Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 8 Tahun 2015
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
4.Undang-Undang ……………
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12.Peraturan ……………. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; 21.Peraturan …………….. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 390 Tahun 2012;
25.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2); 26.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3); 27.Peraturan …………… 27.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4); 28.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3). 29.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13); 30.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Daerah Kota Parepare No. 95); 31.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
BAB II
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 741.066.560.544 bertambah sejumlah Rp. 213.869.089.313,- sehingga menjadi Rp. 954.935.649.857,- dengan rincian sebagai berikut :
1) Semula Rp. 114.781.555.199,00 2) Bertambah Rp. 7.406.906.012,00 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan. Rp. 122.188.461.211,00
1) Semula Rp. 492.762.970.000,00 2) Bertambah Rp. 101.001.800.000,00 Jumlah dana perimbangan setelah perubahan. Rp. 593.764.770.000
1). semula Rp. 122.468.224.946,98 2). berkurang Rp. 1.937.768.514,98 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 124.405.993.460,98
1) Semula Rp. 19.148.779.976,00 2) Bertambah Rp. 168.720.024,00 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 19.317.500.000,00
1) Semula Rp. 12.851.380.000,00 2) Bertambah Rp. 208.705.150,00 Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 13.060.085.150,00 c.Hasil ……………
1) Semula Rp. 3.300.000.000,00 2) Bertambah Rp. 974.436.038,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 4.274.436.038,00
1) Semula Rp. 79.481.395.223,00 2) Bertambah Rp 6.055.044.800,00 Jumlah lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah setelah perubahan Rp. 85.536.440.023,00,-
1) Semula Rp. 20.564.227.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 20.564.227.000,00
1) Semula Rp. 430.750.753.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 430.750.753.000
1) Semula Rp. 41.447.990.000,00 2) Bertambah Rp. 101.001.800.000,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 142.449.790.000,00
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0 c.Dana ………………
1) Semula Rp. 24.862.655.386,00 2) Bertambah Rp. 7.390.984.074,98 3) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 32.253.639.460,98
1) Semula Rp. 86.041.102.000,00 2) Bertambah Rp. (646.500.000,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 85.394.602.000,00
1) Semula Rp. 11.564.467.560,00 2) Bertambah Rp. (4.806.715.560,00) Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 6.757.752.000,00
1) Semula Rp. 387.741.493.431,00 2) Berkurang Rp. 11.549.913.629,00 Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 399.291.407.060,00
1) Semula Rp. 347.849.992.113,00 2) Bertambah Rp. 202.319.175.684,00 Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 550.169.167.797,00
1) Semula Rp. 360.835.589.371,00 2) Bertambah Rp. 16.028.313.629,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 376.863.903.000,00
1) Semula Rp. 4.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 4.500.000.000,00
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
1) Semula Rp. 15.1.000.000.000,00 2) Berkurang Rp. (5.978.400.000,00) Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan Rp. 9.121.600.000,00
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 805.904.060 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 805.904.060
1) Semula Rp. 1.500.000.000,00 2) Bertambah Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
1) Semula Rp. 14.970.824.200,00 2) Berkurang Rp. 1.274.138.800,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 16.244.963.000,00 b.belanja ………..
1) Semula Rp. 194.920.934.903,00 2) Bertambah Rp. 39.864.575.889,00 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 234.785.510.792,00
1) Semula Rp. 137.958.233.010,00 2) Bertambah Rp. 161.180.460.995,00 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 299.138.694.005,00
1) Semula Rp. 11.053.810.399,00 2) Bertambah Rp. 103.522.614.786,02 Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 114.576.425.185,02
1) Semula Rp. 5.475.075.000 2) Berkurang Rp. 0 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.475.075.000
1) Semula Rp. 10.803.810.399,00 2) Bertambah Rp. 103.522.614.786,02 Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 114.326.425.185,02
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahaan Rp. 0
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0 d.Penerimaan ……….
1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0
1) Semula Rp. 250.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahaan Rp. 250.000.000
1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 0 jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahaan Rp. 0
1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 0
1) Semula Rp. 1.500.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemda setelah perubahan Rp. 1.500.000.000
1) semula Rp. 3.725.075.000 2) bertambah Rp. 0 jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 3.725.075.000
1) semula Rp. 250.000.000 2) bertambah Rp. 0 jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahaan Rp. 250.000.000 Pasal 6 ………..
Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :
KETENTUAN PENUTUP
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Walikota.
………..
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare. Ditetapkan di Parepare Pada tanggal 20 Oktober 2015 WALIKOTA PAREPARE TAUFAN PAWE Diundangkan di Parepare Pada tanggal 20 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, MUSTAFA MAPPANGARA LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 NOMOR 8 NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR :( )
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen