Buol 1 3 . 1 33 . 900 236 Kab. Toli-Toli 237 Kab. Don••ala 1 2 .436.600. 238 K a b . MorowaH 2 3 9 K a h . Paso 240 Kab. Pari£i Mou ton)! 2 4 1 Kab. Tojo Una Una 1 4 . 8 9 3 . SOO 242 KB.b, Ban2gai Laut 1 2 . 005 .800 243 Kab. Morowali Utara 1 2 . 4 1 1 . 300 244 Kab. Barru 245 Kab. Bone 246 Kab. Bulukumba 247 Kab. Enrekarnz - 248 Kab. Gowa 1 2 .523.000 249 Kab. Jeneoonto 1 2 . 486.700 250 Kah. Luwu 1 3 . 066."l.OO ' 2 5 1 Kab. LuWu Utara 252 K a h . M aras 253 Kab. PinranJ!: · - 254 Kah. Sidenrene: Raooanl!'. 2 5 5 K a b . Sirtiai 256 Kab. Soooen2 - 257 Kab. Takalar 258 K a h . Tana Toraia 259 K a b . Waio - 260 Kata Makassar - 26 1 Kota Palopo - 262 Kah. Luwu Timur 263 Kab. Toraia Utara 264 Provinsi Sulawesi Ten21Zara 265 Kab. Konawe 1 2 . 960 .000 266 Kab. Kolaka 267 Kata Kendari - 268 Kata Bau-bau - 269 Kab. Konawe Selatan 270 Kab. Bomhana 1 3 . 787.300 2 7 1 Kab. Kolaka Utara - · 272 Kab. Kolaka Timur 273 Kab. Muna Barat 274 Kab. Badun• - 275 Kab. Bulelen• 276 Kab. Gianvar 277 Kah. Jembrana 278 Kab. Tabanan - 279 Kah. Bima 1 1 .684.800 280 Kab. Domou 1 2 . 4 1 7 .800 2 8 1 Kab. Lombok Barat 1 1 . 2 5 5 .200 282 Kab. Lombok Ten.ah 1 3 : 1 59 . 500 283 Kab. Lombok Timur 1 1 .269 .400 284 Kab. Sumhawa 1 1 .897.200 285 K a t a Mataram - 286 Kata Bima 287 Kah. Sum bawa Barat 1 2 .495.600 288 Kah. Lombok Utara 1 2 . 3 8 3 .200 289 Provinsi N u s a Ten2''1'ara Timur 290 Kab. Alor 1 3 .762.600 2 9'1 Kab. Belu - 292 Kab. Ende 1 3 . 306.000 293 Kah. Kuoan� 294 Kah. Mani!2"arai 295 K a b . N£ada 296 Kab. Sikka 297 Kah. Sumha Barat 1 3 . 090.000 29'3 Kab. Sumba Timur - 299 Kah. Timar Ten2"ah Selatan 1 3 .080.800 300 Kab. Timar Tengah Utara 1 1 . 3 62 . 1 00 3 0 1 Kab. Rote Ndao 1 1 .075.700 302 Kab. Man2•arai Barat - 303 K a h . Na2ekeo 304 Kab. Sumba Barat Dava 3 0 5 K a b . S u m h a Tem!:ah 1 1 .545 .000 306 Kab. Manuarai Timur - 307 Kab. Sabu Raiiu a 1 0 .920.900 308 Provinsi Maluku . · . · ' MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA 1il ;5 el � ;J g ;J 3� fn � iii �"- IS w 0..
� � ..., � ! TOTAL ;J g [;'! fn iii "- IS
3 3 .936 .200 1 3 . 83 9 .700 - 1 7 . 0 6 5 . 000 2 L 73 1 .700 1 9 . 9 7 3 . 900 1 4 . 2 3 0 .400 - 1 6 .507. 100 ' - 1 3 .23 1 .500 13 .97 1 . 500 - 3 0 . 5 9 3 . 900 6 . 43 3 .600 - 4.620.800 1 4 . 9 1 3 .900 1 3 .268 . 500 1 2 . 906.000 1 2 .906.000 - 3 3 . 547.500 - · 1 5 .026.000 ' 1 . 9 1 5.600 - 4 . 3 94.700 - . . 1 5 . 07 5 . 000 1 5 .729 . 100 1 0 . 577 . 100 ·- 1 3 . 3 1 8 . 500 1 1 .007.600 1 . 803. 100 - 1 3 .678.500 - 1 5 . 83 6 . 900 1 1 . 8 3 7 . 200 1 7 . 0 1 1 .600 - 30.640.500 - 26.6 1 4.900 23'. 9 1 4 . 500 - 34.405.800 - 3 2 . 9 3 1 .900 34.343 .700 - . , . . 4.780.600 " 4.598 .700 '· 2'4.609. 600 .· . , ..
2 2 . 2 5 0 . 200 : ..; - . ...; 1 2 .420 .400 � 0.. '" /2) {3) Kab. M a l u ku Tene:e:ara Barat 1 5 . 4 8 5 . 9 0 0 Kab. Maluku Tcn�ah 1 0 . 8 3 7 . 500 Kab. B u ru Kab. Seram Bal!ian Barat 1 2 . 4 9 8 . 3 0 0 Kab . Seram Bal!ian Tim u r Kab. Keoulauan Aru 1 2 . 1 3 6 . 8 0 0 Kab. Buru Sclatan 1 1 . 5 4 4 . 000 Kab. M erauke Kab. Nabire Kab. Paniai 1 3 . 6 2 8 . 400 Kab. Puncak Java 1 8 . 7 4 8 . 0 0 0 K a b . Kepulauan Yapen 1 4 . 2 0 3 . 9 0 0 K a b . Keerom 1 7 . 1 53 . 800 Kab. Yahukimo 1 7 . 2 7 9 . 2 0 0 K a b . Pctrnnune:an B i ntanJ! 1 8 . 4 0 0 . 0 0 0 Kab. B o v e n Di,wcl 1 3 . 0 5 4 . 1 0 0 Kab. Mappi 1 8 . 2 4 3 . 9 0 0 K a b . A s m a t 1 6 . 1 4 9 . 1 00 Kab.S u niori 1 2 . 1 2 8 . 1 0 0 Kab. Lanny Java 1 4 . 0 8 8 . 3 0 0 Kab. Halmahera Baral 1 3 . 2 0 9 . 3 0 0 K a b . Halmahera T i m u r 1 2 . 5 1 9 . 800 Kab. Kepulauan S u l a 1 4 . 9 6 9 . 0 0 0 K a b . P u l a u M o rotai 1 3 . 2 2 5 . 1 0 0 K a b . Lebak 1 1 . 9 22 . 1 0 0 Kab. PandeJ!lane: 1 3 . 42 5 . 2 0 0 Kab. Serane Kab. Tani?eranl! 1 3 . 86 9 . 7 0 0 K a t a Cilee:on Kata Seramr Kab. Bane:ka Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kata Oorontalo Kab. Pohuwato 1 2 . 93 7 . 3 0 0 Kab. Bone Bolamzo Kab. Gorontalo U tara Kab. Keoulauan Meranti Kab. Kari m u n K o l a Batam Kab. Lini:rn.a Kab. Kenulauan Anambas Provinsi Papua Barat Kab. Manokwari Kab. Soron2: Selatan 1 3 . 8 2 7 . 6 0 0 K a b . R a i a Am pat 1 3 . 0 4 4 . 4 0 0 Kab. Tcluk B i n t u n i 1 5 . 2 7 5 . 7 0 0 Kab. T e l u k Wondama 1 2 . 0 0 6 . 7 0 0 Provinsi S u lawesi Barat Kab. Ma'cne Kab. Polcwali Mandar Kah. M amasa Kab. Mamuiu Tcni:!:ah Kab. B u l u n2:an Kab. Malinau Kab. N u n u kan 1 0 . 9 3 6 . 600 Kab. Tana Tidune: Kola Tarakan J u mlah Kab Kota 1 1 1 J u m lah Total 1 . 44 9 . 0 0 0 . 0 0 0 J u m l a h Provinsi J u m lah Total Total Daerah 1 1 1 J um l a h Total Nasional 1 . 4 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 MENTER! KEUANGAN Ql g :::> �'" .... z g :::>'" ti Oi "' � /7/ /8) 1 5 . 48 5 . 90 0 1 0 . 83 7 . 50 0 01 1 . 62 4 . 4 0 0 2 2 . 7 5 9 . 5 0 0 1 2 . 3 1 5 . 00 0 1 2 . 1 3 6 . 8 0 0 1 1 . 5 4 4 . 0 0 0 2 . 53 0 . 9 0 0 1 0 . 4 4 4 . 2 0 0 1 3 . 6 2 8 . 4 0 0 1 8 . 7 4 8 . 0 0 0 1 4 .2 0 3 . 900 1 7 . 1 53 . 800 1 7 .2 7 9 . 2 0 0 1 8 . 4 0 0 . 0 0 0 1 3 . 0 5 4 . 1 0 0 1 8 . 2 4 3 . 900 1 6 . 1 4 9 . 1 00 1 2 . 1 2 8 . 1 0 0 1 4 . 0 8 8 . 3 0 0 1 3 . 2 0 9 . 3 0 0 2 4 . 1 7 3 . 2 0 0 1 4 . 9 6 9 . 0 0 0 1 3 . 2 2 5 . 1 0 0 3 4 . 6 7 6 . 400 42 . 1 57 . 1 0 0 2 5 . 3 5 6 . 3 0 0 1 5 . 7 7 5 . 7 0 0 6 . 3 3 1 . 8 0 0 8 . 2 0 2 . 0 0 0 1 1 . 1 4 5 . 5 0 0 9 . 42 6 . 2 0 0 9 . 42 6 . 2 0 0 1 1 . 4 2 2 . 7 0 0 1 3 . 9 4 7 . 7 0 0 4 . 2 6 9 . 3 0 0 2 3 . 96 0 . 6 0 0 1 2 . 60 4 . 8 0 0 1 1 . 2 2 3 . 0 0 0 1 . 9 5 9 . 20 0 1 . 83 0 . 1 0 0 1 . 8 9 1 .400 1 . 88 0 .700 1 . 9 8 8 . 2 0 0 1 6 . 4 9 8 . 3 0 0 1 6 . 4 9 8 . 3 0 0 1 0 . 7 7 5 . 9 0 0 1 3 . 8 2 7 . 6 0 0 1 3 . 0 4 4 . 40 0 1 5 . 2 7 5 . 7 0 0 1 2 . 0 0 6 . 7 0 0 1 2 . 0 6 8 . 6 0 0 1 2 . 0 6 8 . 6 0 0 1 . 9 1 6 . 6 0 0 1 5 . 5 4 9 .400 1 5 . 1 9 6 . 000 1 . 9 0 5 . 8 0 0 1 . 9 5 9 . 3 0 0 2 . 0 6 1 . 8 0 0 1 2 . 84 5 . 3 0 0 2 . 3 3 4 . 8 00 1 . 9 2 4 . 9 0 0 3 6 0 5 . 9 0 2 . 0 0 0 . 000 1 0 0 . 0 0 0 . 000 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 7 3 6 7 1 00 . 00 0 . 0 0 0 6 . 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . / ... , r _,,., , ' S alinan sesuai dengan aslinya KEPALA B I RO UMUM u . b . , KEPALA BAGIAN T . U . KE.M ENTERIAN -Av GIARTO NTP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 9 8 4 0 2 1 0 0 1 BAMBANG P . S . BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id NO
!:> g . ::> 0,: f;; � � rn � ;.':
!:> g !:> . 0,: f;; �(%, - �
::> "' !;;:i: ;:i "' w ! "' !;; ;:i "- ""
BAMBANG P. S . BRODJONEGORO -- S alinan s suai -detri:gan aslinya KEPALA B I RO UMUM u . b . KEPALA BAGIAN T. U . KEMENTERIAN � GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 0 0 1 www.jdih.kemenkeu.go.id LAM PIRAN I l l PERATURAN M ENTER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOl(ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 15 M ENT E R J K E UAN GAN R E P U B L I K I N D O N E S I ;\ FORMAT LAPORAN REALI SASI PENYERAPAN DANA ALOKAS I KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KAB INET KERJA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TRIWULAN . . . l l TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 2l menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alok;asi Khusus Tambahan P3K2 ini dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 3J : Rp . . . 4l : Rp . . . 5J : Rp . . . 61 : Rp . . . 71 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D D aerah Triwulan ini : Rp . . . 8J Kumulatif s . d . Triwulan ini : Rp . . . 91 Sisa di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa : Rp . . . 1 01 : . . . % 1 1 ) Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum No. Bidang 1 21 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 8J Pagu 1 31 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Daerah melalui SP2D Daerah Triwulan Triwulan Ini 1 51 Kumulatif s . d . Sebelumnya 141 Triwulan ini 16) Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa Pagu 1 71 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . • • . 20) 2 1 ) 22) 1 9) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAf\J GAN Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
2 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. 3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas urnum negara pada triwulan I . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umurn daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 7 . Diisi sesuai dengan j umlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas um urn negara sampai dengan triwulan laporan. 8 . Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan laporan . 9 . Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umurn daerah melalui S P2 D daerah sampai dengan triwulan laporan . 10 . Diisi sesuai dengan j umlah sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan .
1 2 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . 1 3 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . 14 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . 15 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas um urn daerah melalui S P2 D daerah pad a triwulan la po ran www.jdih.kemenkeu.go.id 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . M ENTER! KE UAN G.A.N untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni :
b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO uft.- KEPALA B1\GIA'.N' if1. U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 ' www.jdih.kemenkeu.go.id No. . . . 7) 1 2 3 D st. Dst. M EN T E R J KE UAN GAN R EP U B L I K I N D O N E S l.A. LAM P I RAN IV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAl-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAl-I U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TRIWULAN . . . ll TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 SP2D Nilai Nomor 21 Tanggal 3) DAK 4l D ana Pendamping si . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah si Rp . . . Rp . . . Jumlah 9) Rp . . . Rp . . . • • • ' . . . . . . . . . 1 0) . . . 1 1) 1 2) . . . 1 3) Keterangan 6) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT E R I KEUAN GAN R E P UBLI K I N D O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
Ko lorn diisi sesuai dengan nomor S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Ko lorn diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kol om diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kol om diisi sesua1 dengan nilai SP2 D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan P3 K2 sesuai bi dang DAK Tambahan P3 K2 bersangku tan . Kolom diisi dengan keterangan atas SP2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesua1 dengan jumlah dari . . masmg-masmg kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRe UMUM /' ; I f' u . b . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPAt--A BAGIAN T. U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAN GAN LAM PI RAN V PERATURAN M ENTER! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN REALI SASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) . TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II · : Rp . . . 21 Triwulan III : Rp . . . 3J Triwulan IV : Rp . . . 4J Jumlah : Rp . . . 5J No. Bidang 6J Pagu 7J 1 . . . Rp . . . 2 . . . Rp . . . 3 . . . Rp . . . D st. Jumlah 1 11 Rp . . . Realisasi Pernbayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2 D D aerah BJ Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Persentase Rekening Kas Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Umum Daerah 9J Desember 2 0 1 5 1 01 Rp . . . . . . . . . % Rp . . . . . . . . . o/o Rp . . . . . . . . . % . . . . . . O/o Rp . . . . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 2) 1 3) 14) . . . 1 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesuai dengan jumlah ke seluruhan dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara sampm dengan triwulan laporan . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3 K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni:
b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . _,..,.-- . Salina? sesi:r� engaz:i aslinya KEPAtA BIRO U M U M (.. u . b . 1 , _ KEPALA BAGIAN T . U . 1 llli MENTERIAN i ,, MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJO NEGORO ' /:�-/· GIARTO , . .. , �(, , , �, . � N I P 1 9 5 9 042 0 1 ' 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! KE UAN Gfa.N R EP U B L I K I N O O N E S I A LAM PIRAN VI PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAMBAI-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAl-I U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA YANG TIDAK TERSALUR SELURUH NYA LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II : Rp . . . 21 TriwulanIII : Rp . . . 3J TriwulanIV Jumlah No. Bidang 6J 1 . . . 2 . . . 3 .. . . D st. Jumlah 1 2J : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J Pagu 7l Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah 8l Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum D aerah melalui SP2D D aerah 9J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah 1 01 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Persentase Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Desember 2 0 1 5 1 1) . . . . % . . . . % . . . . % . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) www.jdih.kemenkeu.go.id fv'I ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N O O N ES!A Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas urn um negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III./ Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesua1 dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3 K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi se suai kepala daerah bersangkutan , yakni :
b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . ,-� � / ,,,,P.N P.FPt_.:. • Salinan sesuai dehgan aslinya KEPALA BIRO UMUM u . b . KEPALA BAGIAN T . U / KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 59042 0 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KE UAN GAN LAM PIRAN V I I PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DAERAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ) Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/ Bupati/ Walikota*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Kota*) . . . . . . . . . . . . . . 2) telah menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus Tambahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 5 , sebagai berikut: 1 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 2 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 3 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)
Demikian Surat Pernyataan m1 dibuat dengan pertanggungj awaban penuh atas kebenaran pernyataan ini. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Gubernur / Bupati/ Walikota*) . . . . . 2) . . . . . . . . . . . . . . 6) (materai Rp6000 , -) . . . . . . . . . . . . . . 7) *) Coret yang tidak perlu www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I K E U .A.NGP..N R EP U B L I K J N D O N E S I P. Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Diisi sesuai nama daerah . Diisi sesuai dengan nama bidang/ subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (B PKP) untuk disalurkan . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diusulkan sesuai bidang/ subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disalurkan . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA B� -U UM MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO /__U . b � N REPu t KEPALA BAGIAN T� H� KEMENTERIAN � --'·:�� U • I · - GIARTQ . . j NIP 1� 590420 1 98402 1 0b l ' ./ �.. .• .. ,�<,'}:/ ' ' 1 ; ' � ' www.jdih.kemenkeu.go.id LAM PIRAN V l l l PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PEN DAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 M ENT ER! KEUA.NGP..N R EPUBLIK I N O O N ESIA FO RMAT LAPORAN REALI SASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TRIWULAN . . . l J TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 21 menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan D ana Alokasi Khusus Tambahan Usulan D aerah ini dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 31 : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J : Rp . . . 61 : Rp . . . 71 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah Triwulan ini : Rp . . . 8) Kumulatif s . d . Triwulan ini : Rp . . . 9J Sisa di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa : Rp . . . lOJ : . . . % 1 1) Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum No . Bidang 1 21 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 81 Pagu 131 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Daerah melalui SP2D D aerah Triwulan Triwulan Ini 1 51 Kumulatif s . d . Sebelumnya 141 Triwulan ini 16J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa Pagu 1 71 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional . Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. • . . ' . • . • . . . . . 1 9) 20) 2 1) 22) www.jdih.kemenkeu.go.id rv1 ENTERJ KE UANGJl.N REPUBLIK I N O O N ESIA Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
b . triwulan II; c . triwulan III ; atau d . triwulan IV. 2 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 7 . Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterini.a rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan lapo ran . 8 . Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan laporan . 9 . Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah sampa1 dengan triwulan laporan . 1 0 . Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan . 1 1 . Diisi sesuai dengan persentase s1sa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . 1 3 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 1 4 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . 1 5 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pad a triwulan lapo ran untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . www.jdih.kemenkeu.go.id 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . M ENTERJ KE UANGP..N R EP U B L I K I N D O N ESl.A. Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah sampai dengan triwulan la po ran untuk nnc1an bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan U sulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi se suai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIISO UMUM ,,, u . b . , ' · MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M ENT E R ! KE UAN Gfa.N R E P U BL I K I N D O N E S I ;\ LAM PIRAN I X PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . . . REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (US ULAN DAERAH) TRIWULAN . . . 1 l Nomor 2l 7) . . . . . . . . . SP2 D Jumlah SJ TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Nilai Tanggal 3J DAK 4l Dana Pendamping SJ Keterangan 6J . . . Rp . . . Rp . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Dst. Jumlah 9J Rp . . . Rp . . . . . . ' . . . . . . . . . 1 0) 1 1) 1 2) 1 3) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT ERI KEUANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni :
b . triwulan II ; c . triwulan III ; atau d . triwulan IV. Kol om diisi sesuai dengan nomor S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesua1 bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kol om diisi sesuai dengan tanggal SP2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . Kol om diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Ko lorn diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi dengan keterangan atas S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan U sulan bersangku tan . Diisi sesuai dengan nncian bidang DAK Tambahan Usulan bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah dari . . masmg-masmg kolom masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah . nilai Daerah Daerah untuk B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . . Diisi sesuai tern pat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni :
Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . S alinan J.e s;ai dertgan aslinya KEPALA B I RO U MU M u . b . KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN . ' GIARTO NIP 1 9 5 9 042 0 1 9 8402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT E R ! K E UANGAN LAM PI RAN X PERATURAN M ENTER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTA N G PELAKSANAAN DANA ALOICASI KI-I U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN P E N DAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANG GARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . l) Triwulan II : Rp . . . 21 Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 3) : Rp . . . 4l : Rp . . . 5! No. Bidang 6) Pagu 7) 1 . . . Rp . . . 2 . . . Rp . . . 3 . . . Rp . . . D st. Jumlah 1 11 Rp . . . Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah s1 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Persentase Rekening Kas Pelaksanaan Umum Kegiatan s . d . 3 1 Daerah 9) Desember 2 0 1 5 10) Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 2) . • . 1 3) 14) 1 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! K E UAf\J GAN R EPUBLIK I N D O N ESl.A. Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan j umlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . 2 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas um um negara pada triwulan III . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 5 . Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan la po ran . 6 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . 7 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 8 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . 9 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap la po ran untuk nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 1 0 . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni:
b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sysu · ,Slf;ngan aslinya , ru · , --...... KEPALA BIRO U M U M, u . b . \ 7 KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! K E UAN Gfa.N R EP UBLI K I N O O N E S I A LAM P! RAN XI PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANG GARAN 2 0 1 5 FO RMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK TERSALUR SELURUH NYA LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah No . Bidang 6J 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 2J : Rp . . . 21 : Rp . . . 3J : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J Pagu 7J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Pagu yang Realisasi Diterima Pembayaran dari Rekening Kas Rekening Kas Umum Daerah Umum melalui SP2D Daerah BJ Daerah 9J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Persentase Sisa DAK di Pelaksanaan Rekening Kegiatan s . d . Kas Umum Daerah l OJ 3 1 Desember 2 0 1 5 1 1) Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi se suai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas um um negara pada triwulan III . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan la po ran . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan j umlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah . . masmg-masmg bersangku tan . rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan U sulan Daerah di rekening kas um um daerah sampai dengan tahap la po ran untuk nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . B aris diisi sesuai dengan j umlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi se suai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . ' , R'"Pl " " Salinan ,, sesuai dengan •a:slinya -, ' M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPALA BIRO UMUM ''.;;. u . b . ,, KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN � GIARTO NIP 1 9 5 9 0 42 0 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KE UANGP..N LAM P I RAN XII PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOICASI KHUSUS TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . J J menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerj a (P3K2) ini dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Sisa DAK Pembayaran dari Sisa di Kas No. Bidang Tambahan P3K2 Rekening Kas Umum D aerah Daerah (melalui SP2 D D aerah) 1 2 3 4 5 1 . Pertanian 2 . Infrastruktur Irigasi 3 . Jalan 4 . Kesehatan 5 . Perdagangan Jumlah Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . 2) • • • 3) 4) 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R J KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N E S l ,A. Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni:
Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni :
Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO -lTMUM o r.p,�· ,' / U . b . I MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPALA BAGIAN T:U·. KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 984d2 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTERI KE UAN GAN LAM P I RAN X I I I PERAT U RAN M ENT ER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT LAPO RAN PENGGUNAAN SISA DANA ALO KASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 1l menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khu sus Tambahan Usulan Daerah Yang Disetuj ui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Usulan Daerah) ini dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Sisa DAK Pembayaran dari Sisa di Kas No. Bidang Tambahan Rekening Kas Umum Daerah Usulan Daerah Daerah (melalui SP2D Daerah) 1 2 3 4 5 1 . Pertanian 2 . Infrastruktur Irigasi 3 . Jalan 4 . Kesehatan 5 . Perdagangan Jumlah Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . 2 ) . . . 3) 4) 5 ) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! KE UANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni:
b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni :
b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO U,MUM /u . b . ' KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M EN T E R ! K E UANGAN LAM P I RAN XIV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOil'.ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 SP2D Nilai Nomor lJ Tanggal 2l DAK 3J Dana Pendamping 4J Keterangan 5J . . . 6) . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah 7J Rp . . . Rp . . . D st. Jumlah SJ Rp . . . Rp . . . . . . , . . . . . • • . . 9) 1 0) 1 1 ) 1 2 ) www.jdih.kemenkeu.go.id MENT ERI KEUAN GAN R E PUBLI K I N O O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2 D atas realisasi penggunaan s1sa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan tanggal S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan sisa dana pen damping DAK Tambahan P3 K2 sesuai bi dang DAK Tambahan P3 K2 bersangku tan . Kolom diisi dengan keterangan atas S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . B aris diisi sesuai dengan j umlah dari . . mas1ng-mas1ng masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 . kolom nilai untuk B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM ,,- u . b . �: '1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJONEGORO KEPALA BAGIAN T . U . \KEMENTERIAN - I - GIARTO NIP 1 9 590420 1 98;402 1 0 0 1 www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M ENTERI KEUANGAN R EP U B U K I N D O N ESJA LAM PIRAN XV PERATURAN M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOICASI KI-I U S U S TAMBAI-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN SISA DANA ALOI<ASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 SP2D Nilai Nomor lJ Tanggal 2J DAK 3J Dana Pendamping 4J Keterangan SJ . . . 6) . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah 7J Rp . . . Rp . . . D st. Jumlah SJ Rp . . . Rp . . . . . . ' . . . . . . . . . 9) 1 0) 1 1 ) 1 2) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAN GAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan bersangku tan . Diisi sesuai dengan nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan bersangku tan . Baris diisi sesuai dengan jumlah dari . . mas1ng-mas1ng kolom masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah . nilai Daerah Daerah untuk Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni :
Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan �suai- dengan aslinya KEPAiA Bff!o�'trMUM. ' . , / " u.b. ',�"' MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJO NEGORO I --- K�PAr_ BAGIA� T.r. KEMENTERIAN /Irr-- ----; GIARTO ,<�- NIP 1 9 5 90420 1 9S402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)