DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286); 4.Undang-Undang ……………
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12.Peraturan ……………. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; 21.Peraturan …………….. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 390 Tahun 2012;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1); 25.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2); 26.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3); 27.Peraturan …………… 27.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4); 28.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3). 29.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13); 30.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Daerah Kota Parepare No. 95); 31.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB II

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 741.066.560.544 bertambah sejumlah Rp. 213.869.089.313,- sehingga menjadi Rp. 954.935.649.857,- dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 730.012.750.145,00
b.Berkurang Rp. 110.346.474.526,98 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 840.359.224.671,98
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 735.591.485.544,00
b.Bertambah Rp. 213.869.089.313,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 949.460.574.857 Surplus/(Devisit) setelah Perubahan Rp. (109.101.350.185,02)
1. 3.Pembiayaan.
a.Penerimaan
1. 1.Semula Rp. 11.053.810.399,00
2. 2.Bertambah Rp.103.522.614.786,02 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.114.576.425.185,02 b.Pengeluaran …………….
b.Pengeluaran
1. 1.Semula Rp. 5.475.075.000
2. 2.Bertambah Rp. - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.475.075.000 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.(109.101.350.185,02) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 3

1.Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 114.781.555.199,00 2) Bertambah Rp. 7.406.906.012,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan. Rp. 122.188.461.211,00
b.Dana perimbangan 1) Semula Rp. 492.762.970.000,00 2) Bertambah Rp. 101.001.800.000,00 Jumlah dana perimbangan setelah perubahan. Rp. 593.764.770.000
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1). semula Rp. 122.468.224.946,98 2). berkurang Rp. 1.937.768.514,98 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 124.405.993.460,98
1. 2.Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 19.148.779.976,00 2) Bertambah Rp. 168.720.024,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 19.317.500.000,00
b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 12.851.380.000,00 2) Bertambah Rp. 208.705.150,00 Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 13.060.085.150,00 c.Hasil ……………
c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 3.300.000.000,00 2) Bertambah Rp. 974.436.038,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 4.274.436.038,00
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 79.481.395.223,00 2) Bertambah Rp 6.055.044.800,00 Jumlah lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah setelah perubahan Rp. 85.536.440.023,00,-
1. 3.Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.Dana bagi hasil 1) Semula Rp. 20.564.227.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 20.564.227.000,00
b.Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 430.750.753.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 430.750.753.000
c.Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 41.447.990.000,00 2) Bertambah Rp. 101.001.800.000,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 142.449.790.000,00
1. 4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c terdiri dari dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0 c.Dana ………………
3. c.Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1) Semula Rp. 24.862.655.386,00 2) Bertambah Rp. 7.390.984.074,98 3) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 32.253.639.460,98
4. d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp. 86.041.102.000,00 2) Bertambah Rp. (646.500.000,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 85.394.602.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 11.564.467.560,00 2) Bertambah Rp. (4.806.715.560,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 6.757.752.000,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja tidak langsung 1) Semula Rp. 387.741.493.431,00 2) Berkurang Rp. 11.549.913.629,00 Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 399.291.407.060,00
2. b.Belanja langsung 1) Semula Rp. 347.849.992.113,00 2) Bertambah Rp. 202.319.175.684,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 550.169.167.797,00
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 360.835.589.371,00 2) Bertambah Rp. 16.028.313.629,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 376.863.903.000,00
2. b.Belanja bunga 1) Semula Rp. 4.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00
3. c.Belanja ……………..
4. c.Belanja subsidi 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0
5. d.Belanja hibah 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
6. e.Belanja bantuan social 1) Semula Rp. 15.1.000.000.000,00 2) Berkurang Rp. (5.978.400.000,00) Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan Rp. 9.121.600.000,00
7. f.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0
8. g.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 805.904.060 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 805.904.060
9. h.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 14.970.824.200,00 2) Berkurang Rp. 1.274.138.800,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 16.244.963.000,00 b.belanja ………..
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 194.920.934.903,00 2) Bertambah Rp. 39.864.575.889,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 234.785.510.792,00
3. c.Belanja modal 1) Semula Rp. 137.958.233.010,00 2) Bertambah Rp. 161.180.460.995,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 299.138.694.005,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp.114.576.425.185,02 1) Semula Rp. 11.053.810.399,00 2) Bertambah Rp. 103.522.614.786,02 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 114.576.425.185,02
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 5.475.075.000 1) Semula Rp. 5.475.075.000 2) Berkurang Rp. 0 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.475.075.000
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp114.326.425.185,02 1) Semula Rp. 10.803.810.399,00 2) Bertambah Rp. 103.522.614.786,02 Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 114.326.425.185,02
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahaan Rp. 0
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0 d.Penerimaan ……….
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000 1) Semula Rp. 250.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahaan Rp. 250.000.000
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0 1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 0 jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahaan Rp. 0
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0 1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 0
2. b.penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000 1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemda setelah perubahan Rp. 1.500.000.000
3. c.pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 3.725.075.000 1) semula Rp. 3.725.075.000 2) bertambah Rp. 0 jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 3.725.075.000
4. d.pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 250.000.000 1) semula Rp. 250.000.000 2) bertambah Rp. 0 jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahaan Rp. 250.000.000 Pasal 6 ………..

Pasal 6

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Sejumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaransebelumnya yang belum Diselesaiakan Dan Dianggarankan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

………..

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare Pada tanggal 20 Oktober 2015 WALIKOTA PAREPARE TAUFAN PAWE Diundangkan di Parepare Pada tanggal 20 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, MUSTAFA MAPPANGARA LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 8 NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR :( )

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286); 4.Undang-Undang ……………
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12.Peraturan ……………. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; 21.Peraturan …………….. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 390 Tahun 2012;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1); 25.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2); 26.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3); 27.Peraturan …………… 27.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4); 28.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3). 29.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13); 30.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Daerah Kota Parepare No. 95); 31.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB II

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

1.Pendapatan

a.Semula Rp. 730.012.750.145,00
b.Berkurang Rp. 110.346.474.526,98 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 840.359.224.671,98
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp. 735.591.485.544,00
b.Bertambah Rp. 213.869.089.313,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 949.460.574.857 Surplus/(Devisit) setelah Perubahan Rp. (109.101.350.185,02)
1. 3.Pembiayaan.
a.Penerimaan
1. 1.Semula Rp. 11.053.810.399,00
2. 2.Bertambah Rp.103.522.614.786,02 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp.114.576.425.185,02 b.Pengeluaran …………….
b.Pengeluaran
1. 1.Semula Rp. 5.475.075.000
2. 2.Bertambah Rp. - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.475.075.000 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp.(109.101.350.185,02) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 0

Pasal 3

1.Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 114.781.555.199,00 2) Bertambah Rp. 7.406.906.012,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan. Rp. 122.188.461.211,00
b.Dana perimbangan 1) Semula Rp. 492.762.970.000,00 2) Bertambah Rp. 101.001.800.000,00 Jumlah dana perimbangan setelah perubahan. Rp. 593.764.770.000
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1). semula Rp. 122.468.224.946,98 2). berkurang Rp. 1.937.768.514,98 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 124.405.993.460,98
1. 2.Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a.Pajak Daerah 1) Semula Rp. 19.148.779.976,00 2) Bertambah Rp. 168.720.024,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 19.317.500.000,00
b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 12.851.380.000,00 2) Bertambah Rp. 208.705.150,00 Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 13.060.085.150,00 c.Hasil ……………
c.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 3.300.000.000,00 2) Bertambah Rp. 974.436.038,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 4.274.436.038,00
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 79.481.395.223,00 2) Bertambah Rp 6.055.044.800,00 Jumlah lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah setelah perubahan Rp. 85.536.440.023,00,-
1. 3.Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a.Dana bagi hasil 1) Semula Rp. 20.564.227.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 20.564.227.000,00
b.Dana alokasi umum 1) Semula Rp. 430.750.753.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 430.750.753.000
c.Dana alokasi khusus 1) Semula Rp. 41.447.990.000,00 2) Bertambah Rp. 101.001.800.000,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 142.449.790.000,00
1. 4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf c terdiri dari dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0
2. b.Dana Darurat 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0 c.Dana ………………
3. c.Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi 1) Semula Rp. 24.862.655.386,00 2) Bertambah Rp. 7.390.984.074,98 3) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 32.253.639.460,98
4. d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus 1) Semula Rp. 86.041.102.000,00 2) Bertambah Rp. (646.500.000,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 85.394.602.000,00
5. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah 1) Semula Rp. 11.564.467.560,00 2) Bertambah Rp. (4.806.715.560,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 6.757.752.000,00

Pasal 4

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja tidak langsung 1) Semula Rp. 387.741.493.431,00 2) Berkurang Rp. 11.549.913.629,00 Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 399.291.407.060,00
2. b.Belanja langsung 1) Semula Rp. 347.849.992.113,00 2) Bertambah Rp. 202.319.175.684,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 550.169.167.797,00
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 360.835.589.371,00 2) Bertambah Rp. 16.028.313.629,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 376.863.903.000,00
2. b.Belanja bunga 1) Semula Rp. 4.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00
3. c.Belanja ……………..
4. c.Belanja subsidi 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0
5. d.Belanja hibah 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
6. e.Belanja bantuan social 1) Semula Rp. 15.1.000.000.000,00 2) Berkurang Rp. (5.978.400.000,00) Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan Rp. 9.121.600.000,00
7. f.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0
8. g.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 805.904.060 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 805.904.060
9. h.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 1.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 14.970.824.200,00 2) Berkurang Rp. 1.274.138.800,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 16.244.963.000,00 b.belanja ………..
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 194.920.934.903,00 2) Bertambah Rp. 39.864.575.889,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 234.785.510.792,00
3. c.Belanja modal 1) Semula Rp. 137.958.233.010,00 2) Bertambah Rp. 161.180.460.995,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 299.138.694.005,00

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp.114.576.425.185,02 1) Semula Rp. 11.053.810.399,00 2) Bertambah Rp. 103.522.614.786,02 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 114.576.425.185,02
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 5.475.075.000 1) Semula Rp. 5.475.075.000 2) Berkurang Rp. 0 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.475.075.000
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.SiLPA tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp114.326.425.185,02 1) Semula Rp. 10.803.810.399,00 2) Bertambah Rp. 103.522.614.786,02 Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 114.326.425.185,02
2. b.Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahaan Rp. 0
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0 d.Penerimaan ……….
4. d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0
5. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000 1) Semula Rp. 250.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahaan Rp. 250.000.000
6. f.Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0 1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 0 jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahaan Rp. 0
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0 1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 0
2. b.penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000 1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemda setelah perubahan Rp. 1.500.000.000
3. c.pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 3.725.075.000 1) semula Rp. 3.725.075.000 2) bertambah Rp. 0 jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 3.725.075.000
4. d.pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 250.000.000 1) semula Rp. 250.000.000 2) bertambah Rp. 0 jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahaan Rp. 250.000.000 Pasal 6 ………..

Pasal 6

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Sejumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaransebelumnya yang belum Diselesaiakan Dan Dianggarankan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8.Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

………..

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (38)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 390 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.07/2015

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Dasar hukum (38)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005