DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.07/2015

Nomor: 92/PMK.07/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2 0 1 5 menurut provinsi/ kabupaten / kota telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 ; c . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 , ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 20 1 5 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan ; d . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4 ) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 , perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; e . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c , dan huruf d tersebut di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 ; 1 . Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a ,Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 2 0 1 4 Nomor 2 5 9 , Tambapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 5 3 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik I ndone sia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669 ) ; 2 . Peraturan Pre siden Nomor 3 6 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 56) ; www.jdih.kemenkeu.go.id Mempe rhatikan Menetapkan MENTERI KEUANGAN Laporan Panitia Kerj a Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo r 27 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKAS I KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1 . Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya ·disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah te rtentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang me rupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerj a yang sela:njutnya disebut DAK Tambahan P3 K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan krite ria teknis untuk mengakomodasi program/ kegiatan peningkatan kedaulatan pangan , pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas j alan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas kabinet kerj a . . 3 . Dana Alokasi Khusus Tambahan U sulan Daerah yang Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanj utnya disebut DAK Tambahan Usulan Daerah adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan untuk mengakomodasi program / kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang me rupakan usulan Peme rintah Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
4.Belanj a Penunj ang adalah belanj a yang diperuntukkan bagi kegiatan non fisik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mendukung secara langsung pencapaian target sasaran Dana Alokasi Khusus bidang atau sub bidang te rkait. / www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
5.Surat Pe rintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat S P2 D adalah surat pe rintah yang dite rbitkan oleh Kanto r Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara berdasarkan Surat Pe rintah Membayar.

Pasal 2

DAK Tambahan yang diatur dalam Pe raturan Mente ri ini meliputi DAK Tambahan P3K2 dan DAK Tambahan Usulan Dae rah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 7 Tahun 2 0 1 4 tentang Anggaran Pe ndapatan dan B elanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2 0 1 5 j o . Pe raturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara TahunAnggaran 2 0 1 5 . . Pasal 3 ( 1 ) DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp2 3 . 000 . 00 0 . 000 . 00 0 , 0 0 (dua puluh tiga triliun rupiah) terdiri atas:

a.DAK Tambahan P3K2 sebesar Rp6 . 00 2 . 000 . 000 . 000,00 (enam triliun dua miliar rupiah) ; dan
b.DAK Tambahan Usulan D ae rah sebesar Rp 1 6 . 9 9 8 . 00 0. 000 . 00 0 , 0 0 (enam belas triliun sembilan · ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah) .

(2)Rincian DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a menurut p rovins i / kabupaten/ kota te rcantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terp isahkan dari Pe raturan Mente ri ini . ( 3 ) Rincian DAK Tambahan Usulan D ae rah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h uruf b menurut p rovinsi/ kabupaten / kota te rcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu.ran Mente ri ini .
(4)Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah yang dite rima Kota Tegal dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini merupakan realokasi DAK Tambahan yang diterima Kabupaten Tegal sebagaimana d itetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 sebagai akibat dari perubahan data. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(5)Rincian DAK Tambahan · Usulan Daerah Bidang Trans po rtasi Subb idang Infrastruktur Jalan yang dite rima Kabupaten Tana To raj a dalam Lampiran I I Peraturan Menteri m1 te rmasuk realokasi DAK Tambahan Usulan Dae rah Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan yan g diterima Kabupaten To raj a Utara sebagaimana ditetapkan dalam Pe raturan Presiden No mo r 3 6 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan. dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 20 1 5 sebagai akibat dari perubahan data.

Pasal 4

( 1 ) Penganggaran DAK Tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mente ri Dalam Nege ri mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 .

(2)Dengan berpedoman pada Peraturan Mente ri Dalam Nege ri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 . Pasa15 ( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran DAK Tambahan , Mente ri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfe r ke Dae rah dan Dana Desa menetapkan:
1. a.D frektur Jenderal Perimbangan Pembantu Pengguna Anggaran Negara Pengelolaan Tran sf er ke Desa; dan Keuangan se bagai Bendahara Umum Daerah dan Dana
2. b.Direktur Dana Perimbangan Pengguna Anggaran B endahara Transfer ke Dae rah dan Dana Desa sebagai Um um Kuasa Negara
(2)Tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan · peraturan perundang-undangan .

Pasal 6

Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Dae rah . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 7

( 1 ) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan P3 K2 dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan se bagai berikut:

a.triwulan I , paling lambat pada tanggal 3 1 Juli 2 0 1 5 sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
b.triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2 0 1 5 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ; c . triwulan III , paling cepat pada bulan Agustus 20 1 5 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ; dan
d.triwulan IV, paling cepat pada bulan Oktober 20 1 5 sebesar 2 0 % (dua puluh persen) .

(2)Penyaluran DAK Tambahan P3 K2 triwulan I sebagaimarta dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan setelah kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2 menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanj a Daerah Tahun Anggaran 20 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .
(3)Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 .
(4)Penyaluran DAK Tambahan P3 K2 triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan II dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan P3 K2 triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2.
(5)Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan III dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3 K2 triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2 . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 8

( 1 ) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan I , triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) disampaikan oleh kepala dae rah penenma DAK Tambahan P3K2 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.

(2)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan I, triwulan II, triwulan III sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1 ) diterima oleh Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tuj uh) hari kerj a sebelum tahun anggaran berj alan berakhir:
(3)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 kepacla Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ·paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 20 1 6.
(4)Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1 ) clan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3 K2.
(5)Dalam hal kepala claerah penerima DAK Tambahan P3K2 belum menyampaikan:
1. a.Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Ariggaran 201 5 sampai dengan b c:)..tas waktu penyaluran DAK Tambahan P3K2 sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a; atau b . laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) , maka DAK Tambahan P3 K2 ticlak clisalurkan .
(6)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1 ) clan ayat (3) , clibuat sesuai clengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Pe raturan Menteri ini .
(7)Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana climaksucl pada ayat (4) clibuat se suai clengan format sebagaimana tercantum clalam Lampiran IV yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 9

( 1 ) Kepala daerah waj ib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 Tahun Anggaran 2 0 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimban gan · Keuangan paling lam bat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6.

(2)Laporart realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan M enteri ini. Pasal 1 0 ( 1 ) Dalam hal DAK Tambahan P3K2 tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) , maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan / atau kewaj iban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan D AK Tambahan P3 K2 menj adi tanggung j awab pemerintah daerah .
(2)Dalam hal DAK Tambahan P3 K2 tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3K2 menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3 K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK Tambahan P3 K2 yang diterima Rekening Kas Umum Daerah .
(3)Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) tidak dapat melebihi alokasi DAK Tambahan P3K2 setiap bidang yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini .
(4)Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3 K2 yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 1 1 ( 1 ) Penyaluran DAK Tarribahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan U sulan Daerah dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.triwulan I , paling lambat pada tanggal 3 1 Juli 2 0 1 5 sebesar 3 0 % (tiga puluh persen) ; b . triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2 0 1 5 sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN c . triwulan III , paling cepat pada bulan Agustus 20 1 5 sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen) ; dan
2. d.triwulan IV, paling cepat pada bulan O ktober 20 1 5 sebesar 2 0 % (dua puluh persen) .
(2)Penyaluran D AK Tambahan Usulan Daerah triwulan I sebagaimana dimaksud pada. ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan setelah Kepala D aerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah menyampaikan dokumen berupa:
1. a.Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 ; b . Surat hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah; dan
2. c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .
(3)Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwu lan I dan rekap itulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambah.an U sulan Daerah .
(4)Penyaluran DAK Tambahan Usulan D aerah triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dilaksanakan · setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah .
(5)Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dilaksanakan · setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah .
(6)Penyaluran DAK Tambahan U sulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan terhadap bidang dan/ atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
(7)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini .

Pasal 12

(1)Dalam rangka reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan U sulan Daerah, kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah menyampaikan permintaan reviu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan disertai dengan copy atau salinan usulan DAK Tambahan dari dae rah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2)Permintaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dite rima o leh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangurtan Perwakilan paling lambat tanggal 30 Juni 2 0 1 5 .
(3)Reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , antara lain terhadap:
1. a.keberadaan usulan dalam bentuk proposal;
2. b.waktu penyampaian usulan; c . kesesuaian bidang/ subbidang kegiatan DAK yang diusulkan; dan
3. d.besaran usulan alokasi DAK Tambahan Usulan Daerah . ·
(4)H asil rev1u Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan . Pasal 1 3 ( 1 ) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I , triwulan I I , dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah kepada birektur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.
(2)Laporan realisasi penye rapan DAK Tambahan U sulan Dae rah triwulan I, triwulan II , dan triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima o leh Direktur Jenderal Pe rimbangan Keuangan paling lambat 7 (tuj uh) hari kerj a sebelum tahun anggaran berj alan berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 0 -
(3)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6.
(4)Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi S P2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah .
(5)Dalam hal kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah belum menyampaikan:
1. a.dokumen se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) huruf a; atau
2. b.laporan· realisasi penyerapan DAK Tarrtbahan Usulan Daerah sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka DAK Tambahan Usulan Daerah tidak disalurkan
(6)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
(7)Rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lamp iran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini . Pasal 1 4 ( 1 ) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6.
(2)Laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 1 - Pasal 1 5 ( 1 ) Dalam hal DAK Tambahan U sulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (5) , maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan / atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan Usulan D aerah menj adi tanggung j awab pemerintah daerah .
(2)Dalam hal DAK Tambahan U sulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan U sulan Daerah menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK yang diterima Rekening Kas Umum Daerah .
(3)Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi alokasi DAK Tambahan U sulan D aerah setiap bidang sesuai hasil reviu B adan Pen gawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan U sulan Daerah .
(4)Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan U sulan Daerah yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 1 6 ( 1 ) Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK Tambahan untuk belanj a penunj ang pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian paling tinggi 5 % (lima persen) dari pagu alokasi masing-masing bidang yang diterima oleh daerah.
(2)Penggunaan DAK Tambahan untuk belanj a penunj ang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan besaran dan j enis penggunaan belanj a penunj ang yang ditetapkan oleh kementerian teknis . Pasal 1 7 Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai dengan bidang dan / atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (4) . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 2 - Pasal 1 8 Penggunaan DAK Tambahan per bidartg dan / atau subbidang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis . Pasal 1 9 ( 1 ) Dalam hal akumulasi nilai kontrak. pada suatu bidang/ sub bidang DAK Tambahan P3 K2 lebih kecil dari pagu alokasi bidang/ sub bidang, dae rah penerima DAK Tambahan P3 K2 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Perubahan Tahun Anggaran 20 1 5 .
(2)Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang/ sub bidang DAK Tambahan Usulan Dae rah lebih kecil dari pagu alokasi bidang/ sub bidang berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, daerah pene rima DAK Tambahan U sulan Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan U sulan Dae rah dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Pe rubahan Tahun Anggaran 2 0 1 5
(3)Optimalisasi penggunaan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 1 ) dilakukan untuk kegiatan pada bidang DAK Tambahan yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Pasal 2 0 ( 1 ) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2 0 1 5 te rdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/ sub bidang yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK Tambahan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Tahun Anggaran 2 0 1 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bidang/ sub bidang yang sama; dan / atau b . bidang/ sub bidang te rtentu sesua1 kebutuhan dae rah , dengan menggunakan petunj uk teknis DAK Tahun Anggaran 20 1 6.
(2)Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2 0 1 5 te rdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/ sub bidang yang output kegiatannya belum te rcapai, maka sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2 0 1 6 pada bidang/ subbidang yang sama untuk menyelesaikan output yang belum te rcapai. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 3 -
(3)Sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping. Pasal 2 1 ( 1 ) Kepala daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 dan rekapitulasi S P2 D penggunaan sisa DAK Tambahan beserta softcopy kepada Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2 0 1 6. (2 ) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
(3)Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
(4)Rekapitulasi SP2 D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat · sesuai dengan format sebagaimana · tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
(5)Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana. dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini Pasal 2 2 Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 20 1 6 masih terdapat sisa DAK Tambahan, baik yang output kegiatan tercapai maupun output kegiatan tidak tercapai, maka sisa DAK Tambahan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan / atau D ana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2 0 1 7 . Pasal 2 3 ( 1 ) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan DAK Tambahan, Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfe r ke D aerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan DAK Tambahan . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 4 -
(2)Penyusunan Laporan Keuangan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 24

Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang menge tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1m dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. D iundangkan di Jakarta Pada tanggal 4 Mei 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S. BRODJONEGORO MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLI K IND ONESIA TAHUN 2 0 1 5 NOMOR 673 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL�JR)_>, , �l!M u.E. · , " KEPALA BA GIAN T.U.� KEMENTERIAN --, ,, �. � )�--/I GIARTO / 1 NIP 19590'.jl20198�EJ 1001 ... ,�.�:t'�\ �.:.��,,,. www.jdih.kemenkeu.go.id NO DAERAH {1J 12) 1 Kab. Aceh Bcsar 2 Kab. Acch Selatan 3 Kab. Aceh Sin•kil 4 Kab. Acch Ten•ah 5 Kab. Aceh Tenl!l!ara 6 Kab. Aceh Timur 7 Kab. Aceh Utara 8 Kab. Bircuen 9 Kab. Pidic 1 0 Kota Lhokseumawe 1 1 Kab. Na�an Rava 1 2 Kab. Aceh Java 1 3 Kab. Aceh Barat Dava 1 4 Kab. Gavo Lues 1 5 Kab. Aceh Tamianl! 1 6 Kab. Bener Meriah 1 7 Kah. Pidie Java 1 8 Kab. Asahan 1 9 Kab. Deli Scrdan• 20 Kab. Karo 2 1 Kab. Lan�kat 22 Kab. Nias 23 Kah. Simalune:un 24 Kab. Taoanuli Sclatan 25 Kab. Taoanuli Tcn�ah 26 Kab. Taoanuli Utara 27 Kab. Toba Samosir 28 Kota Pematane: Siantar 29 Kota Tebim! Tinui 30 Kab. Pakoak Bharat 3 1 Kab. Nias Selatan 32 Kah. H umbanl! Hasundutan 3 3 Kab. Serdane: Bedae:ai 34 Kab. Nias Barat 3 5 Kah. Limaouluh Kata 36 Kab. A•am 37 Kab. Kepulauan Mentawai 38 Kab. Padan2 Pariaman 3 9 Kab. Pasaman 40 Kab. Pcsisir Sclatan 4 1 Kab. Siiuniun2 42 Kab. Solak 43 Kab. Tanah Datar 44 Kata Padan• 45 Kata Pavakumbuh 46 Kota Sawahlunto 47 Kota Solak 48 Kata Pariaman 49 Kab. Pasaman Barat so Kab. Dharmasrava 5 1 Kab. Solak Sclatan 52 Kab. Indra2iri Hulu 53 Kab. Kamoar 54 Kab. Kuantan Sint!irnzi 55 Kab. Rokan Hilir 56 Kab. Rokan Hulu 57 Kab. Siak 58 Kata Dumai 59 K a t a Pckanbaru 60 Kab. Batan� Hari 6 1 Kab. Mcramdn 62 Kab. Sarolangun 63 Kab. Taniung JabunJ?; Barat 64 Kab. Taniune: Jabung Timur 65 Kata Jamhi 66 Kab. Lahat 67 Kab. Musi Banvuasin 68 Kah. Musi Rawas 69 Kab. M u ara Enim 70 Kab. Ot!an Komcrine: Bir 7 1 Kah. 02an Kamerine: Ulu 72 Kata Luhuk LinS!J!au 73 Kab. Banvuasin 74 Kah. Musi Rawas Utara MENTERI KEUANGAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ��i:r�� G 92 / PMK .0 7 /20 15 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 RINCJAN DANA ALOJ(ASJ KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KESEHATAN PERDAGANGAN TRANSPORTASI � (ii z< � 0 �el ...,w 0:: 0::rn � ::> ::> .!;; !;; �g 5l § 5l In � � In iii �,_,..., μ. rn w::i � w � �o..O:: 0..

(3)(4) (SJ (6) (7) 1 5 .456.200 - 1 2 .569.800 - - 1 3 .53 1 .300 - 1 .924.500 - - - 1 1 .656.800 - - - - 1 3 .269.900 - - 1 6 . 3 1 0 . 3 00 1 . 899.500 2 2 . 644.400 2.00 2 . 700 1 5.40 1 .600 - - - 1 6 .857.200 - 4.432.000 - - 1 5 . 246.600 - - 1 1 .989.400 - - 1 5 .269 .700 - - - 1 1 .189 . 100 - - - - 1 2 . 790.000 1 . 929.600 - - 1 1. 0 1 6 .700 - - 1 2 .284. 100 - - 1 2 . 457.700 1 2 .950.000 - 1 2 . 2 1 1 . 100 4. 100.000 - 1.875.200 - - 1 3 .696.300 - 1 1 .224.400 16 .355 .200 1 . 848 . 1 00 1 1 .76 1 .200 - - - 2 . 694.200 20.342.900 .- - 1 1 . 6 5 3 . 800 - 14.090.300 - - - 1 2 . 85 8 . 600 - 12.967.300 - - - 1 4 . 6 1 9. 1 00 - - - 4.485 . 3 00 1 . 798.600 - 1 . 826.200 - 1 0 .879. 500 - - 1 1 .8 1 4 .300 - 1 2 . 1 7 2 . 600 - 1 3 . 469.700 - - - 2 . 2 8 1 .000 20.454.300 - - 1 0 . 3 2 8 .300 - - - - 1 5 .82 1 .600 - - 5.600.400 1 7 .343.600 - - - - 2 . 1 78 . 1 0 0 - . 2 . 7 1 6 .500 1 6 . 77 1 .300 - - - - 1 5 . 799.300 - - 1 . 928.600 1 8 .398.300 - - 1 1 .947.400 - - 3 .677.800 1 6.55 8 . 100 - - 4.229 .700 1 5 .990.600 - - - 6 . 1 6 7 . 100 1 . 907 . 1 0 0 4 . 800.900 - - 4.398 .200 - - - 4.283 .200 - - 4.674.500 - 1 1 .544.700 1 3 . 990.800 - - 1 1 .963.600 - - 1 1 .868.600 - 1 2 . 9 8 9 . 500 - - 1 .976. 900 - - 1 1 .479.200 1 . 904.700 - - 1 .942.700 - - 1 . 979.700 - - 1 0 . 884.800 1 . 8 3 2 .200 - - 1 .8 9 1 . 1 0 0 - - - 1 .834.800 - 1 . 870.900 - - - 1 . 809.000 - - 1 1 . 945 . 100 - - - 1 1 .048.200 - - - - - 1 . 956.200 - - - 1.827.900 - - 1.836.200 - - 1 3 .722.000 1 .8 8 2 . 400 - - 1 . 977.700 - 1 8 . 243.800 1 6 .767. 100 - ·- - - 1 3 .6 4 1 .000 1 . 8 9 1 .900 1 3 .73 5.400 - 2 9 . 1 5 0 . 100 - 1 0 . 9 8 9 . 500 1 .837.900 - - ·4.573.800 - - 47. 9 3 2 . 900 1 . 96 2 . 500 - 1 3 . 599.800 - - - (dalam ribuan ruoiahl TOTAL (BJ 1 5 . 456.200 1 2.569.800 1 5 . 455. 800 1 1 .656.800 1 3 . 2 6 9 . 900 1 6.3 1 0 . 300 2 6 . 546.600 1 5 .40 1 .600 1 6 . 857.200 4.432.000 . 1 5 .246.600 1 1 . 98 9 . 400 1 5 .269.700 1 1 . 1 8 9 . 1 0 0 1 4.7 1 9 .600 1 1 .0 1 6 .'700 1 2 .284. 1 0 0 .2 5.407 .'700 1 8 . 1 86 . 3 0 0 13.696.300 2 9 . 427.700 1 1 .7 6 1 .200 2 3 . 03 7 . 1 0 0 25.744. 1 0 0 1 2 .858 .600 12.967 .300 1 4 . 6 1 9. 1 00 6 . 2 8 3 . 900 1 . 82 6 . 200 1 0 . 87 9 . 500 2 3 . 986.900 13.469. 700 22.735.300 1 0 . 32 8 . 3 0 0 1 5.82 1 . 600 2 2 . 944.000 2 . 1 7 8 . 100 1 9 .487.800 1 5 .799.300 2 0 . 3 2 6 . 900 1 1 .947 . 400 2 0 . 2 3 5 . 900 20.220.300 8.074.200 4 . 8 0 0 . 900 4 . 3 9 8 . 200 4 . 2 8 3 . 200 4.674.500 2 5 . 5 3 5 . 500 1 1 .963.600 24.858. 1 0 0 1 .976.900 1 3 .383 .900 1 . 942 .700 1.979.700 1 2 . 7 1 7,000 1 . 89 1 . 1 0 0 1 . 834.800 1 .870.900 1 . 809. 000 1 1 .945 . 100 1 1 .048.200 1 . 956.200 1 .827. 900'' 1 . 836.200 1 5 .604.400 1 . 977.700 3 5 . 0 1 0 . 900 1 5 . 53 2 .900 4 2 . 8 8 5 . 500 1 2 .827 .400 4.573 .800 49.895 .400 1 3 . 599.800 www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN � � NO DAE RAH Czl (/) f:l �� j::; rzi::> o..<>: Ill 121 (3) 75 Kab. BenPkulu Utara 76 Kab. ReianP LebonP 77 Kab. Kaur - 78 Kab. Seluma 1 0.78 5 . 100 79 Kab. M ukomuko - 80 Kab. Lebon• 8 1 Kab. Ben•kulu Ten2ah - 82 Kah. LamounP Barat 1 4 . 1 6 8 . 800 83 Kab. LamounP Selatan 1 0 . 940.300 84 Kab. LamounP Tem!ah 1 1 .327.400 85 Kah. LamounP Utara 1 2 . 1 68 .700 86 Kah. LamnunP Timur 1 1 . 8 9 5 .600 87 Kab. Tanvvamua - 88 Kab. Wav Kanan - 89 Kota Bandar Lamnunv - 90 Kota Metro 9 1 Kab. Prine:sewu - 92 Kab. Tulane: Bawarnz Barat 93 Kab. Pesisir Baral 94 Kab. Bandune: 1 7 . 2 9 2 . 400 95 Kab. Bekasi 96 Kah. 805!'.ar 1 3 . 9 5 1 .200 97 Kab. Ciamis 98 Kah. Cianiur 1 1 . 3 5 6 . 600 99 Kab. Cirebon 1 2 . 575. 900 100 Kah. Garut 1 4 . 2 1 9 .900 1 0 1 Kab. Indramavu 1 2 .452 .600 102 Kah. Karawarnz 103 K a h . Kunirnzan - 1 0 4 Kab. Maialcne:ka 1 3 . 858.600 1 0 5 Kah. Purwakarta 106 Kab. Suban2 - 107 Kab. Sukabumi 1 1 .334.800 108 Kab. Sumedan• 109 K a h . Tasikmalava 1 1 . 1 5 3 . 100 1 1 0 Kota BandunP- - I l l Kota Bovor - 1 1 2 Kota Cirebon - 1 1 3 Kota Tasikmalava - 1 1 4 Kab. Bandunu Barat 1 1 5 Kab. Panuandaran - 1 1 6 Kab. 8aniamc2ara 1 1 .948.800 1 1 7 Kab. Banvumas 1 6 . 1 62 .000 1 1 8 Kab, Satan• 1 3 .064.200 1 1 9 Kab. Blora 120 Kab. Bovolali - 121 Kah. Brehes 12.768.000 122 K a b . Cilacaa 1 1 .897 .600 123 Kab. Demak 1 2 4 K a b . Grobouan 1 4 . 3 1 0 .200 1 2 5 Kab. Jenara - 1 2 6 K a b . Karane-anvar 1 2 7 Kab. Kebumen 128 Kab. Kendal 1 1 .048 . 100 1 2 9 Kab. Klaten 1 3 0 Kab. Kudus 1 3 1 Kab. Mavelanv - 1 3 2 Kab. Pati 1 3 . 464. 1 00 1 3 3 Kab. Pekalon2an 1 2 .593 .600 1 3 4 Kab. Pemalane: 1 2 . 1 99 . 800 1 3 5 Kab. Purbalin22a - 1 3 6 Kab. Purworeio 1 3 7 Kab. Remban• - 1 3 8 Kab. Semaran2 1 3 9 Kab. Sra2en 140 Kab. Sukphario - 1 4 1 Kab. Te2al 1 3 . 526.600 142 Kab. Temane:e:une: 1 43 Kab. Wono2iri - 144 Kata Pekalon2an - 145 Kata SemaranP 1 2 .408.300 146 Kab. Bantu! 147 Kab. GunuM Kidul 148 Kab. Sleman - 149 Kata YollYakarta - 1 5 0 Kab. Banukalan 1 3 .936.200 1 5 1 Kab. Banvuwam!i 1 5 2 Kab. Blitar - MENTERI KEUANGAN Ui ;§ el <>: :::> .i;; 5l 3 !ii � � [;: � Czl 0..
(4)(5) 1 2 .384.900 - 1 3 .000.000 1 2 . 1 60.600 - 1 3 . 520.700 1 1 .980.400 1 2 . 3 66 . 100 1 1 .323 .600 - 1 2 .474.800 2.79 1 .600 2 . 765 .200 29. 1 8 1 .300 - - 1 . 442 . 1 00 24. 260.500 1 5 . 4 1 0 . 100 - 1 3 . 9 2 5 . 800 - 4.872.000 - 1 2 . 854. 1 00 1 3 . 2 1 4.600 - 1 1 .96 1 .800 - 22.620. 500 . , 30.423.800 5 . 279. 000 2.882.000 2 1 .764:900 - 23.53 2.000 - 25 .278. 500 929.400 24.43 6 . 1 00 1 . 098.700 46.054.200 2 . 3 0 9 . 200 .43.650. 700 - 1 7 . 879.900 l . 438.80d 2.247.200 14.6 1 9 . 100 3 . 203.000 3 7 . 1 75.300 3 .627.000 2 2 . 5 1 2 .600 . 2.035 .400 1 8 .3 17.300 5 . 1 88.700 . 22 ."112. 100 4.483.400 . - - - · -· - 5 . 7 4 1 .400 1 . 1 72 .200 14.082.800 1 3 .952 .400 - 1 3 .337.200 2 .909.400 1 7.905.700 .. - 3 . 59 5 . 900 23 .450.300 1 . 309.800 1 9.327.000 3 . 9 5 5 .700 · .·· 27.748.900 3 .414":500 29-.639.900 . 907.700 28. 087. 100 3 .046.300 3 5 . 9 3 6 . 500 1 7 .823. 900 · 2 . 5 3 3 . 800 1 6 . 3 3 6 .400 ' · 1 .698.800 20.60 1 .700 - 3 . 942.600 1 9 . 1 72 . 600 1 5 .479.500 4.429.400 1 6.969.600 3 .349.900 2 9.480 .300 1 5 . 924.700 1 . 502.000 20.458 . 1 00 14.657.700 2.969 .400 1 8 .044.500 1 9 . 3 99 . 800 1 4.720.200 2 .267.600 24.944.800 1 . 1 97.300· 1 7.42 6 . 900 1 9 .946.200 - 1 4 . 1 7 1 .400 2 .963.300 4.244.600 - 4.787.600 1 4 . 070 . 100 - 1 5 . 247.400 3 .099.900 1 5 .635 .200 - 1 8 .674.800 - 2 3 . 469 . 100 17.232 .000 PERDAGANGAN �(/) ii:
(6)- - - - 1 .8 5 6 . 900 1 . 859 .700 - - 1 .866. 800 l.8 1 9 . 1 00 - - - 1 . 868.800 1 . 857.000 1 .953 . 1 00 1 . 850.500 . 1 . 79 1 .800 1 . 8 5 3 . 200 1 . 960.000 - 1 . 806.400. l . 80"5.300 1 . 815 . 1 00 1 . 8 3 5 . 000 1 . 82 5 . 800 1 . 809.400 1 . 9 1 9.800 1 . 844.000 l.863.000 1 . 8 1 7 .000 - 1 . 850.500 1 . 88 1 .700 1 . 9 1 5.200 - - 1 .8 5 3 . 500 - - - - - - 1 . 9 3 4 . 500 - - 1 . 9 1 2 .000 - 1 . 833 .400 - - 1 . 826.800 - - 1 .7 8 1 .600 - 1 . 800 . 1 00 - TRANSPORTASI ,� � :;J. .., !f !;; Si !ii �- �
(7)., ' - - -· - - · - - - - - - - - ... •.• r ' - - - � - - - - - . .. - ' - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - · - - - ,·.. .. < :. , '."- \ ldalam ribua'n runiahl TOTAL
(8)1 2 . 3 84.900 1 3 . 000.000 1 2 . 1 60 . 600 24.305.800 1 1 .980.400 1 2 . 3 6 6 . 100 1 1 . 3 2 3 . 600 2 6 .643.600 1 3 .73 1 .900 45 . 1 30 . 800 1 2 . 1 6 8 .700 3 9 .457.900 1 5 . 4 1 0 . 100 1 3 .925 .800 1 . 866.800 6 . 6 9 1 . 100 1 2 .854. 1 0 0 1 3 . 2 1 4.600 1 1 . 9 6 1 .800 4 1 .78 1 .700 3 2 . 2 80.800 2 1 . 1 8 3 .300 24.646.900 36.739 . 1 00 3 9 .646.200 4 1 .438. 600 . 5 9 . 60 5 . 500 47 . 9 1 9 . 900 1 7 . 8 7 9 . 900 1 7 . 1 0 3 . 800 1 8 . 6 7 1 .600 42 . 1 93 .400 3 9.309.400 2 2 . 2 3 8 . 500 40.263.300 6 . 403;200 :-. 1 . 844.000. . ., ' 1 .863 .000 . . 5 . 7 4 1 .400 ' ··· ' '·· 1 7 .072.000 1 3,952.400 .. , 27F!3 6 . 500 38 . 8 5 8 .800 1 3 .064.200 27.046 .200 20.636.800 46.387.800 . 44.952.000 28 .994.800 5 5 . 146.500 1 7 . 8 2 3 .900 1 8 . 870.200 22.300. 500 1 1 .048 . 1 0 0 2 3 . 1 1 5 .200 1 5 . 479.500 2 1 . 3 99 . 000 . 4 8 . 2 2 8 . 800 2 8 . 5 1 8.300 3 4 . 1 59.900 1 4 . 657.700 2 1 . 0 1 3 . 900 1 9 .3 9 9 .800 1 6 .632.200 27.2 1 2 .400 1 8 .624.200 3 5 . 3 06 .200 1 4 . 1 7 1 . 400 2 . 963.300 6.07 1 .400 1 7 . 1 95.900 14.070 . 1 00 1 5 .247.400 1 8 . 735 . 1 00 ;' L78 1 . 600 3 2 .6 1 1 .000 . 25.269.200 ' 1 7 . 2 3 2 .000 www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN � � NO DAERAH w "' [;:] � � � :J ::; � iil fli 121 (3) 1 5 3 Kab. Boioncooro - 1 5 4 Kab. Bondowoso 1 1 . 3 97:600 1 5 5 Kah. Gresik 1 5 6 Kab. Jember 1 3 . 830.000 1 5 7 Kab. Jombano 1 2 . 1 52 . 500 1 5 8 Kab. Kediri 1 2 .655.000 159 Kab. Lamone:an •' 1 6 0 Kab. Lumaiane: - 1 6 1 Kab. Madiun - 162 Kab. Ma2etan - 163 K a b . Malan• 14.092 .800 164 KB.b. Moiokerto 1 6 5 Kab. Ni!aniuk 1 2 . 975 . 100 166 Kab. N•awi 167 K a b . Pacitan - 1 6 8 Kab. Pamekasan 1 6 9 Kab. PasurUan . 1 2 . 054.600 . 170 Kab. Ponoro20 · - 1 7 1 Kab. Probolin220 172 Kab. Samoano 1 2 . 2 3 0 . 800 173 Kab. Sidoario 1 3 .7.8 5.400 174 Kab. Situbondo 1 2 . 4 1 9 .400 175 Kab. Sumenen 176 Kab. Trenevalek 177 Kab. Tuban - 1 7 8 Kab. Tulun•a•un• 1 7 9 Kota Blitar - 180 K a t a Kediri - 1 8 1 Kata Madiun - 182 K o t a Malano 1 8 3 Kata Moiokerto - 1 8 4 K a t a Pasuruan - 1 8 5 Kata Probolirnrn:o - 1 8 6 K a t a Surabava 1 2 . 9 5 5 . 800 1 8 7 Kota Batu - 1 8 8 Kah. Bene:kavane: 1 3 . 928.300 1 8 9 Kab. Landak 1 0 . 8 1 1 .200 190 Kab. Kanuas Hulu 1 1 . 2 3 9 . 500 1 9 1 Kah. Ketananv - 1 9 2 Kab. Sambas 1 3 .845.500 193 Kab. Sannau 194 Kab. Sintan• - 1 9 5 Kata Pontianak 1 9 6 K a h . Mclawi 1 5 . 1 29.000 1 9 7 K a b . K u b u Rava 1 9 8 Kab. Kaouas - 1 9 9 Kah. Kot3.warinl!in Barat - 200 Kah. Kotawarirndn Timur - 2 0 1 Kota Palane:karava - 202 Kab. Barito Timur - 203 Kah. Murunj]' Rava 204 Kab. Seruvan 1 1 .646.000 205 Kah. Baniar - 206 Kab. Sarita Kuala - 207 Kab. Hulu Sunoai Selatan 208 Kab. Hulu Sune:ai Tenveb 209 Kab. Kotabaru - 2 10 Kab. Tabalono - 2 1 1 Kab. Tanah Laut - 2 1 2 Kata aaniarmasin - 2 1 3 Kah. Balane:an - 2 1 4 Kah. Tanah -Bumbu - 2 1 5 Kab. Berau - 2 1 6 Kota Balikoaoan 2'17 Kah. Kutai Barat - 2 1 8 Kota Samarinda - 2 1 9 Kah. Paser - 22°0 Kab. Penaiam Pascr Utara - 22 1 Provinsi Sulawesi Utara 222 Kab. Bolaamr Momrnndow 223 Kab. Minahasa - 224 Kota Bitum! - 225 K o t a Manado - 226 Kab. Minahasa Selatan 227 Kata Tomohon 228 Kab. M inahasa Utara - 229 K a t a KotamobaPU 230 K a h . Bolaanir MonPondow Utara - MENTER! KEUANGAN u; <3 §l I>: ::> !;; ::> I>: !ii ;:? "' 1'i
(4)i . 3 56 . 5cio 2.982 .600 2.833 .600 - 5.283 .000 3 .769 :400 2 .6 1 1 . 500 . 5 . 2 7 1 .500 4.32.4.700 - 5 . 074:200 - - 3 . 327.000 2 . 277.600 . 3 . 3 7 1 . 100 - 1 . 3 95.900 1 . 99 1 . 100 - - . - - - - - - - 3 . 854.700 - - - - 2 . 2 8 5 .900 - - - - - 3 . 868.900 2 . 8 1 4.000 - - - - - - - - - - - - - - - § � w 0.. (SJ 30.040.900 20.352.300 22.073.000 2 9 . 3 1 1 . 1 00 23 .732.600 2 1 .520.800 3 5 . 1 80.300 1 9 , 1 97.300 2 0 . 4 1 8.600 1 7 . 7 1 3 .800 23.88 1 .400 1 8 . 8 9 1 .900 22 .240.900 27.045.200 1 3 . 5 1 8 .400 1 4 . 503 .400 2 1 .379.200 20.8 1 6 . 600 .

22.1 52 .400 1 8 . 6 9 1 .600 1 6 .884.800 20.968. 900 1 4 . 863.000 1 3 . 6 1 3 . 000 2 3 . 504.000 1 7 . 784.200 4.274. 800 - 4.320 .400 4.450.800 - 4.372.900 4.73 1 .600 - 4.583.900 - 1 6 .872.900 1 2 . 150.300 1 6 .275.300 1 3 . 5 42 . 100 1 3 .264.000 2 1 .0 8 1 .400 3 1 . 178.900 - - - 1 1 . 6 1 7 .400 - - 1 6 . 3 98.200 - - - 1 4 . 6 1 7 .300 - - - - " - - - 1 7 .442 .000 1 2 . 6 5 3 . 500 - - 1 2 . 227.600 - 1 1 . 103 .700 - 1 1 .667.800 (dalam ribuan runiahl PERDAGANGAN TRANSPORTASI • · � ;;! ..., (>: ·' TOTAL ::> � � � · ;:? "' O': 1'i

(6)(7) " "· (8) l . 899.200 > · 3 3 . 2 9 6 . 600 ' · • ·�> •3 4.732 . 500 1 . 966.300 t·i 2 6 . 8 7 2 . 900 1 .8 3 5 . 1 0 0 ' 44.976.200 1 . 872.600 - ···' ' 37.757.700 l . 8 6 3 . 1 0 0 - i 4 1 . 3 2 1 .900 l . 890.600 . . 3 7 .070.900 - 22.966.700 - - 2 0 . 4 1 8.600 - - 2 0 . 3 2 5 . 3 0 0 1 . 9 14.300 - 4S . 1 60.000 1 . 823 .400 - 25 .040.000 l .8 8 2 . 700 3 7 .098.700 3 2 . 1 1 9 . 400 - - 1 3 . 5 1 8 . 400 - 1 4 . 50 3 . 400 1 . 8 1 3 .300 3 8 . 574. 100 - - 2 3 .094.200 1 . 875.400 - 2 7 . 3 9 8 . 900 - - . 3 0 . 9 2 2 . 400 1 . 830.200 - 32.500.400 - 3 3 . 3 8 8 . 3 0 0 - - 14,863 .000 - - 1 3 . 6 1 3 .000 1 . 849.400 2 6 . 74 9 . 3 00 - .. � 1 9 .775.300 - - 4.274. 800 1 . 843.300 - 1 . 843.300 1 . 8 50 . 400 - 6 . 170.800 l . 8 1 0.700 - 6 . 2 6 1 . 500 l .82b.500 - 1 . 8 2 0 . 500 - 4.372.900 - - 4.73 1 .600 1 2 . 9 5 5 . 800 4 . 5 8 3 . 900 - . .. 1 3 . 92 8 . 3 0 0 - - 27.684 . 1 0 0 2 . 0 6 8 . 2 0 0 ' 2 5 .458.000 - ' 1 6 .275.300 - - 1 7 .700.200 - • , 1 3'.·542 . 1 00 - ,. 1 3 :264.000 2.00 1 .500 2 . 0 0 1 .500 . . 1 5 . 1 2 9 .000 - 2 1 . 0 8 1 .400 1 .840.500 - . 3 5 . 3 0 5 . 3 0 0 1 . 849.000 - 1 . 849.000 1 . 929.300 - 1 . 92 9 . 3 00 1 .885.200 - 1 . 885.200 1 1 . 6 1 7 .400 1 .830.000 - 1 . 8 3 0 . 000 1 . 90 6 . 200 1 3 . 552.200 1 . 9 1 6 .800 - 1 . 9 1 6 .800 - 3 . 868.900 - . .. 2 . 8 1 4 . 000 - - '1 6 . 3 9 8 .200 1 . 947.400 : . . 1 . 947.400 2 . 0 1 5 . 500 , 2 . 0 1 5 . 500 1 . 89 3 .300 � 1 . 89 3 . 300 1 . 873 . 1 00 - ' 1 . 873. 1 0 0 - ' 1 4 . 6 1 7 .300 1 . 9 5 0 . 700 - 1 . 950.700 1 . 924.700 1 .924.700 1 . 9 1 1 . 000 - 1 . 9 1 1 . 000 1 . 96 8 . 900 1 . 968 . 900 1 . 8 5 1 .700 1 .85 1 .700 1 .9 2 8 .700 - 1 . 9 2 8 . 700 1 . 946.900 - 1 . 946.900 9.852 .900 9 . 852.900 - - 1 7 . 442.000 - - 1 2 . 6 5 3 . 500 1 . 8 6 6 . 700 1 . 866.700 1 .870.400 - 1 . 870. 400 - .• 1 2 . 227.600 1 . 824.400 ·- 1 . 824.400 - 1 1 . 103 .700 1 . 882 .200 - 1 . 882.200 - - 1 1 .667.800 . _·.:.. --·-- www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN � NO DAERAH w rn f:l � · � � :;: ;J --' 3 � � Ill 121 (3) 23 1 Kab. Minahasa Tenuara - 232 K a b . Bolaang Mone:ondow Timur 233 Kah. Bolaang Mone:ondow Selatan - 234 K a b . Ban••ai 2 3 5 Kab. Buol 1 3 . 1 33 . 900 236 Kab. Toli-Toli 237 Kab. Don••ala 1 2 .436.600. 238 K a b . MorowaH 2 3 9 K a h . Paso 240 Kab. Pari£i Mou ton)! 2 4 1 Kab. Tojo Una Una 1 4 . 8 9 3 . SOO 242 KB.b, Ban2gai Laut 1 2 . 005 .800 243 Kab. Morowali Utara 1 2 . 4 1 1 . 300 244 Kab. Barru 245 Kab. Bone 246 Kab. Bulukumba 247 Kab. Enrekarnz - 248 Kab. Gowa 1 2 .523.000 249 Kab. Jeneoonto 1 2 . 486.700 250 Kah. Luwu 1 3 . 066."l.OO ' 2 5 1 Kab. LuWu Utara 252 K a h . M aras 253 Kab. PinranJ!: · - 254 Kah. Sidenrene: Raooanl!'. 2 5 5 K a b . Sirtiai 256 Kab. Soooen2 - 257 Kab. Takalar 258 K a h . Tana Toraia 259 K a b . Waio - 260 Kata Makassar - 26 1 Kota Palopo - 262 Kah. Luwu Timur 263 Kab. Toraia Utara 264 Provinsi Sulawesi Ten21Zara 265 Kab. Konawe 1 2 . 960 .000 266 Kab. Kolaka 267 Kata Kendari - 268 Kata Bau-bau - 269 Kab. Konawe Selatan 270 Kab. Bomhana 1 3 . 787.300 2 7 1 Kab. Kolaka Utara - · 272 Kab. Kolaka Timur 273 Kab. Muna Barat 274 Kab. Badun• - 275 Kab. Bulelen• 276 Kab. Gianvar 277 Kah. Jembrana 278 Kab. Tabanan - 279 Kah. Bima 1 1 .684.800 280 Kab. Domou 1 2 . 4 1 7 .800 2 8 1 Kab. Lombok Barat 1 1 . 2 5 5 .200 282 Kab. Lombok Ten.ah 1 3 : 1 59 . 500 283 Kab. Lombok Timur 1 1 .269 .400 284 Kab. Sumhawa 1 1 .897.200 285 K a t a Mataram - 286 Kata Bima 287 Kah. Sum bawa Barat 1 2 .495.600 288 Kah. Lombok Utara 1 2 . 3 8 3 .200 289 Provinsi N u s a Ten2''1'ara Timur 290 Kab. Alor 1 3 .762.600 2 9'1 Kab. Belu - 292 Kab. Ende 1 3 . 306.000 293 Kah. Kuoan� 294 Kah. Mani!2"arai 295 K a b . N£ada 296 Kab. Sikka 297 Kah. Sumha Barat 1 3 . 090.000 29'3 Kab. Sumba Timur - 299 Kah. Timar Ten2"ah Selatan 1 3 .080.800 300 Kab. Timar Tengah Utara 1 1 . 3 62 . 1 00 3 0 1 Kab. Rote Ndao 1 1 .075.700 302 Kab. Man2•arai Barat - 303 K a h . Na2ekeo 304 Kab. Sumba Barat Dava 3 0 5 K a b . S u m h a Tem!:ah 1 1 .545 .000 306 Kab. Manuarai Timur - 307 Kab. Sabu Raiiu a 1 0 .920.900 308 Provinsi Maluku . · . · ' MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA 1il ;5 el � ;J g ;J 3� fn � iii �"- IS w 0..
(4)(5) 1 1 . 2 3 3 . 300 - 1 0 . 648.300 1 0 . 520.800 - 1 4 . 3 5 5 . 200 - 1 0 .930.200 - 1 2 . 2 2 9 . 100 1 1 .822 .000 - 1 2 . 07 9 . 800 1 2 . 4 1 1 .400 9 1 7 .000 1 5 .202. 900 - - - - 1 2 .48 1 .900 2 . 7 1 4.400 27.3 1 8 . 800 - 1 4 . 6 1 3 . 100 - 1 1 .8 56.400 . - 1 7 .790.200 1 3 . 049.000 1 . 9 5 6 . 500 1 8 : 9 1 3 .600 - · 1 3 .'83 9 . 700 1 . 886 . 100 1 5 . 1 7 8 . 900 . 2 1 .73 1 .700 1 9 .973 .900 - 1 2 .437 .000 1 . 208 . SOO 1 5 .298.600 · - 1 3 . 2 3 1.500 12.004.600 3 .634.000 2 5 . 0 6 1 .800 - 4 . 5 5 5 .4o'O 4.620.800 - 1 4 . 9 1 3 . 900 1 3 .268.500

20.587.500 - 1 3 .012.800 - 4.394.700 1 3 . 176.700 - 1 0 . 577. 1 00 1 3 . 3 1 8 . 500 - 1 1 .007.600 - 1 3 .678.500 - 14.025.800 1 1 . 837 .200 1 7 .0 1 1 . 600 - 1 8 . 9 5 5 . 700 1 4 . 1 9 7 . 100 - 1 2 . 659.300 2 1 .246.300 - 2 1 .662.500 1 . 277.900 . 2 1 . 168 .600 4.780.600 - 4.598 .700 - 1 2 . 1 14.000 l i .762.300 - - - 1 1 .794.700 - 1 1 .0 1 1 . 1 00 - 1 1 .800 . 100 1 3 .28 1 .300 1 0 . 99 3 . 300 1 0 . 5 1 0 . 200 - 1 1 . 1 3 1 . 1 00 1 2 . 4 1 0.400 - 1 1 .098 . 1 00 - 1 L1 7 8 . 500 1 1 .829. 300 1 2 . 8 1 9.900 f l . 584. 900 , _ 1 1 .558 .700 - 10.705.200 - 1 2 . 420.400 - - - PERDAGANOAN � rn �

(6)- - - - - - 1 . 8 6 5 . 400 - - 1 . 9 5 4'.400 - 1 . 862.000 1 . 9 1 4.200 - 1 .927.000 - - - - 1 .7 9 3 . 400 - ' l .966.900 1 . 8 9 8 . 100 ' 1-. 878.200 - - - - 1 . 95 3 . 200 1 . 9 1 5 . 600 - 1 . 898.300 1 . 9 4 1 .800 - - - 1 .803 . 100 - 1 . 8 1 1 . 1 00 - - - - - - - - - - 1 . 949.000 - - - - - - - - - - - (dalam ribuan runiahl TRANSPORTASI . � � ..., � ! TOTAL ;J g [;'! fn iii "- IS
(7)... (8) - i,l .233 .300 · '. . 10.648. 300 :� � - 1 0 . 520. 800 - 1 4 : 3 5 5 . 200 . .· ' 24.064 . 100 -. 1 2 . 2 29 . 1 00 ' 2 6 . 1 24.000 - 1 2 .079.800 - 1 2 .4 1 1 .400 - 1 6 . 1 1 9 .900 , . 1 6 . 848.200 - 1 2 .005.800 1 2 .4 1 1 . 300 ' - 1 4 . 3 4 3 . 900 - 3 1 . 947.400 - 1 4 . 6 1 3 . 100 - 1 3 .783 .400 3 0 . 3 1 3 .200 - 2 5 . 5 3 5 . 700 - . . 3 3 .936 .200 1 3 . 83 9 .700 - 1 7 . 0 6 5 . 000 2 L 73 1 .700 1 9 . 9 7 3 . 900 1 4 . 2 3 0 .400 - 1 6 .507. 100 ' - 1 3 .23 1 .500 13 .97 1 . 500 - 3 0 . 5 9 3 . 900 6 . 43 3 .600 - 4.620.800 1 4 . 9 1 3 .900 1 3 .268 . 500 1 2 . 906.000 1 2 .906.000 - 3 3 . 547.500 - · 1 5 .026.000 ' 1 . 9 1 5.600 - 4 . 3 94.700 - . . 1 5 . 07 5 . 000 1 5 .729 . 100 1 0 . 577 . 100 ·- 1 3 . 3 1 8 . 500 1 1 .007.600 1 . 803. 100 - 1 3 .678.500 - 1 5 . 83 6 . 900 1 1 . 8 3 7 . 200 1 7 . 0 1 1 .600 - 30.640.500 - 26.6 1 4.900 23'. 9 1 4 . 500 - 34.405.800 - 3 2 . 9 3 1 .900 34.343 .700 - . , . . 4.780.600 " 4.598 .700 '· 2'4.609. 600 .· . , ..

24.1 4 5 . 500 1 8 .9 5 5.400 1 8 . 9 5 5 . 400 1 5 . 7 1 1 .600 - 1 1 .794.700 ' 2 4 . 3 1 7 . 100 1 1 .800 . 1 0 0 - 1 3 . 2 8 1 .300 1 0 . 9 9 3 . 3 0 0 - 1 0 . 5 1 0 . 200 - 24.22 1 . 100 1 2 . 4 1 0 . 400 ''·24. 1 7 8 . 900 - 2 2 . 540.600 ... 2 2 . 9 0 5 .000 :...; · 1 2 . 8 19.900 .. 1 1 . 5 8 4 . 900 " �: ( . U . 558 .700 . . 2 2 . 2 5 0 . 200 : ..; - . ...; 1 2 .420 .400 � < 1 0 .920. 900 20.292.600 2 0 . 292. 600 www.jdih.kemenkeu.go.id N O 111 3 0 9 3 1 0 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 7 3 1 8 3 1 9 3 2 0 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2 6 3 2 7 3 2 8 3 2 9 3 3 0 33 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 7 3 3 8 3 3 9 3 4 0 3 4 1 3 4 2 3 4 3 344 3 4 5 346 347 3 4 8 3 4 9 3 5 0 3 5 1 3 5 2 3 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 6 3 5 7 3 5 8 3 5 9 3 6 0 3 6 1 3 6 2 363 3 6 4 3 6 5 3 6 6 3 6 7 KESEHATAN z < � DAERAH "' <fJ "' >< h � � oi ::> 0.. '" /2) {3) Kab. M a l u ku Tene:e:ara Barat 1 5 . 4 8 5 . 9 0 0 Kab. Maluku Tcn�ah 1 0 . 8 3 7 . 500 Kab. B u ru Kab. Seram Bal!ian Barat 1 2 . 4 9 8 . 3 0 0 Kab . Seram Bal!ian Tim u r Kab. Keoulauan Aru 1 2 . 1 3 6 . 8 0 0 Kab. Buru Sclatan 1 1 . 5 4 4 . 000 Kab. M erauke Kab. Nabire Kab. Paniai 1 3 . 6 2 8 . 400 Kab. Puncak Java 1 8 . 7 4 8 . 0 0 0 K a b . Kepulauan Yapen 1 4 . 2 0 3 . 9 0 0 K a b . Keerom 1 7 . 1 53 . 800 Kab. Yahukimo 1 7 . 2 7 9 . 2 0 0 K a b . Pctrnnune:an B i ntanJ! 1 8 . 4 0 0 . 0 0 0 Kab. B o v e n Di,wcl 1 3 . 0 5 4 . 1 0 0 Kab. Mappi 1 8 . 2 4 3 . 9 0 0 K a b . A s m a t 1 6 . 1 4 9 . 1 00 Kab.S u niori 1 2 . 1 2 8 . 1 0 0 Kab. Lanny Java 1 4 . 0 8 8 . 3 0 0 Kab. Halmahera Baral 1 3 . 2 0 9 . 3 0 0 K a b . Halmahera T i m u r 1 2 . 5 1 9 . 800 Kab. Kepulauan S u l a 1 4 . 9 6 9 . 0 0 0 K a b . P u l a u M o rotai 1 3 . 2 2 5 . 1 0 0 K a b . Lebak 1 1 . 9 22 . 1 0 0 Kab. PandeJ!lane: 1 3 . 42 5 . 2 0 0 Kab. Serane Kab. Tani?eranl! 1 3 . 86 9 . 7 0 0 K a t a Cilee:on Kata Seramr Kab. Bane:ka Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kata Oorontalo Kab. Pohuwato 1 2 . 93 7 . 3 0 0 Kab. Bone Bolamzo Kab. Gorontalo U tara Kab. Keoulauan Meranti Kab. Kari m u n K o l a Batam Kab. Lini:rn.a Kab. Kenulauan Anambas Provinsi Papua Barat Kab. Manokwari Kab. Soron2: Selatan 1 3 . 8 2 7 . 6 0 0 K a b . R a i a Am pat 1 3 . 0 4 4 . 4 0 0 Kab. Tcluk B i n t u n i 1 5 . 2 7 5 . 7 0 0 Kab. T e l u k Wondama 1 2 . 0 0 6 . 7 0 0 Provinsi S u lawesi Barat Kab. Ma'cne Kab. Polcwali Mandar Kah. M amasa Kab. Mamuiu Tcni:!:ah Kab. B u l u n2:an Kab. Malinau Kab. N u n u kan 1 0 . 9 3 6 . 600 Kab. Tana Tidune: Kola Tarakan J u mlah Kab Kota 1 1 1 J u m lah Total 1 . 44 9 . 0 0 0 . 0 0 0 J u m l a h Provinsi J u m lah Total Total Daerah 1 1 1 J um l a h Total Nasional 1 . 4 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 MENTER! KEUANGAN Ql < 0 fg '" :::> g :::> �'" .... z<fJ Oi < "' bi "' � 0.. /1) /5/ 1 1 . 6 2 4 . 40 0 1 0 .26 1 .200 1 0 . 3 5 5 . 7 0 0 1 0 . 44 4 . 2 0 0 1 1 . 6 5 3 .400 3 . 02 0 . 800 1 9 . 7 3 3 . 5 0 0 5 . 06 1 . 1 0 0 23 . 6 7 0 . 8 0 0 2 3 . 4 7 5 . 8 00 4 . 4 8 3 . 9 0 0 6 . 3 7 3 . 7 0 0 1 1 . 1 4 5 . 500 1 1 . 42 2 . 7 0 0 1 3 . 9 4 7 . 7 0 0 4 . 2 6 9 . 3 0 0 1 1 . 0 2 3 . 3 0 0 1 0 . 6 8 5 . 80 0 1 1 . 2 2 3 . 0 0 0 1 0 . 7 7 5 . 9 0 0 1 3 . 7 7 1 . 4 0 0 1 3 . 2 3 3 .700 6 9 2 5 9 1 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 69 2 5 9 1 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 PERDAGANGAN � <fl < 0.. /6) 1 . 95 9 . 3 0 0 2 . 53 0 . 9 0 0 - 1 . 8 8 0 . 5 0 0 1 . 9 0 6 . 0 0 0 1 . 8 4 7 . 9 0 0 1 . 8 2 8 . 3 0 0 1 . 9 1 9 . 0 0 0 1 . 9 5 9 . 2 0 0 1 . 8 3 0 . 1 0 0 1 . 8 9 1 .400 1 . 8 8 0 . 7 0 0 1 . 9 8 8 . 2 0 0 1 . 9 1 6 . 6 00 1 . 7 7 8 . 0 0 0 1 .9 6 2 . 3 0 0 1 . 9 0 5 . 800 1 . 9 5 9 . 3 0 0 2 . 0 6 1 . 8 0 0 1 . 9 0 8 . 7 0 0 2 . 3 3 4 . 8 0 0 1 . 9 2 4 . 9 0 0 1 3 5 2 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 1 3 5 2 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 (dalam ribuan ruoiahl TRANSPORTASI � ..., '" TOTAL :::> g :::>'" ti Oi "' � /7/ /8) 1 5 . 48 5 . 90 0 1 0 . 83 7 . 50 0 01 1 . 62 4 . 4 0 0 2 2 . 7 5 9 . 5 0 0 1 2 . 3 1 5 . 00 0 1 2 . 1 3 6 . 8 0 0 1 1 . 5 4 4 . 0 0 0 2 . 53 0 . 9 0 0 1 0 . 4 4 4 . 2 0 0 1 3 . 6 2 8 . 4 0 0 1 8 . 7 4 8 . 0 0 0 1 4 .2 0 3 . 900 1 7 . 1 53 . 800 1 7 .2 7 9 . 2 0 0 1 8 . 4 0 0 . 0 0 0 1 3 . 0 5 4 . 1 0 0 1 8 . 2 4 3 . 900 1 6 . 1 4 9 . 1 00 1 2 . 1 2 8 . 1 0 0 1 4 . 0 8 8 . 3 0 0 1 3 . 2 0 9 . 3 0 0 2 4 . 1 7 3 . 2 0 0 1 4 . 9 6 9 . 0 0 0 1 3 . 2 2 5 . 1 0 0 3 4 . 6 7 6 . 400 42 . 1 57 . 1 0 0 2 5 . 3 5 6 . 3 0 0 1 5 . 7 7 5 . 7 0 0 6 . 3 3 1 . 8 0 0 8 . 2 0 2 . 0 0 0 1 1 . 1 4 5 . 5 0 0 9 . 42 6 . 2 0 0 9 . 42 6 . 2 0 0 1 1 . 4 2 2 . 7 0 0 1 3 . 9 4 7 . 7 0 0 4 . 2 6 9 . 3 0 0 2 3 . 96 0 . 6 0 0 1 2 . 60 4 . 8 0 0 1 1 . 2 2 3 . 0 0 0 1 . 9 5 9 . 20 0 1 . 83 0 . 1 0 0 1 . 8 9 1 .400 1 . 88 0 .700 1 . 9 8 8 . 2 0 0 1 6 . 4 9 8 . 3 0 0 1 6 . 4 9 8 . 3 0 0 1 0 . 7 7 5 . 9 0 0 1 3 . 8 2 7 . 6 0 0 1 3 . 0 4 4 . 40 0 1 5 . 2 7 5 . 7 0 0 1 2 . 0 0 6 . 7 0 0 1 2 . 0 6 8 . 6 0 0 1 2 . 0 6 8 . 6 0 0 1 . 9 1 6 . 6 0 0 1 5 . 5 4 9 .400 1 5 . 1 9 6 . 000 1 . 9 0 5 . 8 0 0 1 . 9 5 9 . 3 0 0 2 . 0 6 1 . 8 0 0 1 2 . 84 5 . 3 0 0 2 . 3 3 4 . 8 00 1 . 9 2 4 . 9 0 0 3 6 0 5 . 9 0 2 . 0 0 0 . 000 1 0 0 . 0 0 0 . 000 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 7 3 6 7 1 00 . 00 0 . 0 0 0 6 . 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . / ... , r _,,., , ' S alinan sesuai dengan aslinya KEPALA B I RO UMUM u . b . , KEPALA BAGIAN T . U . KE.M ENTERIAN -Av GIARTO NTP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 9 8 4 0 2 1 0 0 1 BAMBANG P . S . BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id NO

(1)l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2 23 2 4 25 26 27 28 29 30 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 36 37 3 8 3 9 4 0 4 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 1 62 . 63 64 65 66 67 68 69 70 7 1 72 73 MENTERI KEUANGAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ��09 2 / PMK . 0 7 / 2 0 1 5 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA , ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 . RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ldalam rihuan ruaiahl PERDAGANGAN TRANSPORTASI Ui � (§ DAE RAH fg ..., TOTAL� � � � � g g � � � � tJ · � tJ w � � rn rn [:l ts it ts
(2)(3) (4) (5) (6) (7) Kab. Aceh Besar - 20. 1 22 . 374 90 29.877.625 1 0 50.000.000 00 Kah. Aceh Selatan 30 .000.000 00 1 3 .000. 000 00 1 1 .000.000 00 50.000.000 00 1 04.000.000 00 Kah. Aceh Sin•kil 4 . 000 .000 00 1 4.987.600 00 1 5 .000.000 00 7 9 . 9 9 8 . 800 00 1 1 3 .986.400 00 Kab. Aceh TenPah - 20.000.000 00 - 80.000.000 00 100 .000.000 00 Kab. Aceh TenPPara - 78.000.000 00 49.996.600 00 127.996.600 00 Kab. Bircuen 35 .000.000 00 22.600.544 95 3 5 .000.000 00 92.600. 544 95 K a h . Pidie 1 0 .000.000 00 69.998. 000 00 1 0 .000.000 00 89.998.000 00 Kata Sahana 3 5 .000. 000 00 - 1 0 .000.000 00 45.000.000 00 Kata Lanasa - 20 . 1 22.374 90 - 20. 1 2 2 . 3 7 4 90 Kata Lhokseumawe - 40.000.000 00 40.000.000 00 Kab. Aceh Java 1 0 .000.000 00 49.877.625 10 - 40. 1 22 . 374 90 100 .000.000 00 Kab. Aceh Barat DaVa - 1 9 .997.700 00 - 7 9 . 9 8 9 . 500 00 99.987.200 00 Kah. Gava Lues - 30.000.000 00 80.000.000 00 1 1 0 .000.000 00 Kah. Aceh Tamian.e: - - 80. 000.000 00 80.000.000 00 Kah. Pidie Java - 2 5 . 000.000 00 80.000.000 00 1 0 5 .000.000 00 Kata Subulussalam 20.000.000 00 30.000.000 00 79.200 . 000 00 1 2 9 . 200.000 00 Kab. Karo - 3 5 . 000.000 00 - 1 5 . 000. 000 00 50.000. 000 00 Kab. Lahuhanbatu - 2 5 . 000.000 00 2 5 .000.000 00 Kab. Lan2kat - 20.000.000 00 3 0 . 000.000 00 50.000.000 00 Kab. Nias 1 5 .000.000 00 1 0 .000.000 00 5 . 000.000 00 2 5 .000.000 00 55.000.000 00 Kab. Taoanuli Ternrah - 70.000.000 00 - - 70.000.000 00 Kab. Taoanuli Utara 20.000.000 00 - 2 0.000.000 00 40.000.000 00 Kata SibolPa - - 50.000.000 00 50.000.000 00 Kata TaniunP Balai - - 20.000.000 00 20.000.000 00 Kab. PadanP Lawas - - - 2 4 . 9 9 9 . 800 00 24.999.800 00 Kab. Labuhanbatu Selatan - - 3 9 . 99 8 . 900 00 3 9 .998.900 00 Kab. Labuhanbatu Utara - - 2 0 . 000.000 00 20.000.000 00 Kab. Nias Utara 2 2 . 000.000 00 - - 38.000.000 00 60.000.000 00 Kola Oununositoli 20.000.000 00 1 0 . 000.000 00 30.000.000 00 60.000.000 00 Kata Pavakumbuh - 20 .000.000 00 20.000.000 00 Kah. Dharmasrava - - 2 5 .000.0dO 00 2 5 .000.000 00 Kab. Solak Selatan 1 0 . 000.000 00 - - - 1 0 . 000.000 00 Kab. Indra2iri Hilir - - 69.798 .700 00 69.798 .700 00 Kab. Kamnar - 40.000.000 00 - 50.000.000 00 90.000.000 00 Kab. Rakan Hilir - - 80.000 .000 00 80.000. 000 cio Kab. Rokan Hulu 1 5 .000.000 00 - - - 1 5 .000.000 00 Kab. Merane:in - - 50.000.000 00 50.000. 000 00 Kab. TaniunP Jabun.e: Timur - 79.996.700 00 79.996 .700 00 Kota Jambi - - - 98 .000.000 00 98.000.000 00 Kab. Lahat 1 4 . 997.800 00 - 1 4 .997.800 00 Kab. Musi Rawas - 50.000.000 00 50 .000.000 00 1 00 . 000.000 00 Kab. Muara Enim 1 0 .000.000 00 - 1 5 .000.000 00 2 5 . 000.000 00 Kota Palembane: - - - 50.000.000 00 50.000.000 00 Kab. Banvuasin - - 1 5 .000.000 00 1 0 .000.000 00 25 .000.000 00 Kab. OKU Timur - 4.800.000 00 70 .000.000 00 74.800.000 00 Kab. BenPkulu Utara 7 . 000.000 00 - 7 .000.000 00 Kab. Kaur - - 94.000.000 00 94.000. 000 00 Kab. Lebanu 1 6 . 500.000 00 1 6 .500.000 00 Kab. Keoahian£ - 1 5 . 1 2 2 . 3 7 4 90 1 5 . 1 22 . 374 90 Provinsi Lamoune: 38 .000.000 00 1 4 5 .000.000 00 183 .000.000 00 Kab. Tane:e:amus - - 40.000.000 00 40.000.000 00 Kab. Tulam�: Bawane: - 47 .000.000 00 - 47.828 .000 00 94.828.000 00 Ko ta Bandar Lam oune: 3 8 . 000. 000 00 - - - 38 .ooo.ooo ·oo Kab. Primrnewu 3 . 000.000 00 - 6 7 . ooo.ooo oo 70.000.000 00 Kah. TulanP" Bawane: Barat 45.000.000 00 - - 50.000.000 00 9 5 . 000.000 00 Kab. BoP"or - 8 3 . 000.000 00 8 3 . 000.000 00 Kab. Cianiur 40.000.000 00 - 40.000.000 00 80.000.000 00 Kab. Cirebon - - 90.000.000 00 90.000.000 00 Kab. [ndramavu - - 6 0 . 000.000 00 60.000.000 00 Kab. Kuninvan 46.800.000 00 - 5 3 . 200.000 00 1 0 0 . 000.000 00 Kab. M aialenJika - - - 9 8 . 000.000 00 98.000.000 00 Kab. Tasikmalava - - - 50.000.000 00 50.000.000 00 Kota Boe:or 55.000.000 00 - 55 .000.000 00 Kota Cirebon - - 9 6 . 000.000 00 96.000.000 00 Kab. Baniamee:ara 1 0 .000.000 00 50.000.000 00 60.000.000 00 Kab. Cilacao - - 1 5 .000.000 00 2 5 .000.000 00 40.000.000 00 Kab. Jeoara - - 4 8 . 000.000 00 48.000.000 00 Kab. Karanl!:anvar - 2 5 .000.000 00 2 5 .000.000 00 Kab. KCbumen - - 1 5 .000.000 00 6 0 . 000. 000 00 75.000.000 00 Kab. Rembano - - 9 . 998. 900 00 2 4 . 9 97 . 900 00 34.996.800 00 Kab. SraPen 1 0 . 000.000 00 40.000.000 00 50.000.000 00 Kota SemaranP 10 .000.000 00 - - 10 .000.000 00 Kota Tee:aJ - 43 .000.000 00 43.000. 000 00 www.jdih.kemenkeu.go.id NO DAERAH ' � � OJ U) f:l fl) (2) (3) 74 Kab. Bane:kalan 75 Kab. Banvuwanl!i - 76 Kab. Blitar - 77 Kah. Boionel!oro - 78 Kab. Grcsik - 7 9 Kab. Jember 80 Kah. Lamon2an 20.000.000 00 8 1 Kab. Madiun 82 K a b . M o iokerto 83 Kab. N2aniuk 84 Kab. Pacitan - 85 Kab. Pamekasan - 86 · Kab. Samoan• 6 , 000.000 00 87 Kab. Sumeneo 5 . 000.000 00 88 Kata MaJanJ? 89 Provinsi Kalimantan Barat - 90 Kab. 8en2kavam! 9 1 Kab. Landak - 9 2 Kab. Kaouas Hulu - 9 3 K a h.. Memoawah 94 Kab. Sambas 95 Kab. San22au 4.996.900 00 96 Kab. Sintan• 1 9 . 999. 500 00 97 Kab. Melawi 98 Kab. Kavo02 Utara - 9 9 Kab. Barito Utara 100 K a b . Kaouas 1 0 1 Kab. Kotawarinf!in Baral 1 4.995 .700 00 102 K a t a Palane:karava 9 . 967.900 00 103 K a b . Pulanl! Pisau - 104 Kab. Lamandau 105 K a h . Sukamara - 106 Kab. Baniar 5 . 1 22 .374 00 107 K a b . Barito Kuala - 1 0 8 K a b . Hulu Sun2ai Selatan 1 0 9 K a b . Hulu Sune:ai Tene:ah - 1 1 0 Kah. Hulu Sune:ai Utara 1 1 1 Kab. Tabalon2 1 7 .000.000 00 1 1 2 Kab. Tanah Laut - 1 1 3 Kah. Taoin 9 . 989 '900 00 1 1 4 Kata Baniarbaru - 1 1 5 Kab. Tanah Bumbu 9.987. 500 00 1 1 6 Provinsi Kalimantan Timur - 1 1 7 Kota Balikoaoan 1 5 .000.000 00 1 1 8 Kab. Kutai Timur 1 1 9 Kota Hontane: - 1 2 0 K a t a Samarinda 1 5 . 1 22 .374 00 1 2 1 Kab. Minahasa 5 . 000.000 00 1 2 2 K a b , Kcoulauan San2ihe 5 .000.000 00 1 2 3 K o t a Manado 1 2 4 Kab. Keoulauan Talaud - 1 2 5 Kab. Minahasa Selatan 1 2 6 Kata Tomohon 1 2 7 Kab. M inahasa Utara 5 .000.000 00 128 Kota KotamobaE!:u 1 5 . 000.000 00 1 2 9 K a b . BolaanE!: MonE!:ondow Utara 1 3 0 Kab: Keo. Siau TaE!:ulandanE!: Biaro 5 .000.000 00 1 3 1 Kab. Minahasa TenE!:.e:ara 1 5 .000.000 00 1 3 2 Kab. Bolaan2 MonE!:ondow Timur 1 3 3 Ka'.b. Bolaamz Mornmndow Selatan 1 0 .000.000 00 1 3 4 Provinsi Sulawesi Tene:ah 27.000.000 00 1 3 5 Kab. Bane:e:ai 20.000 .000 00 1 3 6 Kab. Buol - 1 3 7 Kab. Don2.ala 9 . 877.625 1 0 1 3 8 Kab. Morowali 1 3 9 Kab. . Poso · - 140 Kota Palu - 1 4 1 Kab. Pariei MoutonE!: 27.000.000 00 142 Kab. Toio Una Una - 143 K a b . Si2i 144 Kab. Morowali Utara 145 Provinsi Sulawesi Selatan 49.000.000 00 1 46 Kab. Bantaenl! 3 0 . 000.000 00 147 Kab. Barru 30 .000.000 00 148 Kah . Bone . 2 5 .000.000 00 149 Kab. B ulukumba 1 5 0 Kah. Enrekang 1 0 . 000.000 00 MENTERI KEUANGAN PERDAGANGAN Cii ;§ el "' ::i g ::i - � �iii "' U) "" <( 0..
(4)(SJ 25 .000.000 00 - 20.000.000 00 - 2 9 . 976 .400 00 - - - - - 2 5 . 000.000 00 - 33 .000.000 00 - 1 5 . 000.000 00 - - - 1 0 .000.000 00 - - - - 30 .000.000 00 - 25'.000.000 00 - - - 17 .000.000 00 - - - 1 0 .000.000 00 1 9 .997.500 00 20.000.000 00 - 1 9 , 99 8 . 500 00 - 24.995 .700 00 - - - - - - - - - 20.000. 000 00 - - 1 0 . 1 22.374 00 - - - -

20.1 22.374 00 - - - - - - - - - - - - 5 .000.000 00 - - - - 5.000.000 00 5 .000.000 00 20 .000.000 00 - 1 0 . 000. 000 00 ·5.000.000 00 - 5 .000.000 00 5 .000.000 00 5 . 000.000 00 5 .000.000 00 5 . 000.000 00 - - - 17 .750,000 00 8..000.000 00 3 7 . 057.088 90 20.000.000 00 20.000.000 00 1 0 ,000,000 00 1 0 , 720.000 00 - - - 8 . 000.000 00 37.000.000 00 - - 26 ,000.000 00 - - - 48.700.000 00 1 0 . 000.000 00 - - 1 4 . 996.900 00 3 9 . 000.000 00 1 0 . 000.000 00 fdalam ribuan ruoiahl TRANSPORTASI � .., "' TOTAL ::::> � "' � "' ""

(6)(7) 50.000.000 00 75.000.000 00 45.000.000 00 65.000.000 00 24.998.800 00 54.975.200 00 1 5 .000 .000 00 1 5 . 000.000 00 40.000. 000 00 40.000.000 00 50 .000.000 00 75.000,000 00 24.000.000 00 77.000.000 00 3 5 .000.000 00 50.000.000 00 40.000. 000 00 40.000.000 00 1 0 .000.000 00 2 0 . 000.000 00 20.000.000 00 30.000.000 00 3 0 . 000.000 00 59 .950.000 00 9 5 .950.000 00 60.000.000 00 90.000.000 00 1 5 .000.000 00 1 5 . 000.000 00 3 5 .000.000 00 3 5 . 000.000 00 65.000.000 00 8 2 . 000,000 00 1 5 .000.000 00 1 5 .000. 000 00 42.43 3 . 700 00 42.43 3 , 700 00 80.000.000 00 90.000.000 00 2 5 .000.000 00 64.997 . 500 00 5.000.000 00 9.996. 900 00 60.000.000 00 99.998.000 00 95.798.300 00 1 2 0 .794.000 00 9 . 500.000 00 9 . 500.000 00 67,200.000 00 67.200.000 00 9 2 . 2 5 0 .000 00 92.250,000 00 14.995 .700 00 - 9 . 967.900 00 8 7 . 5 50.000 00 87.550.000 00 9 9 .876.000 00 1 1 9 . 876.000 00 8 5 . 7 76 . 1 2 6 00 85.776 . 1 2 6 00 3 0 . 1 22 .374 00 45.367. 1 2 2 00 9 7 . 850.000 00 97.850 ,000 00 8 7 . 3 50.000 00 87.350 .000 00 6 5 . 1 50.000 00 8 5 .272,J74 00

80.700.000 00 8 0 . 700.000 00 75 . 1 77 .000 00 92. 177.000 00 90.250.000 00 90.250.000 00
85.7 5 0 . 000 00 9 5 . 7 3 9 . 900 00 70.250 .000 00 70.250.000 00 9 . 987.500 00 2 1 0 .000.000 00 2 1 0 ,000.000 00 - 1 5 , 000.000 00 2 5 . 000.000 00 2 5 . 000. 000 00 9 8 . 000.000 00 98 .000.000 00 80.000.000 00 9 5 . 122.374 00 5 5 . 000.000 00 6 5 . 000,000 00 20.000,000 00 2 5 .000.000 00 1 0 0 . 000.000 00 1 00 . 000.000 00 1 5 .000.000 00 20.000.000 00 50.000.000 00 7 5 . 000.000 00 1 5 .000,000 00 1 5 .000.000 00 3 5 .000.000 00 55.000.000 00 3 5 .000.000 00 55.000.000 00 3 5 . 000.000 00 3 5 .000.000 00 1 5 .000.000 00 25 .000.000 00 45 .000.000 00 65.000.000 00 1 5 : 1 53 . ooo oo 2 5 . 1 53 .000 00 40.000.000 00 50.000.000 00 1 5 0 .000.000 00 1 77 . 000.000 00 - 20.000.000 00 75,055 .000 00 100. 805. 000 00 3 1 .643.077 00 98.577.79 1 00 40.000.000 00 60.000.000 00 9 0 . 000.000 00 100.000.000 00 8 9 . 2 8 0 . 000 00 1 00.000.000 00 - 27 .000.000 00 92 .000.000 00 100.000.000 00 6 3 . 000.000 00 1 00.000.000 00 5 . 6 1 7 . 209 00 5 . 6 1 7 .209 00 1 2 5 . 000.000 00 200.000,000 00 70.000.000 00 100.000.000 00 1 0 .000.000 00 98.700.000 00 7 5 . 000.000 00 1 0 0 . 000.000 00 60.000.000 00 74.996,900 00 40.600.000 00 9 9 . 600.000 00 www.jdih.kemenkeu.go.id NO DAERAH � � - r.i . "' gJ

(1)(2) (3) 1 5 1 Kab. Gowa 1 5 2 K a h . Jeneoonto 2 0 . 000.000 00 1 53 Kab. Luwu 1 5 4 Kab. Pane:kaiene Kenulauan 1 0 . 00 0 . 000 00 155 Kab. Pinran2' 5 . 000.000 00 1 5 6 Kab. Kepulauan Selayar 1 5 .000.000 00 157 · Kab. Sidcmcng Rappang 1 5 8 Kah. Siniai 3 0 . 0 0 0 . 000 00 1 5 9 Kab. Soppeng 20.000.000 00 1 6 0 Kab. Takalar 27.000.000 00 1 6 1 Kah. Tana Toraia 1 0 . 00 0 .000 00 162 Kab. Waio 1 0 . 000.000 ·oo 163 Kata Pare-oare 4 1 .000.000 00 1 6 4 Kata Makassar 3 0 . 000.000 00 1 6 5 ' Kota Palooo 20.000.000 00 1 6 6 K a b . Toraia Utara 1 0 . 000.000 00 1 6 7 K a b . BUton 1 6 8 K a b . Kolaka - 1 6 9 K a b . M u n a - 1 7 0 K a t a Kendari 1 7 1 Kata Bau-bau - 172 K a b . Konawe Selatan 1 7 3 K a b . Wakatobi 174 K a b . Konawe Utara 5 . 000.000 00 1 7 5 K a b . Konawe Kcoulauan 176 Kah. Muna Barat 177 Kab. Buton Tengah 1 9 . 9 4 1 .000 00 178 Provinsi Bali 179 Kab. Bangli 1 2 .000.000 00 1 8 0 K a h . Jembrana 1 2 .000.000 00 1 8 1 Provinsi Nusa Temrn::ara Barat 1 8 2 K a b . Lombok Timur - 183 K a t a Mataram - i 8 4 K a t a Sima 185 Provin�i Nusa Tcn1!2'ara Timur 2 0 . 000.000 00 186 Kab. Ende 1 5 .000.000 00 1 8 7 K a b . Kunan• 1 8 8 Kab . . Man2'e:arai - 1 8 9 K a b . N•ada - 1 9 0 K a b . Sumba·Timur 1 5 .000.000 00 1 9 1 Kah. Timar Tene:ah Utara 1 5 .000.000 00 1 9 2 Kata Kuoane: 1 5 . 000.000 00 193 Kab. Na2ekco 1 0 . 00 0 . 000 00 1 94 Kah. Sumba Barat Dava 1 9 5 Provinsi. Maluku 20.000.000 00 1 9 6 Kab. Maluku Tene:e:ara Barat - 1 9 7 K a b . Maluku Tenggara 20.000.000 00 1 9 8 K a b . Buru 199 Kota Ambon - 200 . K a b . Scram Bae:ian Timur 2 0 1 Kab. Keoulauan Aru - 202 K o t a Tua! 203 Kab. Buru Selatan 204 Provinsi Paoua - 205 Kah. Biak Numfor 206 K a b . Javapura - 207 Kab. Jayawijaya 208 K a b . Merauke - 209 Kab. Mimika - 2 1 0 Kab. Kepulauan Yapen 2 1 1 Kab. Sai"mi - 2 1 2 Kab. Yahukimo 2 1 3 Kab. Tolikara 2 1 4 Kab. Asmat 2 1 5 Kab. Warooen 2 1 6 Kab. Mamberamo Rava - 2 1 7 Kab. Mamberamo Tene:ah - 2 1 8 Kab. Yalimo 2 1 9 Kab. Lannv Java - 220 K a b . Ndun - 22 1 Kab. Puncak - 222 Provinsi M a l u k u Utara 223 Kab. Halmahera Barat 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 224 Kab. Keoulauan Sula 225 Kab. Halmahera Sclatan - 226 Kab. Pulau Taliabu 227 Kab. Ban2ka 20.077.323 25 MENTERI KEUANGAN REPUBUK I NOONESIA PERDAGANGAN iii ;3 !£ 0,: !:> g . ::> 0,: f;; � � rn � ;.':
(4)(SJ 29.900.000 00 1 8 .000.000 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 5 . 000.000 0 0 - 6 0 . 92 5 . 0 0 0 0 0 2 5 .000.000 00 - 2 0 . 1 00 . 000 00 - 29.900.000 0 0 4.595.33 1 00 6 . 5 2 1 .829 9 5 - 1 0 . 000.000 0 0 - 1 0 .000.000 0 0 - - - - 3 2 .000.000 00 20: 000. 000 00 - 1 0 .000.000 00 - 28.000. 000 00 � 1 0 . 000.000 00 - - 1 0 .000.000 00 3 0 . 000.000 00 - t o . 0 0 0 . 000 oo - - - - - - - - - - - - - - 20.000.000 00 - - 24.900.000 0 0 - - 5 . 9 0 0 . 000 00 - - - 1 6 . 000,000 0 0 1 4 . 0 0 0 . 000 00 17 .500.000 00 2 . 500.000 0 0 - 40.000.000 00 - - - 1 5 .000.000 0 0 9 5 . 0 0 0 . 000 0 0 - - 1 5 .000.000 00 - - - 5 0 . 000. 000 00 2 0 . 50 0 . 000 00 - 42.000.000 00 1 5 . 000.000 0 0 3 0 . 000.000 00 - 99.592. J O O 00 1 0 . 0 0 0 . 000 0 0 1 5 .000.000 00 1 5 .000.000 0 0 9 9 . 4 0 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 3 0 0 . 0 0 0 00 - 9 9 . 8 0 0 . 000 00 - - - 9 .998.700 00 - - - 3 0 . 0 0 0 . 000 0 0 - 1 5 .000.000 00 - 20.000.000 00 - 1 6 . 000.000 00 ' - ldalam ribuan ruoiahl TRANSPORTASI � :;! ..., TOTAL0,: !:> g !:> . 0,: f;; �(%, - �
(6)(i) 29.900.000 0 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 80.000.000 00 1 0 0 . 00 0 . 0 0 0 00 90.000.000 00 1 05 . 000.000 00 24.900.000 00 90.825.000 00 1 0 . 00 0 . 00 0 0 0 2 5 . 000.000 00 7 5 . 0 0 0 . 000 0 0 1 0 0 . 00 0 . 0 0 0 0 0 49.800.000 00 99. 900 .000 00 49.750.000 00 69.750.000 0 0 43.000.000 00 99. 900.000 00 9 4 . 5 3 5 .483 00 1 1 5.652 .643 9 5 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 100.000.000 0 0 50.000.000 00 1 0 1 .000.000 0 0 70.000.000 0 0 1 00.000.000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 00 0 00 1 00 . 0 0 0 . 00 0 0 0 1 0 .000.000 00 3 5 . 0 0 0 . 00 0 00 3 5 .000.000 00 5 0 . 0 0 0 . 000 00 82.000.000 00 9 0 . 0 0 0 . 000 0 0 1 1 0 .000.000 0 0 5 5 .000.000 00 5 5 . 000.000 0 0 7 7 . 9 5 5 . 000 00 8 7 . 9 5 5 .'000 0 0 2 5 . 00 0 . 00 0 0 0 5 3 . 000.000 0 0 4 l·.000.000 00 5 1 .000.000 00 3 5 .000.000 00 4 0 . 0 0 0 . 00 0 00 1 5 . 00 0 . 000 00 2 5 . 000.000 00 80.000.000 00 1 1 0 . 000.000 00 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 6 9 . 9 4 !".000 0 0 9 0 . 0 0 0 . 000 00 100.000.000 0 0 - 1 2 .000.000 00 1 2 .000.000 0 0 1 50 .000.000 00 1 50 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 7 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 7 0 0 . 000 0 0 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 50.000.000 00 50.000.000 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 6 5 . 0 0 0 . 000 0 0 9 8 . 0 0 0 . 000 00 98.000.000 0 0 90.000.000 0 0 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 000.000 00 25.000.000 0 0 6 0 . 0 0 0 . 000 0 0 9 5 . 0 0 0 . 000 0 0 - 1 5 .000.000 00 3 9 . 9 0 0 . 000 00 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 60.000.000 00 49.600.000 0 0 5 5 . 500.000 00 9 0 . 0 0 0 . 00 0 00 1 1 0 .000.000 0 0 50.000.000 0 0 5 0 . 00 0 . 000 00 5 0 . 0 0 0 . 00 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 000 00 - 2 0 . 000.000 0 0 3 5 .000.000 00 3 5 .000.000 0 0 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 90.000.000 0 0 42.200.000 0 0 4 2 . 2 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 2 5 . 00 0 . 000 0 0 6 5 .000.000 00 80.000.000 0 0 2 0 0 . 000.000 0 0 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 0 . 000 0 0 , 99.000.000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 000 00 95.000.000 0 0 1 00 . 000.000 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 000 0 0 8 9 . 500.000 0 0 89.500.000 0 0 9 5 . 200.000 00 145.200.000 0 0 7 9 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 5 0 0 . 0 0 0 0 0 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 99.000. 000 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 60.000.000 0 0 - 1 0 9 . 5 92 . 1 0 0 00 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 00 86.000.000 0 0 20.000.000 00 50.000 .000 0 0 1 0 . 00 0 . 0 0 0 0 0 1 0 9 .400.000 00 1 3 . 00 0 . 000 00 1 1 2 . 3 0 0 . 000 0 0 9 9 . 8 0 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 00 0 00 - 9.998.700 0 0 2 0 . 0 0 0 . 00 0 0 0 2 0 . 0 0 0 . 00 0 0 0 1 00 . 00 0 . 00 0 0 0 1 0 0 . 000.000 0 0 1 9 .800.000 0 0 4 4 . 8 0 0 . 0 0 0 0 0 7 0 . 0 0 0 . 000 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 6 5 .000.000 00 80.000. 000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 00.000.000 0 0 4 1 . 0 0 0 . 000 00 77.077.323 25 www.jdih.kemenkeu.go.id N O
(1)228 229 2 3 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 9 2 4 0 2 4 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 5 246 2 47 248 DAERAH
(2)Kota Pane:kal Pinang Kab. Bam!ka Ten2ah Kah. Boalemo Kota Gorontalo Kab. Keoulauan M e ranti Kah. Natuna Kota Batam Kab. Kepulauan Anambas Kab. Sorom� Kah. F'ak Fak Kab. Soron£ Selatan Kab. Raia Am oat Kab. Tel u k Bintuni Kab. Tambrauw Kab. Ma'ene Kab. M a m u ' u K a b . Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. M a m u · u Utara Kab. Mamuiu Tcne:ah Kab. Malinau Jumlah Kab Kata J u m lah Total J u m lah Provinsi J u m lah Total Total Daerah Jumlah Total Nasional MENTERl KEUANGAN PERDAGANGAN iii (§ !il "' ::> � !;; ::> "' !;;:i: ;:i "' w <("' "- "' w "" . if."' • (3) (4) (5) 5 . 3 03 .403 00 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 2 8 . 00 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 9 . 9 9 9 . 7 0 0 00 3 9 . 1 1 0 .000 0 0 3 5 .000.000 00 2 0 . 0 0 0 .000 00 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 3 9 . 70 0 . 000 00 2 2 . 8 8 2 . 7 3 9 05 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 40.000.000 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 000 00 48.000.000 00 1 9 . 8 7 7 . 6 2 5 10 77 1 0 1 44 l . 2 2 4 . 1 3 9 .3 6 3 50 2 . 7 9 8 . 5 9 6 . 9 93 00 636 . 4 1 0 . 2 9 9 60 1 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 3 ! . 0 0 0 . 0 0 0 00 82 104 4 4 1 . 3 7 8 . 1 3 9 . 3 6 3 5 0 2 . 9 2 9 . 5 9 6 . 993 00 6 3 6 . 4 1 0 . 2 9 9 6 0 f d a l a m r i b u a n r u n i a h l TRANSPORTASI z <( � .., TOTAL"' ::> !< ::> "' !;; ;:i "- ""
(6)(7) 2 0 . 3 0 5 . 0 0 0 00 62 . 1 0 8 . 4 0 3 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 80.000.000 00 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 90.000.000 0 0 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 00 5 0 . 0 0 0 . 000 00 50.000.000 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 30.000.000 00 9 .9 9 9 . 7 0 0 0 0 8 0 . 0 0 0 .000 00 1 1 9 . 1 1 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 000 0 0 1 0 0 . 0 0 0 .000 0 0 6 5 . 00 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 100.000.000 00 80.000.000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 0 . 2 0 0 . 0 0 0 00 49.900.000 0 0 2 2 . 8 8 2 . 7 3 9 0 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 80.000.000 0 0 1 00 . 00 0 . 0 0 0 00 6 3 . 0 0 0 . 00 0 00 3 0 . 1 22 . 3 7 4 9 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 204 2 3 7 1 0 . 7 5 8 . 8 5 3 . 3 43 9 0 1 5 . 4 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 00 10 1 1 1 . 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 . 58 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 2 1 4 248 1 2 . 0 5 3 . 8 5 3 .343 9 0 1 6 . 9 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 00 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO -- S alinan s suai -detri:gan aslinya KEPALA B I RO UMUM u . b . KEPALA BAGIAN T. U . KEMENTERIAN � GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 0 0 1 www.jdih.kemenkeu.go.id LAM PIRAN I l l PERATURAN M ENTER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOl(ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 15 M ENT E R J K E UAN GAN R E P U B L I K I N D O N E S I ;\ FORMAT LAPORAN REALI SASI PENYERAPAN DANA ALOKAS I KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KAB INET KERJA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TRIWULAN . . . l l TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 2l menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alok;asi Khusus Tambahan P3K2 ini dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 3J : Rp . . . 4l : Rp . . . 5J : Rp . . . 61 : Rp . . . 71 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D D aerah Triwulan ini : Rp . . . 8J Kumulatif s . d . Triwulan ini : Rp . . . 91 Sisa di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa : Rp . . . 1 01 : . . . % 1 1 ) Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum No. Bidang 1 21 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 8J Pagu 1 31 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Daerah melalui SP2D Daerah Triwulan Triwulan Ini 1 51 Kumulatif s . d . Sebelumnya 141 Triwulan ini 16) Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa Pagu 1 71 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . • • . 20) 2 1 ) 22) 1 9) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAf\J GAN Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
1. a.triwulan I;
2. b.triwulan II;
3. c.triwulan III ; atau d . triwulan IV. 2 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
4. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. 3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas urnum negara pada triwulan I . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umurn daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 7 . Diisi sesuai dengan j umlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas um urn negara sampai dengan triwulan laporan. 8 . Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan laporan . 9 . Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umurn daerah melalui S P2 D daerah sampai dengan triwulan laporan . 10 . Diisi sesuai dengan j umlah sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan .
  1. 11.Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas urn um negara sampai dengan triwulan laporan. 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . 1 3 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . 14 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . 15 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas um urn daerah melalui S P2 D daerah pad a triwulan la po ran www.jdih.kemenkeu.go.id 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . M ENTER! KE UAN G.A.N untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni :
5. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO uft.- KEPALA B1\GIA'.N' if1. U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 ' www.jdih.kemenkeu.go.id No. . . . 7) 1 2 3 D st. Dst. M EN T E R J KE UAN GAN R EP U B L I K I N D O N E S l.A. LAM P I RAN IV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAl-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAl-I U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TRIWULAN . . . ll TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 SP2D Nilai Nomor 21 Tanggal 3) DAK 4l D ana Pendamping si . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah si Rp . . . Rp . . . Jumlah 9) Rp . . . Rp . . . • • • ' . . . . . . . . . 1 0) . . . 1 1) 1 2) . . . 1 3) Keterangan 6) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT E R I KEUAN GAN R E P UBLI K I N D O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
6. a.triwulan I;
7. b.triwulan II;
8. c.triwulan III ; atau d . triwulan IV. Ko lorn diisi sesuai dengan nomor S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Ko lorn diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kol om diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kol om diisi sesua1 dengan nilai SP2 D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan P3 K2 sesuai bi dang DAK Tambahan P3 K2 bersangku tan . Kolom diisi dengan keterangan atas SP2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesua1 dengan jumlah dari . . masmg-masmg kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
9. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRe UMUM /' ; I f' u . b . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPAt--A BAGIAN T. U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAN GAN LAM PI RAN V PERATURAN M ENTER! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN REALI SASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) . TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II · : Rp . . . 21 Triwulan III : Rp . . . 3J Triwulan IV : Rp . . . 4J Jumlah : Rp . . . 5J No. Bidang 6J Pagu 7J 1 . . . Rp . . . 2 . . . Rp . . . 3 . . . Rp . . . D st. Jumlah 1 11 Rp . . . Realisasi Pernbayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2 D D aerah BJ Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Persentase Rekening Kas Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Umum Daerah 9J Desember 2 0 1 5 1 01 Rp . . . . . . . . . % Rp . . . . . . . . . o/o Rp . . . . . . . . . % . . . . . . O/o Rp . . . . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 2) 1 3) 14) . . . 1 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesuai dengan jumlah ke seluruhan dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara sampm dengan triwulan laporan . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3 K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni:
10. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . _,..,.-- . Salina? sesi:r� engaz:i aslinya KEPAtA BIRO U M U M (.. u . b . 1 , _ KEPALA BAGIAN T . U . 1 llli MENTERIAN i ,, MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJO NEGORO ' /:�-/· GIARTO , . .. , �(, , , �, . � N I P 1 9 5 9 042 0 1 ' 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! KE UAN Gfa.N R EP U B L I K I N O O N E S I A LAM PIRAN VI PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAMBAI-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAl-I U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA YANG TIDAK TERSALUR SELURUH NYA LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II : Rp . . . 21 TriwulanIII : Rp . . . 3J TriwulanIV Jumlah No. Bidang 6J 1 . . . 2 . . . 3 .. . . D st. Jumlah 1 2J : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J Pagu 7l Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah 8l Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum D aerah melalui SP2D D aerah 9J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah 1 01 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Persentase Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Desember 2 0 1 5 1 1) . . . . % . . . . % . . . . % . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) www.jdih.kemenkeu.go.id fv'I ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N O O N ES!A Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas urn um negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III./ Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesua1 dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3 K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi se suai kepala daerah bersangkutan , yakni :
11. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . ,-� � / ,,,,P.N P.FPt_.:. • Salinan sesuai dehgan aslinya KEPALA BIRO UMUM u . b . KEPALA BAGIAN T . U / KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 59042 0 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KE UAN GAN LAM PIRAN V I I PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DAERAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ) Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/ Bupati/ Walikota*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Kota*) . . . . . . . . . . . . . . 2) telah menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus Tambahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 5 , sebagai berikut: 1 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 2 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 3 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)
  1. 4.Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) dan akan menggunakan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah tersebut sesuai dengan Bidangnya. Demikian Surat Pernyataan m1 dibuat dengan pertanggungj awaban penuh atas kebenaran pernyataan ini. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Gubernur / Bupati/ Walikota*) . . . . . 2) . . . . . . . . . . . . . . 6) (materai Rp6000 , -) . . . . . . . . . . . . . . 7) *) Coret yang tidak perlu www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I K E U .A.NGP..N R EP U B L I K J N D O N E S I P. Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Diisi sesuai nama daerah . Diisi sesuai dengan nama bidang/ subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (B PKP) untuk disalurkan . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diusulkan sesuai bidang/ subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disalurkan . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA B� -U UM MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO /__U . b � N REPu t KEPALA BAGIAN T� H� KEMENTERIAN � --'·:�� U • I · - GIARTQ . . j NIP 1� 590420 1 98402 1 0b l ' ./ �.. .• .. ,�<,'}:/ ' ' 1 ; ' � ' www.jdih.kemenkeu.go.id LAM PIRAN V l l l PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PEN DAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 M ENT ER! KEUA.NGP..N R EPUBLIK I N O O N ESIA FO RMAT LAPORAN REALI SASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TRIWULAN . . . l J TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 21 menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan D ana Alokasi Khusus Tambahan Usulan D aerah ini dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 31 : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J : Rp . . . 61 : Rp . . . 71 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah Triwulan ini : Rp . . . 8) Kumulatif s . d . Triwulan ini : Rp . . . 9J Sisa di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa : Rp . . . lOJ : . . . % 1 1) Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum No . Bidang 1 21 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 81 Pagu 131 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Daerah melalui SP2D D aerah Triwulan Triwulan Ini 1 51 Kumulatif s . d . Sebelumnya 141 Triwulan ini 16J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa Pagu 1 71 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional . Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. • . . ' . • . • . . . . . 1 9) 20) 2 1) 22) www.jdih.kemenkeu.go.id rv1 ENTERJ KE UANGJl.N REPUBLIK I N O O N ESIA Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
12. a.triwulan I ; b . triwulan II; c . triwulan III ; atau d . triwulan IV. 2 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
13. a.gubernur bagi daerah provinsi;
14. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. 3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 7 . Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterini.a rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan lapo ran . 8 . Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan laporan . 9 . Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah sampa1 dengan triwulan laporan . 1 0 . Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan . 1 1 . Diisi sesuai dengan persentase s1sa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . 1 3 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 1 4 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . 1 5 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pad a triwulan lapo ran untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . www.jdih.kemenkeu.go.id 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . M ENTERJ KE UANGP..N R EP U B L I K I N D O N ESl.A. Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah sampai dengan triwulan la po ran untuk nnc1an bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan U sulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi se suai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
15. a.gubernur bagi daerah provinsi;
16. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIISO UMUM ,,, u . b . , ' · MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M ENT E R ! KE UAN Gfa.N R E P U BL I K I N D O N E S I ;\ LAM PIRAN I X PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . . . REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (US ULAN DAERAH) TRIWULAN . . . 1 l Nomor 2l 7) . . . . . . . . . SP2 D Jumlah SJ TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Nilai Tanggal 3J DAK 4l Dana Pendamping SJ Keterangan 6J . . . Rp . . . Rp . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Dst. Jumlah 9J Rp . . . Rp . . . . . . ' . . . . . . . . . 1 0) 1 1) 1 2) 1 3) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT ERI KEUANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni :
17. a.triwulan I ; b . triwulan II ; c . triwulan III ; atau d . triwulan IV. Kol om diisi sesuai dengan nomor S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesua1 bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kol om diisi sesuai dengan tanggal SP2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . Kol om diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Ko lorn diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi dengan keterangan atas S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan U sulan bersangku tan . Diisi sesuai dengan nncian bidang DAK Tambahan Usulan bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah dari . . masmg-masmg kolom masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah . nilai Daerah Daerah untuk B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . . Diisi sesuai tern pat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni :
18. a.gubernur bagi daerah provinsi;
19. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . S alinan J.e s;ai dertgan aslinya KEPALA B I RO U MU M u . b . KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN . ' GIARTO NIP 1 9 5 9 042 0 1 9 8402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT E R ! K E UANGAN LAM PI RAN X PERATURAN M ENTER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTA N G PELAKSANAAN DANA ALOICASI KI-I U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN P E N DAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANG GARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . l) Triwulan II : Rp . . . 21 Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 3) : Rp . . . 4l : Rp . . . 5! No. Bidang 6) Pagu 7) 1 . . . Rp . . . 2 . . . Rp . . . 3 . . . Rp . . . D st. Jumlah 1 11 Rp . . . Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah s1 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Persentase Rekening Kas Pelaksanaan Umum Kegiatan s . d . 3 1 Daerah 9) Desember 2 0 1 5 10) Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 2) . • . 1 3) 14) 1 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! K E UAf\J GAN R EPUBLIK I N D O N ESl.A. Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan j umlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . 2 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas um um negara pada triwulan III . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 5 . Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan la po ran . 6 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . 7 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 8 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . 9 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap la po ran untuk nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 1 0 . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni:
20. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sysu · ,Slf;ngan aslinya , ru · , --...... KEPALA BIRO U M U M, u . b . \ 7 KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! K E UAN Gfa.N R EP UBLI K I N O O N E S I A LAM P! RAN XI PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANG GARAN 2 0 1 5 FO RMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK TERSALUR SELURUH NYA LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah No . Bidang 6J 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 2J : Rp . . . 21 : Rp . . . 3J : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J Pagu 7J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Pagu yang Realisasi Diterima Pembayaran dari Rekening Kas Rekening Kas Umum Daerah Umum melalui SP2D Daerah BJ Daerah 9J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Persentase Sisa DAK di Pelaksanaan Rekening Kegiatan s . d . Kas Umum Daerah l OJ 3 1 Desember 2 0 1 5 1 1) Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi se suai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas um um negara pada triwulan III . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan la po ran . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan j umlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah . . masmg-masmg bersangku tan . rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan U sulan Daerah di rekening kas um um daerah sampai dengan tahap la po ran untuk nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . B aris diisi sesuai dengan j umlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi se suai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
21. a.gubernur bagi daerah provinsi;
22. b.bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . ' , R'"Pl " " Salinan ,, sesuai dengan •a:slinya -, ' M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPALA BIRO UMUM ''.;;. u . b . ,, KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN � GIARTO NIP 1 9 5 9 0 42 0 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KE UANGP..N LAM P I RAN XII PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOICASI KHUSUS TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . J J menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerj a (P3K2) ini dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Sisa DAK Pembayaran dari Sisa di Kas No. Bidang Tambahan P3K2 Rekening Kas Umum D aerah Daerah (melalui SP2 D D aerah) 1 2 3 4 5 1 . Pertanian 2 . Infrastruktur Irigasi 3 . Jalan 4 . Kesehatan 5 . Perdagangan Jumlah Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . 2) • • • 3) 4) 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R J KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N E S l ,A. Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni:
23. a.gubernur bagi daerah provinsi;
24. b.bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni :
25. a.gubernur bagi daerah provinsi;
26. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO -lTMUM o r.p,�· ,' / U . b . I MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPALA BAGIAN T:U·. KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 984d2 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTERI KE UAN GAN LAM P I RAN X I I I PERAT U RAN M ENT ER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT LAPO RAN PENGGUNAAN SISA DANA ALO KASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 1l menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khu sus Tambahan Usulan Daerah Yang Disetuj ui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Usulan Daerah) ini dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Sisa DAK Pembayaran dari Sisa di Kas No. Bidang Tambahan Rekening Kas Umum Daerah Usulan Daerah Daerah (melalui SP2D Daerah) 1 2 3 4 5 1 . Pertanian 2 . Infrastruktur Irigasi 3 . Jalan 4 . Kesehatan 5 . Perdagangan Jumlah Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . 2 ) . . . 3) 4) 5 ) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! KE UANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni:
27. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni :
28. a.gubernur bagi daerah provinsi ; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO U,MUM /u . b . ' KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M EN T E R ! K E UANGAN LAM P I RAN XIV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOil'.ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 SP2D Nilai Nomor lJ Tanggal 2l DAK 3J Dana Pendamping 4J Keterangan 5J . . . 6) . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah 7J Rp . . . Rp . . . D st. Jumlah SJ Rp . . . Rp . . . . . . , . . . . . • • . . 9) 1 0) 1 1 ) 1 2 ) www.jdih.kemenkeu.go.id MENT ERI KEUAN GAN R E PUBLI K I N O O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2 D atas realisasi penggunaan s1sa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan tanggal S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan sisa dana pen damping DAK Tambahan P3 K2 sesuai bi dang DAK Tambahan P3 K2 bersangku tan . Kolom diisi dengan keterangan atas S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . B aris diisi sesuai dengan j umlah dari . . mas1ng-mas1ng masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 . kolom nilai untuk B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
29. a.gubernur bagi daerah provinsi;
30. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM ,,- u . b . �: '1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJONEGORO KEPALA BAGIAN T . U . \KEMENTERIAN - I - GIARTO NIP 1 9 590420 1 98;402 1 0 0 1 www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M ENTERI KEUANGAN R EP U B U K I N D O N ESJA LAM PIRAN XV PERATURAN M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOICASI KI-I U S U S TAMBAI-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN SISA DANA ALOI<ASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 SP2D Nilai Nomor lJ Tanggal 2J DAK 3J Dana Pendamping 4J Keterangan SJ . . . 6) . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah 7J Rp . . . Rp . . . D st. Jumlah SJ Rp . . . Rp . . . . . . ' . . . . . . . . . 9) 1 0) 1 1 ) 1 2) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAN GAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan bersangku tan . Diisi sesuai dengan nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan bersangku tan . Baris diisi sesuai dengan jumlah dari . . mas1ng-mas1ng kolom masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah . nilai Daerah Daerah untuk Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni :
31. a.gubernur bagi daerah provinsi;
32. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan �suai- dengan aslinya KEPAiA Bff!o�'trMUM. ' . , / " u.b. ',�"' MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJO NEGORO I --- K�PAr_ BAGIA� T.r. KEMENTERIAN /Irr-- ----; GIARTO ,<�- NIP 1 9 5 90420 1 9S402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2 0 1 5 menurut provinsi/ kabupaten / kota telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 ; c . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 , ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 20 1 5 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan ; d . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4 ) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 , perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; e . bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c , dan huruf d tersebut di atas, perlu

Menetapkan

Pasal 1

2.Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerj a yang sela:njutnya disebut DAK Tambahan P3 K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan krite ria teknis untuk mengakomodasi program/ kegiatan peningkatan kedaulatan pangan , pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas j alan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas kabinet kerj a . . 3 . Dana Alokasi Khusus Tambahan U sulan Daerah yang Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanj utnya disebut DAK Tambahan Usulan Daerah adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan untuk mengakomodasi program / kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektifitas antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang me rupakan usulan Peme rintah Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
4.Belanj a Penunj ang adalah belanj a yang diperuntukkan bagi kegiatan non fisik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mendukung secara langsung pencapaian target sasaran Dana Alokasi Khusus bidang atau sub bidang te rkait. / www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
5.Surat Pe rintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat S P2 D adalah surat pe rintah yang dite rbitkan oleh Kanto r Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara berdasarkan Surat Pe rintah Membayar.

Pasal 2

a.DAK Tambahan P3K2 sebesar Rp6 . 00 2 . 000 . 000 . 000,00 (enam triliun dua miliar rupiah) ; dan
b.DAK Tambahan Usulan D ae rah sebesar Rp 1 6 . 9 9 8 . 00 0. 000 . 00 0 , 0 0 (enam belas triliun sembilan · ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah) .

(2)Rincian DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a menurut p rovins i / kabupaten/ kota te rcantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terp isahkan dari Pe raturan Mente ri ini . ( 3 ) Rincian DAK Tambahan Usulan D ae rah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h uruf b menurut p rovinsi/ kabupaten / kota te rcantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu.ran Mente ri ini .
(4)Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah yang dite rima Kota Tegal dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini merupakan realokasi DAK Tambahan yang diterima Kabupaten Tegal sebagaimana d itetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 1 5 sebagai akibat dari perubahan data. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(5)Rincian DAK Tambahan · Usulan Daerah Bidang Trans po rtasi Subb idang Infrastruktur Jalan yang dite rima Kabupaten Tana To raj a dalam Lampiran I I Peraturan Menteri m1 te rmasuk realokasi DAK Tambahan Usulan Dae rah Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan yan g diterima Kabupaten To raj a Utara sebagaimana ditetapkan dalam Pe raturan Presiden No mo r 3 6 Tahun 2 0 1 5 tentang Rincian Anggaran Pendapatan. dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 20 1 5 sebagai akibat dari perubahan data.

Pasal 4

(2)Dengan berpedoman pada Peraturan Mente ri Dalam Nege ri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 . Pasa15 ( 1 ) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran DAK Tambahan , Mente ri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfe r ke Dae rah dan Dana Desa menetapkan:
1. a.D frektur Jenderal Perimbangan Pembantu Pengguna Anggaran Negara Pengelolaan Tran sf er ke Desa; dan Keuangan se bagai Bendahara Umum Daerah dan Dana
2. b.Direktur Dana Perimbangan Pengguna Anggaran B endahara Transfer ke Dae rah dan Dana Desa sebagai Um um Kuasa Negara
(2)Tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan · peraturan perundang-undangan .

Pasal 6

Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Dae rah . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 7

( 1 ) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan P3 K2 dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan se bagai berikut:

a.triwulan I , paling lambat pada tanggal 3 1 Juli 2 0 1 5 sebesar 30% (tiga puluh persen) ;
b.triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2 0 1 5 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ; c . triwulan III , paling cepat pada bulan Agustus 20 1 5 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) ; dan
d.triwulan IV, paling cepat pada bulan Oktober 20 1 5 sebesar 2 0 % (dua puluh persen) .

(2)Penyaluran DAK Tambahan P3 K2 triwulan I sebagaimarta dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan setelah kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2 menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan B elanj a Daerah Tahun Anggaran 20 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .
(3)Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 .
(4)Penyaluran DAK Tambahan P3 K2 triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan II dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan P3 K2 triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2.
(5)Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan III dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3 K2 triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3 K2 . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 8

(2)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3 K2 triwulan I, triwulan II, triwulan III sebagaimana dimaksucl pada ayat ( 1 ) diterima oleh Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tuj uh) hari kerj a sebelum tahun anggaran berj alan berakhir:
(3)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 kepacla Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ·paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 20 1 6.
(4)Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1 ) clan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3 K2.
(5)Dalam hal kepala claerah penerima DAK Tambahan P3K2 belum menyampaikan:
1. a.Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Ariggaran 201 5 sampai dengan b c:)..tas waktu penyaluran DAK Tambahan P3K2 sebagaimana climaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1 ) huruf a; atau b . laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) , maka DAK Tambahan P3 K2 ticlak clisalurkan .
(6)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1 ) clan ayat (3) , clibuat sesuai clengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Pe raturan Menteri ini .
(7)Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana climaksucl pada ayat (4) clibuat se suai clengan format sebagaimana tercantum clalam Lampiran IV yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN

Pasal 9

(2)Laporart realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan M enteri ini. Pasal 1 0 ( 1 ) Dalam hal DAK Tambahan P3K2 tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) , maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan / atau kewaj iban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan D AK Tambahan P3 K2 menj adi tanggung j awab pemerintah daerah .
(2)Dalam hal DAK Tambahan P3 K2 tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3K2 menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3 K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK Tambahan P3 K2 yang diterima Rekening Kas Umum Daerah .
(3)Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) tidak dapat melebihi alokasi DAK Tambahan P3K2 setiap bidang yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini .
(4)Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3 K2 yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 1 1 ( 1 ) Penyaluran DAK Tarribahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan U sulan Daerah dilaksanakan secara triwulanan , dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.triwulan I , paling lambat pada tanggal 3 1 Juli 2 0 1 5 sebesar 3 0 % (tiga puluh persen) ; b . triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2 0 1 5 sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN c . triwulan III , paling cepat pada bulan Agustus 20 1 5 sebesar 2 5 % (dua puluh lima persen) ; dan
2. d.triwulan IV, paling cepat pada bulan O ktober 20 1 5 sebesar 2 0 % (dua puluh persen) .
(2)Penyaluran D AK Tambahan Usulan Daerah triwulan I sebagaimana dimaksud pada. ayat ( 1 ) huruf a dilaksanakan setelah Kepala D aerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah menyampaikan dokumen berupa:
1. a.Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 ; b . Surat hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah; dan
2. c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan .
(3)Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwu lan I dan rekap itulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambah.an U sulan Daerah .
(4)Penyaluran DAK Tambahan Usulan D aerah triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c dilaksanakan · setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah .
(5)Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dilaksanakan · setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III dan rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah .
(6)Penyaluran DAK Tambahan U sulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan terhadap bidang dan/ atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
(7)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini .

Pasal 12

(1)Dalam rangka reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan U sulan Daerah, kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah menyampaikan permintaan reviu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan disertai dengan copy atau salinan usulan DAK Tambahan dari dae rah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2)Permintaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dite rima o leh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangurtan Perwakilan paling lambat tanggal 30 Juni 2 0 1 5 .
(3)Reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunari sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , antara lain terhadap:
1. a.keberadaan usulan dalam bentuk proposal;
2. b.waktu penyampaian usulan; c . kesesuaian bidang/ subbidang kegiatan DAK yang diusulkan; dan
3. d.besaran usulan alokasi DAK Tambahan Usulan Daerah . ·
(4)H asil rev1u Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan . Pasal 1 3 ( 1 ) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I , triwulan I I , dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) , ayat (4) , dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah kepada birektur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.
(2)Laporan realisasi penye rapan DAK Tambahan U sulan Dae rah triwulan I, triwulan II , dan triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima o leh Direktur Jenderal Pe rimbangan Keuangan paling lambat 7 (tuj uh) hari kerj a sebelum tahun anggaran berj alan berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 0 -
(3)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan U sulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6.
(4)Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi S P2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah .
(5)Dalam hal kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah belum menyampaikan:
1. a.dokumen se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat ( 1 ) huruf a; atau
2. b.laporan· realisasi penyerapan DAK Tarrtbahan Usulan Daerah sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka DAK Tambahan Usulan Daerah tidak disalurkan
(6)Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
(7)Rekapitulasi SP2 D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lamp iran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini . Pasal 1 4 ( 1 ) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 5 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2 0 1 6.
(2)Laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN - 1 1 - Pasal 1 5 ( 1 ) Dalam hal DAK Tambahan U sulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 ayat (5) , maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan / atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan Usulan D aerah menj adi tanggung j awab pemerintah daerah .
(2)Dalam hal DAK Tambahan U sulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan U sulan Daerah menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK yang diterima Rekening Kas Umum Daerah .
(3)Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi alokasi DAK Tambahan U sulan D aerah setiap bidang sesuai hasil reviu B adan Pen gawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan U sulan Daerah .
(4)Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan U sulan Daerah yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . Pasal 1 6 ( 1 ) Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK Tambahan untuk belanj a penunj ang pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian paling tinggi 5 % (lima persen) dari pagu alokasi masing-masing bidang yang diterima oleh daerah.
(2)Penggunaan DAK Tambahan untuk belanj a penunj ang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan besaran dan j enis penggunaan belanj a penunj ang yang ditetapkan oleh kementerian teknis . Pasal 1 7 Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai dengan bidang dan / atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (4) . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 2 - Pasal 1 8 Penggunaan DAK Tambahan per bidartg dan / atau subbidang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis . Pasal 1 9 ( 1 ) Dalam hal akumulasi nilai kontrak. pada suatu bidang/ sub bidang DAK Tambahan P3 K2 lebih kecil dari pagu alokasi bidang/ sub bidang, dae rah penerima DAK Tambahan P3 K2 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Perubahan Tahun Anggaran 20 1 5 .
(2)Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang/ sub bidang DAK Tambahan Usulan Dae rah lebih kecil dari pagu alokasi bidang/ sub bidang berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, daerah pene rima DAK Tambahan U sulan Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan U sulan Dae rah dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Pe rubahan Tahun Anggaran 2 0 1 5
(3)Optimalisasi penggunaan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat ( 1 ) dilakukan untuk kegiatan pada bidang DAK Tambahan yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Pasal 2 0 ( 1 ) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2 0 1 5 te rdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/ sub bidang yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK Tambahan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Tahun Anggaran 2 0 1 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.bidang/ sub bidang yang sama; dan / atau b . bidang/ sub bidang te rtentu sesua1 kebutuhan dae rah , dengan menggunakan petunj uk teknis DAK Tahun Anggaran 20 1 6.
(2)Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2 0 1 5 te rdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/ sub bidang yang output kegiatannya belum te rcapai, maka sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2 0 1 6 pada bidang/ subbidang yang sama untuk menyelesaikan output yang belum te rcapai. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 3 -
(3)Sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping. Pasal 2 1 ( 1 ) Kepala daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0 dan rekapitulasi S P2 D penggunaan sisa DAK Tambahan beserta softcopy kepada Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2 0 1 6. (2 ) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
(3)Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan s ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
(4)Rekapitulasi SP2 D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat · sesuai dengan format sebagaimana · tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
(5)Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana. dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini Pasal 2 2 Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 20 1 6 masih terdapat sisa DAK Tambahan, baik yang output kegiatan tercapai maupun output kegiatan tidak tercapai, maka sisa DAK Tambahan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan / atau D ana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2 0 1 7 . Pasal 2 3 ( 1 ) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan DAK Tambahan, Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfe r ke D aerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan DAK Tambahan . www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN - 1 4 -
(2)Penyusunan Laporan Keuangan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 24

(3)(4) (SJ (6) (7) 1 5 .456.200 - 1 2 .569.800 - - 1 3 .53 1 .300 - 1 .924.500 - - - 1 1 .656.800 - - - - 1 3 .269.900 - - 1 6 . 3 1 0 . 3 00 1 . 899.500 2 2 . 644.400 2.00 2 . 700 1 5.40 1 .600 - - - 1 6 .857.200 - 4.432.000 - - 1 5 . 246.600 - - 1 1 .989.400 - - 1 5 .269 .700 - - - 1 1 .189 . 100 - - - - 1 2 . 790.000 1 . 929.600 - - 1 1. 0 1 6 .700 - - 1 2 .284. 100 - - 1 2 . 457.700 1 2 .950.000 - 1 2 . 2 1 1 . 100 4. 100.000 - 1.875.200 - - 1 3 .696.300 - 1 1 .224.400 16 .355 .200 1 . 848 . 1 00 1 1 .76 1 .200 - - - 2 . 694.200 20.342.900 .- - 1 1 . 6 5 3 . 800 - 14.090.300 - - - 1 2 . 85 8 . 600 - 12.967.300 - - - 1 4 . 6 1 9. 1 00 - - - 4.485 . 3 00 1 . 798.600 - 1 . 826.200 - 1 0 .879. 500 - - 1 1 .8 1 4 .300 - 1 2 . 1 7 2 . 600 - 1 3 . 469.700 - - - 2 . 2 8 1 .000 20.454.300 - - 1 0 . 3 2 8 .300 - - - - 1 5 .82 1 .600 - - 5.600.400 1 7 .343.600 - - - - 2 . 1 78 . 1 0 0 - . 2 . 7 1 6 .500 1 6 . 77 1 .300 - - - - 1 5 . 799.300 - - 1 . 928.600 1 8 .398.300 - - 1 1 .947.400 - - 3 .677.800 1 6.55 8 . 100 - - 4.229 .700 1 5 .990.600 - - - 6 . 1 6 7 . 100 1 . 907 . 1 0 0 4 . 800.900 - - 4.398 .200 - - - 4.283 .200 - - 4.674.500 - 1 1 .544.700 1 3 . 990.800 - - 1 1 .963.600 - - 1 1 .868.600 - 1 2 . 9 8 9 . 500 - - 1 .976. 900 - - 1 1 .479.200 1 . 904.700 - - 1 .942.700 - - 1 . 979.700 - - 1 0 . 884.800 1 . 8 3 2 .200 - - 1 .8 9 1 . 1 0 0 - - - 1 .834.800 - 1 . 870.900 - - - 1 . 809.000 - - 1 1 . 945 . 100 - - - 1 1 .048.200 - - - - - 1 . 956.200 - - - 1.827.900 - - 1.836.200 - - 1 3 .722.000 1 .8 8 2 . 400 - - 1 . 977.700 - 1 8 . 243.800 1 6 .767. 100 - ·- - - 1 3 .6 4 1 .000 1 . 8 9 1 .900 1 3 .73 5.400 - 2 9 . 1 5 0 . 100 - 1 0 . 9 8 9 . 500 1 .837.900 - - ·4.573.800 - - 47. 9 3 2 . 900 1 . 96 2 . 500 - 1 3 . 599.800 - - - (dalam ribuan ruoiahl TOTAL (BJ 1 5 . 456.200 1 2.569.800 1 5 . 455. 800 1 1 .656.800 1 3 . 2 6 9 . 900 1 6.3 1 0 . 300 2 6 . 546.600 1 5 .40 1 .600 1 6 . 857.200 4.432.000 . 1 5 .246.600 1 1 . 98 9 . 400 1 5 .269.700 1 1 . 1 8 9 . 1 0 0 1 4.7 1 9 .600 1 1 .0 1 6 .'700 1 2 .284. 1 0 0 .2 5.407 .'700 1 8 . 1 86 . 3 0 0 13.696.300 2 9 . 427.700 1 1 .7 6 1 .200 2 3 . 03 7 . 1 0 0 25.744. 1 0 0 1 2 .858 .600 12.967 .300 1 4 . 6 1 9. 1 00 6 . 2 8 3 . 900 1 . 82 6 . 200 1 0 . 87 9 . 500 2 3 . 986.900 13.469. 700 22.735.300 1 0 . 32 8 . 3 0 0 1 5.82 1 . 600 2 2 . 944.000 2 . 1 7 8 . 100 1 9 .487.800 1 5 .799.300 2 0 . 3 2 6 . 900 1 1 .947 . 400 2 0 . 2 3 5 . 900 20.220.300 8.074.200 4 . 8 0 0 . 900 4 . 3 9 8 . 200 4 . 2 8 3 . 200 4.674.500 2 5 . 5 3 5 . 500 1 1 .963.600 24.858. 1 0 0 1 .976.900 1 3 .383 .900 1 . 942 .700 1.979.700 1 2 . 7 1 7,000 1 . 89 1 . 1 0 0 1 . 834.800 1 .870.900 1 . 809. 000 1 1 .945 . 100 1 1 .048.200 1 . 956.200 1 .827. 900'' 1 . 836.200 1 5 .604.400 1 . 977.700 3 5 . 0 1 0 . 900 1 5 . 53 2 .900 4 2 . 8 8 5 . 500 1 2 .827 .400 4.573 .800 49.895 .400 1 3 . 599.800 www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN � � NO DAE RAH Czl (/) f:l �� j::; rzi::> o..<>: Ill 121 (3) 75 Kab. BenPkulu Utara 76 Kab. ReianP LebonP 77 Kab. Kaur - 78 Kab. Seluma 1 0.78 5 . 100 79 Kab. M ukomuko - 80 Kab. Lebon• 8 1 Kab. Ben•kulu Ten2ah - 82 Kah. LamounP Barat 1 4 . 1 6 8 . 800 83 Kab. LamounP Selatan 1 0 . 940.300 84 Kab. LamounP Tem!ah 1 1 .327.400 85 Kah. LamounP Utara 1 2 . 1 68 .700 86 Kah. LamnunP Timur 1 1 . 8 9 5 .600 87 Kab. Tanvvamua - 88 Kab. Wav Kanan - 89 Kota Bandar Lamnunv - 90 Kota Metro 9 1 Kab. Prine:sewu - 92 Kab. Tulane: Bawarnz Barat 93 Kab. Pesisir Baral 94 Kab. Bandune: 1 7 . 2 9 2 . 400 95 Kab. Bekasi 96 Kah. 805!'.ar 1 3 . 9 5 1 .200 97 Kab. Ciamis 98 Kah. Cianiur 1 1 . 3 5 6 . 600 99 Kab. Cirebon 1 2 . 575. 900 100 Kah. Garut 1 4 . 2 1 9 .900 1 0 1 Kab. Indramavu 1 2 .452 .600 102 Kah. Karawarnz 103 K a h . Kunirnzan - 1 0 4 Kab. Maialcne:ka 1 3 . 858.600 1 0 5 Kah. Purwakarta 106 Kab. Suban2 - 107 Kab. Sukabumi 1 1 .334.800 108 Kab. Sumedan• 109 K a h . Tasikmalava 1 1 . 1 5 3 . 100 1 1 0 Kota BandunP- - I l l Kota Bovor - 1 1 2 Kota Cirebon - 1 1 3 Kota Tasikmalava - 1 1 4 Kab. Bandunu Barat 1 1 5 Kab. Panuandaran - 1 1 6 Kab. 8aniamc2ara 1 1 .948.800 1 1 7 Kab. Banvumas 1 6 . 1 62 .000 1 1 8 Kab, Satan• 1 3 .064.200 1 1 9 Kab. Blora 120 Kab. Bovolali - 121 Kah. Brehes 12.768.000 122 K a b . Cilacaa 1 1 .897 .600 123 Kab. Demak 1 2 4 K a b . Grobouan 1 4 . 3 1 0 .200 1 2 5 Kab. Jenara - 1 2 6 K a b . Karane-anvar 1 2 7 Kab. Kebumen 128 Kab. Kendal 1 1 .048 . 100 1 2 9 Kab. Klaten 1 3 0 Kab. Kudus 1 3 1 Kab. Mavelanv - 1 3 2 Kab. Pati 1 3 . 464. 1 00 1 3 3 Kab. Pekalon2an 1 2 .593 .600 1 3 4 Kab. Pemalane: 1 2 . 1 99 . 800 1 3 5 Kab. Purbalin22a - 1 3 6 Kab. Purworeio 1 3 7 Kab. Remban• - 1 3 8 Kab. Semaran2 1 3 9 Kab. Sra2en 140 Kab. Sukphario - 1 4 1 Kab. Te2al 1 3 . 526.600 142 Kab. Temane:e:une: 1 43 Kab. Wono2iri - 144 Kata Pekalon2an - 145 Kata SemaranP 1 2 .408.300 146 Kab. Bantu! 147 Kab. GunuM Kidul 148 Kab. Sleman - 149 Kata YollYakarta - 1 5 0 Kab. Banukalan 1 3 .936.200 1 5 1 Kab. Banvuwam!i 1 5 2 Kab. Blitar - MENTERI KEUANGAN Ui ;§ el <>: :::> .i;; 5l 3 !ii � � [;: � Czl 0..
(4)(5) 1 2 .384.900 - 1 3 .000.000 1 2 . 1 60.600 - 1 3 . 520.700 1 1 .980.400 1 2 . 3 66 . 100 1 1 .323 .600 - 1 2 .474.800 2.79 1 .600 2 . 765 .200 29. 1 8 1 .300 - - 1 . 442 . 1 00 24. 260.500 1 5 . 4 1 0 . 100 - 1 3 . 9 2 5 . 800 - 4.872.000 - 1 2 . 854. 1 00 1 3 . 2 1 4.600 - 1 1 .96 1 .800 - 22.620. 500 . , 30.423.800 5 . 279. 000 2.882.000 2 1 .764:900 - 23.53 2.000 - 25 .278. 500 929.400 24.43 6 . 1 00 1 . 098.700 46.054.200 2 . 3 0 9 . 200 .43.650. 700 - 1 7 . 879.900 l . 438.80d 2.247.200 14.6 1 9 . 100 3 . 203.000 3 7 . 1 75.300 3 .627.000 2 2 . 5 1 2 .600 . 2.035 .400 1 8 .3 17.300 5 . 1 88.700 . 22 ."112. 100 4.483.400 . - - - · -· - 5 . 7 4 1 .400 1 . 1 72 .200 14.082.800 1 3 .952 .400 - 1 3 .337.200 2 .909.400 1 7.905.700 .. - 3 . 59 5 . 900 23 .450.300 1 . 309.800 1 9.327.000 3 . 9 5 5 .700 · .·· 27.748.900 3 .414":500 29-.639.900 . 907.700 28. 087. 100 3 .046.300 3 5 . 9 3 6 . 500 1 7 .823. 900 · 2 . 5 3 3 . 800 1 6 . 3 3 6 .400 ' · 1 .698.800 20.60 1 .700 - 3 . 942.600 1 9 . 1 72 . 600 1 5 .479.500 4.429.400 1 6.969.600 3 .349.900 2 9.480 .300 1 5 . 924.700 1 . 502.000 20.458 . 1 00 14.657.700 2.969 .400 1 8 .044.500 1 9 . 3 99 . 800 1 4.720.200 2 .267.600 24.944.800 1 . 1 97.300· 1 7.42 6 . 900 1 9 .946.200 - 1 4 . 1 7 1 .400 2 .963.300 4.244.600 - 4.787.600 1 4 . 070 . 100 - 1 5 . 247.400 3 .099.900 1 5 .635 .200 - 1 8 .674.800 - 2 3 . 469 . 100 17.232 .000 PERDAGANGAN �(/) ii:
(6)- - - - 1 .8 5 6 . 900 1 . 859 .700 - - 1 .866. 800 l.8 1 9 . 1 00 - - - 1 . 868.800 1 . 857.000 1 .953 . 1 00 1 . 850.500 . 1 . 79 1 .800 1 . 8 5 3 . 200 1 . 960.000 - 1 . 806.400. l . 80"5.300 1 . 815 . 1 00 1 . 8 3 5 . 000 1 . 82 5 . 800 1 . 809.400 1 . 9 1 9.800 1 . 844.000 l.863.000 1 . 8 1 7 .000 - 1 . 850.500 1 . 88 1 .700 1 . 9 1 5.200 - - 1 .8 5 3 . 500 - - - - - - 1 . 9 3 4 . 500 - - 1 . 9 1 2 .000 - 1 . 833 .400 - - 1 . 826.800 - - 1 .7 8 1 .600 - 1 . 800 . 1 00 - TRANSPORTASI ,� � :;J. .., !f !;; Si !ii �- �
(7)., ' - - -· - - · - - - - - - - - ... •.• r ' - - - � - - - - - . .. - ' - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - · - - - ,·.. .. < :. , '."- \ ldalam ribua'n runiahl TOTAL
(8)1 2 . 3 84.900 1 3 . 000.000 1 2 . 1 60 . 600 24.305.800 1 1 .980.400 1 2 . 3 6 6 . 100 1 1 . 3 2 3 . 600 2 6 .643.600 1 3 .73 1 .900 45 . 1 30 . 800 1 2 . 1 6 8 .700 3 9 .457.900 1 5 . 4 1 0 . 100 1 3 .925 .800 1 . 866.800 6 . 6 9 1 . 100 1 2 .854. 1 0 0 1 3 . 2 1 4.600 1 1 . 9 6 1 .800 4 1 .78 1 .700 3 2 . 2 80.800 2 1 . 1 8 3 .300 24.646.900 36.739 . 1 00 3 9 .646.200 4 1 .438. 600 . 5 9 . 60 5 . 500 47 . 9 1 9 . 900 1 7 . 8 7 9 . 900 1 7 . 1 0 3 . 800 1 8 . 6 7 1 .600 42 . 1 93 .400 3 9.309.400 2 2 . 2 3 8 . 500 40.263.300 6 . 403;200 :-. 1 . 844.000. . ., ' 1 .863 .000 . . 5 . 7 4 1 .400 ' ··· ' '·· 1 7 .072.000 1 3,952.400 .. , 27F!3 6 . 500 38 . 8 5 8 .800 1 3 .064.200 27.046 .200 20.636.800 46.387.800 . 44.952.000 28 .994.800 5 5 . 146.500 1 7 . 8 2 3 .900 1 8 . 870.200 22.300. 500 1 1 .048 . 1 0 0 2 3 . 1 1 5 .200 1 5 . 479.500 2 1 . 3 99 . 000 . 4 8 . 2 2 8 . 800 2 8 . 5 1 8.300 3 4 . 1 59.900 1 4 . 657.700 2 1 . 0 1 3 . 900 1 9 .3 9 9 .800 1 6 .632.200 27.2 1 2 .400 1 8 .624.200 3 5 . 3 06 .200 1 4 . 1 7 1 . 400 2 . 963.300 6.07 1 .400 1 7 . 1 95.900 14.070 . 1 00 1 5 .247.400 1 8 . 735 . 1 00 ;' L78 1 . 600 3 2 .6 1 1 .000 . 25.269.200 ' 1 7 . 2 3 2 .000 www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN � � NO DAERAH w "' [;:] � � � :J ::; � iil fli 121 (3) 1 5 3 Kab. Boioncooro - 1 5 4 Kab. Bondowoso 1 1 . 3 97:600 1 5 5 Kah. Gresik 1 5 6 Kab. Jember 1 3 . 830.000 1 5 7 Kab. Jombano 1 2 . 1 52 . 500 1 5 8 Kab. Kediri 1 2 .655.000 159 Kab. Lamone:an •' 1 6 0 Kab. Lumaiane: - 1 6 1 Kab. Madiun - 162 Kab. Ma2etan - 163 K a b . Malan• 14.092 .800 164 KB.b. Moiokerto 1 6 5 Kab. Ni!aniuk 1 2 . 975 . 100 166 Kab. N•awi 167 K a b . Pacitan - 1 6 8 Kab. Pamekasan 1 6 9 Kab. PasurUan . 1 2 . 054.600 . 170 Kab. Ponoro20 · - 1 7 1 Kab. Probolin220 172 Kab. Samoano 1 2 . 2 3 0 . 800 173 Kab. Sidoario 1 3 .7.8 5.400 174 Kab. Situbondo 1 2 . 4 1 9 .400 175 Kab. Sumenen 176 Kab. Trenevalek 177 Kab. Tuban - 1 7 8 Kab. Tulun•a•un• 1 7 9 Kota Blitar - 180 K a t a Kediri - 1 8 1 Kata Madiun - 182 K o t a Malano 1 8 3 Kata Moiokerto - 1 8 4 K a t a Pasuruan - 1 8 5 Kata Probolirnrn:o - 1 8 6 K a t a Surabava 1 2 . 9 5 5 . 800 1 8 7 Kota Batu - 1 8 8 Kah. Bene:kavane: 1 3 . 928.300 1 8 9 Kab. Landak 1 0 . 8 1 1 .200 190 Kab. Kanuas Hulu 1 1 . 2 3 9 . 500 1 9 1 Kah. Ketananv - 1 9 2 Kab. Sambas 1 3 .845.500 193 Kab. Sannau 194 Kab. Sintan• - 1 9 5 Kata Pontianak 1 9 6 K a h . Mclawi 1 5 . 1 29.000 1 9 7 K a b . K u b u Rava 1 9 8 Kab. Kaouas - 1 9 9 Kah. Kot3.warinl!in Barat - 200 Kah. Kotawarirndn Timur - 2 0 1 Kota Palane:karava - 202 Kab. Barito Timur - 203 Kah. Murunj]' Rava 204 Kab. Seruvan 1 1 .646.000 205 Kah. Baniar - 206 Kab. Sarita Kuala - 207 Kab. Hulu Sunoai Selatan 208 Kab. Hulu Sune:ai Tenveb 209 Kab. Kotabaru - 2 10 Kab. Tabalono - 2 1 1 Kab. Tanah Laut - 2 1 2 Kata aaniarmasin - 2 1 3 Kah. Balane:an - 2 1 4 Kah. Tanah -Bumbu - 2 1 5 Kab. Berau - 2 1 6 Kota Balikoaoan 2'17 Kah. Kutai Barat - 2 1 8 Kota Samarinda - 2 1 9 Kah. Paser - 22°0 Kab. Penaiam Pascr Utara - 22 1 Provinsi Sulawesi Utara 222 Kab. Bolaamr Momrnndow 223 Kab. Minahasa - 224 Kota Bitum! - 225 K o t a Manado - 226 Kab. Minahasa Selatan 227 Kata Tomohon 228 Kab. M inahasa Utara - 229 K a t a KotamobaPU 230 K a h . Bolaanir MonPondow Utara - MENTER! KEUANGAN u; <3 §l I>: ::> !;; ::> I>: !ii ;:? "' 1'i
(4)i . 3 56 . 5cio 2.982 .600 2.833 .600 - 5.283 .000 3 .769 :400 2 .6 1 1 . 500 . 5 . 2 7 1 .500 4.32.4.700 - 5 . 074:200 - - 3 . 327.000 2 . 277.600 . 3 . 3 7 1 . 100 - 1 . 3 95.900 1 . 99 1 . 100 - - . - - - - - - - 3 . 854.700 - - - - 2 . 2 8 5 .900 - - - - - 3 . 868.900 2 . 8 1 4.000 - - - - - - - - - - - - - - - § � w 0.. (SJ 30.040.900 20.352.300 22.073.000 2 9 . 3 1 1 . 1 00 23 .732.600 2 1 .520.800 3 5 . 1 80.300 1 9 , 1 97.300 2 0 . 4 1 8.600 1 7 . 7 1 3 .800 23.88 1 .400 1 8 . 8 9 1 .900 22 .240.900 27.045.200 1 3 . 5 1 8 .400 1 4 . 503 .400 2 1 .379.200 20.8 1 6 . 600 .

22.1 52 .400 1 8 . 6 9 1 .600 1 6 .884.800 20.968. 900 1 4 . 863.000 1 3 . 6 1 3 . 000 2 3 . 504.000 1 7 . 784.200 4.274. 800 - 4.320 .400 4.450.800 - 4.372.900 4.73 1 .600 - 4.583.900 - 1 6 .872.900 1 2 . 150.300 1 6 .275.300 1 3 . 5 42 . 100 1 3 .264.000 2 1 .0 8 1 .400 3 1 . 178.900 - - - 1 1 . 6 1 7 .400 - - 1 6 . 3 98.200 - - - 1 4 . 6 1 7 .300 - - - - " - - - 1 7 .442 .000 1 2 . 6 5 3 . 500 - - 1 2 . 227.600 - 1 1 . 103 .700 - 1 1 .667.800 (dalam ribuan runiahl PERDAGANGAN TRANSPORTASI • · � ;;! ..., (>: ·' TOTAL ::> � � � · ;:? "' O': 1'i

(6)(7) " "· (8) l . 899.200 > · 3 3 . 2 9 6 . 600 ' · • ·�> •3 4.732 . 500 1 . 966.300 t·i 2 6 . 8 7 2 . 900 1 .8 3 5 . 1 0 0 ' 44.976.200 1 . 872.600 - ···' ' 37.757.700 l . 8 6 3 . 1 0 0 - i 4 1 . 3 2 1 .900 l . 890.600 . . 3 7 .070.900 - 22.966.700 - - 2 0 . 4 1 8.600 - - 2 0 . 3 2 5 . 3 0 0 1 . 9 14.300 - 4S . 1 60.000 1 . 823 .400 - 25 .040.000 l .8 8 2 . 700 3 7 .098.700 3 2 . 1 1 9 . 400 - - 1 3 . 5 1 8 . 400 - 1 4 . 50 3 . 400 1 . 8 1 3 .300 3 8 . 574. 100 - - 2 3 .094.200 1 . 875.400 - 2 7 . 3 9 8 . 900 - - . 3 0 . 9 2 2 . 400 1 . 830.200 - 32.500.400 - 3 3 . 3 8 8 . 3 0 0 - - 14,863 .000 - - 1 3 . 6 1 3 .000 1 . 849.400 2 6 . 74 9 . 3 00 - .. � 1 9 .775.300 - - 4.274. 800 1 . 843.300 - 1 . 843.300 1 . 8 50 . 400 - 6 . 170.800 l . 8 1 0.700 - 6 . 2 6 1 . 500 l .82b.500 - 1 . 8 2 0 . 500 - 4.372.900 - - 4.73 1 .600 1 2 . 9 5 5 . 800 4 . 5 8 3 . 900 - . .. 1 3 . 92 8 . 3 0 0 - - 27.684 . 1 0 0 2 . 0 6 8 . 2 0 0 ' 2 5 .458.000 - ' 1 6 .275.300 - - 1 7 .700.200 - • , 1 3'.·542 . 1 00 - ,. 1 3 :264.000 2.00 1 .500 2 . 0 0 1 .500 . . 1 5 . 1 2 9 .000 - 2 1 . 0 8 1 .400 1 .840.500 - . 3 5 . 3 0 5 . 3 0 0 1 . 849.000 - 1 . 849.000 1 . 929.300 - 1 . 92 9 . 3 00 1 .885.200 - 1 . 885.200 1 1 . 6 1 7 .400 1 .830.000 - 1 . 8 3 0 . 000 1 . 90 6 . 200 1 3 . 552.200 1 . 9 1 6 .800 - 1 . 9 1 6 .800 - 3 . 868.900 - . .. 2 . 8 1 4 . 000 - - '1 6 . 3 9 8 .200 1 . 947.400 : . . 1 . 947.400 2 . 0 1 5 . 500 , 2 . 0 1 5 . 500 1 . 89 3 .300 � 1 . 89 3 . 300 1 . 873 . 1 00 - ' 1 . 873. 1 0 0 - ' 1 4 . 6 1 7 .300 1 . 9 5 0 . 700 - 1 . 950.700 1 . 924.700 1 .924.700 1 . 9 1 1 . 000 - 1 . 9 1 1 . 000 1 . 96 8 . 900 1 . 968 . 900 1 . 8 5 1 .700 1 .85 1 .700 1 .9 2 8 .700 - 1 . 9 2 8 . 700 1 . 946.900 - 1 . 946.900 9.852 .900 9 . 852.900 - - 1 7 . 442.000 - - 1 2 . 6 5 3 . 500 1 . 8 6 6 . 700 1 . 866.700 1 .870.400 - 1 . 870. 400 - .• 1 2 . 227.600 1 . 824.400 ·- 1 . 824.400 - 1 1 . 103 .700 1 . 882 .200 - 1 . 882.200 - - 1 1 .667.800 . _·.:.. --·-- www.jdih.kemenkeu.go.id KESEHATAN � NO DAERAH w rn f:l � · � � :;: ;J --' 3 � � Ill 121 (3) 23 1 Kab. Minahasa Tenuara - 232 K a b . Bolaang Mone:ondow Timur 233 Kah. Bolaang Mone:ondow Selatan - 234 K a b . Ban••ai 2 3 5 Kab. Buol 1 3 . 1 33 . 900 236 Kab. Toli-Toli 237 Kab. Don••ala 1 2 .436.600. 238 K a b . MorowaH 2 3 9 K a h . Paso 240 Kab. Pari£i Mou ton)! 2 4 1 Kab. Tojo Una Una 1 4 . 8 9 3 . SOO 242 KB.b, Ban2gai Laut 1 2 . 005 .800 243 Kab. Morowali Utara 1 2 . 4 1 1 . 300 244 Kab. Barru 245 Kab. Bone 246 Kab. Bulukumba 247 Kab. Enrekarnz - 248 Kab. Gowa 1 2 .523.000 249 Kab. Jeneoonto 1 2 . 486.700 250 Kah. Luwu 1 3 . 066."l.OO ' 2 5 1 Kab. LuWu Utara 252 K a h . M aras 253 Kab. PinranJ!: · - 254 Kah. Sidenrene: Raooanl!'. 2 5 5 K a b . Sirtiai 256 Kab. Soooen2 - 257 Kab. Takalar 258 K a h . Tana Toraia 259 K a b . Waio - 260 Kata Makassar - 26 1 Kota Palopo - 262 Kah. Luwu Timur 263 Kab. Toraia Utara 264 Provinsi Sulawesi Ten21Zara 265 Kab. Konawe 1 2 . 960 .000 266 Kab. Kolaka 267 Kata Kendari - 268 Kata Bau-bau - 269 Kab. Konawe Selatan 270 Kab. Bomhana 1 3 . 787.300 2 7 1 Kab. Kolaka Utara - · 272 Kab. Kolaka Timur 273 Kab. Muna Barat 274 Kab. Badun• - 275 Kab. Bulelen• 276 Kab. Gianvar 277 Kah. Jembrana 278 Kab. Tabanan - 279 Kah. Bima 1 1 .684.800 280 Kab. Domou 1 2 . 4 1 7 .800 2 8 1 Kab. Lombok Barat 1 1 . 2 5 5 .200 282 Kab. Lombok Ten.ah 1 3 : 1 59 . 500 283 Kab. Lombok Timur 1 1 .269 .400 284 Kab. Sumhawa 1 1 .897.200 285 K a t a Mataram - 286 Kata Bima 287 Kah. Sum bawa Barat 1 2 .495.600 288 Kah. Lombok Utara 1 2 . 3 8 3 .200 289 Provinsi N u s a Ten2''1'ara Timur 290 Kab. Alor 1 3 .762.600 2 9'1 Kab. Belu - 292 Kab. Ende 1 3 . 306.000 293 Kah. Kuoan� 294 Kah. Mani!2"arai 295 K a b . N£ada 296 Kab. Sikka 297 Kah. Sumha Barat 1 3 . 090.000 29'3 Kab. Sumba Timur - 299 Kah. Timar Ten2"ah Selatan 1 3 .080.800 300 Kab. Timar Tengah Utara 1 1 . 3 62 . 1 00 3 0 1 Kab. Rote Ndao 1 1 .075.700 302 Kab. Man2•arai Barat - 303 K a h . Na2ekeo 304 Kab. Sumba Barat Dava 3 0 5 K a b . S u m h a Tem!:ah 1 1 .545 .000 306 Kab. Manuarai Timur - 307 Kab. Sabu Raiiu a 1 0 .920.900 308 Provinsi Maluku . · . · ' MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA 1il ;5 el � ;J g ;J 3� fn � iii �"- IS w 0..
(4)(5) 1 1 . 2 3 3 . 300 - 1 0 . 648.300 1 0 . 520.800 - 1 4 . 3 5 5 . 200 - 1 0 .930.200 - 1 2 . 2 2 9 . 100 1 1 .822 .000 - 1 2 . 07 9 . 800 1 2 . 4 1 1 .400 9 1 7 .000 1 5 .202. 900 - - - - 1 2 .48 1 .900 2 . 7 1 4.400 27.3 1 8 . 800 - 1 4 . 6 1 3 . 100 - 1 1 .8 56.400 . - 1 7 .790.200 1 3 . 049.000 1 . 9 5 6 . 500 1 8 : 9 1 3 .600 - · 1 3 .'83 9 . 700 1 . 886 . 100 1 5 . 1 7 8 . 900 . 2 1 .73 1 .700 1 9 .973 .900 - 1 2 .437 .000 1 . 208 . SOO 1 5 .298.600 · - 1 3 . 2 3 1.500 12.004.600 3 .634.000 2 5 . 0 6 1 .800 - 4 . 5 5 5 .4o'O 4.620.800 - 1 4 . 9 1 3 . 900 1 3 .268.500

20.587.500 - 1 3 .012.800 - 4.394.700 1 3 . 176.700 - 1 0 . 577. 1 00 1 3 . 3 1 8 . 500 - 1 1 .007.600 - 1 3 .678.500 - 14.025.800 1 1 . 837 .200 1 7 .0 1 1 . 600 - 1 8 . 9 5 5 . 700 1 4 . 1 9 7 . 100 - 1 2 . 659.300 2 1 .246.300 - 2 1 .662.500 1 . 277.900 . 2 1 . 168 .600 4.780.600 - 4.598 .700 - 1 2 . 1 14.000 l i .762.300 - - - 1 1 .794.700 - 1 1 .0 1 1 . 1 00 - 1 1 .800 . 100 1 3 .28 1 .300 1 0 . 99 3 . 300 1 0 . 5 1 0 . 200 - 1 1 . 1 3 1 . 1 00 1 2 . 4 1 0.400 - 1 1 .098 . 1 00 - 1 L1 7 8 . 500 1 1 .829. 300 1 2 . 8 1 9.900 f l . 584. 900 , _ 1 1 .558 .700 - 10.705.200 - 1 2 . 420.400 - - - PERDAGANOAN � rn �

(6)- - - - - - 1 . 8 6 5 . 400 - - 1 . 9 5 4'.400 - 1 . 862.000 1 . 9 1 4.200 - 1 .927.000 - - - - 1 .7 9 3 . 400 - ' l .966.900 1 . 8 9 8 . 100 ' 1-. 878.200 - - - - 1 . 95 3 . 200 1 . 9 1 5 . 600 - 1 . 898.300 1 . 9 4 1 .800 - - - 1 .803 . 100 - 1 . 8 1 1 . 1 00 - - - - - - - - - - 1 . 949.000 - - - - - - - - - - - (dalam ribuan runiahl TRANSPORTASI . � � ..., � ! TOTAL ;J g [;'! fn iii "- IS
(7)... (8) - i,l .233 .300 · '. . 10.648. 300 :� � - 1 0 . 520. 800 - 1 4 : 3 5 5 . 200 . .· ' 24.064 . 100 -. 1 2 . 2 29 . 1 00 ' 2 6 . 1 24.000 - 1 2 .079.800 - 1 2 .4 1 1 .400 - 1 6 . 1 1 9 .900 , . 1 6 . 848.200 - 1 2 .005.800 1 2 .4 1 1 . 300 ' - 1 4 . 3 4 3 . 900 - 3 1 . 947.400 - 1 4 . 6 1 3 . 100 - 1 3 .783 .400 3 0 . 3 1 3 .200 - 2 5 . 5 3 5 . 700 - . . 3 3 .936 .200 1 3 . 83 9 .700 - 1 7 . 0 6 5 . 000 2 L 73 1 .700 1 9 . 9 7 3 . 900 1 4 . 2 3 0 .400 - 1 6 .507. 100 ' - 1 3 .23 1 .500 13 .97 1 . 500 - 3 0 . 5 9 3 . 900 6 . 43 3 .600 - 4.620.800 1 4 . 9 1 3 .900 1 3 .268 . 500 1 2 . 906.000 1 2 .906.000 - 3 3 . 547.500 - · 1 5 .026.000 ' 1 . 9 1 5.600 - 4 . 3 94.700 - . . 1 5 . 07 5 . 000 1 5 .729 . 100 1 0 . 577 . 100 ·- 1 3 . 3 1 8 . 500 1 1 .007.600 1 . 803. 100 - 1 3 .678.500 - 1 5 . 83 6 . 900 1 1 . 8 3 7 . 200 1 7 . 0 1 1 .600 - 30.640.500 - 26.6 1 4.900 23'. 9 1 4 . 500 - 34.405.800 - 3 2 . 9 3 1 .900 34.343 .700 - . , . . 4.780.600 " 4.598 .700 '· 2'4.609. 600 .· . , ..

24.1 4 5 . 500 1 8 .9 5 5.400 1 8 . 9 5 5 . 400 1 5 . 7 1 1 .600 - 1 1 .794.700 ' 2 4 . 3 1 7 . 100 1 1 .800 . 1 0 0 - 1 3 . 2 8 1 .300 1 0 . 9 9 3 . 3 0 0 - 1 0 . 5 1 0 . 200 - 24.22 1 . 100 1 2 . 4 1 0 . 400 ''·24. 1 7 8 . 900 - 2 2 . 540.600 ... 2 2 . 9 0 5 .000 :...; · 1 2 . 8 19.900 .. 1 1 . 5 8 4 . 900 " �: ( . U . 558 .700 . . 2 2 . 2 5 0 . 200 : ..; - . ...; 1 2 .420 .400 � < 1 0 .920. 900 20.292.600 2 0 . 292. 600 www.jdih.kemenkeu.go.id N O 111 3 0 9 3 1 0 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4 3 1 5 3 1 6 3 1 7 3 1 8 3 1 9 3 2 0 3 2 1 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 5 3 2 6 3 2 7 3 2 8 3 2 9 3 3 0 33 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 7 3 3 8 3 3 9 3 4 0 3 4 1 3 4 2 3 4 3 344 3 4 5 346 347 3 4 8 3 4 9 3 5 0 3 5 1 3 5 2 3 5 3 3 5 4 3 5 5 3 5 6 3 5 7 3 5 8 3 5 9 3 6 0 3 6 1 3 6 2 363 3 6 4 3 6 5 3 6 6 3 6 7 KESEHATAN z < � DAERAH "' <fJ "' >< h � � oi ::> 0.. '" /2) {3) Kab. M a l u ku Tene:e:ara Barat 1 5 . 4 8 5 . 9 0 0 Kab. Maluku Tcn�ah 1 0 . 8 3 7 . 500 Kab. B u ru Kab. Seram Bal!ian Barat 1 2 . 4 9 8 . 3 0 0 Kab . Seram Bal!ian Tim u r Kab. Keoulauan Aru 1 2 . 1 3 6 . 8 0 0 Kab. Buru Sclatan 1 1 . 5 4 4 . 000 Kab. M erauke Kab. Nabire Kab. Paniai 1 3 . 6 2 8 . 400 Kab. Puncak Java 1 8 . 7 4 8 . 0 0 0 K a b . Kepulauan Yapen 1 4 . 2 0 3 . 9 0 0 K a b . Keerom 1 7 . 1 53 . 800 Kab. Yahukimo 1 7 . 2 7 9 . 2 0 0 K a b . Pctrnnune:an B i ntanJ! 1 8 . 4 0 0 . 0 0 0 Kab. B o v e n Di,wcl 1 3 . 0 5 4 . 1 0 0 Kab. Mappi 1 8 . 2 4 3 . 9 0 0 K a b . A s m a t 1 6 . 1 4 9 . 1 00 Kab.S u niori 1 2 . 1 2 8 . 1 0 0 Kab. Lanny Java 1 4 . 0 8 8 . 3 0 0 Kab. Halmahera Baral 1 3 . 2 0 9 . 3 0 0 K a b . Halmahera T i m u r 1 2 . 5 1 9 . 800 Kab. Kepulauan S u l a 1 4 . 9 6 9 . 0 0 0 K a b . P u l a u M o rotai 1 3 . 2 2 5 . 1 0 0 K a b . Lebak 1 1 . 9 22 . 1 0 0 Kab. PandeJ!lane: 1 3 . 42 5 . 2 0 0 Kab. Serane Kab. Tani?eranl! 1 3 . 86 9 . 7 0 0 K a t a Cilee:on Kata Seramr Kab. Bane:ka Selatan Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kata Oorontalo Kab. Pohuwato 1 2 . 93 7 . 3 0 0 Kab. Bone Bolamzo Kab. Gorontalo U tara Kab. Keoulauan Meranti Kab. Kari m u n K o l a Batam Kab. Lini:rn.a Kab. Kenulauan Anambas Provinsi Papua Barat Kab. Manokwari Kab. Soron2: Selatan 1 3 . 8 2 7 . 6 0 0 K a b . R a i a Am pat 1 3 . 0 4 4 . 4 0 0 Kab. Tcluk B i n t u n i 1 5 . 2 7 5 . 7 0 0 Kab. T e l u k Wondama 1 2 . 0 0 6 . 7 0 0 Provinsi S u lawesi Barat Kab. Ma'cne Kab. Polcwali Mandar Kah. M amasa Kab. Mamuiu Tcni:!:ah Kab. B u l u n2:an Kab. Malinau Kab. N u n u kan 1 0 . 9 3 6 . 600 Kab. Tana Tidune: Kola Tarakan J u mlah Kab Kota 1 1 1 J u m lah Total 1 . 44 9 . 0 0 0 . 0 0 0 J u m l a h Provinsi J u m lah Total Total Daerah 1 1 1 J um l a h Total Nasional 1 . 4 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 MENTER! KEUANGAN Ql < 0 fg '" :::> g :::> �'" .... z<fJ Oi < "' bi "' � 0.. /1) /5/ 1 1 . 6 2 4 . 40 0 1 0 .26 1 .200 1 0 . 3 5 5 . 7 0 0 1 0 . 44 4 . 2 0 0 1 1 . 6 5 3 .400 3 . 02 0 . 800 1 9 . 7 3 3 . 5 0 0 5 . 06 1 . 1 0 0 23 . 6 7 0 . 8 0 0 2 3 . 4 7 5 . 8 00 4 . 4 8 3 . 9 0 0 6 . 3 7 3 . 7 0 0 1 1 . 1 4 5 . 500 1 1 . 42 2 . 7 0 0 1 3 . 9 4 7 . 7 0 0 4 . 2 6 9 . 3 0 0 1 1 . 0 2 3 . 3 0 0 1 0 . 6 8 5 . 80 0 1 1 . 2 2 3 . 0 0 0 1 0 . 7 7 5 . 9 0 0 1 3 . 7 7 1 . 4 0 0 1 3 . 2 3 3 .700 6 9 2 5 9 1 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 69 2 5 9 1 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 PERDAGANGAN � <fl < 0.. /6) 1 . 95 9 . 3 0 0 2 . 53 0 . 9 0 0 - 1 . 8 8 0 . 5 0 0 1 . 9 0 6 . 0 0 0 1 . 8 4 7 . 9 0 0 1 . 8 2 8 . 3 0 0 1 . 9 1 9 . 0 0 0 1 . 9 5 9 . 2 0 0 1 . 8 3 0 . 1 0 0 1 . 8 9 1 .400 1 . 8 8 0 . 7 0 0 1 . 9 8 8 . 2 0 0 1 . 9 1 6 . 6 00 1 . 7 7 8 . 0 0 0 1 .9 6 2 . 3 0 0 1 . 9 0 5 . 800 1 . 9 5 9 . 3 0 0 2 . 0 6 1 . 8 0 0 1 . 9 0 8 . 7 0 0 2 . 3 3 4 . 8 0 0 1 . 9 2 4 . 9 0 0 1 3 5 2 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 1 3 5 2 5 6 . 0 0 0 . 0 0 0 (dalam ribuan ruoiahl TRANSPORTASI � ..., '" TOTAL :::> g :::>'" ti Oi "' � /7/ /8) 1 5 . 48 5 . 90 0 1 0 . 83 7 . 50 0 01 1 . 62 4 . 4 0 0 2 2 . 7 5 9 . 5 0 0 1 2 . 3 1 5 . 00 0 1 2 . 1 3 6 . 8 0 0 1 1 . 5 4 4 . 0 0 0 2 . 53 0 . 9 0 0 1 0 . 4 4 4 . 2 0 0 1 3 . 6 2 8 . 4 0 0 1 8 . 7 4 8 . 0 0 0 1 4 .2 0 3 . 900 1 7 . 1 53 . 800 1 7 .2 7 9 . 2 0 0 1 8 . 4 0 0 . 0 0 0 1 3 . 0 5 4 . 1 0 0 1 8 . 2 4 3 . 900 1 6 . 1 4 9 . 1 00 1 2 . 1 2 8 . 1 0 0 1 4 . 0 8 8 . 3 0 0 1 3 . 2 0 9 . 3 0 0 2 4 . 1 7 3 . 2 0 0 1 4 . 9 6 9 . 0 0 0 1 3 . 2 2 5 . 1 0 0 3 4 . 6 7 6 . 400 42 . 1 57 . 1 0 0 2 5 . 3 5 6 . 3 0 0 1 5 . 7 7 5 . 7 0 0 6 . 3 3 1 . 8 0 0 8 . 2 0 2 . 0 0 0 1 1 . 1 4 5 . 5 0 0 9 . 42 6 . 2 0 0 9 . 42 6 . 2 0 0 1 1 . 4 2 2 . 7 0 0 1 3 . 9 4 7 . 7 0 0 4 . 2 6 9 . 3 0 0 2 3 . 96 0 . 6 0 0 1 2 . 60 4 . 8 0 0 1 1 . 2 2 3 . 0 0 0 1 . 9 5 9 . 20 0 1 . 83 0 . 1 0 0 1 . 8 9 1 .400 1 . 88 0 .700 1 . 9 8 8 . 2 0 0 1 6 . 4 9 8 . 3 0 0 1 6 . 4 9 8 . 3 0 0 1 0 . 7 7 5 . 9 0 0 1 3 . 8 2 7 . 6 0 0 1 3 . 0 4 4 . 40 0 1 5 . 2 7 5 . 7 0 0 1 2 . 0 0 6 . 7 0 0 1 2 . 0 6 8 . 6 0 0 1 2 . 0 6 8 . 6 0 0 1 . 9 1 6 . 6 0 0 1 5 . 5 4 9 .400 1 5 . 1 9 6 . 000 1 . 9 0 5 . 8 0 0 1 . 9 5 9 . 3 0 0 2 . 0 6 1 . 8 0 0 1 2 . 84 5 . 3 0 0 2 . 3 3 4 . 8 00 1 . 9 2 4 . 9 0 0 3 6 0 5 . 9 0 2 . 0 0 0 . 000 1 0 0 . 0 0 0 . 000 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 7 3 6 7 1 00 . 00 0 . 0 0 0 6 . 0 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . / ... , r _,,., , ' S alinan sesuai dengan aslinya KEPALA B I RO UMUM u . b . , KEPALA BAGIAN T . U . KE.M ENTERIAN -Av GIARTO NTP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 9 8 4 0 2 1 0 0 1 BAMBANG P . S . BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id NO

(1)l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2 23 2 4 25 26 27 28 29 30 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 36 37 3 8 3 9 4 0 4 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 1 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6 1 62 . 63 64 65 66 67 68 69 70 7 1 72 73 MENTERI KEUANGAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ��09 2 / PMK . 0 7 / 2 0 1 5 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA , ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015 . RINCIAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2015 MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ldalam rihuan ruaiahl PERDAGANGAN TRANSPORTASI Ui � (§ DAE RAH fg ..., TOTAL� � � � � g g � � � � tJ · � tJ w � � rn rn [:l ts it ts
(2)(3) (4) (5) (6) (7) Kab. Aceh Besar - 20. 1 22 . 374 90 29.877.625 1 0 50.000.000 00 Kah. Aceh Selatan 30 .000.000 00 1 3 .000. 000 00 1 1 .000.000 00 50.000.000 00 1 04.000.000 00 Kah. Aceh Sin•kil 4 . 000 .000 00 1 4.987.600 00 1 5 .000.000 00 7 9 . 9 9 8 . 800 00 1 1 3 .986.400 00 Kab. Aceh TenPah - 20.000.000 00 - 80.000.000 00 100 .000.000 00 Kab. Aceh TenPPara - 78.000.000 00 49.996.600 00 127.996.600 00 Kab. Bircuen 35 .000.000 00 22.600.544 95 3 5 .000.000 00 92.600. 544 95 K a h . Pidie 1 0 .000.000 00 69.998. 000 00 1 0 .000.000 00 89.998.000 00 Kata Sahana 3 5 .000. 000 00 - 1 0 .000.000 00 45.000.000 00 Kata Lanasa - 20 . 1 22.374 90 - 20. 1 2 2 . 3 7 4 90 Kata Lhokseumawe - 40.000.000 00 40.000.000 00 Kab. Aceh Java 1 0 .000.000 00 49.877.625 10 - 40. 1 22 . 374 90 100 .000.000 00 Kab. Aceh Barat DaVa - 1 9 .997.700 00 - 7 9 . 9 8 9 . 500 00 99.987.200 00 Kah. Gava Lues - 30.000.000 00 80.000.000 00 1 1 0 .000.000 00 Kah. Aceh Tamian.e: - - 80. 000.000 00 80.000.000 00 Kah. Pidie Java - 2 5 . 000.000 00 80.000.000 00 1 0 5 .000.000 00 Kata Subulussalam 20.000.000 00 30.000.000 00 79.200 . 000 00 1 2 9 . 200.000 00 Kab. Karo - 3 5 . 000.000 00 - 1 5 . 000. 000 00 50.000. 000 00 Kab. Lahuhanbatu - 2 5 . 000.000 00 2 5 .000.000 00 Kab. Lan2kat - 20.000.000 00 3 0 . 000.000 00 50.000.000 00 Kab. Nias 1 5 .000.000 00 1 0 .000.000 00 5 . 000.000 00 2 5 .000.000 00 55.000.000 00 Kab. Taoanuli Ternrah - 70.000.000 00 - - 70.000.000 00 Kab. Taoanuli Utara 20.000.000 00 - 2 0.000.000 00 40.000.000 00 Kata SibolPa - - 50.000.000 00 50.000.000 00 Kata TaniunP Balai - - 20.000.000 00 20.000.000 00 Kab. PadanP Lawas - - - 2 4 . 9 9 9 . 800 00 24.999.800 00 Kab. Labuhanbatu Selatan - - 3 9 . 99 8 . 900 00 3 9 .998.900 00 Kab. Labuhanbatu Utara - - 2 0 . 000.000 00 20.000.000 00 Kab. Nias Utara 2 2 . 000.000 00 - - 38.000.000 00 60.000.000 00 Kola Oununositoli 20.000.000 00 1 0 . 000.000 00 30.000.000 00 60.000.000 00 Kata Pavakumbuh - 20 .000.000 00 20.000.000 00 Kah. Dharmasrava - - 2 5 .000.0dO 00 2 5 .000.000 00 Kab. Solak Selatan 1 0 . 000.000 00 - - - 1 0 . 000.000 00 Kab. Indra2iri Hilir - - 69.798 .700 00 69.798 .700 00 Kab. Kamnar - 40.000.000 00 - 50.000.000 00 90.000.000 00 Kab. Rakan Hilir - - 80.000 .000 00 80.000. 000 cio Kab. Rokan Hulu 1 5 .000.000 00 - - - 1 5 .000.000 00 Kab. Merane:in - - 50.000.000 00 50.000. 000 00 Kab. TaniunP Jabun.e: Timur - 79.996.700 00 79.996 .700 00 Kota Jambi - - - 98 .000.000 00 98.000.000 00 Kab. Lahat 1 4 . 997.800 00 - 1 4 .997.800 00 Kab. Musi Rawas - 50.000.000 00 50 .000.000 00 1 00 . 000.000 00 Kab. Muara Enim 1 0 .000.000 00 - 1 5 .000.000 00 2 5 . 000.000 00 Kota Palembane: - - - 50.000.000 00 50.000.000 00 Kab. Banvuasin - - 1 5 .000.000 00 1 0 .000.000 00 25 .000.000 00 Kab. OKU Timur - 4.800.000 00 70 .000.000 00 74.800.000 00 Kab. BenPkulu Utara 7 . 000.000 00 - 7 .000.000 00 Kab. Kaur - - 94.000.000 00 94.000. 000 00 Kab. Lebanu 1 6 . 500.000 00 1 6 .500.000 00 Kab. Keoahian£ - 1 5 . 1 2 2 . 3 7 4 90 1 5 . 1 22 . 374 90 Provinsi Lamoune: 38 .000.000 00 1 4 5 .000.000 00 183 .000.000 00 Kab. Tane:e:amus - - 40.000.000 00 40.000.000 00 Kab. Tulam�: Bawane: - 47 .000.000 00 - 47.828 .000 00 94.828.000 00 Ko ta Bandar Lam oune: 3 8 . 000. 000 00 - - - 38 .ooo.ooo ·oo Kab. Primrnewu 3 . 000.000 00 - 6 7 . ooo.ooo oo 70.000.000 00 Kah. TulanP" Bawane: Barat 45.000.000 00 - - 50.000.000 00 9 5 . 000.000 00 Kab. BoP"or - 8 3 . 000.000 00 8 3 . 000.000 00 Kab. Cianiur 40.000.000 00 - 40.000.000 00 80.000.000 00 Kab. Cirebon - - 90.000.000 00 90.000.000 00 Kab. [ndramavu - - 6 0 . 000.000 00 60.000.000 00 Kab. Kuninvan 46.800.000 00 - 5 3 . 200.000 00 1 0 0 . 000.000 00 Kab. M aialenJika - - - 9 8 . 000.000 00 98.000.000 00 Kab. Tasikmalava - - - 50.000.000 00 50.000.000 00 Kota Boe:or 55.000.000 00 - 55 .000.000 00 Kota Cirebon - - 9 6 . 000.000 00 96.000.000 00 Kab. Baniamee:ara 1 0 .000.000 00 50.000.000 00 60.000.000 00 Kab. Cilacao - - 1 5 .000.000 00 2 5 .000.000 00 40.000.000 00 Kab. Jeoara - - 4 8 . 000.000 00 48.000.000 00 Kab. Karanl!:anvar - 2 5 .000.000 00 2 5 .000.000 00 Kab. KCbumen - - 1 5 .000.000 00 6 0 . 000. 000 00 75.000.000 00 Kab. Rembano - - 9 . 998. 900 00 2 4 . 9 97 . 900 00 34.996.800 00 Kab. SraPen 1 0 . 000.000 00 40.000.000 00 50.000.000 00 Kota SemaranP 10 .000.000 00 - - 10 .000.000 00 Kota Tee:aJ - 43 .000.000 00 43.000. 000 00 www.jdih.kemenkeu.go.id NO DAERAH ' � � OJ U) f:l fl) (2) (3) 74 Kab. Bane:kalan 75 Kab. Banvuwanl!i - 76 Kab. Blitar - 77 Kah. Boionel!oro - 78 Kab. Grcsik - 7 9 Kab. Jember 80 Kah. Lamon2an 20.000.000 00 8 1 Kab. Madiun 82 K a b . M o iokerto 83 Kab. N2aniuk 84 Kab. Pacitan - 85 Kab. Pamekasan - 86 · Kab. Samoan• 6 , 000.000 00 87 Kab. Sumeneo 5 . 000.000 00 88 Kata MaJanJ? 89 Provinsi Kalimantan Barat - 90 Kab. 8en2kavam! 9 1 Kab. Landak - 9 2 Kab. Kaouas Hulu - 9 3 K a h.. Memoawah 94 Kab. Sambas 95 Kab. San22au 4.996.900 00 96 Kab. Sintan• 1 9 . 999. 500 00 97 Kab. Melawi 98 Kab. Kavo02 Utara - 9 9 Kab. Barito Utara 100 K a b . Kaouas 1 0 1 Kab. Kotawarinf!in Baral 1 4.995 .700 00 102 K a t a Palane:karava 9 . 967.900 00 103 K a b . Pulanl! Pisau - 104 Kab. Lamandau 105 K a h . Sukamara - 106 Kab. Baniar 5 . 1 22 .374 00 107 K a b . Barito Kuala - 1 0 8 K a b . Hulu Sun2ai Selatan 1 0 9 K a b . Hulu Sune:ai Tene:ah - 1 1 0 Kah. Hulu Sune:ai Utara 1 1 1 Kab. Tabalon2 1 7 .000.000 00 1 1 2 Kab. Tanah Laut - 1 1 3 Kah. Taoin 9 . 989 '900 00 1 1 4 Kata Baniarbaru - 1 1 5 Kab. Tanah Bumbu 9.987. 500 00 1 1 6 Provinsi Kalimantan Timur - 1 1 7 Kota Balikoaoan 1 5 .000.000 00 1 1 8 Kab. Kutai Timur 1 1 9 Kota Hontane: - 1 2 0 K a t a Samarinda 1 5 . 1 22 .374 00 1 2 1 Kab. Minahasa 5 . 000.000 00 1 2 2 K a b , Kcoulauan San2ihe 5 .000.000 00 1 2 3 K o t a Manado 1 2 4 Kab. Keoulauan Talaud - 1 2 5 Kab. Minahasa Selatan 1 2 6 Kata Tomohon 1 2 7 Kab. M inahasa Utara 5 .000.000 00 128 Kota KotamobaE!:u 1 5 . 000.000 00 1 2 9 K a b . BolaanE!: MonE!:ondow Utara 1 3 0 Kab: Keo. Siau TaE!:ulandanE!: Biaro 5 .000.000 00 1 3 1 Kab. Minahasa TenE!:.e:ara 1 5 .000.000 00 1 3 2 Kab. Bolaan2 MonE!:ondow Timur 1 3 3 Ka'.b. Bolaamz Mornmndow Selatan 1 0 .000.000 00 1 3 4 Provinsi Sulawesi Tene:ah 27.000.000 00 1 3 5 Kab. Bane:e:ai 20.000 .000 00 1 3 6 Kab. Buol - 1 3 7 Kab. Don2.ala 9 . 877.625 1 0 1 3 8 Kab. Morowali 1 3 9 Kab. . Poso · - 140 Kota Palu - 1 4 1 Kab. Pariei MoutonE!: 27.000.000 00 142 Kab. Toio Una Una - 143 K a b . Si2i 144 Kab. Morowali Utara 145 Provinsi Sulawesi Selatan 49.000.000 00 1 46 Kab. Bantaenl! 3 0 . 000.000 00 147 Kab. Barru 30 .000.000 00 148 Kah . Bone . 2 5 .000.000 00 149 Kab. B ulukumba 1 5 0 Kah. Enrekang 1 0 . 000.000 00 MENTERI KEUANGAN PERDAGANGAN Cii ;§ el "' ::i g ::i - � �iii "' U) "" <( 0..
(4)(SJ 25 .000.000 00 - 20.000.000 00 - 2 9 . 976 .400 00 - - - - - 2 5 . 000.000 00 - 33 .000.000 00 - 1 5 . 000.000 00 - - - 1 0 .000.000 00 - - - - 30 .000.000 00 - 25'.000.000 00 - - - 17 .000.000 00 - - - 1 0 .000.000 00 1 9 .997.500 00 20.000.000 00 - 1 9 , 99 8 . 500 00 - 24.995 .700 00 - - - - - - - - - 20.000. 000 00 - - 1 0 . 1 22.374 00 - - - -

20.1 22.374 00 - - - - - - - - - - - - 5 .000.000 00 - - - - 5.000.000 00 5 .000.000 00 20 .000.000 00 - 1 0 . 000. 000 00 ·5.000.000 00 - 5 .000.000 00 5 .000.000 00 5 . 000.000 00 5 .000.000 00 5 . 000.000 00 - - - 17 .750,000 00 8..000.000 00 3 7 . 057.088 90 20.000.000 00 20.000.000 00 1 0 ,000,000 00 1 0 , 720.000 00 - - - 8 . 000.000 00 37.000.000 00 - - 26 ,000.000 00 - - - 48.700.000 00 1 0 . 000.000 00 - - 1 4 . 996.900 00 3 9 . 000.000 00 1 0 . 000.000 00 fdalam ribuan ruoiahl TRANSPORTASI � .., "' TOTAL ::::> � "' � "' ""

(6)(7) 50.000.000 00 75.000.000 00 45.000.000 00 65.000.000 00 24.998.800 00 54.975.200 00 1 5 .000 .000 00 1 5 . 000.000 00 40.000. 000 00 40.000.000 00 50 .000.000 00 75.000,000 00 24.000.000 00 77.000.000 00 3 5 .000.000 00 50.000.000 00 40.000. 000 00 40.000.000 00 1 0 .000.000 00 2 0 . 000.000 00 20.000.000 00 30.000.000 00 3 0 . 000.000 00 59 .950.000 00 9 5 .950.000 00 60.000.000 00 90.000.000 00 1 5 .000.000 00 1 5 . 000.000 00 3 5 .000.000 00 3 5 . 000.000 00 65.000.000 00 8 2 . 000,000 00 1 5 .000.000 00 1 5 .000. 000 00 42.43 3 . 700 00 42.43 3 , 700 00 80.000.000 00 90.000.000 00 2 5 .000.000 00 64.997 . 500 00 5.000.000 00 9.996. 900 00 60.000.000 00 99.998.000 00 95.798.300 00 1 2 0 .794.000 00 9 . 500.000 00 9 . 500.000 00 67,200.000 00 67.200.000 00 9 2 . 2 5 0 .000 00 92.250,000 00 14.995 .700 00 - 9 . 967.900 00 8 7 . 5 50.000 00 87.550.000 00 9 9 .876.000 00 1 1 9 . 876.000 00 8 5 . 7 76 . 1 2 6 00 85.776 . 1 2 6 00 3 0 . 1 22 .374 00 45.367. 1 2 2 00 9 7 . 850.000 00 97.850 ,000 00 8 7 . 3 50.000 00 87.350 .000 00 6 5 . 1 50.000 00 8 5 .272,J74 00

80.700.000 00 8 0 . 700.000 00 75 . 1 77 .000 00 92. 177.000 00 90.250.000 00 90.250.000 00
85.7 5 0 . 000 00 9 5 . 7 3 9 . 900 00 70.250 .000 00 70.250.000 00 9 . 987.500 00 2 1 0 .000.000 00 2 1 0 ,000.000 00 - 1 5 , 000.000 00 2 5 . 000.000 00 2 5 . 000. 000 00 9 8 . 000.000 00 98 .000.000 00 80.000.000 00 9 5 . 122.374 00 5 5 . 000.000 00 6 5 . 000,000 00 20.000,000 00 2 5 .000.000 00 1 0 0 . 000.000 00 1 00 . 000.000 00 1 5 .000.000 00 20.000.000 00 50.000.000 00 7 5 . 000.000 00 1 5 .000,000 00 1 5 .000.000 00 3 5 .000.000 00 55.000.000 00 3 5 .000.000 00 55.000.000 00 3 5 . 000.000 00 3 5 .000.000 00 1 5 .000.000 00 25 .000.000 00 45 .000.000 00 65.000.000 00 1 5 : 1 53 . ooo oo 2 5 . 1 53 .000 00 40.000.000 00 50.000.000 00 1 5 0 .000.000 00 1 77 . 000.000 00 - 20.000.000 00 75,055 .000 00 100. 805. 000 00 3 1 .643.077 00 98.577.79 1 00 40.000.000 00 60.000.000 00 9 0 . 000.000 00 100.000.000 00 8 9 . 2 8 0 . 000 00 1 00.000.000 00 - 27 .000.000 00 92 .000.000 00 100.000.000 00 6 3 . 000.000 00 1 00.000.000 00 5 . 6 1 7 . 209 00 5 . 6 1 7 .209 00 1 2 5 . 000.000 00 200.000,000 00 70.000.000 00 100.000.000 00 1 0 .000.000 00 98.700.000 00 7 5 . 000.000 00 1 0 0 . 000.000 00 60.000.000 00 74.996,900 00 40.600.000 00 9 9 . 600.000 00 www.jdih.kemenkeu.go.id NO DAERAH � � - r.i . "' gJ

(1)(2) (3) 1 5 1 Kab. Gowa 1 5 2 K a h . Jeneoonto 2 0 . 000.000 00 1 53 Kab. Luwu 1 5 4 Kab. Pane:kaiene Kenulauan 1 0 . 00 0 . 000 00 155 Kab. Pinran2' 5 . 000.000 00 1 5 6 Kab. Kepulauan Selayar 1 5 .000.000 00 157 · Kab. Sidcmcng Rappang 1 5 8 Kah. Siniai 3 0 . 0 0 0 . 000 00 1 5 9 Kab. Soppeng 20.000.000 00 1 6 0 Kab. Takalar 27.000.000 00 1 6 1 Kah. Tana Toraia 1 0 . 00 0 .000 00 162 Kab. Waio 1 0 . 000.000 ·oo 163 Kata Pare-oare 4 1 .000.000 00 1 6 4 Kata Makassar 3 0 . 000.000 00 1 6 5 ' Kota Palooo 20.000.000 00 1 6 6 K a b . Toraia Utara 1 0 . 000.000 00 1 6 7 K a b . BUton 1 6 8 K a b . Kolaka - 1 6 9 K a b . M u n a - 1 7 0 K a t a Kendari 1 7 1 Kata Bau-bau - 172 K a b . Konawe Selatan 1 7 3 K a b . Wakatobi 174 K a b . Konawe Utara 5 . 000.000 00 1 7 5 K a b . Konawe Kcoulauan 176 Kah. Muna Barat 177 Kab. Buton Tengah 1 9 . 9 4 1 .000 00 178 Provinsi Bali 179 Kab. Bangli 1 2 .000.000 00 1 8 0 K a h . Jembrana 1 2 .000.000 00 1 8 1 Provinsi Nusa Temrn::ara Barat 1 8 2 K a b . Lombok Timur - 183 K a t a Mataram - i 8 4 K a t a Sima 185 Provin�i Nusa Tcn1!2'ara Timur 2 0 . 000.000 00 186 Kab. Ende 1 5 .000.000 00 1 8 7 K a b . Kunan• 1 8 8 Kab . . Man2'e:arai - 1 8 9 K a b . N•ada - 1 9 0 K a b . Sumba·Timur 1 5 .000.000 00 1 9 1 Kah. Timar Tene:ah Utara 1 5 .000.000 00 1 9 2 Kata Kuoane: 1 5 . 000.000 00 193 Kab. Na2ekco 1 0 . 00 0 . 000 00 1 94 Kah. Sumba Barat Dava 1 9 5 Provinsi. Maluku 20.000.000 00 1 9 6 Kab. Maluku Tene:e:ara Barat - 1 9 7 K a b . Maluku Tenggara 20.000.000 00 1 9 8 K a b . Buru 199 Kota Ambon - 200 . K a b . Scram Bae:ian Timur 2 0 1 Kab. Keoulauan Aru - 202 K o t a Tua! 203 Kab. Buru Selatan 204 Provinsi Paoua - 205 Kah. Biak Numfor 206 K a b . Javapura - 207 Kab. Jayawijaya 208 K a b . Merauke - 209 Kab. Mimika - 2 1 0 Kab. Kepulauan Yapen 2 1 1 Kab. Sai"mi - 2 1 2 Kab. Yahukimo 2 1 3 Kab. Tolikara 2 1 4 Kab. Asmat 2 1 5 Kab. Warooen 2 1 6 Kab. Mamberamo Rava - 2 1 7 Kab. Mamberamo Tene:ah - 2 1 8 Kab. Yalimo 2 1 9 Kab. Lannv Java - 220 K a b . Ndun - 22 1 Kab. Puncak - 222 Provinsi M a l u k u Utara 223 Kab. Halmahera Barat 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 224 Kab. Keoulauan Sula 225 Kab. Halmahera Sclatan - 226 Kab. Pulau Taliabu 227 Kab. Ban2ka 20.077.323 25 MENTERI KEUANGAN REPUBUK I NOONESIA PERDAGANGAN iii ;3 !£ 0,: !:> g . ::> 0,: f;; � � rn � ;.':
(4)(SJ 29.900.000 00 1 8 .000.000 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 5 . 000.000 0 0 - 6 0 . 92 5 . 0 0 0 0 0 2 5 .000.000 00 - 2 0 . 1 00 . 000 00 - 29.900.000 0 0 4.595.33 1 00 6 . 5 2 1 .829 9 5 - 1 0 . 000.000 0 0 - 1 0 .000.000 0 0 - - - - 3 2 .000.000 00 20: 000. 000 00 - 1 0 .000.000 00 - 28.000. 000 00 � 1 0 . 000.000 00 - - 1 0 .000.000 00 3 0 . 000.000 00 - t o . 0 0 0 . 000 oo - - - - - - - - - - - - - - 20.000.000 00 - - 24.900.000 0 0 - - 5 . 9 0 0 . 000 00 - - - 1 6 . 000,000 0 0 1 4 . 0 0 0 . 000 00 17 .500.000 00 2 . 500.000 0 0 - 40.000.000 00 - - - 1 5 .000.000 0 0 9 5 . 0 0 0 . 000 0 0 - - 1 5 .000.000 00 - - - 5 0 . 000. 000 00 2 0 . 50 0 . 000 00 - 42.000.000 00 1 5 . 000.000 0 0 3 0 . 000.000 00 - 99.592. J O O 00 1 0 . 0 0 0 . 000 0 0 1 5 .000.000 00 1 5 .000.000 0 0 9 9 . 4 0 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 3 0 0 . 0 0 0 00 - 9 9 . 8 0 0 . 000 00 - - - 9 .998.700 00 - - - 3 0 . 0 0 0 . 000 0 0 - 1 5 .000.000 00 - 20.000.000 00 - 1 6 . 000.000 00 ' - ldalam ribuan ruoiahl TRANSPORTASI � :;! ..., TOTAL0,: !:> g !:> . 0,: f;; �(%, - �
(6)(i) 29.900.000 0 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 80.000.000 00 1 0 0 . 00 0 . 0 0 0 00 90.000.000 00 1 05 . 000.000 00 24.900.000 00 90.825.000 00 1 0 . 00 0 . 00 0 0 0 2 5 . 000.000 00 7 5 . 0 0 0 . 000 0 0 1 0 0 . 00 0 . 0 0 0 0 0 49.800.000 00 99. 900 .000 00 49.750.000 00 69.750.000 0 0 43.000.000 00 99. 900.000 00 9 4 . 5 3 5 .483 00 1 1 5.652 .643 9 5 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 100.000.000 0 0 50.000.000 00 1 0 1 .000.000 0 0 70.000.000 0 0 1 00.000.000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 00 0 00 1 00 . 0 0 0 . 00 0 0 0 1 0 .000.000 00 3 5 . 0 0 0 . 00 0 00 3 5 .000.000 00 5 0 . 0 0 0 . 000 00 82.000.000 00 9 0 . 0 0 0 . 000 0 0 1 1 0 .000.000 0 0 5 5 .000.000 00 5 5 . 000.000 0 0 7 7 . 9 5 5 . 000 00 8 7 . 9 5 5 .'000 0 0 2 5 . 00 0 . 00 0 0 0 5 3 . 000.000 0 0 4 l·.000.000 00 5 1 .000.000 00 3 5 .000.000 00 4 0 . 0 0 0 . 00 0 00 1 5 . 00 0 . 000 00 2 5 . 000.000 00 80.000.000 00 1 1 0 . 000.000 00 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 6 9 . 9 4 !".000 0 0 9 0 . 0 0 0 . 000 00 100.000.000 0 0 - 1 2 .000.000 00 1 2 .000.000 0 0 1 50 .000.000 00 1 50 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 7 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 7 0 0 . 000 0 0 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 50.000.000 00 50.000.000 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 6 5 . 0 0 0 . 000 0 0 9 8 . 0 0 0 . 000 00 98.000.000 0 0 90.000.000 0 0 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 000.000 00 25.000.000 0 0 6 0 . 0 0 0 . 000 0 0 9 5 . 0 0 0 . 000 0 0 - 1 5 .000.000 00 3 9 . 9 0 0 . 000 00 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 60.000.000 00 49.600.000 0 0 5 5 . 500.000 00 9 0 . 0 0 0 . 00 0 00 1 1 0 .000.000 0 0 50.000.000 0 0 5 0 . 00 0 . 000 00 5 0 . 0 0 0 . 00 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 000 00 - 2 0 . 000.000 0 0 3 5 .000.000 00 3 5 .000.000 0 0 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 90.000.000 0 0 42.200.000 0 0 4 2 . 2 0 0 . 0 0 0 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 2 5 . 00 0 . 000 0 0 6 5 .000.000 00 80.000.000 0 0 2 0 0 . 000.000 0 0 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 0 0 0 . 000 0 0 , 99.000.000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 000 00 95.000.000 0 0 1 00 . 000.000 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 000 0 0 8 9 . 500.000 0 0 89.500.000 0 0 9 5 . 200.000 00 145.200.000 0 0 7 9 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 9 . 5 0 0 . 0 0 0 0 0 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 99.000. 000 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 60.000.000 0 0 - 1 0 9 . 5 92 . 1 0 0 00 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 00 86.000.000 0 0 20.000.000 00 50.000 .000 0 0 1 0 . 00 0 . 0 0 0 0 0 1 0 9 .400.000 00 1 3 . 00 0 . 000 00 1 1 2 . 3 0 0 . 000 0 0 9 9 . 8 0 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 00 0 00 - 9.998.700 0 0 2 0 . 0 0 0 . 00 0 0 0 2 0 . 0 0 0 . 00 0 0 0 1 00 . 00 0 . 00 0 0 0 1 0 0 . 000.000 0 0 1 9 .800.000 0 0 4 4 . 8 0 0 . 0 0 0 0 0 7 0 . 0 0 0 . 000 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 6 5 .000.000 00 80.000. 000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 00.000.000 0 0 4 1 . 0 0 0 . 000 00 77.077.323 25 www.jdih.kemenkeu.go.id N O
(1)228 229 2 3 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3 7 2 3 8 2 3 9 2 4 0 2 4 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 5 246 2 47 248 DAERAH
(2)Kota Pane:kal Pinang Kab. Bam!ka Ten2ah Kah. Boalemo Kota Gorontalo Kab. Keoulauan M e ranti Kah. Natuna Kota Batam Kab. Kepulauan Anambas Kab. Sorom� Kah. F'ak Fak Kab. Soron£ Selatan Kab. Raia Am oat Kab. Tel u k Bintuni Kab. Tambrauw Kab. Ma'ene Kab. M a m u ' u K a b . Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. M a m u · u Utara Kab. Mamuiu Tcne:ah Kab. Malinau Jumlah Kab Kata J u m lah Total J u m lah Provinsi J u m lah Total Total Daerah Jumlah Total Nasional MENTERl KEUANGAN PERDAGANGAN iii (§ !il "' ::> � !;; ::> "' !;;:i: ;:i "' w <("' "- "' w "" . if."' • (3) (4) (5) 5 . 3 03 .403 00 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 2 8 . 00 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 9 . 9 9 9 . 7 0 0 00 3 9 . 1 1 0 .000 0 0 3 5 .000.000 00 2 0 . 0 0 0 .000 00 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 3 9 . 70 0 . 000 00 2 2 . 8 8 2 . 7 3 9 05 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 40.000.000 00 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 5 . 0 0 0 . 000 00 48.000.000 00 1 9 . 8 7 7 . 6 2 5 10 77 1 0 1 44 l . 2 2 4 . 1 3 9 .3 6 3 50 2 . 7 9 8 . 5 9 6 . 9 93 00 636 . 4 1 0 . 2 9 9 60 1 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 3 ! . 0 0 0 . 0 0 0 00 82 104 4 4 1 . 3 7 8 . 1 3 9 . 3 6 3 5 0 2 . 9 2 9 . 5 9 6 . 993 00 6 3 6 . 4 1 0 . 2 9 9 6 0 f d a l a m r i b u a n r u n i a h l TRANSPORTASI z <( � .., TOTAL"' ::> !< ::> "' !;; ;:i "- ""
(6)(7) 2 0 . 3 0 5 . 0 0 0 00 62 . 1 0 8 . 4 0 3 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 5 0 . 0 0 0 . 000 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 80.000.000 00 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 90.000.000 0 0 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 00 5 0 . 0 0 0 . 000 00 50.000.000 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 30.000.000 00 9 .9 9 9 . 7 0 0 0 0 8 0 . 0 0 0 .000 00 1 1 9 . 1 1 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 000 0 0 1 0 0 . 0 0 0 .000 0 0 6 5 . 00 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 100.000.000 00 80.000.000 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 0 . 2 0 0 . 0 0 0 00 49.900.000 0 0 2 2 . 8 8 2 . 7 3 9 0 5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 80.000.000 0 0 1 00 . 00 0 . 0 0 0 00 6 3 . 0 0 0 . 00 0 00 3 0 . 1 22 . 3 7 4 9 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 204 2 3 7 1 0 . 7 5 8 . 8 5 3 . 3 43 9 0 1 5 . 4 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 00 10 1 1 1 . 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 00 1 . 58 0 . 0 0 0 . 0 0 0 00 2 1 4 248 1 2 . 0 5 3 . 8 5 3 .343 9 0 1 6 . 9 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 00 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO -- S alinan s suai -detri:gan aslinya KEPALA B I RO UMUM u . b . KEPALA BAGIAN T. U . KEMENTERIAN � GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 0 0 1 www.jdih.kemenkeu.go.id LAM PIRAN I l l PERATURAN M ENTER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOl(ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 15 M ENT E R J K E UAN GAN R E P U B L I K I N D O N E S I ;\ FORMAT LAPORAN REALI SASI PENYERAPAN DANA ALOKAS I KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KAB INET KERJA LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TRIWULAN . . . l l TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 2l menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alok;asi Khusus Tambahan P3K2 ini dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 3J : Rp . . . 4l : Rp . . . 5J : Rp . . . 61 : Rp . . . 71 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D D aerah Triwulan ini : Rp . . . 8J Kumulatif s . d . Triwulan ini : Rp . . . 91 Sisa di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa : Rp . . . 1 01 : . . . % 1 1 ) Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum No. Bidang 1 21 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 8J Pagu 1 31 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Daerah melalui SP2D Daerah Triwulan Triwulan Ini 1 51 Kumulatif s . d . Sebelumnya 141 Triwulan ini 16) Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa Pagu 1 71 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . • • . 20) 2 1 ) 22) 1 9) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAf\J GAN Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
1. a.triwulan I;
2. b.triwulan II;
3. c.triwulan III ; atau d . triwulan IV. 2 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
4. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. 3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas urnum negara pada triwulan I . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umurn daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 7 . Diisi sesuai dengan j umlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas um urn negara sampai dengan triwulan laporan. 8 . Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan laporan . 9 . Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umurn daerah melalui S P2 D daerah sampai dengan triwulan laporan . 10 . Diisi sesuai dengan j umlah sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan .
  1. 11.Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas urnum daerah dari rekening kas urn um negara sampai dengan triwulan laporan. 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . 1 3 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . 14 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . 15 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas um urn daerah melalui S P2 D daerah pad a triwulan la po ran www.jdih.kemenkeu.go.id 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . M ENTER! KE UAN G.A.N untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni :
5. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO uft.- KEPALA B1\GIA'.N' if1. U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 ' www.jdih.kemenkeu.go.id No. . . . 7) 1 2 3 D st. Dst. M EN T E R J KE UAN GAN R EP U B L I K I N D O N E S l.A. LAM P I RAN IV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAl-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAl-I U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TRIWULAN . . . ll TAHUN ANGGARAN 2 0 1 5 SP2D Nilai Nomor 21 Tanggal 3) DAK 4l D ana Pendamping si . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah si Rp . . . Rp . . . Jumlah 9) Rp . . . Rp . . . • • • ' . . . . . . . . . 1 0) . . . 1 1) 1 2) . . . 1 3) Keterangan 6) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT E R I KEUAN GAN R E P UBLI K I N D O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
6. a.triwulan I;
7. b.triwulan II;
8. c.triwulan III ; atau d . triwulan IV. Ko lorn diisi sesuai dengan nomor S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Ko lorn diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kol om diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kol om diisi sesua1 dengan nilai SP2 D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan P3 K2 sesuai bi dang DAK Tambahan P3 K2 bersangku tan . Kolom diisi dengan keterangan atas SP2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesua1 dengan jumlah dari . . masmg-masmg kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
9. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRe UMUM /' ; I f' u . b . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPAt--A BAGIAN T. U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAN GAN LAM PI RAN V PERATURAN M ENTER! K E UANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B ELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN REALI SASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) . TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II · : Rp . . . 21 Triwulan III : Rp . . . 3J Triwulan IV : Rp . . . 4J Jumlah : Rp . . . 5J No. Bidang 6J Pagu 7J 1 . . . Rp . . . 2 . . . Rp . . . 3 . . . Rp . . . D st. Jumlah 1 11 Rp . . . Realisasi Pernbayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2 D D aerah BJ Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Persentase Rekening Kas Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Umum Daerah 9J Desember 2 0 1 5 1 01 Rp . . . . . . . . . % Rp . . . . . . . . . o/o Rp . . . . . . . . . % . . . . . . O/o Rp . . . . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 2) 1 3) 14) . . . 1 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesuai dengan jumlah ke seluruhan dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara sampm dengan triwulan laporan . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3 K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni:
10. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . _,..,.-- . Salina? sesi:r� engaz:i aslinya KEPAtA BIRO U M U M (.. u . b . 1 , _ KEPALA BAGIAN T . U . 1 llli MENTERIAN i ,, MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJO NEGORO ' /:�-/· GIARTO , . .. , �(, , , �, . � N I P 1 9 5 9 042 0 1 ' 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! KE UAN Gfa.N R EP U B L I K I N O O N E S I A LAM PIRAN VI PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAMBAI-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAl-I U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA YANG TIDAK TERSALUR SELURUH NYA LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II : Rp . . . 21 TriwulanIII : Rp . . . 3J TriwulanIV Jumlah No. Bidang 6J 1 . . . 2 . . . 3 .. . . D st. Jumlah 1 2J : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J Pagu 7l Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah 8l Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum D aerah melalui SP2D D aerah 9J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah 1 01 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Persentase Pelaksanaan Kegiatan s . d . 3 1 Desember 2 0 1 5 1 1) . . . . % . . . . % . . . . % . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) www.jdih.kemenkeu.go.id fv'I ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N O O N ES!A Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas urn um negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III./ Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesua1 dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3 K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi se suai kepala daerah bersangkutan , yakni :
11. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . ,-� � / ,,,,P.N P.FPt_.:. • Salinan sesuai dehgan aslinya KEPALA BIRO UMUM u . b . KEPALA BAGIAN T . U / KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 59042 0 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KE UAN GAN LAM PIRAN V I I PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DAERAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ) Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/ Bupati/ Walikota*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemerintah Provinsi/ Kabupaten / Kota*) . . . . . . . . . . . . . . 2) telah menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus Tambahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 5 , sebagai berikut: 1 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 2 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) 3 . Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4)
  1. 4.Bidang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) sebesar Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) dan akan menggunakan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah tersebut sesuai dengan Bidangnya. Demikian Surat Pernyataan m1 dibuat dengan pertanggungj awaban penuh atas kebenaran pernyataan ini. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) Gubernur / Bupati/ Walikota*) . . . . . 2) . . . . . . . . . . . . . . 6) (materai Rp6000 , -) . . . . . . . . . . . . . . 7) *) Coret yang tidak perlu www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I K E U .A.NGP..N R EP U B L I K J N D O N E S I P. Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Diisi sesuai nama daerah . Diisi sesuai dengan nama bidang/ subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (B PKP) untuk disalurkan . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diusulkan sesuai bidang/ subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disalurkan . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA B� -U UM MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO /__U . b � N REPu t KEPALA BAGIAN T� H� KEMENTERIAN � --'·:�� U • I · - GIARTQ . . j NIP 1� 590420 1 98402 1 0b l ' ./ �.. .• .. ,�<,'}:/ ' ' 1 ; ' � ' www.jdih.kemenkeu.go.id LAM PIRAN V l l l PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PEN DAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 M ENT ER! KEUA.NGP..N R EPUBLIK I N O O N ESIA FO RMAT LAPORAN REALI SASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TRIWULAN . . . l J TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 21 menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan D ana Alokasi Khusus Tambahan Usulan D aerah ini dengan rincian sebagai berikut: Penerimaan di Rekening Kas Umum D aerah Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 31 : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J : Rp . . . 61 : Rp . . . 71 Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah Triwulan ini : Rp . . . 8) Kumulatif s . d . Triwulan ini : Rp . . . 9J Sisa di Rekening Kas Umum Daerah Persentase Sisa : Rp . . . lOJ : . . . % 1 1) Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum No . Bidang 1 21 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 81 Pagu 131 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Daerah melalui SP2D D aerah Triwulan Triwulan Ini 1 51 Kumulatif s . d . Sebelumnya 141 Triwulan ini 16J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa Pagu 1 71 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional . Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. • . . ' . • . • . . . . . 1 9) 20) 2 1) 22) www.jdih.kemenkeu.go.id rv1 ENTERJ KE UANGJl.N REPUBLIK I N O O N ESIA Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni:
12. a.triwulan I ; b . triwulan II; c . triwulan III ; atau d . triwulan IV. 2 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
13. a.gubernur bagi daerah provinsi;
14. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. 3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 5 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III . 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 7 . Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterini.a rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan lapo ran . 8 . Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan laporan . 9 . Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah sampa1 dengan triwulan laporan . 1 0 . Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan . 1 1 . Diisi sesuai dengan persentase s1sa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . 1 3 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 1 4 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . 1 5 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah pad a triwulan lapo ran untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . www.jdih.kemenkeu.go.id 1 6 . 1 7 . 1 8 . 1 9 . 2 0 . 2 1 . 2 2 . M ENTERJ KE UANGP..N R EP U B L I K I N D O N ESl.A. Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2 D daerah sampai dengan triwulan la po ran untuk nnc1an bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan U sulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom . Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi se suai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni:
15. a.gubernur bagi daerah provinsi;
16. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIISO UMUM ,,, u . b . , ' · MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M ENT E R ! KE UAN Gfa.N R E P U BL I K I N D O N E S I ;\ LAM PIRAN I X PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOI<ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . . . REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (US ULAN DAERAH) TRIWULAN . . . 1 l Nomor 2l 7) . . . . . . . . . SP2 D Jumlah SJ TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Nilai Tanggal 3J DAK 4l Dana Pendamping SJ Keterangan 6J . . . Rp . . . Rp . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Dst. Jumlah 9J Rp . . . Rp . . . . . . ' . . . . . . . . . 1 0) 1 1) 1 2) 1 3) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT ERI KEUANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni :
17. a.triwulan I ; b . triwulan II ; c . triwulan III ; atau d . triwulan IV. Kol om diisi sesuai dengan nomor S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesua1 bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kol om diisi sesuai dengan tanggal SP2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . Kol om diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Ko lorn diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi dengan keterangan atas S P2 D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan U sulan bersangku tan . Diisi sesuai dengan nncian bidang DAK Tambahan Usulan bersangkutan . Baris diisi sesuai dengan jumlah dari . . masmg-masmg kolom masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah . nilai Daerah Daerah untuk B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . . Diisi sesuai tern pat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni :
18. a.gubernur bagi daerah provinsi;
19. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . S alinan J.e s;ai dertgan aslinya KEPALA B I RO U MU M u . b . KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN . ' GIARTO NIP 1 9 5 9 042 0 1 9 8402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT E R ! K E UANGAN LAM PI RAN X PERATURAN M ENTER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTA N G PELAKSANAAN DANA ALOICASI KI-I U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN P E N DAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANG GARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . l) Triwulan II : Rp . . . 21 Triwulan III Triwulan IV Jumlah : Rp . . . 3) : Rp . . . 4l : Rp . . . 5! No. Bidang 6) Pagu 7) 1 . . . Rp . . . 2 . . . Rp . . . 3 . . . Rp . . . D st. Jumlah 1 11 Rp . . . Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah s1 Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Sisa DAK di Persentase Rekening Kas Pelaksanaan Umum Kegiatan s . d . 3 1 Daerah 9) Desember 2 0 1 5 10) Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 2) . • . 1 3) 14) 1 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! K E UAf\J GAN R EPUBLIK I N D O N ESl.A. Keterangan : 1 . Diisi sesuai dengan j umlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . 2 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . 3 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas um um negara pada triwulan III . 4 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. 5 . Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan la po ran . 6 . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangku tan . 7 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 8 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . 9 . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap la po ran untuk nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . 1 0 . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni:
20. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sysu · ,Slf;ngan aslinya , ru · , --...... KEPALA BIRO U M U M, u . b . \ 7 KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 5 9 0 4 2 0 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! K E UAN Gfa.N R EP UBLI K I N O O N E S I A LAM P! RAN XI PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ES I A N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANG GARAN 2 0 1 5 FO RMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK TERSALUR SELURUH NYA LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah Triwulan I : Rp . . . lJ Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Jumlah No . Bidang 6J 1 . . . 2 . . . 3 . . . Dst. Jumlah 1 2J : Rp . . . 21 : Rp . . . 3J : Rp . . . 4J : Rp . . . 5J Pagu 7J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Pagu yang Realisasi Diterima Pembayaran dari Rekening Kas Rekening Kas Umum Daerah Umum melalui SP2D Daerah BJ Daerah 9J Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Persentase Sisa DAK di Pelaksanaan Rekening Kegiatan s . d . Kas Umum Daerah l OJ 3 1 Desember 2 0 1 5 1 1) Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % Rp . . . . . . % . . . ' . . . . . . . . . 1 3) 1 4) 1 5) 1 6) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II . Diisi se suai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas um um negara pada triwulan III . Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas um um daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan la po ran . Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan j umlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah . . masmg-masmg bersangku tan . rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui S P2 D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan U sulan Daerah di rekening kas um um daerah sampai dengan tahap la po ran untuk nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 3 1 Desember 2 0 1 5 untuk rincian bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . B aris diisi sesuai dengan j umlah keseluruhan dari masing-masing kolom. Diisi se suai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
21. a.gubernur bagi daerah provinsi;
22. b.bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . ' , R'"Pl " " Salinan ,, sesuai dengan •a:slinya -, ' M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPALA BIRO UMUM ''.;;. u . b . ,, KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN � GIARTO NIP 1 9 5 9 0 42 0 1 98402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KE UANGP..N LAM P I RAN XII PERATURAN M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOICASI KHUSUS TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 20 1 5 FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . J J menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerj a (P3K2) ini dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Sisa DAK Pembayaran dari Sisa di Kas No. Bidang Tambahan P3K2 Rekening Kas Umum D aerah Daerah (melalui SP2 D D aerah) 1 2 3 4 5 1 . Pertanian 2 . Infrastruktur Irigasi 3 . Jalan 4 . Kesehatan 5 . Perdagangan Jumlah Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . 2) • • • 3) 4) 5) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R J KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N E S l ,A. Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni:
23. a.gubernur bagi daerah provinsi;
24. b.bupati bagi daerah kabupaten; atau c . walikota bagi daerah kota. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni :
25. a.gubernur bagi daerah provinsi;
26. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO -lTMUM o r.p,�· ,' / U . b . I MENTER! KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO KEPALA BAGIAN T:U·. KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 984d2 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTERI KE UAN GAN LAM P I RAN X I I I PERAT U RAN M ENT ER! KEUAN GAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI K H U S U S TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT LAPO RAN PENGGUNAAN SISA DANA ALO KASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 Yang bertanda tangan di bawah ini . . . 1l menyatakan bahwa saya bertanggung j awab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khu sus Tambahan Usulan Daerah Yang Disetuj ui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Usulan Daerah) ini dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Sisa DAK Pembayaran dari Sisa di Kas No. Bidang Tambahan Rekening Kas Umum Daerah Usulan Daerah Daerah (melalui SP2D Daerah) 1 2 3 4 5 1 . Pertanian 2 . Infrastruktur Irigasi 3 . Jalan 4 . Kesehatan 5 . Perdagangan Jumlah Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya. . . . ' . . . . . . . . . 2 ) . . . 3) 4) 5 ) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R ! KE UANGAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni:
27. a.gubernur bagi daerah provinsi; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan , yakni :
28. a.gubernur bagi daerah provinsi ; b . bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO U,MUM /u . b . ' KEPALA BAGIAN T . U . KEMENTERIAN GIARTO NIP 1 9 590420 1 98402 1 00 1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M EN T E R ! K E UANGAN LAM P I RAN XIV PERATURAN M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOil'.ASI K H U S U S TAM BAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N EGARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 SP2D Nilai Nomor lJ Tanggal 2l DAK 3J Dana Pendamping 4J Keterangan 5J . . . 6) . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah 7J Rp . . . Rp . . . D st. Jumlah SJ Rp . . . Rp . . . . . . , . . . . . • • . . 9) 1 0) 1 1 ) 1 2 ) www.jdih.kemenkeu.go.id MENT ERI KEUAN GAN R E PUBLI K I N O O N ESJA Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2 D atas realisasi penggunaan s1sa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan tanggal S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3 K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai S P2 D atas realisasi penggunaan sisa dana pen damping DAK Tambahan P3 K2 sesuai bi dang DAK Tambahan P3 K2 bersangku tan . Kolom diisi dengan keterangan atas S P2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3 K2 bersangkutan . Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan . B aris diisi sesuai dengan j umlah dari . . mas1ng-mas1ng masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3 K2 . kolom nilai untuk B aris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni :
29. a.gubernur bagi daerah provinsi;
30. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM ,,- u . b . �: '1 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . B RO DJONEGORO KEPALA BAGIAN T . U . \KEMENTERIAN - I - GIARTO NIP 1 9 590420 1 98;402 1 0 0 1 www.jdih.kemenkeu.go.id No . 1 2 3 D st. M ENTERI KEUANGAN R EP U B U K I N D O N ESJA LAM PIRAN XV PERATURAN M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA N O M O R TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOICASI KI-I U S U S TAMBAI-IAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E LANJA N E GARA TAH U N ANGGARAN 2 0 1 5 FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAI RAN DANA PENGGUNAAN SISA DANA ALOI<ASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 20 1 5 SP2D Nilai Nomor lJ Tanggal 2J DAK 3J Dana Pendamping 4J Keterangan SJ . . . 6) . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . . . . . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Rp . . . Jumlah 7J Rp . . . Rp . . . D st. Jumlah SJ Rp . . . Rp . . . . . . ' . . . . . . . . . 9) 1 0) 1 1 ) 1 2) www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER! KEUAN GAN Keterangan : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0 . 1 1 . 1 2 . Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2 D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangku tan . Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan U sulan Daerah bersangkutan . Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bi dang DAK Tambahan Usulan bersangku tan . Diisi sesuai dengan nnc1an bidang DAK Tambahan Usulan bersangku tan . Baris diisi sesuai dengan jumlah dari . . mas1ng-mas1ng kolom masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah . nilai Daerah Daerah untuk Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai . Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan . Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan , yakni :
31. a.gubernur bagi daerah provinsi;
32. b.bupati bagi daerah kabupaten ; atau c . walikota bagi daerah kota. Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan . Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan . Salinan �suai- dengan aslinya KEPAiA Bff!o�'trMUM. ' . , / " u.b. ',�"' MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJO NEGORO I --- K�PAr_ BAGIA� T.r. KEMENTERIAN /Irr-- ----; GIARTO ,<�- NIP 1 9 5 90420 1 9S402 1 00 1 www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.07/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 24

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 24

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2015